PERIZINAN DAN LEGALITAS BANGUNAN GEDUNG DIKLAT PENYELENGGARAAN BANGUNAN
PERIZINAN DAN LEGALITAS BANGUNAN GEDUNG DIKLAT PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Tingkat Dasar
CV § Nama § Tmpt, tgl lahir § § : ismono yahmo, ir. ma : semarang, 25 september 1953 Alamat : jl. merak i blok f 1 No 14 bintaro jaya, jakarta selatan. No tel/hp : 021 7364534/08129696730 Email : is_yahmo@yahoo. co. id/is_yahmo@gmail. com Pendidikan : s 1 arsitektur ugm s 2 urban management erasmus university, the netherlands § Pekerjaan : penilai ahli lpjkn asesor/penilai teknis pengarah usbu lpjkn tenaga ahli bidang bangunan gedung, gedung dan rumah negara, jasa konstruksi, regulasi bidang bg/bgrn/jakon § Pengalaman : direktorat tata bangunan djck kementerian pu biro hukum kementerian pu badan pembinaan konstruksi kementerian pu
DISKRIPSI SINGKAT MATA DIKLAT Mata Diklat ini dimaksudkan memberikan pemahaman kepada peserta diklat tentang perizinan dan legalitas bangunan gedung, melalui ceramah interaktif dan diskusi.
HASIL BELAJAR Diharapkan setelah mengikuti diklat ini, peserta mampu memahami dan melaksanakan perizinan dan legalitas bangunan gedung.
INDIKATOR HASIL BELAJAR Setelah mengikuti pembelajaran peserta mampu memahami melaksanakan pengelolaan: 1. Keterangan rencana Kab/Kota 2. Izin Lingkungan 3. Izin Mendirikan Bangunan 4. Sertifikat Laik Fungsi 5. Tim Ahli Bangunan Gedung ini, dan
MATERI POKOK 1 • Keterangan Rencana Kab/Kota 2 • Izin lingkungan (UKL, UPL, ANDALdan ANDALIN) 3 • Izin mendirikan bangunan 4 • Sertifikat Laik fungsi 5 • Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) 6 • Tim Ahli Bangunan Gedung (SLF)
KETERANGAN RENCANA KABUPATEN Fungsi BG yang dapat dibangun Ketinggian maksimum Jumlah lantai BG di bawah permukaan tanah & KTB GSB dan Jarak bebas minimum BG KDB & KLB Maksimum KDH Maksimum KTB Maksimum Jaringan Utilitas Kota
KETERANGAN RENCANA KABUPATEN Fungsi BG yang dapat dibangun Penetapan fungsi bangunan pertama kali diusulkan oleh calon pemilik bangunan gedung dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung dan tidak boleh bertentangan dengan peruntukan lokasi yang telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat. Selanjutnya, penetapan fungsi ini dilakukan oleh pemerintah daerah pada saat proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan rencana teknis yang diusulkan calon pemilik bangunan yang harus memenuhi persyaratan yang diwajibkan sesuai fungsi bangunan gedung.
