KEBIJAKAN PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERI Disampaikan oleh Direktur
KEBIJAKAN PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERI Disampaikan oleh : Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Pada Acara Temu Usaha Industri dan Balai Besar Keramik Bandung, 26 Juni 2019
OUTLINE A KBLI dan HS Industri Kaca dan Keramik B Kebijakan Investasi dan Peningkatan Daya Saing Industri Nasional C Fasilitas Fiskal dan Non-Fiskal
KEBIJAKAN DAN FASILITAS UNTUK MENDUKUNG IKLIM USAHA SEKTOR INDUSTRI Potret Industri Manufaktur • Sektor manufaktur masih menjadi kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi nasional (Th. 2018 = 17, 63 %). • Industri manufaktur sebagai penopang utama ekspor Indonesia (Th. 2018 = 72, 19%). • Kontribusi tinggi terhadap penerimaan negara (Th. 2018= 36, 27% dari PPh Non Migas dan 8, 2% dari cukai) • Menyerap tenaga kerja yang besar Tantangan & Peluang Tantangan • Pertumbuhan ekonomi terpusat di Pulau Jawa • Dampak FTA dan MEA • Ketergantungan bahan baku/penolong impor yang tinggi • Pembiayaan sektor industri masih minim Investasi • DNI (Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan) • OSS (Kemudahan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) Peningkatan Daya Saing • Kebijakan Tarif • Kebijakan Trade Remedies • Kebijakan NTMs Pembangunan Industri Nasional • Pertumbuhan industri ke seluruh wilayah (Penguatan dan pendalaman struktur industri) • Peningkatan daya saing industri nasional • Peningkatan kontribusi industri terhadap perekonomian nasional Optimalisasi Kebijakan & Fasilitas Kebijakan Fasilitas Peluang • Potensi SDA dan bonus demografi • Fasilitas KEK dan KI • Pemerintah terus melakukan debirokratisasi dan deregulasi • • Fiskal Tax Holiday Tax Allowance Pembebasan Bea Masuk Impor Barang Modal/Bahan Baku (Master list) dalam Rangka Investasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Non Fiskal • Kemudahan pembiayaan dalam mendorong ekspor • Pelatihan SDM Industri • Sertifikasi kompetensi profesi • Pelimpahan hak produksi • Jaminan pengamanan investasi OVNI • Sertifikasi produk • Pembangunan Prasarana • Bantuan promosi 2 2
PROFIL KBLI BINAAN INDUSTRI KACA DAN KERAMIK (Permenperin 30/2017) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KBLI 2017 23111 23112 23119 23121 23122 23123 23129 23921 23922 23923 23929 23931 23932 23933 23939 38302 Jenis Industri Kaca Lembaran Industri Kaca Pengaman Industri Kaca Lainnya Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca Industri Alat-alat Laboratorium, Farmasi, dan Kesehatan dari Kaca Industri Kemasan dari Kaca Industri Barang Lainnya dari Kaca Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik Industri Peralatan Saniter dari Porselen Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan Daur Ulang Barang Bukan Logam 3
PROFIL HS KACA DAN KERAMIK BAB KELOMPOK PRODUK 69. 01 Batu bata, blok, ubin dan barang keramik lainnya dari tanah diatomea (misalnya, kieselguhr, tripolite atau diatomite) atau dari tanah mengandung silika semacam itu. 69. 04 Batu bata bangunan, blok lantai, ubin penopang atau pengisi dan sejenisnya dari keramik. 69. 05 Ubin atap, cerobong berbentuk kap, tutup cerobong, lapisan cerobong, ornamen arsitektur dan barang keramik lainnya untuk konstruksi. 69. 07 Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding dari keramik; kubus mozaik dari keramik dan sejenisnya, dengan alas maupun tidak; keramik untuk finishing. 69. 09 Barang keramik untuk laboratorium, kimia atau penggunaan teknik lainnya; palung keramik, pasu dan wadah semacam itu dari jenis yang digunakan dalam pertanian; pot keramik, tempayan dan barang semacam itu dari jenis digunakan untuk mengangkut atau mengepak barang. 69. 10 Bak cuci, wastafel, alas baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana kloset, tangki air pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan saniter semacam itu dari keramik. 69. 11 Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet, dari porselin atau keramik cina. 69. 12 Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet dari keramik, selain dari porselin atau keramik cina. 69. 13 Patung dan barang keramik ornamental lainnya. 69. 14 Barang keramik lainnya. 70. 01 Pecahan dan sisa serta skrap lainnya dari kaca; kaca dalam bentuk butiran. 70. 02 Kaca dalam bentuk bola (selain microsphere dari pos 70. 18), batang kecil atau tabung, tidak dikerjakan. 70. 03 Kaca tuang dan rolled glass, dalam lembaran atau profil, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain. 70. 04 Kaca tarik dan kaca tiup, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain. 70. 05 Kaca apung dan kaca yang permukaannya digosok atau dipoles, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul 4 atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain.
