Bahasan ke9 Faktor Penyebab dan Pendorong Kegiatan Pencucian

Bahasan ke-9 Faktor Penyebab dan Pendorong Kegiatan Pencucian Uang di Suatu Negara. 1

FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB PRAKTIK PENCUCIAN UANG : q Faktor rahasia bank ( bank secrecy ) yang begitu ketat. Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data rekeningnya, menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh. q Penyimpanan dana secara “ anonymous saving pasbook accounts ”. Ketentuan perbankan memberi kemungkinan untuk nasabah menyimpan dananya dengan menggunakan nama samaran atau tanpa nama ( anonim). q Adanya ketidak sungguhan dari negara untuk melakukan pemberantasan praktik pencucian uang dengan sistem perbankan. Ketidak seriusan demikian adalah karena suatu negara memandang bahwa penempatan dana di suatu bank sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan. q Munculnya sistem teknologi perbankan secara elektronik, yang disebut dengan electronic money atau E-money sistem perbankan ini dapat bertransaksi dengan sistem internet ( cyberpayment ). Yang kemudian dimanfaatkan oleh para pencuci uang dengan apa yang disebut cyberlaunderin. E-money adalah suatu sistem yang secara digital ditandatangani suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi ( privat encryption key ) dan melalui enkripsi (rahasia) ini dapat ditransmisikan kepada pihak lain. Pengamat pencucian uang R. Mark Bortner dalam suatu seminar di Fakultas Hukum University of Miami mengungkapkan bahwa pemerintah Amerika Serikat mengkhawatirkan perkembangan cyberpayment ini, karena jaringan internet telah disalahgunakan oleh para pencuci uang. 2

q Faktor selanjutnya ialah karena dimungkinkannya praktik layering ( pelapisan ), yaitu sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa sebagai penyimpan pertama tidak lagi diketahui jelas, karena deposan yang terakhir hanyalah sekedar ditugasi untuk mendepositnya di suatu bank. Pemindahan demikian dilakukan beberapa kali sehingga sulit dilacak petugas. q Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan ( pengacara (lawyer) dengan klien adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan. Akibatnya, seorang pengacara tidak bisa dimintai keterangan mengenai hubungannya dengan klien. q Belum adanya peraturan pencucian uang di dalam suatu negara. Beberapa negara, yang belum membuat sistem pengaturan hukumnya, menjadikan praktik pencucian uang menjadi subur. 3

9 Faktor Pendorong Kegiatan Pencucian Uang di Suatu Negara : 1. Globalisasi Sistem Keuangan : Pino Arlacchi, Direktur Eksekutif UN Offices for Drug Control and Crime Prevention, pernah mengungkapkan bahwa “ globalisation has turned the international financial system into a money launderer’s dream, and this criminal process siphons away billions of dollars per year from economic growth at a time when the financial health of every country affects the stability of the global marketplace ”. 2. Kemajuan di bidang teknologi informasi, dengan kemajuan teknologi informasi tersebut, seperti kemunculan internet di dunia maya (cyber space) pada era sekarang telah membuat batas negara menjadi tidak berarti lagi. Dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas. Akibatnya, kejahatan organisasi kejahatan (criminal organizations) menjadi mudah dilakukan secara lintas batas negara. Kejahatan tersebut kemudian berkembang menjadi kejahatan transnasional. Dalam hubungan ini, William C. Gilmore mengemukakan, bahwa “ Among the factors which have contributed to the growth of cross border criminal activity pride of place must go to the technological revolution witnessed since the end of the second world war ”. Pada saat ini, individu ataupun organisasi kejahatan dapat secara mudah dan cepat memindahkan jumlah uang yang sangat besar dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi yang lain melalui Automated Teller Machines (ATM), sehingga dimungkinkan untuk memindahkan dana (to wire funds) ke rekening bank mereka di negara lain. Penarikan uang melalui ATM di seluruh dunia dapat dilakukan seketika dan tanpa diketahui siapa pelakunya. 4

3. Ketentuan Rahasia Bank Yang Sangat Ketat Sehubungan dengan reformasi di bidang perpajakan (tax reforms), Uni Eropa pernah menghimbau negara anggotanya untuk meniadakan ketentuan yang menyangkut rahasia bank. Menurut delegasi Inggris, Uni Eropa hanya dapat secara serius memerangi tax evasion (sebagai kejahatan asal pencucian uang) apabila Uni Eropa mempertimbangkan mengenai dihapuskannya ketentuan rahasia bank. Gagasan ini telah ditentang dengan keras oleh Luxembourg dan Austria. Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Luxembourg, Jean Claude Juncker, mengemukakan bahwa perdebatan mengenai hal ini tidak bernalar. Menteri Keuangan Austria, Karl-Heinz Grasser mengemukakan “ The proposal from Britain certainly will not meet with our approval ”. 5

