SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA Perdirjen

SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No. 55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013

No. Perubahan Dasar. Lama Hukum Pokok Isi 1 Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat 2. Pengelolaan Keuangan PP No: 23/2005 Badan Layanan Umum PP Nomor 74/2012 3. pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Sistem Akuntansi Hibah PMK 248/PMK. 07/ 2010 PMK 230/PMK. 05/ 2011 PER 81/PB/2011 4. PMK 171/PMK. 05/2007 Baru PMK 156/PMK. 07/2008 PMK 40/PMK. 05/2009 233/PMK. 05/ 2011 2

Perubahan Dasar Hukum No. Pokok Isi Lama Baru 5. Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga” - PER-81/PB/2011 6. Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga - PMK 201/PMK. 06/2010 7. Pedoman Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga - PER-82/PB/2011 3

BARU Format Ca. LK NO. PENJELASAN 1. Penjelasan Umum 1) Dasar Hukum 2) Kebijakan Teknis 3) Pendekatan Penyusunan Lap Keu 4) Kebijakan Akuntansi 2. Penjelasan Atas Pos-Pos LRA 1) Pendapatan Negara dan Hibah 2) Belanja Negara 1) Penjelasan Umum LRA 2) Penjelasan per Pos LRA 3) Catatan Penting Lainnya 3. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 1) Posisi keuangan Secara Umum 2) Penjelasan per Pos Neraca 3) Catatan Penting Lainnya Aset Alncar Aset Tetap Piutang jangka Panjang Aset Lainnya Kewajiban Jangka Pendek Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi LAMA Sama 4

N 0 PENJELASAN 4. BARU Format Ca. LK Pengungkapan 1) Kejadian-kejadian Penting Lainnya penting setelah tgl neraca 2) Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK 3) Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual 4) Rekening Pemerintah 5) Pengungkapan lain-lain LAMA 1) Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK 2) Rekening Pemerintah 3) Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual (Tahunan) 4) Pengungkapan lain 5

Lampiran Pendukung Lap Keu NO. LAMPIRAN 1. LRA 2. BMN 3. Lain_lain BARU LAMA 1) LRA Pendapatan dan LRA 1) Temuan dan Tindak Pengembalian Belanja Lanjut Temuan BPK 2) LRA Belanja dan LRA 2) Rekening Pemerintah Pengembalian Belanja 3) Informasi Pendapatan 3) Neraca Percobaan dan Belanja secara Akrual (Tahunan) 4) Pengungkapan lain-lain 1). Laporan Barang Lihat di lamp. IIIPer-65 Pengguna 1). Tindaklanjut temuan BPK Lihat di lamp. IIIPer-65 2). Informasi Pendapatan dan Belanja Acrual 6

II. Struktur Organisasi UAKPA KEPALA SATUAN KERJA/ KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PENANGGUNGJAWAB KASUBBAG TU/PEJABAT YANG MENANGANGI KEUANGAN/VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YG DITUNJUK PETUGAS AKUNTANSI KEUANGAN PETUGAS AKUNTANSI/ VERIFIKASI PETUGAS PEREKAMAN KOMPUTER

III. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga a. Penyusunan LK 1. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan. 2. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan 3. Sistematika dan Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berjenjang dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA 4. Sistematika dan Penyusunan laporan barang diatur dengan Perdirjen Kekayaan Negara. 8

MEKANISME SAI KEMENTRIAN NEGARA /LEMBAGA UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA) LAPORAN KEUANGAN • LRA PENDAPATAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG (UAPB) • LRA BELANJA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN – ESELON I (UAPPA-ES 1) • NERACA • CALK • Dilengkapi dengan Lampiran pendukung (Lampiran VII Per-65/2010) UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN – WILAYAH (UAPPA-W) UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG– ESELON I (UAPPB-ES 1) UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG– WILAYAH (UAPPB-W) ADK UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB)

III. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga b. Jenis dan Periode Pelaporan Tingkat UAKPA ke KPPN Periode Pelaporan No. Uraian Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan 1. LRA X X X 2. NERACA X X X 3. Ca. LK X X 4. ADK X

III. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. B. Jenis dan Periode Pelaporan Tingkat UAKPA SATKER BLU ke KPPN Periode Pelaporan No. Uraian Bulanan Triwulanan Semestera Tahunan n 1. LRA X X X 2. NERACA X X X 3. Ca. LK X X 4. ADK X X

