HUKUM PAJAK Oleh H Maswandi SH MHum Perkuliahan

HUKUM PAJAK Oleh, H. Maswandi, SH. MHum Perkuliahan Semester III Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun Ajaran 2016 – 2017

KEDUDUKAN HUKUM PAJAK Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Publik Hukum Administrasi Negara Hukum Pajak Hukum Pidana Hukum Internasional

PAJAK SALAH SATU SUMBER PENERIMAAN NEGARA Kekayaan Alam Bea dan Cukai Pinjaman Sumber Penerimaan Negara Lainnya Retribusi Iuran Sumbangan Laba dari BUMN Sumber Lainnya 1. Jasa Umum. 2. Jasa Usaha 3. Perizinan Tertentu

PAJAK DIPUNGUT PEMERINTAH Pemerintah melakukan pembangunan disegala bidang Bentuk Pengembalian Pajak Pemerintah membiayai gaji pegawai yang melayani kepentingan masyarakat Pemerintah memberikan bantuan kepada rakyat berupa kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya

PAJAK Dimensi Ekonomi : beralihnya sumber daya dari sektor privat ke sektor publik, hal ini dapat dipahami : Pertama : berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua : bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Hukum : merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, dan negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

PEMAHAMAN TENTANG HUKUM PAJAK PENGERTIAN HUKUM PAJAK 1. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk sebagai simpanan umum (public saving) yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investement. (Rochmat Soemitro). 2. Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (Soeparman Soemahamidjaja). 3. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (PJA. Adriani). Hukum Pajak (fiskal) : Keseluruhan dari paraturan-peraturan yang meliputi wewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara.

1. Pajak merupakan iuran atau kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. 2. Jika penyerahan tidak dilakukan, maka menjadi utang yang dapat dipaksakan dengan kekerasan, seperti surat paksa atau sita. 3. Penyerahan berdasarkan undang-undang/ peraturan/norma yang dibuat oleh pemerintah Unsur-Unsur yang berlaku umum, jika tidak, maka dapat Pajak dianggap sebagai perampasan hak. 4. Tidak ada kontraprestasi langsung dari pemerintah (imbalan), namun bisa dilihat dari indikasi berupa pembangunan infrastruktur, sarana kesehatan dan fasilitas umum. 5. Iuran dari pihak yang dipungut dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna bagi masyarakat.

1. 2. 3. 4. Karakteristik Pajak 5. 6. 7. 8. Pajak dipungut berdasarkan adanya Undang-Undang ataupun Peraturan Pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah. Pajak memiliki ancaman hukuman berupa kurungan, denda dan kenaikan. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi (imbalan) langsung secara individual yang diberikan pemerintah. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka kelebihannya atau sisanya digunakan untuk public investment. Pajak digunakan sebagian untuk kepentingan umum. Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat kedalam kas negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan tertentu.

APA FUNGSI PAJAK ITU ? Budgeter (anggaran) Sebagai Alat Reguler (mengatur) Sebagai pemasukkan dana yang sebesar-besarnya ke kas negara, lalu dana yang terkumpul akan dipergunakan oleh pemerintah sebagai pengeluaran-pengeluaran rutin untuk kepentingan masyarakat. Sebagai mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki oleh pemerintah yang bertujuan guna peningkatan ekonomi dan pembangunan.

PENYEBAB PERLAWANAN TERHADAP PUNGUTAN PAJAK Masyarakat tidak mau membayar pajak karena masyarakat melihat dan mendengar aparat pemerintah melakukan korupsi, sehingga timbul imej dari masyarakat bahwa tidak ada gunanya bayar pajak kalau pemerintah mengkorupsi pajak yang dipungut dari masyarakat. Sementara pemerintah melalui Dirjen Pajak harus menegakkan peraturan yang berkaitan dengan perpajakan guna melanjutkan dan meningkatkan pembangunan, apabila pekerjaan ini tidak dilaksanakan maka dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai administrasi kenegaraan dan kelangsungan pembangunan akan terkendala.

