Perturan pelaksanaan bidang mekanik dan intruksi bangunan PERATURAN

Perturan pelaksanaan bidang mekanik dan intruksi bangunan

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO. PER. 01/MEN/1980 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Kontruksi Bangunan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Menimbang : a. Bahwa kenyataan menunjukkan banyak terjadi kecelakaan, akibat belum ditanganinya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja secara mantap dan menyeluruh pada pekerja konstruksi bangunan, sehingga karenanya perlu diadakan upaya untuk membina norma perlindungan kerjanya. b. Bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan dengan menggunakan teknologi modern, harus di imbangi pula dengan upaya keselamatan tenaga kerja atau orang lain yang berada ditempat kerja c. Bahwa sekarang pelaksanaan undang-undang NO. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada para pekerja konstruksi bangunan.

Mengingat : 1. Pasal 10 (a) undang-undang No. 14 Tahun 1969 Tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai; tenaga kerja. 2. Pasal 2 (2 C) dan pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang kesehatan kerja.

Ketentuan Pasal 1 : Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Konstruksi bangunan ialah kegiatan yang berhubungan dengan seluruh tahapan yang dilakukan ditempat kerja. 2. Tempat kerja ialah tempat sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. 3. Pengurus ialah orang atau badan hukum yang bertanggunag jawab terhadap pekerjaan pada konstruksi bangunan secara aman.

Pasal 2 : Setiap pekerjaan konstruksi bangunan yang akan dilakukan wajib dilaporkan kepada direktur atau pejabat bangunan secara aman.

Pasal 3 : 1. Pada setiap konstruksi harus diusahakan pencegahan atau dikurangi terjadinya kecelakaanatau sakit akibat kerja terhadap tenaga kerja. 2. Sewaktu-waktu pekerjaan dimulai harus segera disusun suatu unit keselamatan dan kesehatan kerja. Hal tersebut harus diberitahukan kepada setiap tenaga kerja. 3. Unit keselamatan dan kesehatan kerja tersebut ayat (2) pasal ini meliputi usaha-usaha pencegahan terhadap : kecelakaan, penyakit akibat kerja, pertolongan pertama pada kecelakaan dan usaha penyelamatan.

Pasal 4 : Setiap terjadi kecelakaan kerja atau kejadian berbahaya harus dilaporkan kepada direktur atau pejabat yang di tunjuknya.

Gambar ini menunjukan Bahwa sebelum bekerja Mereka harus berkumpul Dan diberikan pengarahan. Saat bekerja, pekerja diharuskan Menggunakan APD agar melindungi Dari bahaya akibat kerja, dan menggurangi Kecelakaan kerja

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO: PER. 02/MEN/1982 Tentang Klasifikasi Juru Las Ditempat Kerja Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Menimbang : a. Bahwa dengan kemajuan tehnik dan teknilogi dewasa ini khususnya dalam bidang konstruksi las, diperlukan tingkat keterampilan juru las yang memadai. b. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan peraturan tentang kwalifkasi juru las ditempat kerja.

Menetapkan : 1. Undang-undang Uap tahun 1970 tentang keselamatan kerja (lembaran Negara Tahun 1970, No. 1 Tahun 2918). 2. Undang-undang Uap Tahun 1930 ( stoom Ordonantie 1930 ).

MEMUTUSKAN Menetapkan : ü peraturan menteri tenaga kerja dan trasmigrasi tentang kwalifikasi juru las di tempat kerja.

BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 Dalam Peraturan Menteri Ini Dimaksud Dengan : a. Tempat kerja adalah tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1970. b. Pengurus adalah pengurus sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (2) Undang -undang No. 1 Tahun 1970. c. Pegawai pengawas adalah pegawai pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (5) No. 1 Tahun 1970. d. Direktur adalah direktur sebagaimana dalam keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No. 79 Tahun 1977.

PASAL 2 1) Peraturan Menteri ini meliputi kwalifikasi juru las untuk keterampilan pengelasan sambungan las tumpul dengan proses las busur listrik, submerged, las gas busur listrik tungstem, las karbit atau kombinasi dari proses las tersebut yang dilakukan dengan tangan (secara manual), otomatis atau kombinasi. 2) Syarat untuk juru las yng melakukan pengelasan secara otomatis akan diatur lebih lanjut.

