KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BINA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA REAKTUALISASI NILAI-NILAI GOTONG ROYONG DALAM GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL Agung Pramono Priyowibowo Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia Temukarya Nasional Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Jakarta, 02 -04 Oktober 2017
TATA SAJI PAPARAN 1 Reaktualisasi Nilai-nilai Gotong Royong dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental 4 Latar Belakang 2 Kebijakan Revolusi Mental 3 Implementasi Gotong Royong Reaktualisasi Nilai 2 Gotong Royong MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Page 2 of 24 2 Hal.
LATAR BELAKANG MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Page 3 of 24 3 Hal.
LATAR BELAKANG ⦿ Krisis ekonomi dan politik masa lalu telah mengubah karakter masyarakat Indonesia menjadi egois, acuh tak acuh, dan individual v Ada “kekeliruan” cara pandang Pengambil Kebijakan, dimana pencapaian pembangunan selama ini cenderung terfokus pada angka-angka pertumbuhan ekonomi dan ukuran-ukuran kuantitatif lainnya; v Masyarakat dan nilai-nilai lokal cenderung ditinggalkan; v Persoalan mendasarnya adalah mental menerobos masyarakat, jiwa dan budayanya tidak tersentuh. Tidak ada program penguatan sistem nilai, kekerasan, dan intoleransi meningkat. ⦿ Kepercayaan kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah memudar, dan cenderung memecahkan persoalan melalui “caranya sendiri” v Kekerasan terhadap simbol-simbol birokrasi, meninggalkan kebersamaan, serta tidak percaya pada kesalingtergantungan; Page 4 of 24 4 Hal.
PENYEBAB KETERTINGGALAN (Kesenjangan Makro Proses Pembangunan) ⦿ Kegagalan proses pembangunan akibat buruknya “tatanan” (arrangement) yang berlaku di masing -masing daerah ⦿ Dalam Organizatidimensi onal Gap vertikal, terjadi kevakuman pengaturan (the third of the error type). Technologi ⦿ Kegagalan proses pembangunan karena kesenjangan teknologi cal Gap ⦿ Strategi pembangunan Bagaimana menjembatani antara yang “kaya” dan yang “miskin” melalui transfer of technology Resource Gap ⦿ Kegagalan proses pembangunan karena kesenjangan akses thd sumberdaya, sehingga suatu daerah tidak memiliki keunggulan komparatif atau bahkan keunggulan nyata. Page 5 of 24 5 Hal.
KESENJANGAN KELEMBAGAAN (Kesenjangan terkini dalam Proses Pembangunan) ⦿ Pelaksanaan pembangunan tidak mungkin berhasil hanya dengan menganut satu ekstrim pelibatan (pusat saja vs lokal saja) v Pengalaman proyek-proyek Bank Dunia: kelembagaan pada tingkatan nasional tetap dibutuhkan untuk kepentingan pengembangan dan mobilisasi teknologi/ sumberdaya; v Lembaga-lembaga lokal bisa secara signifikan memberikan kontribusi untuk tugas lain yang sensitif terhadap lokalitas. ⦿ Investasi dalam lembaga-lembaga publik di tingkat nasional tetap harus diimbangi pembangunan lembaga-lembaga yang desentralistis di level lokal/daerah/komunitas serta mendorong perkembangan sektor privat v Lembaga-lembaga lokal tidak selalu “dibutuhkan” atau tidak selalu bermanfaat (perannya) terkait dengan tugas-tugas mobilisasi; v Fungsi “pengaturan” melalui kebijakan nasional (steering). Page 6 of 24 6 Hal.
⦿ Kesenjangan dalam proses pembangunan terutama terjadi di perdesaan , dalam bentuk kesenjangan vertikal v Banyak kesenjangan diantara kebijakan yang dirumuskan Pemerintah dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. ⦿ Secara horisontal, kesenjangan dalam proses pembangunan terlihat di antara warga di perdesaan, berwujud 3 (tiga) halsebagai berikut: v Kemampuan yang terorganisir hilang dalam memobilisasi sumberdaya yang dibutuhkan, semua berjalan sendiri-sendiri tidak ada lagi gotong royong; v Kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang mereka hadapi bersama beserta alternatif pemecahannya tumpul dan tidak diasah lagi; dan v Kebiasaan untuk berani memberikan saran dan membuat tuntutan (terhadap Pemerintah) berkenaan dengan kebutuhan pembangunan mereka sendiri hilang dan tidak ada yang peduli. Tabanan – Bali, March 4, 2006 MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Page 7 of 24 7 Hal.
PERLU REAKTUALISASI: Bagaimana mengembalikan karakter “saling”? ⦿ Kebijakan publik harus melibatkan peran serta aktif masyarakat v Public policy is what Government choose to do or not to do! v Redefinisi peran Pemerintah/Pemerintah Daerah v Otonomi Daerah (Regional Autonomy) ⦿ Mendorong pendidikan masyarakat (popular education) Ø Menjadikan masyarakat yang dewasa dan bertanggungjawab Ø Otonomi Masyarakat (Local Autonomy) MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Page 8 of 24 8 Hal.
