ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

DEFINISI • Upaya mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan pemerintah sehingga didapat kesimpulan tentang kesehatan kondisi keuangan pemerintah pada periode tertentu. • Ritonga (2014) mendefinisikan kondisi keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai “kemampuan keuangan Pemda untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga dan mengeksekusi hak keuangannya secara efektif dan efisien” yang diukur dalam enam dimensi sebagai berikut:

KARAKTERISTIK • Fokus pada laporan keuangan utama – Laporan realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan • Memuat analisis hubungan – Analisis hubungan, analisis perbandingan dan analisis kecenderungan pos-pos di laporan keuangan • Memuat implikasi dan prediksi – Mengevaluasi dampak kejadian transaksi masa lalu dan memprediksi prospek keuangan masa depan

TUJUAN • Meyakini ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku • Mengetahui kondisi keuangan pemerintah serta perubahannya • Mengetahui kemamuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya • Mengetahui kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana untuk kegiatannya • Mengevaluasi kinerja pemerintah dalam melaksanakan programnya • Mengetahui potensi pemerintah dalam menghasilkan sumber daya

KETERBATASAN • Sifat laporan keuangan historis • Informasi dalam laporan keuangan adalah bertujuan umum • Penggunaan taksiran dalam laporan keuangan • Hakikat laporan keuangana adalah informasi kuantitatif • Laporan keuangan lebih menggambarkan kinerja keuangan

TEKNIK ANALISIS • Analisis hubungan pos-pos laporan keuangan – Menguji hubungan logis antarpos dalam satu laporan keuangan maupun dalam laporan keuangan yang berbeda – Untuk menguji kebenaran angka-angka dalam laporan keuangan • Analisis perbandingan pos-pos laporan keuangan – Membandingkan satu atau beberapa pos dengan – Untuk menilai kondisi atau kinerja keuangan pemerintah daerah. satu atau beberapa pos lainnya dalam satu periode • Analisis kecenderungan (tren) pos-pos laporan keuangan – Membandingkan pos yang sama untuk periode lebih dari dua tahun – Untuk membuat prediksi keuangan

ANALISIS HUBUNGAN

OBJEK ANALISIS Laporan Realisasi APBD Neraca

LAPORAN REALISASI APBD

HUBUNGAN ANTARPOS LAP. REALISASI APBD (1) Bila anggaran direncanakan defisit (negatif), maka jumlah pembiayaan neto harus positif dengan jumlah minimal sama dengan jumlah defisit tersebut. Jumlah pembiayaan neto positif berarti jumlah penerimaan pembiayaan lebih besar dari pada jumlah pengeluaran pembiayaan. Defisit ≤ Pembiayaan Neto Positif Penerimaan Pembiayaan ≥ Defisit + Pengeluaran Pembiayaan

HUBUNGAN ANTARPOS LAP. REALISASI APBD (2) Pembiayaan neto yang jumlahnya negatif hanya diijinkan bila anggaran direncanakan surplus, dan jumlah surplusnya minimal sama dengan jumlah pembiayaan neto yang negatif tersebut. Jumlah pembiayaan neto negatif berarti jumlah penerimaan pembiayaan lebih kecil dari jumlah pengeluaran pembiayaan. Surplus ≥ Pembiayaan Neto Negatif

HUBUNGAN ANTARPOS LAP. REALISASI APBD (3) Kondisi munculnya Si. LPA: • Bila jumlah pembiayaan neto positif lebih besar daripada jumlah defisit, maka selisihnya menjadi Si. LPA. • Bila terjadi surplus dan pembiayaan neto positif. • Bila terjadi pembiayaan neto negatif tetapi surplusnya lebih besar. Si. LPA = Defisit + Pemb. Neto Positif Syarat: Pemb. Neto Positif > Defisit Si. LPA = Surplus + Pemb. Neto Positif Si. LPA = Surplus + Pemb. Neto Negatif Syarat: Surplus > Pemb. Neto Negatif

NERACA

HUBUNGAN ANTARPOS NERACA (1) Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana Lancar = Aset – Kewajiban Ekuitas Dana Lancar = Aset Lancar – Kewajiban Jangka Pendek Si. LPA = Total Kas – Utang PFK