4. Penggunaan Nama Samaran Atau Anonim Di suatu negara terdapat ketentuan perbankan yang memperbolehkan penggunaan nama samaran atau anonim bagi nasabah (individu dan korporasi) yang menyimpan dana di suatu bank. Contoh misalnya negara Austria pernah ditengarai sebagai salah satu negara yang banyak dijadikan pangkalan untuk kegiatan pencucian uang dari para koruptor dan berbagai organisasi yang bergerak dalam perdagangan narkoba. Oleh sebab itu, The Financial Action Task Force on money laundering (FATF), telah menyampaikan rekomendasinya agar Austria dibekukan (suspended) sebagai anggota FATF terhitung 15 Juni 2000, karena Austria tidak bertindak apa pun untuk meniadakan dilakukannya penyimpanan dana tanpa nama (anonymous saving “passbook’’ accounts). Bertahun – tahun lamanya FATF sangat prihatin terhadap masalah anonymous passbook di Austria dan telah menjadikan masalah ini sebagai agenda yang penting. Pembekuan (suspension) keanggotaan Austria tersebut akan terjadi secara otomatis kecuali apabila sebelum tanggal 20 Mei 2000 Pemerintah Austria : i. Mengeluarkan pernyataan politik yang jelas bahwa pemerintah Austria akan melakukan semua langkah yang diperlukan untuk meniadakan sistem anonymous passbook sesuai dengan the 40 FATF Recommendations selambat-lambatnya Juni 2002; dan ii. Mengajukan kepada Parlemen dan mendukung RUU untuk melarang pembukaan anonymous passbook baru dan meniadakan anonymous passbook yang telah ada sesuai dengan butir (i) tersebut. 6

Selanjutnya, tidak boleh dilakukan tindakan lain oleh Austria yang akan mendorong pemberantasan pencucian uang, misalnya memperketat ketentuan rahasia bank sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan the Forty Recommendations FATF. Delegasi Austria ke FATF meminta untuk dicatat bahwa ketentuan yang diusulkan sehubungan dengan peniadaan anonymous passbook tersebut berkaitan dengan putusan politik yang hanya dapat dipertimbangkan pada tingkat politik. Oleh karena itu, delegasi Austria hanya dapat mencatat saja dan segera mengkomunikasikan hal tersebut kepada Pemerintah Austria. Ketentuan untuk melarang pembukaan anonymous accounts di Swiss telah ditiadakan pada Juli 1992 ketika otoritas Swiss mengeluarkan peraturan perbankan yang baru. Menurut ketentuan yang baru itu, nasabah bank atau kuasa hukumnya harus secara penuh disebut identitasnya. Klien diharuskan pula untuk menyampaikan dokumen yang membuktikan asal-usul dana yang didepositokan dengan cara menunjukkan faktur (invoices) atau perjanjian bisnis yang mendasarinya. 7

5. Penggunaan electronic money (e-money) Munculnya jenis uang baru yang disebut electronic money (e-money), yang tidak terlepaskan dengan maraknya electronic commerce (e-commerce) melalui internet. Praktik pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet (Cyberspace) ini disebut Cyberlaundering. Produk e-money yang telah dikembangkan terutama untuk digunakan melalui jaringan komputer terbuka (open computer networks), tanpa melakukan face-to-face purchases (pembelian yang dilakukan dengan langsung hadirnya penjual dan pembeli ditempat berlangsungnya kegiatan jualbeli). Fasilitas ini baru tersedia secara terbatas di sebagian negara yang termasuk G-10. sistem tersebut dapat menyediakan cara untuk membeli barang dan/atau jasa melalui internet. Peningkatan e-commerce yang dilakukan melalui jaringan komputer pada gilirannya dapat pula mendorong pertumbuhan e-money. Para ahli FATF telah menemukan beberapa contoh kegiatan pencucian uang dengan menggunakan online banking. Denmark pernah mengemukakan bahwa sebuah website dalam dunia maya di yurisdiksi lain digunakan untuk menawarkan jasa pencucian uang dan menggunakan nama lembaga keuangan tertentu sebagai samaran bagi kegiatan tersebut. Beberapa negara anggota FATF juga mengemukakan contoh digunakannya internet untuk melakukan kegiatan melanggar hukum (frauds). Mengingat perkembangan yang pesat dari jasa online banking sekarang ini, menurut FATF sulit sekali untuk dapat mengemukakan apakah berkurangnya kasus pencucian uang yang melibatkan online banking adalah karena memang kehadiran praktik pencucian uang tidak ada lagi atau karena ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk mendeteksi kegiatan tersebut. 8

6. Praktik Pencucian Uang Secara Layering. Dengan cara Layering, pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan dana atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dan itu. Deposan tersebut hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang di sebuah bank. Sering pula terjadi bahwa pihak lain tersebut juga bukan pemilik yang sesungguhnya dari dana itu, tetapi hanya sekedar menerima amanah atau kuasa dari seseorang atau pihak lain yang menerima kuasa dari pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, penyimpan dana tersebut juga tidak mengetahui siapa pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut, karena dia hanya mendapat amanat dari kuasa pemiliknya. Bahkan sering terjadi bahwa orang yang memberi amanat kepada penyimpan dana yang memanfaatkan uang itu di bank ternyata adalah lapis yang kesekian sebelum sampai kepada pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, terjadi estafet secara berlapis. Biasanya, para penerima kuasa yang bertindak berlapis secara estafet itu adalah kantor pengacara. Penegak hukum seringkali mengalami kesulitan untuk mendeteksi penyembunyian hasil kejahatan secara layering dalam hal ini, uang yang telah ditempatkan pada sebuah bank dipindahkan ke bank lain, baik bank yang ada di negara tersebut maupun di negara lain. Pemindahan itu dilakukan beberapa kali, sehingga sangat sulit dilacak sekalipun telah ada kerjasama antar penegak hukum secara nasional, regional dan 9 internasional.