KEBIJAKAN REVOLUSI MENTAL MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Page 9 of 24 9 Hal.
APA ITU REVOLUSI MENTAL? ⦿ Revolusi Mental adalah solusi jangka panjang untuk mengubah masyarakat Indonesia menjadi jauh lebih beradab setara dengan bangsa-bangsa lain v Perubahan secara masif dan sistematis, fokus, cepat, serta terukur; v Jepang, Korea, dan Singapura berubah drastis menjadi negara maju karena gagasan pembangunan mental; v Korea Selatan era Presiden Park Chung Hee (1970 an) dengan Gerakan “Semaul Undong” berhasil mengubah wajah negaranya lebih modern mengalahkan Jepang. ⦿ Revolusi Mental mendasarkan pada 6 (enam) nilai luhur dan sakral Pancasila dan ke-Indonesiaan, yaitu: 1. Nilai kewargaan yang menekankan hak dan kewajiban; 2. Nilai kejujuran yang mampu dipercaya; 3. Nilai kemandirian; 4. Nilai kreativitas; 5. Nilai gotong royong; dan 6. Nilai saling menghargai. MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Page 10 Hal. of 24 10
ROADMAP PERUBAHAN (Inpres 12/2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental) MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Page 11 Hal. of 24 11
“. . . Gerakan Revolusi Mental adalah satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala” MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Page 12 Hal. of 24 12
NILAI-NILAI REVOLUSI MENTAL ⦿ Gotong Royong merupakan salah satu nilai-nilai penting Pevolusi Mental ⦿ Gotong Royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan (interdependent of independent people) Tabanan – Bali, March 4, 2006 MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Page 13 Hal. of 24 13
IMPLEMENTASI GOTONG ROYONG MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Page 14 Hal. of 24 14
APA ITU GOTONG ROYONG? ⦿ Istilah gotong-royong merupakan istilah asli Indonesia, berasal dari kata “Gotong” yang artinya bekerja dan kata “Royong” yang artinya bersama-sama. ⦿ Prinsip gotong royong mulai tumbuh sejak era Presiden Soekarno v Pada masanya banyak sekali kegiatan gotong-royong yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari; v Seiring dengan perkembangan jaman, budaya ini sudah banyak ditinggalkan. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di kota-kota besar; v Mereka lebih menggunakan prinsip individualisme dalam kehidupannya. MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Page 15 Hal. of 24 15
MANFAAT GOTONG ROYONG 1. Menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang; 2. Menumbuhkan sikap saling membantu, tolong-menolong, sukarela, dan kekeluargaan; 3. Membina hubungan sosial yang baik dengan masyarakat; 4. Mempererat tali persaudaraan; 5. Membuat pekerjaan lebih cepat selesai; 6. Meringankan beban pekerjaan yang harus ditanggung; 7. Menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat; 8. Meningkatkan produktivitas kerja. Tabanan – Bali, March 4, 2006 MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Page 16 Hal. of 24 16
NILAI-NILAI DALAM BUDAYA GOTONG ROYONG v Kebersamaan v Persatuan v Kesatuan v Sukarela v Sosialisasi v Kekeluargaan v Tolong-menolong Tabanan – Bali, March 4, 2006 MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Page 17 Hal. of 24 17
PELIBATAN NILAI-NILAI LOKAL: Pemahaman Implementasi Nilai-Nilai Gotong Royong Ø Lokal tidak sama maknanya dengan Daerah, local is community (Korten, 1984) Ø Otonomi ada karena ada masyarakat hukum, dan dalam konsep yg utuh otonomi diberikan juga kepada masyarakat (local autonomy) bukan saja kepada Daerah (regional autonomy). ⦿ Rakyat sebagai Pemilik Kedaulatan Ø Community-owned Government Ø Ketegangan (tension) antara Negara/Pemerintah versus Rakyat ⦿ Fenomena “Government Failure” versus “Market Failure” Ø Pembangunan yang berpusat pada rakyat (People-centered Development) sebagai alternatif BERBAGI BEBAN, bukan sekedar menambah jumlah aparat. Hal. 18
KELEMBAGAAN IMPLEMENTASI Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Desentralisasi Lembaga Lokal Warga Lembaga Lokal Warga Pemberdayaan Hal. 19
REAKTUALISASI NILAI-NILAI GOTONG ROYONG MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Page 20 Hal. of 24 20
REAKTUALISASI NILAI-NILAI GOTONG ROYONG Asumsi lama • Gotong Royong is born • Diwariskan, pasti meniru! Asumsi baru • Gotong Royong is made/build • Harus dibentuk dan dibiasakan Tabanan – Bali, March 4, 2006 MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Page 21 Hal. of 24 21
BAGAIMANA MEMBIASAKAN? 7 Sharpen the saw 5 Seek first to understand then. . . 1 Be proactive Interdependent People 6 Syner-gize 4 Think Win-Win 3 Put first Thing firts Independent People 2 Begin with the end in mind Dependent People MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Page 22 Hal. of 24 22
Murah SENYUM Suka BERSALAMAN Ringan MENOLONG Saling PEDULI Terima kasih 081317769797; agung_wibowo 16@yahoo. com Hal. 23
- Slides: 23