HUBUNGAN ANTARPOS NERACA (2) Ekuitas Dana Investasi = Investasi Jk. Panjang + Aset Tetap + Aset Lainnya – Kewajiban jk. Panjang Ekuitas Dana Cadangan = Dana Cadangan

LAPORAN REALISASI APBD DAN NERACA • Bila ada belanja modal dalam laporan realisasi APBD, maka jumlah aset tetap di dalam neraca harus bertambah dengan jumlah yang sama. • Bila ada penerimaan pembiayaan berupa penerimaan pinjaman dalam laporan realisasai APBD, maka jumlah kewajiban (utang) di dalam neraca harus bertambah dengan jumlah yang sama, dan sebaliknya. • Bila ada penerimaan pembiayaan berupa penggunaan dana cadangan dalam laporan realisasi APBD, maka jumlah dana cadangan (aset) di dalam neraca harus berkurang dengan jumlah yang sama, dan sebaliknya. • Bila ada penerimaan pembiayaan berupa penjualan investasi perusahaan daerah dalam laporan realisasi APBD, maka jumlah investasi jangka panjang (aset) di dalam neraca harus berkurang dengan jumlah yang sama, dan sebaliknya.

ANALISIS PERBANDINGAN (RASIO)

KEUNGGULAN RASIO • Mudah ditafsirkan • Pengganti (yang lebih sederhana) dari informasi yang disajikan di laporan keuangan (yang lebih rumit) • Standarisasi unit-unit pengukuran komponen keuangan pemerintah • Keterbandingan antarpemerintah daerah dan antarperiode • Mempermudah melakukan prediksi kinerja keuangan

KELEMAHAN RASIO • Belum ada keseragaman dalam hal istilah-istilah rasio maupun dalam kaidah pengukurannya. • Belum ada standar atau patokan yang dapat digunakan untuk menilai baik atau buruknya suatu angka rasio • Angka rasio yang dihasilkan dari perhitungan perbandingan pos-pos laporan keuangan suatu pemda belum tentu dapat dibandingkan dengan angka rasio pemda lainnya • Validitas angka rasio dipengaruhi secara otomatis oleh validitas angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan dipengaruhi oleh kelemahan inheren laporan keuangan, seperti nilai perolehan historis, nilai estimasian, kebebasan memilih metode akuntansi

PERBANDINGAN POS-POS DI LAP. KEUANGAN • Dari Laporan Realisasi APBD: – Realisasi vs Anggaran – Realisasi Tahun Ini vs Realisasi Tahun Lalu • Pengembangan data APBD: – Kemandirian Keuangan Daerah – Efektivitas Pendapatan Asli Daerah – Efisiensi Pendapatan Asli Daerah – Keserasian Belanja • Adaptasi rasio keuangan entitas bisnis: – Likuiditas – Solvabilitas – Leverage

REALISASI VS ANGGARAN

PERBANDINGAN REALISASI

PERBANDINGAN REALISASI DGN UKURAN LAIN Komparatif Realisasi vs PDRB

KESERASIAN • Pemendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: – Belanja tidak langsung dan belanja langsung. – Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan adanya program dan kegiatan. – Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan adanya program dan kegiatan. • Perbandingan yang serasi adalah bila belanja langsung lebih besar dan semakin lebih besar dibanding belanja tidak langsung. Rasio keserasian belanja = belanja langsung /belanja tidak langsung

ADAPTASI RASIO KEUANGAN BISNIS • Likuiditas: mengukur kemampuan pemerintah membayar utang(kewajiban) jangka pendeknya Rasio lancar = (aktiva lancar – persediaan) / utang jk. Pendek Rasio kas = kas dan setara kas / utang jk. Pendek • Solvabilitas: mengukur kemampuan pemda untuk membayar semua utangnya yang akan jatuh tempo Rasio solvabilitas = total aktiva / total utang • Leverage: mengukur perbandingan antara ekuitas dana (kekayaan bersih pemerintah) dengan total utang Rasio leverage = total ekuitas dana / total utang