KETERANGAN RENCANA KABUPATEN Ketinggian Maksimum Persyaratan ketinggian maksimal tersebut ditetapkan dalam bentuk Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan/atau Jumlah Lantai Bangunan (JLB) maksimal
KETERANGAN RENCANA KABUPATEN Garis Sempadan Bangunan • Garis Sempadan Muka Bangunan Gedung • Garis Sempadan Samping dan Belakang Bangunan Gedung • Jarak Bebas Bangunan Gedung • Pemisah di Sepanjang Halaman Depan / Samping / Belakang Gedung
KETERANGAN RENCANA KABUPATEN KDB & KLB • Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka presentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Sedangkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan
KETERANGAN RENCANA KABUPATEN KDH • Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Koefisien Daerah Hijau ditetapkan sesuai dengan peruntukan dalam rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan. KDH minimal 10% pada daerah yang padat hingga sangat padat
KETERANGAN RENCANA KABUPATEN KTB • Koefisien Tapak Basement (KTB) adalah angka presentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan
KETERANGAN RENCANA KABUPATEN Jaringan Utilitas • Jaringan Utilitas Kota merupakan berbagai macam prasarana pendukung yang terdapat di sebuah kota, yaitu dapat berupa, jaringan air bersih, jaringan telepon dan internet, jaringan listrik, jaringan air kotor, sarana persampahan, jaringan transportasi dan jaringan pipa gas
IZIN LINGKUNGAN Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ANDAL (Analisa Dampak Lingkungan) dan ANDALALIN ( Analisa Dampak Lalu Lintas)
IZIN LINGKUNGAN Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) • UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
IZIN LINGKUNGAN ANDAL (Analisa Dampak Lingkungan) dan ANDALALIN ( Analisa Dampak Lalu Lintas) • ANDAL adalah suatu mekanisme penerapan dan pelaksanaan dari sistem AMDAL yang ditetapkan atas suatu rencana kegiatan konkrit dan atas suatu perencanaan proyek tertentu, jadi ANDAL dapat diartikan melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh AMDAL • Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) adalah suatu kajian khusus yang menilai efek-efek yang ditimbulkan oleh lalu lintas yang dibangkitkan/ditarik, oleh suatu pengembangan kawasan terhadap jaringan transportasi di sekitarnya
KEGIATAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Proses IMB Tata Cara Pengesahan Dok Rencana Teknis Pemeriksaan Permohonan IMB Kelengkapan Dokumen IMB Perubahan Rencana Teknis dalam Pelaksanaan Konstruksi Jangka Waktu Proses Penerbitan IMB Pembekuan dan Pencabutan IMB Pendataan dan Pendaftaran IMB Tata Cara Pernerbitan IMB
IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. EMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT < 19 >
Landasan Yuridis untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap pendirian bangunan gedung harus berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan Gedung EMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT < 20 >
Ruang Lingkup 01 02 03 Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung Persyaratan Permohonan Penerbitan Tata Cara IMB Penyelenggara an IMB EMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 04 05 06 Retribusi IMB Dokumen IMB Pembinaan < 21 >
01 Fungsi dan Klasifikasi < 22 > a. fungsi hunian b. fungsi keagamaan c. fungsi usaha d. fungsi sosial budaya e. fungsi khusus Bangunan gedung dapat memiliki lebih dari 1 fungsi. Bangunan gedung didirikan sesuai dengan ketentuan dalam RTRW Nasional, RTRW provinsi, RTRW kabupaten/kota, RDTR/Penetapan Zonasi kabupaten/kota, dan/atau RTBL.
01 Fungsi dan Klasifikasi < 23 > kompleksitas b. tingkat permanensi c. tingkat risiko kebakaran d. zonasi gempa e. lokasi f. ketinggian g. kepemilikan
01 Klasifikasi BG untuk Penyelenggaraan IMB BG Tidak BG Sederhana Fungsi dan Klasifikasi < 24 > a. bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai; b. bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai. a. bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum; b. bangunan gedung tidak sederhana BG Khusus
01 Bangunan Gedung Sederhana Bangunan Gedung 1 Bangunan Gedung 2 Lantai lantai a. BG dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana; b. Penilaian kelaikan dok. rencana teknis dilakukan oleh aparatur instansi teknis dan kecamatan; b. Penilaian kelaikan dok. rencana teknis dilakukan oleh aparatur instansi teknis; c. Masyarakat dapat menggunakan persyaratan pokok tahan gempa dan desain prototipe. Fungsi dan Klasifikasi < 25 >
01 Bangunan Gedung Tidak Bukan untuk Untuk Sederhana Kepentingan BG Khusus Umum a. BG dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana; a. BG dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana untuk kepentingan umum; Fungsi dan Klasifikasi < 26 > b. Penilaiankelaikandok. rencana teknis dilakukan oleh aparatur instansi teknis; b. Penilaiankelaikandok. rencana teknis dilakukan oleh TABG a. BG yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/ teknologi khusus; b. Penilaiankelaikandok. rencana teknis dilakukan oleh TABG
02 Persyaratan Permohonan a. persyaratan administratif b. persyaratan teknis Setiap orang dan/atau badan hukum termasuk instansi pemerintah yang mengajukan permohonan IMB harus memenuhi < 27 > seluruh persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang diatur dalam Dalam pengajuan permohonan IMB, pemerintah daerah harus: a. melayani permohonan IMB sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri ini; dan b. menyampaikan persyaratan permohonan IMB dengan jelas. Peraturan Menteri ini.