PROFIL HS KACA DAN KERAMIK (2) BAB KELOMPOK PRODUK 70. 06 Kaca dari pos 70. 03, 70. 04 atau 70. 05, dibengkokkan, tepinya dikerjakan, diukir, dibor, dilapisi atau dikerjakan secara lain, tetapi tidak dibingkai atau dipasang dengan barang lain. 70. 07 Kaca pengaman, terdiri dari kaca dikeraskan (tempered) atau dilaminasi. 70. 08 Kaca dinding isolasi berlapis dari kaca. 70. 09 Cermin kaca, dibingkai maupun tidak, termasuk kaca spion. 70. 10 Carboy, botol, termos, kendi, teko, vial, ampul dan kemasan lainnya dari kaca, dari jenis yang digunakan untuk pengangkutan atau pengemasan barang; kendi kaca pengawet; sumbat, tutup dan penutup lainnya dari kaca. 70. 11 Sungkup kaca (termasuk bulb dan tabung), terbuka, dan bagiannya dari kaca, tanpa alat kelengkapan, untuk lampu listrik, tabung sinar katoda atau sejenisnya. 70. 13 Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, toilet, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu (selain yang disebut dalam pos 70. 10 atau 70. 18). 70. 14 Barang kaca pemberi sinyal dan elemen optik dari kaca (selain yang dimaksud dalam pos 70. 15), tidak dikerjakan secara optik. 70. 15 Kaca jam atau kaca arloji dan kaca semacam itu, kaca untuk kacamata korektif atau non-korektif, bergelombang, bengkok, berongga atau sejenisnya, tidak dikerjakan secara optik; bola kaca berongga dan bagiannya, untuk pembuatan barang kaca tersebut di atas. 70. 16 Paving blok, lembaran tebal, batu bata, bujur sangkar, ubin untuk paving dan barang lainnya dari kaca padat atau kaca tuang, dipasang kawat maupun tidak, dari jenis yang digunakan untuk keperluan bangunan atau konstruksi; kaca kubus dan barang kaca kecil lainnya, dengan alas maupun tidak, untuk mosaik atau keperluan dekorasi semacam itu; kaca lapis timbal dan sejenisnya; kaca multi seluler atau kaca busa dalam bentuk blok, panel, pelat, selongsong atau bentuk semacam itu. 70. 17 Barang kaca untuk keperluan laboratorium, hegienis atau farmasi, dengan tanda skala atau takaran maupun tidak. 70. 18 Manik-manik, mutiara imitasi, batu mulia imitasi atau batu semi mulia imitasi dan barang kecil semacam itu dari kaca, dan barang daripadanya selain perhiasan imitasi; mata kaca selain mata pengganti untuk manusia; patung dan ornamen lainnya dari kaca tiup, selain perhiasan imitasi; kaca microsphere dengan diameter tidak melebihi 1 mm. 70. 19 Serat kaca (termasuk wol kaca) dan barang dari padanya (misalnya, benang, kain tenunan). 5
DAFTAR NEGATIF INVESTASI (DNI) Sesuai dengan pengaturan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, terdapat 77 KBLI dari 882 KBLI sektor industri yang diatur. 77 KBLI Sektor Industri Diatur dalam DNI (8, 73%) 11 KBLI Persyaratan Tertentu 6 KBLI Tertutup (Bahan Kimia dan Minuman Beralkohol) 805 KBLI Sektor Industri Tidak Diatur dalam DNI (91, 27%) 61 KBLI Dicadangkan untuk UMKMK atau Kemitraan dengan UMKMK 6