7. Berlakunya Ketentuan Hukum Terkait Kerahasiaan Hubungan Antara Lawyer dan Akuntan Dengan Kliennya Masing-masing. Dalam hal ini, dana simpanan di bank sering diatasnamakan suatu kantor pengacara. Menurut hukum di kebanyakan negara yang telah maju, kerahasiaan hubungan antara klien dan lawyer dilindungi oleh undang-undang. Para lawyer yang menyimpan dana simpanan di bank atas nama kliennya tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas kliennya. 10

8. Pemerintah Dari Suatu Negara Kurang Bersungguh Untuk Memberantas Praktik Pencucian Uang Yang Dilakukan Melalui Sistem Perbankan. Dengan kata lain, pemerintah yang bersangkutan memang dengan sengaja membiarkan praktik pencucian uang berlangsung di negaranya guna memperoleh keuntungan dengan penempatan uang haram di industri perbankan guna membiayai pembangunan. Seperti negara Swiss, meskipun negara ini telah memiliki peraturan perbankan yang baru, tetapi otoritas Swiss sangat enggan mengambil tindakan terhadap nasabah yang dicurigai. Tindakan otoritas Swiss hanya akan dilakukan apabila pemerintah negara asing dapat menyampaikan fakta atau bukti yang kuat atas tuntutannya dan memenuhi prosedur yang sangat ketat berkenaan dengan tuntutan tersebut. 11

9. Tidak Dikriminalisasinya Perbuatan Pencucian Uang di Suatu Negara. Dengan kata lain, negara tersebut tidak memiliki undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana. Belum adanya undang-undang tentang pemberantasan tindak pencucian uang di negara tersebut biasanya juga karena adanya keengganan dari negara tersebut untuk bersungguh ikut aktif memberantas praktik pencucian uang secara internasional dan di negaranya sendiri. 12

BAB VI Pembentukan Lembaga PPATK dan Tugasnya 13 Pembentukan Lembaga PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang secara umum dikenal sebagai unit intelijen keuangan (Financial Intelligence Unit/FIU), dibentuk sejak tahun 2002 melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan secara khusus diberikan mandat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK merupakan lembaga independen, bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan melaporkan kinerjanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Lembaga Pengawas dan Pengatur. Tugas PPATK Sebagai lembaga intelijen keuangan, PPATK berperan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Kewenangan yang diberikan antara lain pengelolaan data base, menetapkan pedoman bagi Pihak Pelapor, mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, mewakili Pemerintah dalam forum internasional, menyelenggarakan edukasi, melakukan audit kepatuhan dan audit khusus, memberikan rekomendasi dan atau sanksi kepada Pihak Pelapor, dan mengeluarkan ketentuan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

Di samping peran tersebut, peran utama lainnya adalah melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain, dengan beberapa kewenangan antara lain meminta dan menerima laporan dan informasi dari berbagai pihak, meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi, dan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik. RINGKASAN 1. Tindak pidana asal adalah tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencucian uang 2. Harta hasil tindak pidana merupakan harta yang dihasilkan dari suatu tindak pidana yang disebutkan sebagai tindak pidana asal pencucian uang 3. Tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan hasil tindak pidana, yang dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian yaitu aktif dan pasif. 4. PPATK mengemban peran sentral untuk mencegah dan memberantas pencucian uang di Indonesia 5. Terdapat peran dari berbagai pihak yaitu masyarakat pengguna jasa, Pihak Pelapor, Lembaga pengawas dan Pengatur, dan aparat penegak hukum, yang kesemuanya merupakan satu kesatuan dalam upaya pencegahan dan 14 pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

QUIZ Pertanyaan 1. Apa dasar aturan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia yang berlaku saat ini? a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang c. Salah semua Pertanyaan 2. Apa yang tidak diatur dalam UU 8/2010 ? a. Pemidanaan bagi tindak pidana pencucian uang b. Pengaturan lembaga PPATK c. Pengaturan kewajiban bagi Pihak Pelapor d. Kewenangan PPATK sebagai penyidik Pertanyaan 3. Perbuatan seperti apa yang tidak dikriminalisasi oleh UU 8/2010: a. Melakukan penempatan uang hasil tindak pidana ke rekening bank b. Menerima transfer uang yang diduga hasil tindak pidana c. Perbankan yang menyimpan uang hasil tindak pidana d. Penegak hukum yang membuka dokumen laporan hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK di luar kewajibannya 15

Pertanyaan 4. Jika perbankan mengetahui adanya transfer dana ke dalam rekening nasabahnya yang tidak sesuai profil, apa yang harus dilaporkan oleh perbankan ? a. Melaporkannya kepada PPATK sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan b. Melaporkannya kepada Kejaksaan Agung c. Membukanya kepada publik d. Menyampaikan kepada nasabah untuk tidak mengulangi perbuatannya Pertanyaan 5. Apa saja tugas PPATK ? a. Melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang b. Melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang c. Semua benar 16