Persyaratan Administratif 02 Data Pemohon Dokumen dan Data Tanah Surat Persyaratan Permohonan < 28 > a. formulir data pemohon; dan b. dokumen identitas pemohon. a. surat bukti status hak atas tanah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan/atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundangan; b. data kondisi atau situasi tanah yang merupakan data teknis tanah; dan c. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa. fotokopi KRK; dan b. formulir terkait surat pernyataan untuk: • mengikuti ketentuan dalam KRK • menggunakan persyaratan pokok tahan gempa • menggunakan desain prototipe
Persyaratan Teknis 02 Data Umum Bangunan Gedung Dokumen Rencana Teknis BG Dokumen Rencana Teknis: a. Bangunan Gedung Sederhana 1 (satu) Lantai b. Bangunan Gedung Sederhana 2 (dua) Lantai Persyaratan Permohonan c. Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan Bangunan Gedung Khusus < 29 > a. nama bangunan gedung; b. alamat lokasi bangunan gedung; c. fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung; d. jumlah lantai bangunan gedung; e. luas lantai dasar bangunan gedung; f. total luas lantai bangunan gedung; g. ketinggian bangunan gedung; h. luas basement; i. umlah lantai basement; dan j. posisi bangunan gedung a. rencana arsitektur; b. rencana struktur; dan c. rencana utilitas. Persyaratan tata bangunan dan lingkungan: a. Peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung; b. Arsitektur bangunan gedung; c. Pengendalian dampak lingkungan; d. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); e. Pembangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum. Persyaratan keandalan bangunan gedung: a. Persyaratan keselamatan bangunan gedung; b. Persyaratan kesehatan bangunan gedung; c. Persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan d. Persyaratan kemudahan bangunan gedung.
03 Tata Cara Penyelenggaraan < 30 > 1. 2. 3. 4. 5. pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung; pembagian kewenangan penerbitan IMB; tahapan penyelenggaraan IMB; IMB bertahap; Jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB; 6. Perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi; 7. Pembekuan dan pencabutan IMB; 8. Pendataan bangunan gedung; 9. IMB untuk bangunan gedung yang dibangun kolektif; 10. Penyelenggaraan IMB di daerah.
03 Tata Cara Penyelenggaraan < 31 > pengendalian penyelenggaraan a. pembangunan gedung baru, dan/atau bangunan gedung prasarana bangunan gedung; b. renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi pembaruan, peremajaan atau penyempurnaan; c. rehabilitasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung melalui upaya pemulihan kondisi suatu bangunan gedung cagar budaya agar dapat dimanfaatkan secara efisien untuk fungsi kekinian dengan cara perbaikan atau perubahan tertentu dengan tetap menjaga nilai kesejarahan, arsitektur, dan budaya; dan d. pelestarian atau pemugaran.
pembagian kewenangan penerbitan IMB 03 Tata Cara Penyelenggaraan < 32 > a. pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta menerbitkan IMB untuk bangunan gedung sederhana, tidak sederhana, dan khusus; dan b. pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan IMB untuk bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai kepada kecamatan. 1. melakukan mekanisme pembinaan dan pengawasan; 2. mengalokasikan anggaran biaya operasional penerbitan IMB; 3. memberikan pelatihan sumber daya manusia; dan 4. mengkompilasi data bangunan gedung berdasarkan penerbitan IMB di kecamatan.
