PENGENALAN KEBIJAKAN PENGAMANAN PANTAI DI INDONESIA Arah kebijakan
PENGENALAN KEBIJAKAN PENGAMANAN PANTAI DI INDONESIA
Arah kebijakan Pengelolaan Pantai di Indonesia
Permasalahan Pembangunan Bidang Pengamanan Pantai 1. Indonesia terdiri dari 17. 508 pulau dengan panjang garis pantai ± 95. 000 km (Subandono dkk, 2009). 20% garis pantai di Indonesia mengalami kerusakan pantai. Contoh: panjang garis Pantai Bali 436, 5 km mengalami abrasi sepanjang 91, 070 km, 20, 8% (Survei 2007). 2. Perubahan lingkungan dan abrasi pantai mengancam keberadaan lahan produktif dan kawasan pariwisata. 3. Abrasi pantai pada daerah perbatasan menyebabkan bergesernya garis perbatasan dengan negara lain. 4. Akibat perubahan iklim global, intensitas dan magnitude dari abrasi dan gelombang pasang/badai makin meningkat. 5. Tingkat kerusakan pantai di Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat tajam sementara alokasi anggaran untuk kegiatan pengamanan pantai tidak banyak berubah. 6. Penutupan muara sungai maupun pompa yang berdampak pada lalu lintas navigasi dan drainase. 3
Fenomena Nyata yang Berkembang yang Harus Dipelajari, Disikapi, dan Diantisipasi Secara Tepat • • Fenomena pertama adalah pemanasan global (global warming), menyebabkan dua hal: – Pencairan es di kutub sehingga volume air di samudera bertambah dan berakibat pada kenaikan muka air laut (sea level rise – SLR). – Perubahan pola iklim (global climate change – GCC) sehingga perilaku badai yang membangkitkan gelombang laut mungkin tidak mengikuti kaidah yang selama ini dipahami. Fenomena kedua adalah percepatan tekanan penduduk di kawasan pesisir padat. – Penurunan permukaan tanah akibat beban langsung dan subsidance akibat pengambilan air tanah. – Kerentanan masyarakat pesisir terhadap bencana alam laut makin tinggi karena jumlah penduduk yang ter-ekspos ke bencana makin besar. 4
Arah Kebijakan Pengamanan Pantai Dilaksanakan Dengan Urutan Prioritas 1. 2. 3. 4. 5. Penanganan abrasi pantai yang mengancam jiwa manusia dan prasarana umum (jalan raya, bangunan bernilai sosial-budaya tinggi) dan pusat kegiatan masyarakat yang terletak dekat garis pantai. Pengamanan banjir di kawasan pantai (coastal flooding) akibat kondisi curah hujan tinggi dan drainase buruk yang dikomplikasi oleh aktivitas badai dan pasang laut (sesaat) serta kenaikan muka air laut dan tekanan penduduk (jangka panjang). Stabilitas muara sungai dan saluran drainase yang langsung ke laut untuk mendukung lalu lintas pelayaran dan pengendalian banjir. Menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mendukung revitalisasi kawasan pantai. 5
Strategi Pengamanan Pantai 1. Memprioritaskan pembangunan konstruksi pengaman pantai untuk: a. Menanggulangi kerusakan di daerah padat penduduk guna mencegah, mengurangi korban jiwa. b. Menanggulangi kerusakan yang mengancam permukiman dan fasilitas umum. c. Mencegah kerugian material lain, seperti kerusakan areal pertanian, tambak, hutan mangrove, dan perkebunan. 2. 3. 4. 5. 6. Menyusun dan menerapkan program pemeliharaan yang berkelanjutan (pemantauan, evaluasi, perbaikan, rehabilitasi). Mendukung upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kelestarian ekosistem pantai. Menggunakan atau memanfaatkan bahan atau material ramah lingkungan. Meningkatkan anggaran di bidang Pengamanan Pantai. Dalam disain mencantumkan komponen peningkatan kenaikan muka air laut sebesar 0, 5 m (contoh: penanganan reklamasi Pulau Nipah). 6