BENTUK PERLAWANAN TERHADAP PUNGUTAN PAJAK A K T I F Masyarakat dalam melakukan kegiatan (aktifitas) tidak perduli dan tidak mau tahu atau memang tidak tahu dengan kewajibannya yang harus membayar pajak, misalnya upah membangun rumah, atau upah memungut hasil pertanian, pada upah ini sebagai objek pajak. Masyarakat dengan sengaja menghindari untuk membayar pajak, padahal harus dibayar kepada negara, misalnya tidak mau mengurus NPWP, tidak mau ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tidak melaporkan penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), memalsukan data-data yang sesungguhnya. P A S I F

Dilihat Dari Golongan Pajak Langsung Pajak Tidak Langsung Pajak Pusat/Negara Dilihat Dari Wewenang Klasifikasi Pajak Dilihat Dari Keadaan Pajak Daerah Pajak Subjektif Pajak Objektif Dilihat Dari Sifatnya Pajak Final Pajak Tidak Final

Pajak Langsung adalah pajak yang dipungut langsung dan melekat pada diri seseorang, misalnya Pajak Penghasilan bagi perorangan, badan usaha maupun badan usaha tetap. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser pada pihak lain, misalnya PPN atau PPn. BM Pajak Pusat/Negara adalah pajak yang kewenangannya langsung dipungut dan untuk kepentingan negara/pusat, misalnya PPh, PPN, PPn. BM, Bea Materai dan Cukai. Pajak Daerah adalah pajak yang kewenangannya langsung dipungut daerah Daerah Propinsi terdiri dari Pajak kenderaan bermotor dan kenderaan diatas air (PKB KDA), BBN PKB KDA, Pajak BBKB, Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak hotel, Pajak parkir, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir, PBB dari pusat beralih sejak 1 Januari 2013.

Pajak Subjektif adalah pajak yang berkaitan dengan kepribadian seseorang yang dapat dilihat dari penghasilannya, jadi besar kecilnya jumlah pajak terutang yang ditetapkan sangat tergantung dari seberapa besar kekayaan dan penghasilan yang dimilikinya. Pajak Objektif adalah pajak yang berkaitan dengan bendanya, semakin besar nilai dari benda itu, maka semakin besar pula pajak yang ditetapkan, meskipun subjeknya berada diluar negeri atau tidak. Pajak Final adalah pajak yang masa waktu pembayarannya sudah berakhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pajak Tidak Final adalah pajak yang masih memiliki tenggang waktu pembayaran.

SUBJEK DAN OBJEK PAJAK

SUBJEK PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Dalam Negeri Luar Negeri WARISAN YANG BELUM TERBAGI BADAN USAHA TETAP (BUT)

BADAN Meliputi : 1. Perseroan Terbatas. 2. Perseroan Komanditer. 3. BUMD dan BUMN. 4. Persekutuan Perdata. 5. Firma. 6. Kongsi. 7. Perkumpulan operasi. 8. Yayasan. 9. Lembaga. 10. Dana Pensiun. 11. Bentuk Usaha Tetap. 12. Bentuk Usaha Lainnya.

BUT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh seseorang yg tdk bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak melebihi 183 hari dari 12 bulan, Berupa : Tempat kedudukan manajemen. Cabang perusahaan. Kantor perwakilan. Gedung kantor. Pabrik. Bengkel. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yg digunakan untuk eksplorasi pertambangan. 8. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan dan kehutanan. 9. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan. 10. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 11. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas. 12. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi atau menanggung resiko di Indonesia.

Badan Perwakilan Negara Asing SUBJEK PAJAK PENGECUALIAN Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, demikian juga orang -orang yang diperbantukan kepada mereka yang bukan WNI, serta tidak menerima penghasilan lain diluar jabatannya selama di Indonesia. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan, dengan syarat Indonesia sebagai anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain utk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pinjaman kepada pemerintah yg dananya berasal dari iuran para anggotanya. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri keuangan, dengan syarat bukan WNI serta tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain yg dapat memberikan penghasilan di Indonesia.

Badan Perwakilan Negara Asing 1. ADB (Asian Development Bank). 2. IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) 3. IDA (International Development Association) 4. IFC (International Finance Corporation) 5. IJJDF (International Jaya Joint Development Fund) 6. IMF (International Monetary Fund) 7. UNDP (United Nations Development Programme) 8. FAO (Food and Agricultural Organisation) 9. ILO (International Labour Organization) 10. UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugees) 11. UNIC (United Nations Information Centre) 12. UNICEF (United Nations Children’s Fund) 13. UNESCO (United Nations Educational, Sientific, and Cultural Organization) 14. WHO (World Health Organization) 15. World Bank.