TES AKHIR MODUL Penilaian ini akan mengukur tingkat pemahaman anda mengenai materi Konsep Dasar Sistem Anti Pencucian Uang. Pertanyaan 1. Sejak kapankan tindakan pencucian uang dianggap sebagai tindak pidana di Indonesia? a. 2003 b. 2002 c. 2001 d. 2004 Pertanyaan 2. Kepanjangan PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan untuk memberantas kejahatan pencucian uang adalah? a. Perusahaan Penyedia Alat Tulis Kantor b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan c. Pejabat Pembuat Akta Tanah Kuburan d. Semua jawaban salah Pertanyaan 3. Manakah pernyataan berikut ini yang merupakan pengertian dari money laundering? a. Tindak kejahatan oleh pegawai bank yang menyebabkan kerugian materiil. b. Perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. c. Menerima uang untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyelenggara negara. 17 d. Semua perbuatan yang dilakukan agar uang kotor menjadi uang bersih.

18 Pertanyaan 4. Salah satu tujuan seseorang untuk melakukan pencucian uang adalah : Untuk menghindari pajak. a. Memudahkan dalam transaksi b. Meningkatkan keuntungan c. Menjauhkan antara perbuatan pidana, hasil tindak pidana dan pelaku pidana sehingga aparat penegak hukum kesulitan untuk melakukan pelacakan. Pertanyaan 5. Dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, FATF telah mengeluarkan rekomendasi sebanyak: a. 40 b. 40+8 c. 25 d. 40+9 Pertanyaan 6. Hal-hal dibawah ini termasuk tugas dan/atau wewenang PPATK, kecuali: a. Membuat dan memberikan laporan secara berkala kepada Presiden b. Menyampaikan laporan hasil analisis transaksi keuangan kepada masyarakat c. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang 18 d. Meminta laporan harta hasil kekayaan negara dari pejabat publik

Pertanyaan 7. Lembaga pemerintah dibawah ini bukan bagian integral rezim anti pencucian di Indonesia: a. Kepolisian b. Komisi Ombudsman Nasional c. PPATK d. Bapepam LK yang saat ini melebur dalam Otoritas Jasa Keuangan Pertanyaan 8. Pihak-pihak yang memiliki kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK sesuai UU 8/2010 kecuali : a. Perusahaan Perasuransian, perusahaan di bidang pasar modal, dana pensiun b. Pedagang Valuta Asing (money changer) c. Bank umum dan BPR d. Notaris, advokat, konsultan keuangan, dan akuntan publik Pertanyaan 9. Berikut adalah pernyataan yang benar : a. Pelaporan dan/atau isi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan Penyedia jasa Keuangan kepada PPATK dapat diberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan. b. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah laporan yang disampaikan Penyedia Jasa Keuangan ke PPATK mengenai perbuatan pidana seorang nasabah c. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah laporan yang bersifat rahasia yang disampaikan oleh Penyedia Jasa keuangan kepada PPATK antara lain mengenai transaksi nasabah yang tidak wajar. d. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sama dengan Laporan Harta Kekayaan 19 19 Pejabat Negara.

2 0 Pertanyaan 10. Penjelasan berikut paling tepat untuk tindakan placement dalam proses pencucian uang: a. Pelaku kejahatan memindahkan dan/atau memecah uang hasil kejahatan dari satu rekening ke /menjadi beberap rekening b. Pelaku kejahatan memasukkan uang hasil kejahatan ke sistem perbankan dengan membuka rekening deposito berjangka c. Pelaku kejahatan berhasil mendapatkan uang hasil kejahatan dan menyimpannya di bawah kasur d. PPATK melakukan identifikasi awal terjadinya kejahatan Pertanyaan 11. Penjelasan berikut paling tepat untuk tindakan integration dalam proses pencucian uang: a. PPATK melakukan identifikasi awal terjadinya kejahatan b. Pelaku kejahatan memindahkan dan/atau memecah uang hasil kejahatan dari satu rekening ke/menjadi beberapa rekening c. Pelaku kejahatan memakai uang hasil kejahatan yang telah ditempatkan di bank untuk membeli mobil mewah d. Pelaku kejahatan menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, misalnya melalui tabungan di bank. Pertanyaan 12. Tindakan-tindakan berikut merupakan usaha layering dalam proses pencucian uang, kecuali: a. Pelaku kejahatan mentransfer uang hasil kejahatan ke rekening beberapa orang, lalu mereka mentransfer kembali ke suatu rekening lain milik pelaku kejahatan tersebut atau anggota keluarganya b. Pelaku kejahatan menyuruh orang untuk mengambil uang hasil kejahatan dalam bentuk cash, lalu memecah-mecah uang tersebut dan memasukkannya ke beberapa rekening bank lain serta sebagian untuk membeli saham c. Pelaku kejahatan mengisi kartu kredit dengan limit yang besar untuk dapat dipergunakan oleh pejabat pemerintah yang membantunya d. Pelaku kejahatan memindahkan uang hasil kejahatan dari suatu rekening bank ke beberapa rekening lainnya dalam bank yang sama maupun yang berbeda 20

