KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM PENGUATAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM PENGUATAN KAPASITAS PUSKESMAS GUNA MENCAPAI MASYARAKAT SEHAT Dr. SUHAJAR DIANTORO STAF AHLI MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PEMERINTAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ABSOLUT 1. 2. 3. 4. 5. PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL KONKUREN UMUM Dibagi prinsip: Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi, serta kepentingan strategis nasional WAJIB PELAYANAN DASAR SPM NON PELAYAN DASAR PILIHAN

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Pekerjaan mumum dan penataan ruang 4. Perumahan rakyat dan kawasn pemukiman; 5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat; 6. Sosial PILIHAN TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1. Tenaga kerja; 2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3. Pangan; 4. Pertanahan; 5. Lingkungan hidup; 6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7. Pemberdayaan masyarakat dan desa; 8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9. Perhubungan; 10. Komunikasi dan informatika; 11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12. Penanaman modal; 13. Kepemudaan dan olah raga; 14. Statistik; 15. Persandian; 16. Kebudayaan; 17. Perpusatakaan; dan 18. kearsiapan 1. Kelautan Dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi Dan Sumberdaya Mineral; 6. Perdagangan; 7. Perindustrian; Dan 8. Transmigrasi. 2. 3. 4. 5. Pasal 12

DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (Psl 217 dan Psl 219 UU 23/2014 JO PP 18/2016) URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN WAJIB & PILIHAN TIDAK SETIAP URUSAN DIBENTUK DALAM ORGANISASI TERSENDIRI URUSAN PENUNJANG Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Diklat, dan Litbang Diwadahi dalam DINAS Diwadahi dalam BADAN UPT DINAS UPT BADAN Nomenklatur Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri K/L yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut. (Pasal 211 Ayat 2 UU 23/2014)

KEWENANGAN DINAS KESEHATAN Melaksanakan Urusan Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah 1 1. Pengelolaan UKP 2. Pengelolaan UKM 3. Izin RS kelas B, C & D 2 3 1. Pengakuan pedagang farmasi & Alkes 2. Obat tradisional 3. Makanan dan minuman industri rumah tangga 4. Pengawasan post market 1. Perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan 2. Izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 4 * Secara lengkap termuat dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

KEWAJIBAN DAERAH DALAM URUSAN KESEHATAN Siapkan Infrastruktur/ Sarpras Peralatan Kesehatan - RSUD - Puskesmas - + bangun/perbaiki Tersedianya Dokter / Tenaga Medis Siapkan tenaga dokter sesuai kebutuhan (pola penyakit) beasiswa Tersedianya Obat-Obatan/murah Pengadaan Obat-obatan Penyediaan bufferstock obat (bagi provinsi) Tersedianya Pengembangan Sistem Infomasi (Sistem Rujukan)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DASAR PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DASAR PEMBENTUKAN PUSKESMAS • Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pasal 43 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah suatu unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas.

DASAR PEMBENTUKAN PUSKESMAS • Dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menegaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara. • Dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menegaskan bahwa Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI KELEMBAGAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Kelembagaan Puskesmas • Merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Daerah (UPTD) yang berada di bawah Dinas Kesehatan • Kepala Puskesmas dijabat oleh Tenaga Kesehatan yang beri tugas tambahan (yang dimaksud dengan tenaga kesehatan berdasarkan definisi UU No. 36 Tahun 2014 ttg Tenaga Kesehatan) : “Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”

Tugas Puskesmas • Pelayanan Usaha Kesehatan Masyarakat • Pelayanan Usaha Kesehatan Perorangan • Puskesmas juga menjadi pelaksana pelayanan bagi anggota BPJS

FUNGSI UTAMA PUSKESMAS 1. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI WILAYAHNYA 2. PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (EDUKASI) 3. PELAYANAN KESEHATAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Pola Pengelolaan Keuangan Puskesmas • Pola Pengelolaan APBD (Murni) • Pola Pengelolaan BLUD dan APBD Murni

Dasar Pembentukan Status Badan Layanan Umum Daerah • Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Badan Layanan Umum Daerah • Menurut PP 23/2005, BLU (Badan Layanan Umum) adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. • BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS BERSTATUS BLUD • Puskesmas yang berstatus BLUD pengelolaan keuangannya lebih fleksibel, berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. • Disamping itu, juga diberikan kesempatan mempekerjakan tenaga professional non PNS untuk • Pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.

PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS MURNI POLA APBD/NON BLUD • Pengelolaan keuangan Puskesmas non BLUD tunduk pada ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya. • Seluruh pendapatan yang diperoleh Puskesmas harus disetor ke kas daerah. Kemudian dialokasikan kembali ke Puskesmas sebagai bagian dari Rencana Kerja yang diusulkan oleh Satuan Unit Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang menjadi induknya. • Boleh jadi alokasi anggaran yang diterima Puskesmas tidak sesuai dengan skala prioritas yang telah direncanakan oleh Puskesmas yang bersangkutan.

ATRIBUT TUGAS KEMENDAGRI DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 1 2 UU NO 23 THN 2014 BINWAS UMUM PP 12 THN 2017 TTG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDA Ruang Lingkup BINWAS TEKNIS OLH K/L MENDAGRI KOORDINATOR BINWAS PENYELENGGARAAN PEMDA SECARA NASIONAL TUJUAN pp 12/2017 memberi kepastian hukum tata cara pengenaan sanksi administrastif Aturan pelaksanaan uu 23/2014 , Binwas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah a. pembagian urusan pemerintahan b. kelembagaan daerah c. kepegawaian perangkat daerah d. keuangan daerah e. pembangunan daerah f. pelayanan publik di daerah g. kerjasama daerah h. kebijakan daerah i. kepala daerah & DPRD j. pembinaan lainnya sesuai peraturan

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI PEMERINTAH Pembinaan UU 23/2014 (Psl. 374) Mendagri K/L Binwas Umum Secara Nas. dikoordinasikan Mendagri Psl. 8, Psl. 373 ayat (3) UU 23/2014 Evaluasi Pengawasan Penghargaan & Sanksi Binwas Teknis Pemda Provinsi Gubernur sbg wakil Pem. Binwas umum & teknis (dibantu Perangkat Gubernur) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

KESIMPULAN • PUSKESMAS MERUPAKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DARI DAERAH (UPTD) YANG BERADA DI BAWAH DINAS KESEHATAN DAN KEPALA PUSKESMAS DIJABAT OLEH TENAGA KESEHATAN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN DALAM RANGKA MENJAMIN PROFESIONALITAS PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT • MENDORONG PUSKESMAS UNTUK MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD • ALOKASI APBD SEBESAR 10% UNTUK URUSAN KESEHATAN AGAR DIPROPORSIONALKAN ALOKASINYA UNTUK MEMPERKUAT FUNGSI PUSKESMAS DALAM PELAYANAN UKM DALAM HAL INI PROMOTIF DAN PREVENTIF • UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PROMOTIF DAN PREVENTIF PERLU MENYIAPKAN LEBIH BANYAK TENAGA KESEHATAN DI BIDANG TERSEBUT

SEKIAN DAN TERIMA KASIH