Contoh Pengamanan pantai di Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum: • • Perlindungan Terhadap Permukiman, contoh tembok laut di Pantai Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Perlindungan Terhadap Prasarana Umum, contoh tembok laut di Pantai Punggur, Bengkulu. Perlindungan Terhadap Lahan Mangrove, contoh: krib menyusur pantai di Pantai Loban, Kalbar Perlindungan Terhadap Muara Sungai, contoh: jeti di Pantai Glagah, Yogyakarta Menjaga Kedaulatan NKRI, contoh: reklamasi Pulau Nipah, Kepulauan Riau. Revitalisasi Kawasan Pantai, contoh: Pantai Losari, Makassar. Perlindungan Terhadap Tempat Ibadah, contoh: Pantai Pura Tanah Lot, Bali. Pengisian pasir dalam rangka mendukung pariwisata, contoh: Pengisian Pasir di Sanur, Bali. 7
Penggunaan Alternatif Material Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengamanan Pantai • Dalam Penggunaannya di upayakan untuk dapat memanfaatkan material setempat seperti ; 1. Menggunakan batu, pasir yang mudah diperoleh di lokasi setempat 2. Material Batu Karang sebagai alternatif bahan konstruksi revetmen ( di NTT masih dalam penelitian ). 3. Material Sintetis ( Geobag, Geotube dll ) yang diisi pasir sebagai bahan konstruksi breakwater di Maluku Utara, dan saat ini sedang dalam studi akan diterapkan di Merauke daerah yang langka batu. 4. Material Batu Buatan berupa beton cor kubus, tetrapod telah diterapkan menjadi alternatif didaerah yang sulit memperoleh bahan armor batu yang ukurannya sesuai. 8
ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PANTAI 1. Kegiatan Perencanaan Untuk pekerjaan yang konstruksinya segera dilaksanakan Prioritas untuk: kegiatan rehabilitasi, penanganan pasca bencana (gelombang badai/pasang air laut) perlu penanganan segera. Mengalokasikan dana untuk kegiatan inventarisasi pantai-pantai kritis dan perlu segera dilakukan penanganan. 2. Kegiatan Konstruksi Prioritas untuk pekerjaan; pemeliharaan; pekerjaan lanjutan; rehabilitasi; penanganan pasca bencana; pekerjaan untuk mendesak mengamankan pemukiman, prasarana umum dan fasilitas pendukung lainnya; pekerjaan untuk mengamankan jalur ekonomi serta pusat-pusat ekonomi; Desain telah siap (desain, gambar, RAB & spektek); Pengamanan pulau-pulau kecil terpencil dan kawasan perbatasan (ada 92 pulau kecil perbatasan) Pekerjaan pembangunan (baru) secara selektif Kegiatan pengamanan pantai yang berkaitan dengan revitalisasi kawasan pantai dan penambahan areal pantai (reklamasi) perlu dikaji lebih mendalam dan harus ada role sharing pembiayaan dengan Pemerintah Daerah setempat.
Regulasi Terkait Pengamanan Pantai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pengamanan Pantai Surat Edaran Menteri PU No. 07/SE/M/2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Pengaman Pantai. 10 Surat Edaran Menteri PU No. 08/SE/M/2010 Tentang Penilaian Kerusakan pantai dan Prioritas Penanganannya. Surat Edaran Menteri PU No. 01/SE/M/2011 Tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai Surat Edaran Menteri PU No. 15/SE/M/2011 Tentang Pemberlakuan Pedoman Peran Masyarakat Dalam Pengamanan Pantai
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT/M/2010 Pedoman Pengamanan Pantai TUJUAN PEMBUATAN PEDOMAN (Pasal 3) • acuan bagi Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai dalam melaksanakan kegiatan pengamanan pantai. • Peraturan Menteri ini dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengamanan pantai. • agar Balai Besar Wilayah Sungai, Balai Wilayah Sungai, pemerintah daerah, atau masyarakat dapat melaksanakan kegiatan pengamanan pantai secara efektif dan efisien. Pengamanan pantai diselenggarakan berdasarkan zona pengamanan pantai dan mempertimbangkan wilayah sungai, pola, serta rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
Ruang lingkup Peraturan Menteri (Pasal 4) • tahapan kegiatan perencanaan; • pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan bangunan; • pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah berupa bangunan pengamanan pantai; • pembiayaan bangunan pengaman pantai, dan peran masyarakat.