ADAPTASI RASIO KEUANGAN BISNIS • Solvabilitas Anggaran: mengukur kapasitas keuangan Pemda untuk memenuhi kewajiban operasionalnya (Ritonga, 2014). Rasio A: (Total Pendapatan – Pendapatan DAK)/(Total Belanja – Belanja Modal) Rasio B: (Total Pendapatan – Pendapatan DAK)/Belanja Operasional Rasio C: (Total Pendapatan – Pendapatan DAK)/Belanja Pegawai Rasio D: Total Pendapatan/Total Belanja

RASIO KEMANDIRIAN Mengukur tingkat kemandirian pemerintah dalam hal pendanaan aktivitasnya. Realisasi PAD / {DAU + (Utang – Utang PFK – Utang pajak pusat)} Rasio A: Total PAD / Total Pendapatan Rasio B: Total PAD / Total Belanja

FLEKSIBILITAS KEUANGAN Merupakan kemampuan Pemda untuk mengatasi kejadian yang tak terduga di masa yang akan datang (Ritonga, 2014). Rasio A: (Total Pendapatan –DAK – Belanja Pegawai)/(Pembayaran Pokok Pinjaman + Belanja Bunga) Rasio B: (Total Pendapatan – DAK – Belanja Pegawai)/Jumlah Kewajiban Rasio C: (Total Pendapatan – DAK – Belanja Pegawai)/Kewajiban Jangka Panjang Rasio D: (Total Pendapatan – DAK) / Jumlah Kewajiban

SOLVABILITAS LAYANAN Menunjukkan kapasitas keuangan Pemda untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan diinginkan oleh masyarakat (Wang et al, 2007 dalam Ritonga, 2014). Rasio A: Total Ekuitas/Jumlah Penduduk Rasio B: Total Aset/Jumlah Penduduk Rasio C: Total Aset Tetap/Jumlah Penduduk Rasio D: Total Belanja (harga konstan)/Jml Penduduk Rasio D: Total Belanja Modal (harga konstan)/Jml Penduduk

ANALISIS KENCENDERUNGAN (TREN)

ANALISIS KECENDERUNGAN DENGAN TAHUN DASAR Membandingkan angka-angka untuk pos yang sama dari laporan beberapa tahun yang berurutan, tanpa mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi perubahan dari pos tersebut

ANALISIS KECENDERUNGAN BERGERAK • Kelemahan dari analisis kecenderungan dengan tahun dasar adalah tidak dapat diketahui secara langsung berapa rata-rata kenaikan per tahunnya. Oleh sebab itu, kita dapat menggunakan analisis kecenderungan bergerak (dari tahun-ke-tahun) untuk mengetahui rata-rata kenaikan per tahun.

ANALISIS REGRESI LINIER • Untuk mengetahui hubungan variabel independen dengan variabel dependen.

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah • Analisis dilakukan untuk membaca dan memberikan makna informasi dalam LK Pemerintahan sehingga menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. • Analisis dapat dilakukan dengan beberapa teknik: – – – Perbandingan antar tahun Perbandingan antar entitas Analisis trend Analisis common size Analisis Rasio 35

Laporan Keuangan Pemerintah 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 3. 4. 5. 6. 7. Neraca Laporan Arus Kas Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas Laporan Keuangan 36

Komponan LK Daerah 1. Pendapatan Daerah. a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) a) Pajak Daerah b) Retribusi c) Lain-lain PAD yang sah b. Dana Perimbangan a) Bagi Hasil Pajak b) Bagi Hasil Bukan Pajak c) Dana Alokasi Umum d) Dana Alokasi Khusus e) Dana Darurat c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 2. Belanja / Beban Pegawai, barang, transfer, modal, subsidi, bansos, bunga

Analisis LK § Analisis Rasio LK Pemda tidak dapat disamakan dengan rasio LK Perusahaan karena komponen dan jenis laporan berbeda. § Beberapa rasio yang menganalisis Neraca seperti likuiditas, solvabilitas dapat dilakukan namun seringkali rasio ini kurang memberikan makna bagi Pemerintah karena pengeluaran Pemerintah didasarkan pada Anggaran. § Rasio yang dilakukan secara detil atas Laporan Realisasi Anggaran lebih banyak digunakan karena kinerja Pemerintahan lebih banyak difokuskan pada anggaran.