UNDP (United Nations Development Programme) 1. IAEA (International Atomic Energy Agency) 2. ICAO (International Civil Aviation Organization) 3. ITU (International Telecommunication Union) 4. UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) 5. UPU (Universal Postal Union) 6. WMO (World Meteorological Organization) 7. UNU (United Nation University) 8. UNV (United Nation Volunteer) 9. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) 10. UNDTCD (United Nations Departemen for Technical Coorperation and Development) 11. UNEP (United Nations Environment Programme) 12. UNCHS (United Nations Centre for Human Settlement) 13. ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and The Pasific) 14. UNFPA (United Nations Funds for Population Activities) 15. GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) 16. WTO (World Tourism Organization)

PENGHASILAN (Ph) YAITU SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG DITERIMA WAJIB PAJAK BAIK YANG BERASAL DARI INDONESIA MAUPUN DARI LUAR. OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PN) YAITU SETIAP PERTAMBAHAN TERHADAP SESUATU BARANG YANG BERNILAI PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (Pn. BM) YAITU PEROLEHAN ATAS BARANG-BARANG BERWUJUD YANG TERGOLONG MEWAH BUMI DAN BANGUNAN (BB) YAITU SETIAP KEBENDAAN YANG TERMASUK BARANG TIDAK BERGERAK JENIS PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) BEA MATERAI (BM)

PENGHASILAN Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Sumber Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha dan kegiatan lainnya. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari modal atau saham yang ditanamkan pada usaha tertentu. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari hadiah, bantuan, pembebasan utang, dan sebagainya.

PENGHASILAN 1. Imbalan berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun dsbnya. 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan dan penghargaan. Objek Kena 3. Bunga termasuk premi dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Pajak 4. Dividen dari hasil usaha. 5. Royalti. 6. Sewa dari penggunaan harta. 7. Keuntungan karena pembebasan utang atau karena selisih kurs mata uang asing. 8. Premi asuransi atau iuran yang diterima dan perkumpulan.

PENGHASILAN (Ph) Bukan Objek Pajak 1. Bantuan atau sumbangan, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah. 2. Warisan baik berupa uang maupun harta. 3. Pembayaran dari perusahaan asuransi. 4. Dividen dari penyertaan modal pada badan usaha yang berada di Indonesia. 5. Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

PERTAMBAHAN NILAI 1. Penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh perusahaan kena pajak. 2. Import barang kena pajak. 3. Penyerahan jasa kena pajak dalam daerah pabean Objek Kena yang dilakukan oleh perusahaan kena pajak. Pajak 4. Pemanfaatan barang kena pajak yang tidak berwujud dari luar pabean kedalam pabean. 5. Eksport barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. 6. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar pabean kedalam pabean. 7. Penyerahan aset oleh pengusaha kena pajak.

PERTAMBAHAN NILAI Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Objek Tidak Kena Pajak dlm bentuk barang Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

PERTAMBAHAN NILAI 1. 2. 3. 4. Objek Tidak Kena Pajak dlm bentuk jasa Jasa dibidang pelayanan kesehatan medik. Jasa dibidang pelayanan sosial. Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko. Jasa dibidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi. 5. Jasa dibidang keagamaan. 6. Jasa dibidang pendidikan. 7. Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan. 8. Jasa dibidang penyiaran dibidang iklan. 9. Jasa dibidang angkutan umum di darat dan di air. 10. Jasa dibidang tenaga kerja. 11. Jasa dibidang perhotelan. 12. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

TARIF PAJAK

Tarif Pajak => Besarnya nilai yang digunakan untuk menentukan pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

TARIF PAJAK Tarif Tetap JENIS ATAU MACAM Tarif Proporsional (Sebanding) Tarif Progresif 1. Progresif Proporsional. 2. Progresif 3. Progresif Degresif Tarif Degresif 1. Degresif Proporsional. 2. Progresif 3. Degresif

Tarif Tetap => Tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap, walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang berutang selalu tetap, misalnya tarif pajak materai. Dasar Pengenaan Pajak Jumlah Pajak Rp. 1. 000, Rp. 10. 000, Rp. 30. 000, Rp. 50. 000, - Rp. 6. 000, -

Tarif Proporsional => Tarif pajak yang merupakan presentase yang tetap, tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional/sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya, misalnya pajak PPN 10 % Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Jumlah Pajak Rp. 10. 000, - 10 % Rp. 1. 000, - Rp. 20. 000, - 10 % Rp. 2. 000, - Rp. 30. 000, - 10 % Rp. 3. 000, - Rp. 40. 000, - 10 % Rp. 4. 000, -

