KEMENTERIAN DALAM NEGERI Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Disampaikan pada: Rakor Pemerintahan Desa Prov. Maluku Utara 27 April 2016 Oleh: Drs. Lukman Nul Hakim, M. Si
KEMENTERIAN DALAM NEGERI D A S A R H U K U M Ø UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Ø UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Ø PP. No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo PP. No. 47/2015 Ø PP. No. 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Jo PP 22/2015 Ø Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa; Ø Permendagri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa 2.
AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 ü Kekayaan milik pemerintah & Pemerintah Daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa (Psl. 76 Ayat (3). ü Kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh Pemda Kab/Kota dikembalikan kepada desa, kecuali yg sudah digunakan untuk fasilitas umum (Psl. 76 Ayat (5).
Lanjutan. . . ü Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. ü Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan ditatausahakan secara tertib. ü Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. ü Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, Pemda kab. /Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi Aset Desa (Ps. 116 ayat 4)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENDAHULUAN Pengertian Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Ruang lingkup Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset Desa. 2.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Permendgri No 1 Tahun 2016, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. Pedoman/juklak/juknis atau sejenisnya yang mengatur tentang pengelolaan aset Desa wajib menyesuaikan dengan Permendagri No 1 Tahun 2016 paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan. 2.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar ikut serta mensosialisasikan Permendagri 1 Tahun 2016 bagi aparatur Pemerintah Daerah terkait dan perangkat Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dapat di akses melalui “www. jdih. setjen. kemendagri. go. id”. 2.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEKAYAAN ASLI DESA Kekayaan Asli Desa yang merupakan bagian dari aset desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. 7.
ASET DESA LAINNYA Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenis Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD, serta APBDes Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah Hasil kerjasama desa Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain -lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENGELOLA ASET DESA Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. Wewenang dan tanggung jawab Kades selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa: Ø menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa; Ø menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa; Ø menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa; Ø menetapkan kebijakan pengamanan aset desa; 7.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI LANJUTAN… Ømengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa; Ømenyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan Ømenyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan. 7.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI LANJUTAN… Aset desa yg bersifat strategis adalah berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa, yakni Sekdes selaku pembantu pengelola aset desa dan kepala urusan sebagai petugas/pengurus aset desa 7.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lanjutan. . . Tugas dan wewenang Sekdes Tugas dan wewenang Kepala Urusan Ø Meneliti rencana kebutuhan; Ø Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset; Ø Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa; Ø Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; Ø Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa. Ø Mengajukan rencana Kebutuhan aset desa; Ø mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa; Ø Melakukan inventarisasi aset desa; Ø Mengamankan dan memelihara aset yg dikelolanya; Ø Menyusun dan menyampaikan laporan aset desa. 13.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI KETENTUAN UMUM PENGELOLAAN ASET DESA 1. Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa 2. Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan ditatausahakan secara tertib 3. Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa. 5. Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
PENGELOLAAN ASET DESA Pengenda lian Pengaw asan Pembina an Penilai an Pelapor an Penataus ahaan Perencan aan Pengada an merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. Peminda htangan an Penggun aan Pemanfa atan Pengaman an Pemelihar aan Penghapu san
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari Penggunaan Pengadaan Perencanaan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. adalah kegiatan adalah tahapan adalah kegiatan untuk melakukan kegiatan secara yang dilakukan pemenuhan sistematis untuk oleh Pengguna kebutuhan merumuskan Barang dalam berbagai rincian menggunakan rangka kebutuhan aset Desa yang penyelenggaraan barang milik sesuai dengan pemerintahan desa. tugas dan fungsi. desa.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Pengadaan �Analisis Kebutuhan di Desa - Jumlah atau volume dari aset dimaksud - Spek yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan desa �Memasukkan rencana pengadaan dalam dokumen perencanaan di desa yaitu RPJMDes, RKPDes, dan APBDes �Mekanisme pengusulan/penetapan rencana penambahan aset �Mekanisme pengadaan (lelang) sesuai dg ketentuan yg
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Penggunaan �Harus sesuai dengan kebutuhan lingkup kerja �Ditetapkan dengan keputusan yang berwenang dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemdes �Status penggunaan ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Kades �Kewajiban memelihara, menjaga, dan mengamankan
adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif. Pemeliharaan Adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan. Pengamanan Pemanfaatan KEMENTERIAN DALAM NEGERI adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengguasaannya. Pemindahtanganan Penghapusan KEMENTERIAN DALAM NEGERI adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa. Penilaian adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan Penatausahaan KEMENTERIAN DALAM NEGERI adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
Setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan menurut ketentuan dan tujuan yang hendak dicapai. Pengendalian adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka pengelolaan aset desa untuk memperoleh hasil yang baik. Pengawasan Pembinaan KEMENTERIAN DALAM NEGERI adalah suatu tindakan pengawasan dalam proses pengelolaan aset desa yang disertai tindakan pelurusan atau mengambil tindakan - tindakan perbaikan dalam hal pengelolaan aset desa jika diperlukan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI PEMANFAATAN ASET DESA NO PEMANFAATAN PENGERTIAN KETENTUAN 1 Sewa Penyerahan hak penggunaan atau pemakaian barang kepada pihak ketiga dalam hubungannya dengan sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan dalam jangka waktu tertentu. 1. menguntungkan Desa 2. tidak merubah status kepemilikan aset desa. 3. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan bentuk aset desa dan dapat diperpanjang 4. Pelaksanaan dan penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD (ditetapkan dalam Peraturan Desa). 2 Pinjam pakai dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pinjam pakai aset desa dapat dilakukan kecuali terhadap tanah, bangunan dan aset 1. dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD. 2. Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang;
KEMENTERIAN DALAM NEGERI PEMANFAATAN ASET DESA NO 3 PEMANFAATAN Kerjasama Pemanfaatan PENGERTIAN KETENTUAN Kerjasama pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilakukan atas dasar mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa serta meningkatkan pendapatan desa 1. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan aset Desa; 2. Penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD; 3. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD; 4. dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota. 5. tidak dibolehkan menggadaikan/ memindahtangankan kepada pihak lain; 6. jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun dapat diperpanjang
KEMENTERIAN DALAM NEGERI PEMANFAATAN ASET DESA NO 4 PEMANFAATAN PENGERTIAN Bangun guna Pemanfaatan aset desa berupa serah atau Bangun tanah oleh pihak lain dengan serah guna. cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian. KETENTUAN a. Pemanfaatan aset desa berupa Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilakukan atas dasar: • pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa; • tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. b. dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota. c. Jangka waktu pemanfaatan aset desa berupa Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. d. Dalam hal jangka waktu bangun guna serah
ISI PERJANJIAN Sewa Pinjam pakai Kerjasama Pemanfaatan Bangun guna serah atau Bangun serah guna 1. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 2. objek perjanjian sewa; 3. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu; 4. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; 5. hak dan kewajiban para pihak; 6. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan 7. persyaratan lain yang di anggap perlu. 1. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 2. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan; 3. jangka waktu pinjam pakai; 4. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; 5. hak dan kewajiban para pihak; 6. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan 7. persyaratan lain yang 1. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 2. objek kerjasama pemanfaatan; 3. jangka waktu; 4. hak dan kewajiban para pihak; 5. Penyelesaian perselisihan; 6. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan 7. peninjauan pelaksanaan perjanjian. 1. Para pihak yang terikat dalam perjanjian; 2. objek bangun guna serah; 3. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian; 4. penyelesaiaan perselisihan; 5. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan 6. persyaratan lain yang di anggap perlu; 7. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah
pengamanan Pengamanan Aset Desa wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa PENGAMANAN Meliputi: fisik > untuk administrasi pembukuan Inventarisasi Biaya Pengamanan Aset Desa dibebankan pada APBDesa Pelaporan penyimpan an dokumen kepemilikan mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang Tanah & Bangunan Selain Tanah & Bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan Hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan
Penghapusan aset desa merupakan kegiatan menghapus/meniadak an aset desa dari buku data inventaris desa Penghapusan aset desa dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya: beralih kepemilikan Penghapusan aset desa yang bersifat strategis terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota pemindahtangan an atas aset desa kepada pihak lain putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik desa sebab lain pemusnahan berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain: Hilan g Kecurian terbakar
Penghapusan Aset milik desa yang desa -nya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pendapatan daerah Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk uang penggantinya menjadi milik desa dan merupakan pendapatan desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana desa Aset milik desa yang desa-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan desa, aset desa yang desa-nya dihapus menjadi milik desa yang digabung.