DAFTAR NEGATIF INVESTASI (DNI) DAFTAR BIDANG USAHA SEKTOR KACA DAN KERAMIK (Lampiran Perpres No. 44 Tahun 2016) NO BIDANG USAHA KBLI PERSYARATAN 1 Industri Batu Bata dan Tanah Liat/Keramik 23921 Kemitraan 2 Industri Barang dari Tanah Liat Untuk Keperluan Rumah Tangga Khusus Gerabah 23932 Dicadangkan untuk UMKM 3 Industri Barang Lainnya dari Tanah Liat/Keramik 23939 Kemitraan 4 lndustri Daur Ulang Barang-barang Bukan Logam 38302 Kemitraan 7
KEBIJAKAN TARIF STRUKTUR TARIF INDONESIA - BTKI 2017 (PMK 6/2017 (Bab 1 -97)) Fungsi Tarif Bea Masuk 1. Instrumen pengembangan industri: daya saing 2. Instrumen Perdagangan: FTA Rata-Rata Tarif 2018 Tarif 0% di 2018 Belum 0% ATIGA 0, 03% 98, 83% 0, 15% AKFTA 1, 60% 87, 39% 12, 45% ACFTA 2, 55% 83, 49% 15, 33% AANZFTA 1, 75% 88, 77% 10, 15% AIFTA 3, 18% 42, 37% 50, 41% IJEPA 0, 25% 89, 43% 4, 01% IP-PTA 3, 32% 1, 07% 1, 33% AJCEP 2, 25% 88, 24% 5, 30% 3. Instrumen Fiskal: penerimaan negara MFN JUMLAH POS TARIF (8 digit) PERSEN TASE (%) MFN JUMLAH POS TARIF (8 digit) PERSENTASE (%) 0% 1. 299 12, 01 30% 69 0, 64 5% 5. 212 48, 20 35% 2 0, 02 133 1, 23 40% 41 0, 38 14 0, 13 50% 405 3, 75 1. 696 15, 68 90% 30 0, 28 12, 5% 178 1, 65 150% 28 0, 26 15% 801 7, 41 Rp 14. 000, -/liter 4 0, 04 36 0, 33 6 389 3, 60 Rp 21. 450, /menit 82 0, 76 Rp 450, -/kg 11 0, 10 371 3, 43 Rp 550, -/kg 2 0, 02 Rp 790, -/kg 4 0, 04 7, 5% 9% 10% 17, 5% 20% 22, 5% 25% Rata-rata Tarif Indonesia 10, 091% TOTAL 10. 813 0, 06 8 100 8
STRUKTUR TARIF BEA MASUK INDUSTRI KACA DAN KERAMIK (Berdasarkan BTKI 2017) TARIF MFN (%) JUMLAH POS TARIF (8 digit) PROSENTASE (%) 0 2 1. 25% 5 96 60. 00% 10 12 7. 50% 15 7 4. 38% 20 34 21. 25% 30 9 5. 63% TOTAL 160 100% Rata-rata Tarif = 10, 34 % 9
KEBIJAKAN TRADE REMEDIES Antidumping Dikenakan pada barang impor dimana harga ekspor barang tersebut lebih rendah dari harga normal di pasar domestik Safeguard Countervailing Dikenakan terhadap barang impor, ketika terjadi lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif, serta menyebabkan kerugian serius atau mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis • Efektif dalam keadaan mendesak. • Secara spesifik (produk per produk) efektif dalam membendung impor. • Memberikan tenggang waktu bagi industri dalam negeri untuk memerpebaiki performa (structural adjustment) → untuk safeguard • Diperbolehkan oleh WTO. Dikenakan terhadap barang impor yang mengandung subsidi yang diberikan oleh negara pengekspor barang tersebut PP Nomor 34 Tahun 2011) • Proses penyelidikan memakan waktu (kurang lebih 1, 5 tahun) • Perlu mempertimbangkan keseimbangan industri hulu-hilir. • Keterbatasan jangka waktu pengenaan. • Perlu dilakukan monitoring perkembangan industri yang dilindungi. • Adanya peluang terjadinya circumvention • Risiko dispute dari negara lain 10
Permoho anan dari IDN kepada Pengumu KPPI man Pengump (inisiasi) ulan oleh KPPI Informasi / Usulan Question BMTPS aire KPPI ke National Mendag interest (14 hari kerja) Keputusa n Mendag Penetapa n BMTPS oleh BMTPS Menkeu berlaku selama Laporan 200 hari Akhir & Usulan National BMTP interest (14 hari kerja) Keputusa n Mendag Permenk eu - BMTP 20 Hari Kerja 30 Hari Kerja 30 Hari Kerja BEA MASUK ANTI DUMPING SAFEGUARD/BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN PROSEDUR SAFEGUARD