tahapan penyelenggaraan IMB a. proses prapermohonan IMB; 03 Tata Cara Penyelenggaraan b. proses permohonan IMB; c. proses penerbitan IMB; dan d. pelayanan administrasi IMB. prapermohonan a. permohonan KRK oleh pemohon < 33 > kepada pemerintah daerah; b. penyampaian informasi persyaratan permohonan penerbitan IMB oleh pemerintah daerah kepada pemohon; c. pemohon harus mengurus perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang untuk permohonan IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. permohonan a. Proses permohonan IMB merupakan pengajuan surat permohonan IMB kepada pemerintah daerah dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis. b. Pemerintah daerah harus melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis. c. Dalam hal persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis tidak lengkap, pemerintah daerah mengembalikan dokumen permohonan IMB. d. Pengembalian dokumen permohonan IMB dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan. penerbitan a. penilaian dokumen rencana teknis; b. persetujuan tertulis; dan c. penerbitan dokumen IMB
Bagan Alir Penyelenggaraan IMB BG Sederhana 1 (satu) lantai < 34 >
Bagan Alir Penyelenggaraan IMB BG Sederhana 2 (dua) lantai < 35 >
Bagan Alir Penyelenggaraan IMB BG Tidak Sederhana Bukan untuk Kepentingan Umum < 36 >
Bagan Alir Penyelenggaraan IMB BG Tidak Sederhana untuk Kepentingan Umum dan BG Khusus < 37 >
03 Tata Cara Penyelenggaraan < 38 > Pemerintah daerah dapat menerbitkan IMB bertahap untuk IMB bertahap bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketentuan: a. memiliki ketinggian bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai dan/atau luas bangunan di atas 2. 000 (dua ribu) meter persegi; b. menggunakan pondasi dalam lebih dari 2 (dua) meter. Penerbitan IMB bertahap dilakukan melalui proses penerbitan IMB pondasi dan dilanjutkan dengan penerbitan IMB. Pengajuan permohonan IMB bertahap harus dilakukan dalam waktu bersamaan dalam satu kesatuan dokumen permohonan.
Bagan Alir Penyelenggaraan IMB Pondasi < 39 >
Lantai: waktu paling proses lama 3 hari Jangka permohonan dan 03 Tata Cara Penyelenggaraan < 40 > b. Bangunan Gedung Sederhana 2 (dua) Lantai: paling penerbitan IMBlama 4 hari c. Bangunan Gedung Tidak Sederhana Bukan Untuk Kepentingan Umum: paling lama 7 hari d. Bangunan Gedung Tidak Sederhana Untuk Kepentingan Umum dan Bangunan Khusus: • 1 - 8 lantai: paling lama 12 hari • >8 lantai: paling lama 30 hari e. Pondasi untuk BG Tidak Sederhana untuk PTSP Kepentingan Umum dan BG Khusus: paling lama 18 hari Week KOTA MOJOPAHIT Employee Manager Rate per hour: Day Employee Phone $10. 00 Date Sunday Jan 1, 2013 Monday Jan 2, 2013 Time In Time Out Employee e-mail Time In Time Out 9: 00 AM 11: 00 AM 12: 00 PM 6: 00 PM emp Re
03 Tata Cara Penyelenggaraan < 41 > Perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi a. perubahan akibat kondisi, ukuran lahan kavling atau persil yang tidak sesuai dengan rencana teknis dan/atau adanya kondisi eksisting di bawah permukaan tanah yang tidak dapat diubah atau dipindahkan seperti jaringan prasarana dan benda cagar budaya; b. perubahan akibat perkembangan kebutuhan pemilik bangunan gedung seperti penampilan arsitektur, penambahan atau pengurangan luas dan jumlah lantai, dan tata ruang-dalam; c. perubahan fungsi atas permintaan pemilik bangunan.
03 Tata Cara Penyelenggaraan < 42 > Pembekuan dan pencabutan IMB a. Pelanggaran pada masa konstruksi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan dokumen IMB dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan dan pencabutan IMB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Ketentuan teknis mengenai pembekuan dan pencabutan IMB diatur secara terpisah dalam Peraturan Daerah.
03 Tata Cara Penyelenggaraan < 43 > Pendataan bangunan gedung a. Pendataan bangunan gedung dilakukan bersamaan dengan proses penerbitan IMB. b. Pendataan bangunan gedung baru dilakukan berdasarkan data pada surat permohonan IMB. c. Pendataan bangunan gedung harus dilakukan secara keseluruhan dengan sistem terkomputerisasi paling lama 3 (tiga) tahun setelah diundangkan Peraturan Menteri ini. d. Pendataan bangunan gedung dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis pendataan bangunan gedung.
03 Tata Cara Penyelenggaraan < 44 > Penyelenggaraan IMBgedung untuk bangunan IMB untuk bangunan yang gedung yang dibangun kolektif, seperti dibangunankolektif gedung hunian rumah tinggal tunggal, dan rumah deret di satu kawasan, prinsipnya mengikuti proses penyelenggaraan IMB pada bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum.