Las busur listrik Las gas tungstem Las submerged Las karbit

Pasal 3 1) Juru las dianggap tampil apabila telah menempuh ujian las dengan hasil memuaskan dan mempunyai strifikat juru las. 2) Juru las tersebut (1) dianggap tidak trampil apabila selama 6 (enam)bulan terus menerus tidak melakukan pekerjaan las sesuai dengan yng tercantum dalam setrifikat juru las.

PASAL 4 1) Peserta juru las harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Berbadan sehat baik fisik maupun mental yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pemeriksa kesehatan badan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun c. Pernah mengikuti san lulus latihan las dasar atau mereka yang dianggap oleh direktur sudah memenuhi syarat. 2) Direktur dapat mengadakan perubahan terhadap syarat-syarat tersebut pada ayat (1).

Pasal 5 1) Jenis pekerjaan las yang ditetapkan pada setrifikat juru las 2) Pada pekerjaan las yang beraneka ragam, tiap jenis pekerjaan las dilakukan oleh juru las sesuai dengan jenis pekerjaan las yang tercantum pada masing-masingsertifikat juru las.

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA No : PER. 05/MEN/1985 Tentang Pesawat Angkat Dan Angkut Menteri Tenaga Kerja

Menimbang : a. Bahwa dengan meningkatnya pembanggunan dan teknologi dibidang industri, penggunaan pesawat angkat dan angkut merupakan bagian integral dalam pelaksanaan dan peningkatan proses produksi; b. Bahwa dalam pembuatan, pemasangan, pemakaian, perawatan peasawat angkat dan angkut mengandung bahaya potensial; c. Bahwa perlu adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja setiap tenaga kerja yang melakukan pembuatan, pemasangan, pemakaian, persyaratan pesawat angkat dan angkut.

Mengingat : 1) Pasal 2 ayat (2) huruf f dan g, pasal 3 ayat (1) huruf n dan p, pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. 2) Peraturan menteri tenaga kerja, transmigrasi dan koperasi No. PER. 03/MEN/1978, Tentang persyaratan penunjukan dan wewenang serta kewajiban pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja dan ahli keselamatan kerja. 3) Surat keputusan menteri tenaga kerja, transmigrasi dan koperasi No. KEP. 9/MEN/1977, Tentang penunjukan direktur sebagai dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1970. MEMUTUSKAN Menetapkan : Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Tentang Pesawat Angkat Dan Angkut.

BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 1. Direktur adalah sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No. Kep. 79/MEN/1977; 2. Pegawai pengawas ialah pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja yang ditunjuk oleh menteri; 3. Ahli keselamatan kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khuisus dari luar departemen tenaga kerja yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang keselamatan kerja; 4. Pengurus ialah pengurus seperti yang dimaksud dalam Undang 0 undang No. 1 tahun 1970 yang bertanggung jawab terhadap pesawat angkat dan angkut; 5. Pengusaha ialah orang atau badan hukum seperti yang dimaksud dalam Undangundang No. 1 tahun 1970 yang memiliki pesawat angkat; 6. Pesawat adalah kumpulan dari beberapa alat secara berkelompok atau berdiri sendiri guna menghasilkan tenaga baik mekanik maupun bukan mekanik dan dapat digunakan tujuan tertentu; 7. Alat adalah suatu unit konstruksi yang dibuat untuk digunakan atau menghasilkan suatu hasil tertentu dan dapat merupakan suatu bagian yang berdiri sendiri dari pesawat itu;