Pertanyaan 13. Seorang pedagang narkoba memperoleh pembayaran tunai yang besar dan memakai uang tersebut untuk memperluas usaha restoran siap sajinya, antara lain dengan membeli tanah dan bangunan di sebelahnya serta berbagai peralatan restoran dan perabotan baru. Tindakan ini merupakan: a. Transfering b. Integration c. Layering d. Placement Pertanyaan 14. Seorang pelaku kejahatan memperoleh kredit dari perusahaan pembiayaan untuk membeli mobil mewah, kemudian melakukan pelunasan secara cash (tunai) hanya dua bulan setelah penandatanganan perjanjian kredit yang seharusnya berjalan dua tahun. Usaha yang dilakukan si pelaku kejahatan ini dapat dikategorikan: a. Usaha integration b. Usaha placement yang diikuti dengan integration c. Usaha placement d. Usaha layering 21

Pertanyaan 15. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang saat ini digantikan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Apa bentuk lembaga PPATK? a. PPATK merupakan lembaga swasta yang didirikan dibawah naungan KPK b. PPATK merupakan lembaga Negara dibawah Departemen Keuangan dengan tugas dan wewenang mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang c. PPATK merupakan lembaga swasta yang khusus didirikan melalui undang-undang dengn tugas dan wewenang mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang d. PPATK merupakan lembaga independen yang didirikan berdasarkan undang-undang dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI dengan tugas dan wewenang mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. 22

Pertanyaan 16. Dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menetapkan empat jenis laporan yang diterima oleh PPATK dari Pihak Pelapor yaitu : a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (dalam jumlah kumulatif Rp 500 juta atau lebih atau yang nilainya setara) yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan , serta Laporan pembawaan Uang tunai dalam mata uang rupiah atau mata uang lainnya sejumlah Rp 100 juta atau lebih atau setara dengan itu yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi b. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (dalam jumlah kumulatif Rp 100 juta atau lebih atau yang nilainya setara) yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan , serta Laporan pembawaan Uang tunai dalam mata uang rupiah atau mata uang lainnya sejumlah Rp 200 juta atau lebih atau setara dengan itu yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (dalam jumlah kumulatif Rp 500 juta atau lebih atau yang nilainya setara) yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan, serta Laporan pembawaan Uang tunai dalam mata uang rupiah atau mata uang lainnya sejumlah Rp 100 juta atau lebih atau setara dengan itu yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai d. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Transaksi Keuangan Tunai (dalam jumlah kumulatif Rp 500 juta atau lebih atau yang nilainya setara), dan Laporan Pengiriman Uang dari dank e Luar negeri yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan, serta laporan Transaksi senilai Rp. 500 juta atau lebih yang disampaikan oleh Penyedia barang dan atau Jasa. 23

Pertanyaan 17. Dari pilihan dibawah ini manakah yang paling benar: a. Setiap transaksi keuangan yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan wajib dilaporkan kepada PPATK. Hal ini untuk memperkaya database yang dimiliki dalam rangka menunjang hasil analisis yang optimal b. PPATK memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini didasarkan atas peran strategis yang dimiliki oleh lembaga ini. Selain itu dengan kewenangan penyidikan yang ada akan dapat memperlancar kerja PPATK c. Dua tugas utama PPATK yang menonjol dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu tugas mendeteksi adanya indikasi tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya (predicate crimes) Pertanyaan 18. Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK disampaikan kepada Kepolisian RI dan Kejaksaan serta penegak hukum lainnya yang menangani , seperti KPK. Dari pernyataan di bawah ini, mana yang harus dirahasiakan: a. Daftar pejabat PPATK yang bertugas melakukan analisis b. Statistik Jumlah hasil analisis c. Metode dalam melakukan analisis d. Keseluruhan Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK 24

Pertanyaan 19. Dalam membangun rezim anti pencucian uang yang efektif di Indonesia, pihak yang terkait secara langsung adalah: a. Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan pengatur (Regulator), Ditjen Bea dan cukai, PPATK, dan Aparat penegak hukum b. Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung c. DPRD dan Pemerintah Daerah d. Semua jawaban benar Pertanyaan 20. Dalam kegiatan analisis, PPATK dapat: a. Bekerja sama dalam tukar menukar informasi dengan Financial Intelligence Unit (FIU) Negara lain. b. Bekerja sama dalam tukar menukar informasi dengan instansi lain dalam negeri sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. c. Jawaban a dan b benar d. Jawaban a dan b salah 25

Jawaban Quiz 1. a 2. d 3. c 4. a 5. c Jawaban Test Akhir Modul 1. b 11. c 2. b 12. d 3. b 13. b 4. c 14. b 5. d 15. d 6. d 16. d 7. b 17. c 8. d 18. d 9. c 19. a 10. b 20. c 26