Dokumen yang disampaikan 1. LRA yang disampaikan kepada KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan terdiri dari LRA Belanja Format DIPA, LRA Pengembalian Belanja, LRA Pendapatan dan Hibah dan LRA Pengembalian Pendapatan dan Hibah dan disampaikan pada saat rekonsiliasi. 2 LRA yang disampaikan kepada UAPPA-W, UAPPA-E 1, dan UAPA meliputi LRA Satuan Kerjal. Wilayah/Eselon 1 /Kementerian Negara/Lembaga (semesteran dan tahunan), LRA Belanja, LRA Pengembalian Belanja, LRA Pendapatan, LRA Pengembalian Pendapatan. 12

Dokumen yang disampaikan 3. LRA semesteran yang disampaikan adalah LRA Perbandingan antara LRA semester I tahun beralan dengan LRA semester I tahun sebelumnya (realisasi sampai dengan 30 Juni 2 XX 1 dengan 30 Juni 2 XXO). 4. Neraca semesteran yang disampaikan adalah neraca perbandingan antara neraca per 30 Juni tahun berjalan dengan neraca per 30 Juni tahun sebelumnya. 13

III. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga c. Perekaman, Verifikasi dan Rekonsiliasi Perekaman Verifikasi Rekonsiliasi Perekaman dokumen sumber berupa: a. Dokumen Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan b. Dokumen Penerimaan Anggaran c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran d. Dokumen Pengeluaran Anggaran Proses perekaman dokumen tersebut menghasilkan register transaksi untuk diverifikasi dengan dokumen sumbernya, sehingga seluruh transaksi dipastikan sudah diproses sesuai dengan dokumenn sumber yang ada. a. Rekonsiliasi Internal b. UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan c. UAPPA-W melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPB setiap triwulan d. Apabila diperlukan UAPPA-E 1 dapat melakukan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan c. q Dit. APK setiap semester e. UAPA melakukan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan c. q Dit. APK setiap akhir semester e. UAKPA yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai UAPPA-W harus melampirkan BAR dengan Kanwil DJPBN. f. BAR pada tingkat UAKPA, tingkat UAPPA-W disampaikan ke unit akuntansi di atasnya. 14

V. Jadual Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan a. Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan I dan Neraca per 31 Maret Unit Organisasi Terima Proses dan Rekonsiliasi Kirim - - 12 April 2 XX 1 Waktu Pengiriman UAKPA 3 hari UAKPA-W 15 April 2 XX 1 5 hari 20 April 20 X 0 3 hari UAKPA-E 1 23 April 2 XX 1 3 hari 26 April 20 X 0 2 hari UAPA 28 April 2 XX 1 8 Hari 7 Mei 20 X 0 Menkeu c. q Dirjen PBN 7 Mei 2 XX 1 - - - 15

V. Jadual Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan b. Laporan Keuangan Semester I Unit Organisasi Terima Proses dan Rekonsiliasi Kirim - - 10 Juli 2 XX 1 Waktu Pengiriman UAKPA 2 hari UAKPA-W 12 Juli 2 XX 1 3 hari 15 Juli 2 XX 1 2 hari UAKPA-E 1 17 Juli 2 XX 1 3 hari 20 Juli 2 XX 1 2 hari UAPA 22 Juli 2 XX 1 3 hari 26 Juli 2 XX 1 - - Menkeu cq Dirjen PBN - 16

V. Jadual Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan c. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III dan Neraca per 30 September Unit Organisasi Terima Proses dan Rekonsiliasi Kirim - - 12 Oktober 2 XX 1 Waktu Pengiriman UAKPA 3 hari UAKPA-W 15 Oktober 2 XX 1 6 hari 20 Oktober 2 XX 1 3 hari UAKPA-E 1 23 Oktober 2 XX 1 6 hari 29 Oktober 2 XX 1 2 hari UAPA 31 Oktober 2 XX 1 8 hari 9 November 2 XX 1 Menkeu cq Dirjen PBN 9 November 2 XX 1 - - - 17

V. Jadual Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan d. Laporan Keuangan Tahunan Unit Organisasi Terima Proses dan Rekonsiliasi Kirim - - 20 Januari 2 XX 2 Waktu Pengiriman UAKPA 3 hari UAKPA-W 23 Januari 2 XX 2 6 hari 29 Januari 2 XX 2 3 hari UAKPA-E 1 2 Februari 2 XX 2 6 hari 8 Februari 2 XX 2 2 hari UAPA 10 Februari 2 XX 2 17 hari 27 Februari 2 XX 2 1 hari 28 Februari 2 XX 2 - - - Menkeu cq Dirjen PBN 18