8. Instalasii adalah suatu jaringan baik pipa maupun bukan yang dibuat guna suatu tujuan tertentu; 9. Pembuat dan pemasang pesawat angkat adalah orang atau badan hukum yang melakukan pekerjaan pembuatan dan pemasangan instalasi pesawat angkat dan bertanggung jawab selama batas waktu tertentu terhadap pekerjaannya; 10. Pesawat angkat dan angkut adalah suatu pesawat atau alat yang digunakan untuk memindahkan, mengangkat muatan baik bahan atau barang atau orang secara vertical dan horrizontal dalam jarak yang ditentukan; 11. Peralatan angkat adalah alat yang dikonstruksi atau dibuat khusus untuk mengangkat naik dan menurunkan muatan; 12. Pita transport ialah suatu pesawat atau alat yang digunakan untuk memindahkan muatan secara continu dengan menggunakan bantuan pita; 13. Pesawat angkut diatas landasan diatas permukaan ialah pesawat atau alat yang digunakan untuk memindahkan muatan atau orang dengan menggunakan kemudi baik didalam atau diluar pesawat dan bergerak diatas suatu landasan maupun dipermukaan; 14. Alat angkut jalan ril ialah suatu alat angkutan yang bergerak diatas jalan ril; 15. Jalan ril adalah jaringan ril dan perlengkapannya yang dipasang secara permanen yang digunakan untuk jalan lokomotif, gerbong dan peralatan lainnya guna mengangkut muatan.

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : KEP. 174/MEN/1986 NOMOR : 104/KPTS/1986 Tentang Keselamatan dan kesehatan kerja Pada tempat kegiatan konstruksi Menteri tenaga kerja dan menteri perkerjaan umum

Menimbang : a. Bahwa pekerjaan konstruksi merupakan kompleksitas kerja yang melibatkan bahan bangunan, peralatan, penerapan teknologi. Dan tenaga kerja, dapat merupakan sumber terjadinya kecelakaan kerja; b. Bahwa tenaga kerja dibidang kegiatan konstruksi selaku sumber daya yang dibutuhkan bagi kelanjutan pembangunan, perlu memperoleh perlindungan keselamatan kerja, khususnya terhadap ancaman kecelakaam kerja; c. Bahwa untuk itu penerapan norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi secara sungguh-sungguh; d. Bahwa untuk itu perlu menetapkan keputusan bersama menteri tenaga kerja dan menteri pekerjaan umum.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja; 2. Govermment besluit nomor 9 tahun 1941 tentang syarat umum untuk pelaksanaan bangunan umum yang dilelangkan; 3. Keputusan presiden nomor 45/M tahun 1983 tentang pembentukan kabinet pembangunan IV; 4. Keputusan presiden nomor 44 tahun 1974. Keputusan presiden nomor 15 tahun 1964 tentang susunan organisasi departemen-departemen; 5. Peraturan menteri tenaga kerja nomor PER. 01/MEN/1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan.

MEMUTUSKAN Menetapkan : keputusan bersama menteri tenaga kerja dan menteri perkerjaan umum tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi. Pasal 1 Sebagai persyaratan teknis pelaksanaan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor PER. 01/MEN/1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan, maka ditetapkan sebagai petunjuk umum berlakunya buku pedoman pelaksanaan tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi, yang selanjutnya disebut buku pedoman dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada kegiatan bersama ini

Pasal 2 Setiap pengurus kontraktor, pemimpin pelaksanaan pekerjaan atau bagian pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi, wajib memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja seperti ditetapkan dalam buku pedoman tersebut pasal 1. Pasal 3 Menteri pekerjaan umum berwenang memberikan sanksi administrasi terhadap pihak-pihak yang tersebut pasal 2 dalam hal ini tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam buku pedoman.

Pasal 4 Hal-hal yang menyangkut pembinaan dalam penerapan keputusan bersama ini dilaksanakan secara koordinasi oleh kantor pusat. Kantor departemen tenaga kerja dan departemen pekerjaan umum setempat. Pasal 5 Sebagai pelaksanaan terhadap penerapan pasal 4 keputusan bersama ini, maka menteri tenaga kerja dapat menunjuk ahli keselamatan dan kesehatan kerja bidang konstruksi dilingkungan departemen pekerja umum atas usul menteri perkerjaan umum, sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (6) Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.

Pasal 6 Pengawasan atas pelaksanaan keputusan bersama ini, dilakukan secara fungsional oleh departemen tenaga kerja dan departemen pekerjaan umum sesuai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur didalam keputusan bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pasal 8 Keputusan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Terimakasih