Tujuan Pengamanan Pantai (Pasal 5) Pengamanan pantai dimaksudkan untuk melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap: • masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai dari ancaman gelombang dan genangan pasang tinggi (rob), erosi serta abrasi; • fasilitas umum, fasilitas sosial, kawasan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan nilai sejarah serta nilai strategis nasional yang berada di sepanjang pantai; • perairan pantai dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah perkotaan, limbah industri, dan limbah-limbah lainnya; dan • pendangkalan muara sungai.
ASPEK PENGAMANAN PANTAI (Pasal 6) ASPEK UMUM studi kelayakan: - kelayakan ekonomi, sosial, dan lingkungan; - kesiapan masyarakat untuk menerima rencana kegiatan; - keterpaduan antarsektor; - kesiapan pembiayaan; dan - kesiapan kelembagaan penyusunan program pengamanan pantai (yang sesuai dengan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan rencana zonasi wilayah pesisir. ) ASPEK TEKNIS perencanaan detail pengamanan pantai; b. pelaksanaan pengamanan pantai; c. operasi dan pemeliharaan bangunan pengaman pantai; pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah berupa bangunan pengaman pantai; pembiayaan pengamanan pantai; dan peran masyarakat.
Tahapan Perencanaan Detail Pengamanan Pantai (Pasal 8) Inventarisasi • Pengumpulan data • Identifikasi masalah Penyusunan Rencana Detail • Pengolahan data • Pra desain • Pemilihan alternatif pengamanan pantai • Detail desain pengamanan pantai Pertimbangan • kelestarian sumber daya pantai dan komponen alami lingkungan pantai yang ada; • dampak lingkungan yang ditimbulkan; • kondisi sosial ekonomi masyarakat; • peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengamanan pantai; • kondisi politik dan kelembagaan; dan • estetika atau keindahan.
Penyusunan Rencana Detail (Pasal 8 ayat (3)) Pengolahan Data, meliputi: Pengolahan Data Sekunder Pengolahan Data Primer Pra Desain, berisi: - Pengembangan Alternatif - Tata Letak - Kriteria Desain - Bentuk Pengamanan Pantai - Material Pengamanan Pantai - Pertemuan Konsultasi Publik Pemilihan Alternatif, berupa: Perlindungan Buatan Perlindungan Alami Adaptasi Detail Desain, meliputi: - Perhitungan Struktur - Spesifikasi Teknis - Gambar Rencana - Perhitungan Volume Perhitungan Biaya
Operasi dan pemeliharaan bangunan pengaman pantai Kegiatan operasi (pasal 18) , meliputi: • pemantauan; • sosialisasi kebijakan • pengoperasian pompa dan pintu air Kegiatan pemeliharaan (pasal 19) meliputi kegiatan pemeliharaan: • bangunan pengaman pantai • Alur muara sungai • Lingkungan pantai.
Operasi Bangunan Pengaman Pantai Sosialisasi kebijakan, Pemantauan meliputi kegiatan pengamatan dan pengukuran bangunan pengaman pantai pada zona pengamanan pantai guna mendapatkan informasi tentang kondisi fisik. meliputi kegiatan: a. larangan penebangan hutan/tanaman mangrove; b. larangan penambangan di sempadan pantai; c. tatacara pemanfaatan sempadan pantai; dan d. peraturan perundangan yang terkait. Pengoperasian pompa dan pintu air, berupa: a. pengoperasian pintu pengendali banjir; dan b. pengoperasian pompa pada sistem polder.
Pemeliharaan Bangunan Pengaman Pantai Pemeliharaan lingkungan pantai Pemeliharaan alur bangunan muara sungai meliputi kegiatan pengaman pantai meliputi pemantauan dan evaluasi. pengerukan muara secara periodik. meliputi kegiatan penanaman pohon pelindung pantai, penambahan pasir pada kawasan yang tererosi, pembersihan lingkungan pantai dari sampah dan limbah.