Tarif Progresif => Tarif pajak yang persentasenya semakin besar, jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Tarif Progresif Proporsional => Tarif pajak yang persentasenya semakin besar, jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya sama besar. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Peningkatan Tarif Jumlah pajak Rp. 10. 000, - s/d 10 jt = 10 % -- 10 jt x 10 % = Rp. 1. 000, - Rp. 20. 000, - s/d 20 jt = 15 % 5% 20 jt x 15 % = Rp. 3. 000, - Rp. 30. 000, - s/d 30 jt = 20 % 5% 30 jt x 20 % = Rp. 6. 000, - Rp. 40. 000, - s/d 40 jt = 25 % 5% 40 jt x 25 % = Rp. 10. 000, -

Tarif Progresif => Tarif pajak yang persentasenya semakin besar, jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Tarif Progresif => Tarif pajak yang persentasenya semakin besar, jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya semakin besar. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Peningkatan Tarif Jumlah pajak Rp. 10. 000, - s/d 10 jt = 10 % -- 10 jt x 10 % = Rp. 1. 000, - Rp. 20. 000, - s/d 20 jt = 15 % 5% 20 jt x 15 % = Rp. 3. 000, - Rp. 30. 000, - s/d 30 jt = 25 % 10 % 30 jt x 25 % = Rp. 7. 500. 000, - Rp. 40. 000, - s/d 40 jt = 40 % 15 % 40 jt x 40 % = Rp. 16. 000, -

Tarif Progresif => Tarif pajak yang persentasenya semakin besar, jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Tarif Progresif Degresif => Tarif pajak yang persentasenya semakin besar, jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya semakin kecil. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Peningkatan Tarif Jumlah pajak Rp. 10. 000, - s/d 10 jt = 10 % -- 10 jt x 10 % = Rp. 1. 000, - Rp. 20. 000, - s/d 20 jt = 25 % 15 % 20 jt x 25 % = Rp. 5. 000, - Rp. 30. 000, - s/d 30 jt = 35 % 10 % 30 jt x 35 % = Rp. 10. 500. 000, - Rp. 40. 000, - s/d 40 jt = 40 % 5% 40 jt x 40 % = Rp. 16. 000, -

Tarif Degresif => Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil, jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Tarif Degresif Proporsional => Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil, jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya sama besar. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Penurunan Tarif Jumlah pajak Rp. 10. 000, - s/d 10 jt = 25 % -- 10 jt x 25 % = Rp. 2. 500. 000, - Rp. 20. 000, - s/d 20 jt = 20 % 5% 20 jt x 20 % = Rp. 4. 000, - Rp. 30. 000, - s/d 30 jt = 15 % 5% 30 jt x 15 % = Rp. 4. 500. 000, - Rp. 40. 000, - s/d 40 jt = 10 % 5% 40 jt x 10 % = Rp. 4. 000, -

Tarif Degresif => Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil, jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Tarif Degresif Progresif => Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil, jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin besar. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Penurunan Tarif Jumlah pajak Rp. 10. 000, - s/d 10 jt = 40 % -- 10. 000 x 40 % = Rp. 4. 000, - Rp. 20. 000, - s/d 20 jt = 35 % 5% 20. 000 x 35 % = Rp. 7. 000, - Rp. 30. 000, - s/d 30 jt = 25 % 10 % 30. 000 x 25 % = Rp. 7. 500. 000, - Rp. 40. 000, - s/d 40 jt = 10 % 15 % 40. 000 x 10 % = Rp. 4. 000, -

Tarif Degresif => Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil, jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Tarif Degresif => Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil, jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Penurunan Tarif Jumlah pajak Rp. 10. 000, - s/d 10 jt = 40 % -- 10. 000 x 40 % = Rp. 4. 000, - Rp. 20. 000, - s/d 20 jt = 25 % 15 % 20. 000 x 25 % = Rp. 5. 000, - Rp. 30. 000, - s/d 30 jt = 15 % 10 % 30. 000 x 15 % = Rp. 4. 500. 000, - Rp. 40. 000, - s/d 40 jt = 10 % 5% 40. 000 x 10 % = Rp. 4. 000, -

DEMIKIAN, TERIMA KASIH.