DAN ANTI DUMPING INDONESIA (Menurut PP No. 34 Tahun 2011) 12 Bulan + 6 bulan (perpanjangan) Permoho anan dari IDN Pengumu kepada man KADI (inisiasi) Pengump oleh ulan KADI Informasi / Usulan Question BMADS aire KADI ke National Mendag interest (14 hari kerja) Keputusa n Mendag Penetapa n BMADS oleh berlaku Menkeu sampai 4 bulan dapat diperpan jang Laporan sampai 6 Akhir & bulan Usulan National BMAD interest (14 hari kerja) Keputusa n Mendag Permenk eu - BMAD 30 Hari Kerja 45 Hari Kerja 30 Hari Kerja Dikenakan paling cepat 60 hari sejak tanggal penyelidikan Paling lambat 7 hari kerja sejak penghentian penyelidikan 45 Hari Kerja 30 Hari Kerja 11 11
PENGENAAAN BMAD DAN BMTP UNTUK KERAMIK DAN KACA BMAD atas Impor Produk Frit Asal RRT • PMK 170/PMK. 010/2017 masa berlaku 5 tahun (23 Nov 2017 – 23 Nov 2022) • Pos Tarif HS 3207. 20. 90 dan 3207. 40. 00 No Ekspotir Produsen/Eksportir Besaran BMAD (%) 1 Zibo Fuxing Ceramic Pigment & Glaze Co. , Ltd 6, 3 2 Seluruh perusahaan lainnya 25, 5 BMTP atas Impor Produk Keramik • PMK 119/PMK. 010/2018 masa berlaku 3 tahun (21 September 2018 – 21 September 2021) • Pos Tarif 6907. 21. 91, 6907. 21. 92, 6907. 21. 93, 6907. 21. 94, 6907. 22. 91, 6907. 22. 92, 6907. 22. 93, 6907. 22. 94, 6907. 23. 91, 6907. 23. 92, 6907. 23. 93, dan 6907. 23. 94. No Periode Besaran BMTP (%) 1 Tahun Pertama 23 2 Tahun Kedua 21 3 Tahun Ketiga 19 12
Kebijakan NTMs UNCTAD, 2016 13
Perbandingan Jumlah Penerapan NTMs – 31 Des 2017 Negara TBT ADP SGG QR TQR XS Total 644 1, 140 123 16 27 18 87 20 2, 075 USA 2, 970 1, 523 355 109 2 173 59 52 13 5, 256 RRT 1, 201 1, 230 105 6 2 42 10 Canada 1, 149 669 78 26 48 21 Japan 545 806 9 85 18 Australia 442 205 80 12 17 8 2 India 200 117 352 2 59 3 736 South Korea 587 839 24 92 67 1, 648 Malaysia 40 236 25 3 13 317 Vietnam 94 114 7 4 2 221 Thailand 240 609 51 2 11 2 23 1, 037 Philippines 403 256 2 3 21 14 706 Brazil 1, 317 881 175 Chile 563 499 4 Egypt 80 174 24 Sumber: WTO Indonesia 122 118 47 EU SPS CV S G 57 3 39 2 7 1 2, 596 11 1, 520 6 16 1 2 925 2, 392 281 2 q Dilihat dari jenis penerapan NTMs, Indonesia masih jauh tertinggal, khususnya pada Sanitary dan Phytosanitary (SPS), Technical Barriers to Trade (TBT), Anti Dumping, dan Tariff-rate Quota (TRQ). 1, 067 1 3 2, 002 q Penerapan NTMs di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Sebagai perbandingan, penerapan NTMS Indonesia secara total hanya sedikit lebih tinggi dibanding Mesir dan Vietnam. Beberapa negara maju seperti Amerika, Canada, Eropa, serta China BAHKAN menerapkan NTMs 10 kali lebih banyak dibanding Indonesia. 1 293 q Salah satu bentuk penerapan TBT di Indonesia adalah SNI Wajib dimana saat ini baru terdapat 112 SNI wajib. Anti dumping [ADP]; Countervailing [CV]; Quantitative Restrictions [QR]; Safeguards [SG]; Sanitary and Phytosanitary [SPS]; Special Safeguards [SSG]; Technical Barriers to Trade [TBT]; Tariff-rate quotas [TRQ]; Export Subsidies [XS] 14 14