PENILAIAN KERUSAKAN PANTAI Kerusakan Lingkungan Kriteria Kerusakan Pantai Erosi/abrasi dan Kerusakan/kegagal an bangunan Sedimentasi/ pndangkalan 20
PENILAIAN KERUSAKAN PANTAI Tolok ukur penilaian kerusakan pantai untuk gerusan dan kerusakan bangunan : Ringan Sedang • Masih berfungsi baik • Kondisi 75%100% Berat • Masih berfungsi • Kondisi 50% 75% Amat Berat • Kondisi 25% 50% • Membahayakan lingkungan • Masih berfungsi • Kondisi 25% 50% • Tidak membahayakan lingkungan Amat Sangat Berat • Kondisi rusak parah • Membahayakan lingkungan 21
PENILAIAN KERUSAKAN PANTAI Prosedur Penilaian Kerusakan Pantai : a. Penilaian kerusakan pantai disarankan (diusahakan) dilakukan pada lokasi terjadinya kerusakan, bukan pada suatu kawasan atau wilayah pantai b. Penilaian kerusakan pada satu lokasi dilakukan secara terpisah dengan lokasi yang lain. Apabila satu lokasi terjadi beberapa jenis kerusakan maka penilaian dilakukan pada kasus kerusakan pantai terberat yang terjadi di lokasi tersebut c. Khusus untuk penilaian kerusakan lingkungan harus dilakukan sangat hati-hati terutama terkait keberadaan bangunan atau fasilitas di sempadan pantai, karena persepsi masyarakat sangat beragam (contoh: masjid berada di sempadan pantai, hotel di sempadan pantai, lokasi permainan di sempadan pantai). d. Penilaian kerusakan suatu kawasan dapat dilakukan apabila kawasan tersebut tidak terlalu luas. Bila kawasan tersebut luas maka kawasan tersebut dapat dilakukan dengan membagi-bagi kawasan tersebut menjadi beberapa lokasi
PENANGANAN KERUSAKAN BANGUNAN PANTAI Tahapan Penanganan Kerusakan Bangunan Pantai (Pedoman Pengamanan Bangunan Pantai)
GAMBAR-GAMBAR 24
Prinsip Pengamanan Breakwater Kawasan yang dilindungi Lajur penyangga agar gelombang tidak langsung menghantam sisi kawasan yang dilindungi Gelombang Muka Air Pasang Muka Air Surut Dapat ditanami bakau untuk meningkatkan keanekaragaman hayati
Zonasi Spesies Bakau Mean High Water Ceriops australis Avicennia marina All increase toward shore Salinity Inundation Decreasing Soil Stability Sedimentation Rate James A. Danoff-Burg, Columbia University, jd 363@columbia. edu Mean Sea Level
Zonasi Spesies Bakau Mean High Water Mean Sea Level www. fao. org Document ERDC TN-WRP-VN-RS-3. 2 Year 2000
Perlindungan Terhadap Permukiman Pantai Bau-Bau, Sulawesi Tenggara Pantai Belang, Sulawesi Utara 28
Perlindungan Terhadap Jalan Raya Pantai Punggur, Bengkulu Pantai Tanah Rubuh, Papua Barat 29
Perlindungan Terhadap Lahan Mangrove Pantai Loban, Kalimantan Barat 30
Perlindungan Terhadap Muara Sungai Pantai Glagah, Yogyakarta 31
Revitalisasi Kawasan Pantai 32 Pantai Losari, Makassar
Perlindungan Terhadap Tempat Ibadah Pantai Pura Tanah Lot, Bali Pantai Kutuh, Bali 33
Pengisian Pasir dalam Rangka Mendukung Pariwisata Pantai Sanur, Bali Pantai Nusa Dua, Bali 34
CONTOH KERUSAKAN PANTAI AKIBAT GELOMBANG AIR LAUT Kerusakan Pantai Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel Kerusakan Pantai Lebih, Bali 35
Kerusakan Pantai Tanah Rubuh, Papua Barat Kerusakan Pantai Lantora, Sulawesi Barat 36
Kerusakan Pantai Johan Pahlawan, Aceh Selatan Kerusakan Pantai Serangai, Bengkulu Utara 37
Kerusakan Pantai Punggur-Air Dikit, Kab. Muko-Muko Kerusakan Pantai Urai, Bengkulu Utara 38
Kerusakan Pantai Pisangan, Kab. Karawang 39
Pulau Nipah saat surut sebelum di reklamasi (seluas 60 ha) Pulau Nipah saat pasang sebelum di reklamasi (seluas 0. 62 ha) 40
Menjaga Kedaulatan NKRI Pulau Nipah Pasca Reklamasi 41
TERIMA KASIH
- Slides: 42