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI 1 • Pola Umum Pengaturan SLF Bangunan Gedung 2 • Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung 3 • Tata Cara Perpanjangan SLF Bangunan Gedung 4 • Permohonan SLF BG 5 • Dokumen SLF BG • Pemeriksaan Berkala & Kelaikan Fungsi • Pembinaan
Latar Belakang g g Amanat UUBG dan PPBG ; Untuk mewujudkan TP dan KB perlu ngendalian penyelenggaraan BG melalui mekanisme IMB dan SLF; Untuk menjamin keandalan BG sebelum dan selama pemanfaatan BG; Untuk memberikan kepastian hukum bahwa BG secara adm dan teknis laik untuk difungsikan
PRINSIP PEMBERIAN SLF 08/21 PELAYANAN PRIMA TANPA PUNGUTAN BIAYA
10/21 PENGGOLONGAN BG UNTUK PROSES SLF BG PADA UMUMNYA HUNIAN RUMAH TINGGAL TUNGGAL SEDERHANA & RUMAH DERET SEDERHANA BG TERTENTU UNTUK KEPENTINGAN UMUM FUNGSI KHUSUS HUNIAN RUMAH TINGGAL TUNGGAL & RUMAH DERET (s. d. 2 lantai) HUNIAN RUMAH TINGGAL TIDAK SEDERHANA (2 lantai atau lebih) & BG LAINNYA PADA UMUMNYA Pengelompokan sesuai dengan tingkat kompleksitas proses penerbitan/ perpanjangan SLF
PEMBERIAN SLF 11/21 PENERBITAN SLF PERPANJANGAN SLFn PELAYANAN ADMINISTRASI SLF
BAGAN SIKLUS PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BG 12/21 PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI SP PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI SLF PEMERIKSAAN BERKALA PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI SP PEMERIKSAAN BERKALA SP PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI SLFn
13 a/21 BAGAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI Surat tanah IMB PEMERIKSAAN DOKUMEN ADMINISTRATIF Lain-lain As built drawings SELEKSI DOKUMEN PELAKSANAAN BG SELESAI PEMERIKSAAN/ PENGUJIAN PERSYARATAN TEKNIS Surat Permohonan SP/Rekomendasi PERMOHONAN PENERBITAN SLF Surat Koordinasi KOORDINASI INSTANSI TERKAIT Lbr Pengesahan PERSETUJUAN/ PENGESAHAN SP/REKOM Laporan Ya SESUAI? Tidak PEMERIKSAAN OLEH INSTANSI TERKAIT Daftar Simak PENGESAHAN DAFTAR SIMAK Daftar Simak Ya SESUAI? Tidak PERBAIKAN Rekomendasi PENGESAHAN DAFTAR SIMAK PERBAIKAN/ PENYESUAIAN KETERANGAN : SP Surat Pernyataan Opsional, dilakukan jika diperlukan DOK. SERTIFIKA LAIK FUNGSI (SLF)
Surat tanah 13 b/21 IMB BAGAN TATA CARA PENERBITAN SLF BG FUNGSI KHUSUS PEMERIKSAAN DOKUMEN ADMINISTRATIF Lain-lain As built drawings SELEKSI DOKUMEN PELAKSANAAN BG SELESAI PEMERIKSAAN/ PENGUJIAN PERSYARATAN TEKNIS Surat Permohonan SP/Rekomendasi PERMOHONAN PENERBITAN SLF Surat Koordinasi KOORDINASI INSTANSI TERKAIT Lbr Pengesahan PERSETUJUAN/ PENGESAHAN SP/REKOM Laporan Ya SESUAI? Tidak PEMERIKSAAN OLEH INSTANSI TERKAIT Daftar Simak PENGESAHAN DAFTAR SIMAK SESUAI? Tidak PERBAIKAN Rekomendasi Daftar Simak PEMERIKSAAN/ PENGUJIAN KELAI KAN FNGS OLEH TIM INTERNAL Rekomendasi Daftar Simak Ya PENGESAHAN DAFTAR SIMAK PERBAIKAN/ PENYESUAIAN KETERANGAN : SP Surat Pernyataan Opsional, dilakukan jika diperlukan Kegiatan internal oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang fungsi khusus DOK. SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