Bebas Campur Tangan Politik dan Penyelenggara Negara Salah satu faktor penting untuk pemberantasan money laundering ialah diperlukan suatu badan khusus untuk menangani upaya-upaya ilegal dalam praktik money laundering. badan ini penting, karena masalah-masalah kejahatan money laundering cukup berat, rumit dan berskala trans-institutional, yakni melewati batas-batas instansi atau lembaga, organisasi, melewati batas-batas yurisdiksi negara atau bersifat transnasional dan internasional. dalam rangka itulah maka undang-undang pencucian uang membentuk badan khusus untuk pencucian uang, yang disebut dengan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK). komisis ini secara panjang lebar diatur dalam beberapa pasal, pelaporan dan analisi transaksi keuangan (Pasal 18 sampai dengan Pasal 29 UUPU), juga dalam pasal-pasal lain didalam UU ini. lemabaga ini memiliki kelembagaan yang independen, yang berasal dari campur tangan yang bersifat politik seperti Lembaga Negara, Penyelenggara Negara dan Pihak lain dalam melaksanakan tugasnya wajib menolak campur tangan itu dari pihak siapapun Prinsip ini bisa ditafsirkan dari ketentuan pasal 18 ayat (2) dan ditegaskan lagi dalam pasal 25 ayat (1) yang mengatakan : Pasal 18 ayat (2): “PPATK. . . adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya” Pasal 25 ayat (1): “Setiap pihak tidak boleh melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK”. 27

Penjelasan Pasal 18 ayat (2) menyatakan “yang dimaksud dengan “Independen” adalah bebas dari intervensi dari pihak manapun” supaya lebih meyakinkan, UU ini menegaskan pula didalam ayat berikutnya bahwa lembaga ini, - yang diwakili oleh kepala dan wakil kepalanya, untuk menolak campur tangan pihak lain. Pasal 25 ayat (2) UUPU mengatakan: “Kepala dan wakil Kepala PPATK wajib menolak setiap campur tangan dari pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya” jadi campur tangan eksternal tidak dimungkinkan menurut UU ini, karena ketentuannya sendiri melarang demikian dan lebih daripada campur tangan dari luar tersebut, juga dari pihak orang dalam (internal PPATK) diharuskan supaya menolak campur tangan tersebut. Prinsip menolak demikian hendaknya diwujudkan secaraaktif dan nyata, sehingga tidak cukup hanya pasif saja, misalnya bersifat diam atau tidak menghadapi. Demikian Pula, hal aktif yang dibutuhkan untuk penolakan campur tangan demikian dapat diwujudkan dengan misalnya: menyatakan secara lisan untuk menolak campur tangan itu; membahas dengan surat berupa penolakancampur tangan; atau memerintahkan bahwa atau anggota PPATK lain untuk tidak melaksanakan campur tangan itu. Contoh-contoh ini dapat misalnya sebagai pertanda (bukti) bahwa lembaga tersebut telah melaksanakan ketentuan menolak campur tangan pihak luar. Prinsip Independensi PPATK yang dikandung oleh UUPU ini tidak begitu tajam (rigid), karena menurut pasal 18 ayat (2) lembaga ini bertanggung jawab kepada Presiden. Tidak diperjelas di dalam arti sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan (eksekutif). Tetapi yang jelas, jika mau konsekuen memandirikan lembaga ini sebagai institusi yang independen, pertanggungjawabannya tidak tepat diberikan 28

kepada presiden. karena pertanggungjawaban yang berpusat kepada kepala Negara konotasinya justru menjadi kurang demokratis dan populis. Justru yang dikehendaki rakyat didalam wujud pemberantasan kejahatan pencucian uang ialah pengawasan rakyat (public control). dilihat secara institusional yang otonom, kedudukan ketua dan wakil ketua PPATK cukup kuat. ketua dan wakil ketua diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negaraatas usul menteri keuangan (Pasal 20 ayat 2). Cukup disayangkan, mengapa hanya terbatas kepada pimpinan lembaga ini saja, mengapa para anggota lainnya tidak diangkat dan diberhentikan oleh Presiden? akan tetapi jika konsekuen dengan prinsip independensi yang disandangnya, sebaiknya pengangkatan dan pemberhentian kepala negara dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPR. dengan demikian Presiden tidak boleh sewenang-wenang mengangkat dan memberhentikan pimpinan badan ini karena diperlukan lebih dulu persetujuan dari DPR. Demikian pila dengan menteri keuangan tidak semua mengajukan usul untuk pemberhentian pimpinan PPATK jika misalnya Menteri Keuangan tidak menyukainya. Pasal 28 UUPU mengatur tentang keotonoman institusi ini. Sebagai lembaga yang bersifat otonom, badan ini memiliki kapasitas yang penuh untuk mewakili dirinya (badan PPATK), baik di dalam maupun diluar pengadilan. dalam masalah yang berhubungan dengan keduduakn perdata aau kepentingan anggaran rumah tangga instansinya, badan ini memiliki kedudukan penuh untuk mewakili dirinya, baik dipengadilan atau dalam kepentingan lainnya. PPATK mamiliki Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sendiri sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 29. 29

memberantas jehatan pencucian uang. Tugas PPATK: Menurut pasal 26 Undang-undang Pencucian Uang, adapun yang menjadi tugas PPATK di perinci dalam 8 (delapan) tugas pokok. Kedelapan tugas tersebut ialah sebagai berikut : 1. Mengumpul, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK; 2. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan; 3. Membuat pedoman mengenai tatacara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan; 4. Memberikan nasehat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan ketentuan UUPU; 5. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan yang berkaitan dengan tindak pidana preventif dan represif tindak pidana money laundering; 6. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; 7. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan; 8. Membuat dan memberikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara bekala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, 30 Dewan Perwakilan Rakyat, dan Lembaga yang berwenang melakukan