Fasilitas Tax Holiday UU No 25 Tahun 2007 PMK No. 150 Tahun 2018 Per BKPM 1/2019 Mini Tax Holiday Pengurangan PPh Badan 100% selama 5 sampai dengan 20 tahun (sesuai dengan nilai investasi); Pengurangan PPh Badan 50% selama 2 tahun setelah jangka waktu pemanfaatan Fasilitas Tax Holiday berakhir. Nilai Investasi (Aktiva Tetap) Jangka waktu Rp 500 miliar s. d. <Rp 1 triliun 5 tahun Rp 1 triliun s. d. <Rp 5 triliun 7 tahun Rp 5 triliun s. d. <Rp 15 triliun 10 tahun Rp 15 triliun s. d. <Rp 30 triliun 15 tahun ≥ Rp 30 triliun 20 tahun Pengurangan PPh Badan 50% selama 5 tahun; Pengurangan PPh Badan 25% selama 2 tahun setelah jangka waktu pemanfaatan Fasilitas Mini Tax Holiday berakhir. Nilai Investasi (Aktiva Tetap) Rp 100 miliar s. d. <Rp 500 miliar Pengajuan Permohonan Fasilitas Tax Holiday 17 • Bersamaan dengan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) atau paling lama 1 tahun setelah penerbitan pendaftaran penanaman modal. • Cakupan industri yang tidak tercantum dalam cakupan industri pionir tetapi memenuhi nilai investasi minimal Rp. 500 Miliar, permohonan diajukan melalui BKPM dan dilakukan pembahasan antar kementerian. Cakupan Industri Pionir 1. Industri logam dasar hulu: besi baja atau bukan besi baja 2. Industri pemurnian dan atau pengilangan minyak dan gas bumi 3. Industri petrokimia 4. Industri kimia dasar organik 5. Industri kimia dasar anorganik 6. Industri bahan baku utama farmasi 7. Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi 8. Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika 9. Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin 10. Industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur 11. Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik 12. Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor 13. Industri pembuatan komponen utama kapal 14. Industri pembuatan komponen utama kereta api 15. Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang 16. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) 17. Infrastruktur ekonomi 15 18. Ekonomi digital
Fasilitas Tax Allowance • PP 18 Tahun 2015 Jo. PP 9 Tahun 2016 • Permenperin No. 1 Tahun 2018 Bentuk Fasilitas § Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 tahun masing-masing 5% pertahun; § Penyusutan dan amortisasi dipercepat; dipercepat § Tarif PPh dividen sebesar 10% atau tarif menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; § Kompensasi kerugian 5 s. d. 10 tahun Kriteria dan Persyaratan Industri 139 Cakupan Industri Lampiran II 56 sektor 40 sektor • memiliki nilai investasi yang tinggi • memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar; atau • memiliki kandungan lokal yang tinggi 16
USULAN DAFTAR BIDANG USAHA SEKTOR INDUSTRI KACA DAN KERAMIK YANG MENDAPATKAN FASILITAS TAX ALLOWANCE Saat ini sedang dilakukan pembahasan revisi PP 18/2015 jo. PP 9/2016, terdapat 6 KBLI di sektor industri kaca dan keramik diusulkan untuk mendapatkan fasilitas tax allowance, yaitu: DRAFT LAMPIRAN I RPP TAX ALLOWANCE NO BIDANG USAHA KBLI CAKUPAN PRODUK 1 Industri Kaca Lembaran 23111 Semua cakupan produk dalam KBLI ini 2 Industri Kaca Pengaman 23112 Semua cakupan produk dalam KBLI ini 3 Industri Peralatan Saniter Dari Porselen 