PEMINDAHTANGANAN Pemindahtanganan aset Desa terdiri dari: Tukar menukar Penjualan Penyertaan modal pemerintah Desa.
Pemindahtanganan Aset Desa berupa Tanah dan/atau Bangunan milik Desa hanya dilakukan dengan : Tukar menukar • untuk kepentingan umum. • bukan untuk kepentingan umum. • tanah milik Desa yang berada di luar desa. Penyertaan modal • dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berupa Tanah Kas Desa (TKD) dan/atau bangunan milik Desa
Aset Desa dapat dijual, apabila: Tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Penjualan langsung dan/atau Lelang berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing • Antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak; • antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
Penatausahaan • sudah ditetapkan penggunaannya Aset Desa di-Inventarisir • dalam buku inventaris aset desa • diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa kodefikasi
Penilaian • Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa • sesuai ketentuan peraturan perundangan Inventarisasi dan Penilaian Aset Desa • Dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan • berupa tanah dan/atau bangunan • Penilai Pemerintah, atau • Penilai Publik Penilai Aset Desa
Tukar Menukar Aset Desa berupa Tanah Untuk Kepentingan Umum Bukan untuk Kepentingan Umum selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum
Tukar Menukar Untuk Kepentingan Umum dilakukan setelah terjadi kesepakatan apabila tanah besaran ganti pengganti belum penggantian rugi sesuai harga tersedia maka berupa uang tanah pengganti yang terhadap tanah harus digunakan diutamakan menguntungkan pengganti untuk membeli berlokasi di Desa dengan terlebih dahulu tanah pengganti setempat menggunakan dapat diberikan yang senilai wajar hasil berupa uang perhitungan tenaga penilai apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung
Pasal 10 UU 2/2012 Tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan (18 item): Ø pertahanan dan keamanan nasional; Ø jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; Ø waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; Ø pelabuhan, bandar udara, dan terminal; Ø infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; Ø pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
Lanjutan. . . Ø jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; Ø tempat pembuangan dan pengolahan sampah; Ø rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; Ø fasilitas keselamatan umum; Ø tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; Ø fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; Ø cagar alam dan cagar budaya Ø kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; Ø penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; Ø prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; Ø prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; Ø pasar umum dan lapangan parkir umum.