Wewenang PPATK: Berhubungan dengan hal diatas, menurut pasal 27 ayat (1) Undang-undang Pencucian Uang, PPATK memiliki wewenang utama dalam berbagai hal yang berhubungan dengan laporan keuangan. PPATK mempunyai wewenang sebagai berikut: a. meminta dan menerima laporan dari lembaga keuangan; b. meminta informasi mengenai perkembangan penyidakan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum; c. melakukan audit pada lembaga keuangan mengenai kepatutan kewajiban sesuai yang ditentukan UUPU ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan; d. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebgaiamana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf b. Ketentuan ini mengenai kewajiban penyedia jasa keuangan menyampaikan laporan kepada PPATK untuk transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500. 000 (limaratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi atau lebih di dalam satu hari kerja. Fungsi audit yang ditentukan dalam butir c diatas tidak ditentukan lebih lanjut secara rinci. Ayat 2 dari pasal 27 hanya menentukan bahwa dalam melakukan audit demikian, PPATK terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap Penyedia jasa Keuangan. Tetapi jika mau memfungsikan PPATK ini dalam tugasnya sesuai maksud dan tujuan pemberantasan pencucian uang, menurut hemat penulis hendaknya fungsi auditing ini mencakup kepada pemerinsaan catatan-catatan, pembukuan, warkat-warkat, dan meminta keterangan, membuat catatan, membuat salinan atau foto copy baik seluruh maupun sebagian, dalam hal terdapat dugaan adanya transaksi yang mencurigakan. 31

C. PPATK Bukan Institusi Investigatif Terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang yang dipunyai PPATK menurut UUPU ini, penulis memberikan catatan-catatan sebagai berikut: Pertama, melihat tugas dan wewenang diatas, tampak lah bahwa badan ini tidak memiliki kapasitas yang bersifat aktif seperti halnya badan penyelidik (investigating agency) untuk memburu dan memberantas kejahatan pencucian uang. Tugas PPATK tampaknya bersifat pasif, yakni dibatasi untuk meminta atau mengumpulkan laporan kepada institusi Penyediaan Jasa Keuangan, yakni kepada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, kemuidian menganalisis laporan itu dan melaporkan hasil yang telah dianalisis itu kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Kedua, dengan melihat wewenang dari apa yang disebut diatas, ruang gerak dan aktivitas institusi ini pun bersifat terbatas. karena wilayah tugas dan wewenangnya lebih tergantung kepada sumber yang diberikan oleh penyedia jasa Keuangan. Perhatikan apa yang ditentukan pasal 26 butir a yakni mengumpulkan, menimpan, menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK. kemudian hubungkan pula dengan pasal 13 ayat 1 yang pada Intinya Penyediaan Jasa Keuangan diwajibkan menyampaikan laporan kepada PPATK halhal selain transaksi keuangan secara tunai bernilai kumulatif Rp. 500. 000 (limaratus juta rupiah) ke atas atau ekuivalen dalam satu hari kerja. 32

Kesimpulannya yang didapat dari keudua pasal tersebut, mengesankan kita bahwa tugas PPATK sangat dependen sekali kepada penyedia jasa keuangan. arti kasarnya, jika penyedia jasa keuangan tidak memberikan laporannya kepada PPATK, maka PPATK ini tidak bisa berbuat apa-apa. meskipun dari sesuatu sumber diketahui ada hal yang mencurigakan di tubuh intern suatu penyedia jasa keuangan misalnya, akan tetapi karena PPATK tidak memiliki kewenangan aktf untuk menyelidikinya secara formal, maka kecurigaan tersebut tidak bisa diproses lembaganya. Ketiga, diluar kelembagaan penyedia jasa keuangan yang melakukan praktik pencucian uang, maka PPATK tidak memiliki tugas dan wewenang untuk itu. padahal secara fakta, cukup banyak transaksi dan modus-modus pencucian uang tidak dengan memakai Penyedia Jasa Keuangan. Keempat, PPATK tidak memiliki fungsi penyelidikan (investigative function). Karena kalu badan ini memiliki fungsi demikian, maka salah satu tugas pokoknya ialah mencari fakta dan bukti-bukti atas segala hal yang berhubungan dengan money laundering sehubungan dengan itu ia harus aktif melakukan penyelidikan pada semua lembaga Penyedia jasa keuangan atau pihak lain yang melaksanakan transaksi keuangan dengan memeriksa catatan, pembukuan, warkat, dan keterangan-keterangan lainnya. Kelima, kalau tugas PPATK hanya sekedar menerima laporan Penyedia Jasa Keuangan dan melaporkan penyimpangan itu kemudian kepada lembaga penyidikan jika terdapat penyimpangan, sebenarnya tidak begitu urgen sekali dibentuknya badan ini. Tugas demikian bisa saja dilimpahkan kepada lembaga 0 lembaga yang sudah ada, misalnya kepada departemen keuangan atau Kepolisian, atau mungkin juga Kejaksaan. Dilingkungan Instansi ini dapat dibentuksetaraf eselon satu yang menanggung jawabi tugas itu dalam ruang lingkup setaraf Direktorat Jenderal. 33