23923 Semua cakupan produk dalam KBLI ini 4 5 6 Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselen 23929 Semua cakupan produk dalam KBLI ini 23931 Semua cakupan produk dalam KBLI ini 23933 Semua cakupan produk dalam KBLI ini PERSYARATAN - Investasi minimal sebesar Rp. 1, 5 Triliun; Tenaga kerja minimal 300 orang; atau Kandungan lokal minimal 20% Investasi minimal sebesar Rp. 50 Miliar; Tenaga kerja minimal 40 orang; atau Kandungan lokal minimal 20% Investasi minimal sebesar Rp. 250 Miliar untuk investasi baru dan minimal Rp. 70 Milyar untuk perluasan ; atau Tenaga kerja minimal 60 orang untuk investasi baru dan minimal 20 orang untuk perluasan Kandungan lokal minimal 20% Investasi minimal sebesar Rp. 50 Miliar; atau Tenaga kerja minimal 40 orang Kandungan lokal minimal 20% Investasi minimal sebesar Rp. 100 Miliar untuk investasi baru dan minimal Rp. 30 Milyar untuk perluasan ; atau Tenaga kerja minimal 500 orang untuk investasi baru dan minimal 80 orang untuk perluasan Kandungan lokal minimal 20% Investasi minimal sebesar Rp. 250 Miliar untuk investasi baru dan minimal Rp. 70 Milyar untuk perluasan ; atau Tenaga kerja minimal 60 orang untuk investasi baru dan minimal 20 orang untuk perluasan Kandungan lokal minimal 20% 17
Fasilitas Pembebasan Bea Masuk PMK No. 188 Tahun 2015 (BM) • • Industri yang menghasilkan barang; Industri yang menghasilkan jasa (Pariwisata & Kebudayaan, Transportasi/ Perhubungan, Pelayanan Kesehatan Publik, Pertambangan, Konstruksi, Industri Telekomunikasi, dan Kepelabuhanan) Kriteria dan Persyaratan Industri Pembebasan Bea Masuk Mesin Serta Barang dan Bahan 2 Tahun (Mesin) 2 -4 Tahun Barang dan Bahan MASTER LIST Permenperin Nomor 31/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal. 18
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah TOTAL REALISASI Latar Belakang (BMDTP) BMDTP TAHUN 2008 -2018 • Beberapa fasilitas bea masuk diberikan berdasarkan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2). UU No 10 tahun 1995 • Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) dihapus. UU No 17 tahun 2006 BMDTP UU APBN üPMK Induk üPermenperin üPMK Sektor üPerka BPPI üPerdirjen BC ü Perdirjen Pembina Industri Tujuan BMDTP • Meningkatkan daya saing • Penguatan dan pendalaman struktur industri • Menciptakan iklim usaha yang kondusif • Mengurangi beban/cost bea masuk Kriteria Barang dan Bahan yang mendapatkan BMDTP • Belum diproduksi di dalam negeri • belum memenuhi spesifikasi • jumlahnya belum mencukupi Persyaratan untuk mendapatkan BMDTP (Kriteria Sektor Industri) • Memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi masyarakat luas, dan/atau melindungi kepentingan konsumen (bobot 40%) • Meningkatkan daya saing (bobot 30%) • Meningkatkan penyerapan tenaga kerja (bobot 20%) • Meningkatkan pendapatan negara (bobot 10%) JUMLAH SEKTOR INDUSTRI • 41 SEKTOR INDUSTRI JUMLAH PERUSAHAAN PENGGUNA • 242 PERUSAHAAN NILAI BMDTP YANG TERSERAP • Rp. 2, 083 Trilyun NILAI IMPOR YANG TERSERAP • US$ 1, 869 Milyar JUMLAH NEGARA ASAL IMPOR • 51 NEGARA POS TARIF YANG DIGUNAKAN • 474 HS 19