Tahapan tukar menukar TD untuk kepentingan Umum (lokasi tanah pengganti di desa setempat) GUBERNUR Selanjutnya, Menyampaikan permohonan ijin tukar menukar tanah milik desa 3 BUP/WALIKOTA Menyampaikan permohonan ijin tukar menukar tanah milik desa 2 1 Menyampaikan Surat Hasil Musdes ttg tukar menukar Tanah Milik Desa dg lokasi tanah pengganti di desa setempat KADES 39
Tahapan tukar menukar TD untuk kepentingan Umum (lokasi tanah pengganti tidak di desa setempat) GUBERNUR 1. Tinjauan lapangan dilakukan utk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi calon pengganti 2. Verfikasi data dilakukan utk memperoleh bukti formil melalui pemdes dihadiri unsur Pemdes, BPD, pihak yg melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah utk tanah pengganti, aparat kec, pemda kab/kota dan prov dan pihak dan/atau instansi terkait lainnya 3. Hasilnya dimuat dalam berita acara yg memuat hasil musdes, letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasar penggunaannya, dan bukti kepemilikan tanah yg ditukar dg tanah penggantinya melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data utk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yg dituangkan dlm berita acara utk selanjutnya disampaikan kpd gubernur sebagai bahan pertimbangan persetujuan Setelah mendapat persetujuan gub, kades menetapkan Perdes ttg tukar menukar tanah milik desa 4 3 Menyampaikan permohonan ijin tukar menukar tanah milik desa 5 Sebelum memberikan persetujuan, gubernur dpt melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data BUP/WALIKOTA 2 1 6 Melaporkan hasil tukar menukar kepada Mendagri Menyampaikan Surat Hasil Musdes ttg tukar menukar Tanah Milik Desa dg lokasi tanah pengganti tidak di desa setempat KADES 40
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Tukar Menukar Yang Bukan Kepentingan Umum Ø Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Ø Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan 41
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lanjutan. . . . Ketentuan Tukar Menukar yg Bukan Untuk Kepentingan Umum Ø Dapat dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dg menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai Ø Tanah pengganti diusahakan berada di lokasi desa setempat, namun apabila tdk tersedia dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau desa dikecamatan lain yg berbatasan langsung; Ø Sebelum Bupati mengajukan permohonan ijin kpd Gubernur, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten berdasarkan S. K. Bupati; Ø Tim kajian keanggotaannya terdiri dari SKPD terkait sesuai kebutuhan, dan mengikutsertakan tenaga penilai professional sesuai bidangnya; Ø Tim mengkaji berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa, & tdk merugikan aset desa; 42
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lanjutan. . . . Proses Tukar Menukar yg Bukan Untuk Kepentingan Umum Ø Ditetapkan dg Perdes; Ø Ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bup/Walikota, Gubernur, dan persetujuan Menteri; Ø Sebelum Bupati mengajukan permohonan ijin kpd Gubernur, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten /Kota; Ø Tim kajian keanggotaannya terdiri dari SKPD terkait sesuai kebutuhan, dan mengikutsertakan tenaga penilai; Ø Tim mengkaji berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa, & tdk merugikan aset desa; 43
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lanjutan. . . . Ø Hasil kajian Tim Kabupaten/kota disampaikan kepada Gubernur utk permohonan ijin ; Ø Sebelum Gubernur mengeluarkan ijin, terlebih dahulu melakukan telaahan berupa tinjauan lapangan dan verifikasi data di lokasi tanah kas desa maupun di lokasi penggantinya; Ø Kemudian hasil telaahan Provinsi yg dituangkan dalam berita acara beserta kelengkapan dokumen hasil kajian Pemerintah Kabupaten, diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan; 44
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lanjutan. . . . Selanjutnya Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pemdes melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran materiil dan formil yg dituangkan dlm berita acara sebagai bahan pertimbangan utk menerbitkan Surat Menteri Dalam Negeri 45
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Tukar Menukar Selain untuk kepentingan Umum dan Yang Bukan untuk Kepentingan Umum Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat. 46
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Ketentuannya. . Ø tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar Ø ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik desa Ø Peraturan Desa dimaksud, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati/Walikota. 47
KEMENTERIAN DALAM NEGERI (Ketentuan Peralihan) Pengelolaan aset desa khususnya yg terkait dg pemanfaatan dan pemindahtanganan yg sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Permendagri ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Permendagri ini 48
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Terima Kasih 49
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Surat MDN No. 143/944/PMD tgl 8 Februari 2012 perihal Penyelesaiaan Administrasi Penggantian Tanah Kas Desa (TKD) Untuk Kepentingan Umum Pembiayaan seluruh administrasi dalam proses tukar menukar sampai dengan penyelesaiaan sertifikat TKD pengganti adalah diluar nilai ganti kerugian atas tukar menukar TKD yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 50
LANJUTAN Aset milik desa yang desa-nya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pendapatan daerah. Masukkan Pasal 4, 5, 6 Rapikan kembali Dapat dijadikan salah satu sumber penerimaan; dan Apabila barang tersebut dipertukarkan, akan mendapatkan aset baru yang lebih baik/menguntungkan negara dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Slides: 51