14 a/21 BAGAN TATA CARA PERPANJANGAN SLF BANGUNAN GEDUNG Lap/cttan pmliharaan Lap/cttan perawatan PEMERIKSAAN BERKALA BG PEMERIKSAAN/ DIMANFAAT PENGUJIAN KAN PERSY. TEKNIS & 5/20 thn ADMINISTRATIF Surat Permohonan SP/Rekomendasi PERMOHONAN PERPANJANGAN SLF Surat Koordinasi Lbr Pengesahan PERSETUJUAN/ PENGESAHAN KOORDINASI INSTANSI TERKAIT Laporan Daftar Simak Ya SESUAI? PENGESAHAN DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN OLEH INST. TERKAIT Rekomendasi Daftar Simak Ya SESUAI? Tidak PENGESAHAN DAFTAR SIMAK Tidak PERBAIKAN/ PENYESUAIAN KETERANGAN : SP Surat Pernyataan Opsional, dilakukan jika diperlukan DOK. SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLFn)
14 b/21 BAGAN TATA CARA PERPANJANGAN SLF BG FUNGSI KHUSUS Lap/cttan pmliharaan Lap/cttan perawatan PEMERIKSAAN BERKALA BG PEMERIKSAAN/ DIMANFAAT PENGUJIAN KAN PERSY. TEKNIS & 5 thn ADMINISTRATIF Surat Permohonan SP/Rekomendasi PERMOHONAN PERPANJANGAN SLF Surat Koordinasi Lbr Pengesahan PERSETUJUAN/ PENGESAHAN SP/REKOM. KOORDINASI INSTANSI TERKAIT Laporan Daftar Simak Ya SESUAI? PENGESAHAN DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN OLEH INST. TERKAIT Rekomendasi Daftar Simak Ya SESUAI? Tidak PENGESAHAN DAFTAR SIMAK Tidak PERBAIKAN Rekomendasi Daftar Simak PEMERIKSAAN/ PENGUJIAN KELAIKAN FUNGSI OLEH TIM INTRNAL PERBAIKAN/ PENYESUAIAN KETERANGAN : SP Surat Pernyataan Opsional, dilakukan jika diperlukan Kegiatan internal oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang fungsi khusus DOK. SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLFn)
PELAKSANA PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI & PEMERIKSAAN BERKALA BG 17/21 BG PADA UMUMNYA URUSAN PENERBITAN SLF PERPANJANGAN SLF BG HUNIAN RT TUNGGAL SEDERHANA & RUMAH DERET BG HUNIAN RT TUNGGAL & RUMAH DERET (s. d. 2 lantai) BG HUNIAN RT TIDAK SEDER HANA (2 lantai atau lebih) & BG LAINNYA PADA UMUMNYA Pelaks. Konstr. Penga wasan oleh pemilik Pelaks. Konstr. & pengawasa n oleh pemilik Pelaks. Konstr. oleh penye dia jasa Pelaks. Konstr. oleh penyedia jasa/ pengem bang Pelaks. Konstr. oleh penye dia jasa /pengem bang Pemerik saan Kelaikan Fungsi * Pemerik saan Berkala Pemilik/pengguna Pengelola BG FUNG SI KHU SUS * Pemda KETE RANGAN Pelaks. Konstr. Oleh pengem bang Pemerik saan Kelaikan Fungsi CATATAN : BG UNTUK KEPENTIN GAN UMUM Penyedia jasa Pengawasan/MK Penyedia jasa Pengkajian Teknis * Tim internal pemilik/ pengguna BG fungsi khusus
RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN (RTB) 1 • POLA UMUM PENGATURAN RTB 2 • PENGURUSAN PERMOHONAN RTB 3 • TATA CARA PENERBITAN RTB 4 • PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PEMBONGKARAN 5 • DOKUMEN RTB 6 • PEMBINAAN
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 1 • TUGAS & FUNGSI TIM AHLI BG 2 • PEMBENTUKAN TIM AHLI BG 3 • TATA TERTIB TIM AHLI BG 4 • PEMBIAYAAN TIM AHLI BG 5 • PEMBINAAN TIM AHLI BG
PENGERTIAN 1. Tim Ahli Bangunan Gedung ( TABG ) adalah tim yang terdiri dari para ahli di bidang BG dan penyelenggaraan BG untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberi masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan BG tertentu, fungsi khusus, dan BG yang dilestarikan yang susunan anggotanya ditunjuk kasus per kasus.