FASILITAS NON FISKAL (PP Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri - PP Nomor 2 Tahun 2017) Konsultasi & Bantuan Hukum Konsultasi Haki Pelatihan SDM Sertifikasi SDM Fasilitas Non Fiskal Litbang IKM Bantuan Promosi Infrastruktur Industri Catatan : Fasilitas non fiskal lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Lisensi/Patent Pengamanan (OVN) Sertifikasi “standar” IKM 20
Fasilitas Pembiayaan Ekspor PMK No. 198 Tahun 2017 Meliputi: Bentuk Pembiayaan Ekspor Barang Ekspor Jasa Kegiatan Pendukung Eskpor Pembiayaan/Kredit Ekspor Penjaminan ekspor Asuransi Ekspor 21
Jaminan Keamanan Investasi dan Usaha: Objek Vital Nasional Sektor Industri (OVNI) § Pemberian bantuan pengamanan oleh Kepolisian Negara RI kepada perusahaan industri dan kawasan industri yang telah ditetapkan sebagai OVNI. § Sebagai jaminan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan investasi dan kegiatan usaha oleh industri. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 805/M-IND/Kep/12/2017 22
Kriteria dan Persyaratan Penetapan OVNI KRITERIA PENGAJUAN OVNI Industri Kawasan Industri • termasuk industri strategis; • memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak; • meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; • mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta kemanan negara; • memproduksi mesin/peralatan, komponen mesin/peralatan, atau barang/bahan yang sangat mempengaruhi berjalannya pelayanan transportasi, komunikasi publik, atau pembangkit energi; atau • industri pionir yang berlokasi di daerah terpencil/tertinggal di luar Pulau Jawa. • terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) Perusahaan Industri di dalam lokasi Kawasan Industri yang memenuhi kriteria pengajuan OVNI; dan • memenuhi standar kawasan industri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. PERSYARATAN PENGAJUAN OVNI Industri • memiliki izin usaha industri; • telah berproduksi secara komersial; • memiliki investasi paling sedikit Rp 100 miliar (seratus miliar rupiah) atau tenaga kerja paling sedikit 200 (dua ratus) orang, kecuali untuk industri alat pertahanan; • kegiatan pengusahaan bahan baku dan produksi dijalankan secara terintegrasi, khusus pada industri semen, industri pulp dan kertas, industri gula, dan industri pengolahan kelapa sawit; • telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan; dan • telah mengisi secara lengkap dan benar sesuai dengan formulir. Kawasan Industri • memiliki izin usaha kawasan industri; • telah beroperasi dan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas lahan kawasannya telah digunakan oleh Perusahaan Industri; • telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan; dan • telah mengisi secara lengkap dan benar sesuai dengan formulir. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Evaluasi Penetapan OVNI 23
DIREKTORAT KETAHANAN DAN IKLIM USAHA INDUSTRI DITJEN KETAHANAN, PEWILAYAHAN DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN JL. GATOT SUBROTO KAV. 52 – 53 LANTAI 14 JAKARTA SELATAN TELP/FAX (021) 5252701
- Slides: 25