Konon kabarnya ketika masih dalam pembahasan RUU, PPATK dimaksudnkan sebagai bagian dari Komisi Pemberantasa Tindak Pidana Pencucian Uang (KPTTPU). KPTTPU ini mempunyai wewenang melakukan penyelidikan pada lembaga keuangan atau pihak lain yang melaksanakan transaksi keuangan. Menurut sumber (lihat sambutan pemerintah atau Persetujuan RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR tanggal 25 Maret 2002), kewenangan tersebut dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain yang juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, yakni kepolisian. Selain itu, pembentukan siatu komisi memerlukan anggaran cukup besar dan berdasarkan perbandingan negara lain komisi tidak mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan tetapi melakukan analisis transaksi keuangan dan melaporkan hasil analisis kepada penyidik dan penuntut. Alasan-alasan demikianlah dijadikan sebagai dan faktor untuk mengganti tugas KPTPPU menjadi PPATK secara fundamental. Alasan-alasan yang disebut diatas sepertinya tidak bergitu kuat, karena dengan alasan tumpang tindih misanya, hal demikian kurang bisa diterima secara logis. setiap badan khusus selalu ada persamaan tugasnya, namun hal yang paling mendasar ialah adanya fungsi khusus yang bersifat signifikan, yang dibebankan kepada badan yang dibentuk. Sebagai contoh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), badan khusus yang dibentu untuk melindungi konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Badan ini memiliki persamaan dengan tugas pengadilan negeri, karena salah satu fungsi yang di embannya adalah menyidangkan kasus-kasusu konsumen yang dihadapkan keapdanya. yang dilihat disini tentu saja fungsi pokoknya itu, yakni ada kekhususan dilakukan dibidang perlindungan konsumen. 34

Hal demikianlah seharusnya yang dilihat dibidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini. Sekalipun ada persamaannya dengan tugas yang diemban kepolisian, tetapi tugas yang dimiliki badan PPATK memiliki kekhususan di bidang tindak pidana pencucian uang. Demikian juga, jika berbicara tentang anggaran yang besar, bukankan juga PPATK tidak memerlukan anggaran yang besar, karena badan ini juga berstatus lembaga non departemen yang bertanggungjawab Kepada Presiden. Selanjutnya tidak logis pula jika mengkomparasi lembaga khusus anti pencucian uang dengan negara nain, karena satu negara dengan negara lainnya memiliki karakteristik khusus secara sendiri-sendiri. Di negara kita bida berbeda karakter dan masalah tindak pidana pencucian uangnya dengan negara lain, karenanya tidak bijaksana bila badan anti pencucian uang yang kita miliki tidak boleh berbeda dengan apa yang dipraktikan bangsa lain. D. Institusi dan Personalia PPATK Lembaga PPATK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu paling banyak oleh 4 (empat) Wakil Kepala dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan. Masa baksi yang diberikan kepada pejabat ini adalah 4 (empat) tahun dan diangkat kembali hanya untuk satu kali saja dalam masa jabatan berikutnya (Pasal 20). Tidak ditentukan di dalam UUPU ini mengenai personalia lain diluar yang ditentukan untuk Kepala dan wakil Kepala. Misalnya, tidak ditentukan mengenai tenaga ekpertisi, anggota kerja atau staf lainnya dari PPATK. Barangkali hal itu diatur tersendiri sesuai pasal 20 ayat (4) bahwa ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja PPATK diatur dengan Keputusan Presiden. 35

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala dan Wakil kepala PPATK, ditentukan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ialah : a. Warga Negara Indonesia; b. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan; c. sehat jasmani dan rohani; d. takwa, jujur, adil, dan memiliki integritas pribadi yang baik; e. memiliki salah satu keahlian dan pengalaman di bidang perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, hukum, atau akuntansi; f. tidak merangkap jabatan atau pekerjaan lain; dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara. (pasal 21). Kepala dan Wakil Kepala, sebelum memangku jabatannya diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji dihadapan ketua Mahkamah Agung. Jabatan tersebut diatas berakhir dan diberhentikan dengan alasan sebagai berikut: a. diberhentikan; b. meninggal dunia; c. mengundurkan diri; d. bertempat tinggal di luar wilayah RI; e. kehilangan kewarganegaraannya RI; f. menderita sakit terus menerus yang penyembuhannya memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan yang tidak memungkinkan melaksanakan tugasnya; g. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara yang lamanya 1 (satu) tahun atau lebih; 36

h. i. j. k. dijatuhi pidana penjara; merangkap jabatan atau pekerjaan lain; dinyatakan pailit oleh pengadilan; atau melanggar sumpah/janji jabatan. Pasal 24 ayat 1 huruf d menentukan bahwa kepala dan wakil kepala PPATK diberhentikan karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam pidana penjara satu tahun ke atas. Dengan adanya pasal ini, maka UUPU tampak lebih ketat menentukan persyaratan kepersonaliaan jabatan PPATK. Karena seseorang yang tersangkut pidana dengan status dakwaan saja dan belum dijatuhi vonis oleh hakim, seoarang pejabat PPATK diberhentikan dari jabatannya. Kendati memang UUPU ini memiliki komitmen pisitif mengenai integritas pejabat PPATK, namun ketentuan ini telah melanggar prinsip universal HAM, yakni praduga tidak bersalah (presumption of innosece). Ketentuan ini jelas tidak singkron dengan asas-asas pemidanaan yang ditentukan hukum pidana. 37