Analisis Rasio a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pendapatan Asli Daerah Rasio Kemandirian = Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi dan pinjaman b) Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Realisasi Penerimaan PAD Rasio Efektifitas = Target Penerimaan PAD Yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah

lanjutan c) Rasio Aktifitas : Debt Service Coverage Ratio (PAD+DAU) - BW) x 100% DSCR = Total (pokok angsuran+bunga+ biaya pinjaman) d) Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah RPPAD Xn – RPPADX n-1 Rasio Pertumbuhan = x 100% RPPAD X n-1 e) Rasio Kontribusi Jumlah pajak dan retribusi daerah Rasio kontribusi = Jumlah PAD (tahun yang sama)

Soal 1 Berikut termasuk komponen laporan keuangan pokok, kecuali: a. Laporan Perubahan Ekuitas b. Neraca c. Laporan Arus Kas d. Catatan atas Laporan Keuangan A

Soal 2 Berikut termasuk prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, kecuali: a. b. c. d. Nilai historis Realisasi Konsistensi Dapat dibandingkan D

Soal 3 Basis yang dianut dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah basis kas, akan tetapi Laporan Arus Kas (LAK) berbeda dengan LRA dalam hal: a. penyajian transaksi non anggaran b. penyajian belanja c. penyajian pendapatan d. penyajian pembiayaan. A

Soal 4 Dalam kasus bencana alam di DIY, bagi setiap keluarga yang rumahnya roboh akan diberikan ganti rugi Rp 30 juta. Ganti rugi ini dapat diakui pemerintah sebagai kewajiban jika. . . a. DPR/DPRD telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan b. Kontraktor melakukan perbaikan rumah yang roboh c. Pembayaran langsung ke korban bencana D d. Semua benar

Soal 5 • • • Berikut ini merupakan peristiwa yang memerlukan koreksi kecuali: a. kesalahan pencatatan aset b. kelebihan pembayaran belanja c. kesalahan pencatatan utang jangka panjang d. kesalahan berulang D

Soal 6 Pemkot Makassar lebih membayar honor seorang pegawai terlalu besar pada bulan Desember tahun 2010 sebesar Rp 500. 000. Kepada yang bersangkutan diminta mengembalikan pada bulan Januari 2011, tetapi sampai laporan keuangan tahun 2010 selesai disusun belum ada dikembalikan tersebut, karena pegawai yang bersangkutan sedang tugas belajar. a. Dicatat sebagai pengurang belanja b. Dicatat sebagai pendapatan lain-lain c. Dicatat sebagai piutang lain-lain d. Tidak dicatat, karena belum dibayar D

Soal 7 Pemprov DKI memberikan restitusi pajak daerah kepada Hotel Aryaduta sebesar Rp 26. 000, terhadap kejadian tersebut akan dicatat dengan: a. Menambah belanja barang b. Mengurangi piutang pajak c. pengurang pendapatan pajak daerah d. menambah subsidi C

Soal 8 Laporan Keuangan Konsolidasian dilakukan oleh: a. Entitas Akuntansi b. Entitas Pelaporan c. Entitas Akuntansi dan Pelaporan d. Entitas Badan Layanan Umum B

Soal 9 Komponen Laporan Keuangan Konsolidasian terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. b. Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. c. Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. d. Neraca BLU, Neraca BUMN, Laparan Realisai Anggaran BLU dan Catatan atas Laporan Keuangan. C

Soal 10 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian dilakukan dengan cara: a. Disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. b. Disajikan secara terpisah dari laporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. c. Disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan sudah tergabung dalam laporan keuangan konsolidasian yang berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. d. Semua salah C

Akuntan TERIMA KASIH Profesi untuk Mengabdi pada Negeri Dwi Martani 081318227080 martani@ui. ac. id atau dwimartani@yahoo. com http: //staff. blog. ui. ac. id/martani/