TUGAS TABG • Memberikan pertimbangan teknis, saran, nasehat, pemikiran ttg penyelengg. BG kepada pemda; • pertimbangan teknis dan saran disampaikan tertulis kepada pemda utk keperluan pengesahan rencana teknis BG atau perubahannya pada tiap tahapan penyelengg. BG; • Memberikan rekomendasi kelayakan rencana teknis BG untuk dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar ;
TUGAS TABG • Memberikan pertimbangan teknis, usul, saran, nasehat, terhadap penanganan BG tertentu termasuk bangunan khusus kepada pemda; • Memberikan masukan teknis kepada pemda dalam proses perijinan bangunan gedung; • Membantu Pemda dalam Menjawab pertanyaan, tanggapan yang diajukan oleh masyarakat ttg penyelenggaraan dan pembinaan BG dalam suatu forum
BAGAN LINGKUP KERJA TABG PENYELENGGARAA N PERENCANAAN BG FUNGSI KHUSUS PEMERINTAH PENERBITAN IMB BG FUNGSI KHUSUS TABG BG KEPENT. UMUM PENYEMPURNAAN PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS -PEMKAB/ KOT -PEMPROV DKI JKT PENERBITAN IMB PEMILIK/ PENGGUNA BG PELAKSANAAN MASYARAKAT PENYUSUNAN RTBL PEMANFAATAN PELESTARIAN PENGADILAN PEMBONGKARAN DAMPAK PENTING KETERANGAN : Garis peran masyarakat Garis masukan (pendapat/pertimbangan) dari masyarakat melalui TABG Garis masukan dan keluaran tugas pokok dan fungsi TABG PENETAPAN PUTUSAN PENGADILAN
11 / 17 TATA CARA PEMBENTUKAN TABG Prinsip-prinsip TERBUKA/TRANSPARAN, DAN EFISIEN SERTA EKONOMIS BAGI MASYARAKAT SETARA DENGAN PEJABAT PUBLIK, PERLU KODE ETIK (JANJI) BERSAMA PENUGASAN BERLAKU NASIONAL PENGADAAN/REKRUTMEN CATABG DIADAKAN SETIAP 3 (TIGA) TAHUN (untuk mengisi Daftar CATABG jika terjadi kekurangan ahli)
12 / 17 TATA CARA PEMBENTUKAN TABG Proses Pembentukan PENETAPAN KRITERIA SURAT BUPATI/WALIKOTA/GUB DKI PENILAIAN OLEH PANITIA PENETAPAN NAMA-NAMA
13 / 17 JANGKA WAKTU MASA KERJA JANGKA WAKTU TERTENTU § 1 tahun § Perpanjangan maksimal 2 x JANGKA WAKTU PENYELESAIAN MASALAH § Perkiraan waktu penyelesaian masalah § Maksimum 3 (tiga) tahun
DATABASE ANGGOTA TABG 14 / 17 PEMERINTAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA PROVINSI (DKI JAKARTA) DATABASE ATABG - T
16 / 17 KODE ETIK (JANJI) TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK TERWUJUDNYA BANGUNAN GEDUNG YANG FUNGSIONAL, ANDAL, DAN EFISIEN, SERTA SESUAI DENGAN KONDISI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT, DENGAN DITUNTUN HATI NURANI YANG DALAM, ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG BERJANJI : 1. MELAKSANAKAN TUGAS SECARA PROFESIONAL DENGAN KEILMUAN YANG DIDASARI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI, SERTA MENGHARGAI KEARIFAN LOKAL; 2. MELAKSANAKAN TUGAS SECARA INDEPENDEN, OBJEKTIF, DAN TANPA TERDAPAT KONFLIK KEPENTINGAN, DAN 3. MELAYANI MASYARAKAT SENANTIASA MEMPERTANGGUNGJAWABKAN HASIL KERJA. TERBUKA DAN
TERIMA KASIH
- Slides: 67