Persiapan Pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit DUPAK

Persiapan Pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Periode ke-2 Tahun 2020 Jakarta, 23 Oktober 2020

1 26 Oktober – 13 November Pengumpulan DUPAK Periode II Jadwal Penilaian Angka Kredit Periode II Tahun 2020 2 9 – 20 November Verifikasi Berkas oleh Tim Sekretariat 3 23 Nov - 11 Desember Penilaian DUPAK 4 14 - 18 Desember Sidang Pleno 5 21 Des. 2020 – 15 Januari 2021 Verifikasi hasil penilaian dan Penetapan AK 2 BAGIAN SDM DJA

Capaian AK Tahunan 150% Max 100% 50% 25% Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2017 Halaman 47 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 46 25 < AK< 50 = Hukuman disiplin sedang AK < 25 = Hukuman disiplin berat

Unsur Utama Pendidikan Gelar akademis sesuai bidang tugas Pelatihan Analisis penganggaran dalam pengelolaan APBN Pengembangan Profesi Unsur Penunjang Pendidikan Gelar akademis tidak sesuai bidang Seminar/Lokakarya /Konferensi Peran serta sebagai penyaji, moderator, atau peserta Pengajar/Pelatih yang berkaitan dengan bidang penganggaran Keanggotaan organisasi profesi tingkat nasional, anggota tim penilai Memperoleh penghargaan/ tanda jasa satya lencana Pelaksanaan Tugas dan Jabatan JFAA

SPMK Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) • SPMK merupakan salah satu dokumen pendukung pengajuan DUPAK. • Format SPMK diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2017. • SPMK terdiri atas 4 (empat) jenis. • SPMK ditandatangani oleh atasan langsung.

Unsur Utama Pendidikan Gelar akademis sesuai bidang tugas SPMK 1 Pelatihan Analisis SPMK 2 SPMK 3 penganggaran dalam pengelolaan APBN Unsur Penunjang Pendidikan Gelar akademis tidak sesuai bidang Seminar/Lokakarya/Konferensi Peran serta sebagai penyaji, moderator, atau peserta Pengajar/Pelatih yang berkaitan dengan bidang penganggaran Keanggotaan Pengembangan Profesi SPMK organisasi profesi tingkat nasional, anggota tim penilai Memperoleh penghargaan/ tanda jasa satya lencana 4

SPMK Pendidikan dan Pelatihan SPMK Kegiatan Analisis

SPMK Kegiatan Pengembangan Profesi SPMK Kegiatan Penunjang SPMK melingkupi beberapa kegiatan sejenis yang dilakukan JFAA selama periode tertentu

Berlaku umum untuk JFAA semua jenjang SPMK Ijazah Inpassing Dapat ditambahkan bukti pendukung lainnya sebagaimana diatur dalam Permenkeu mengenai Tugas Belajar dan/atau Permenkeu mengenai Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan. Izin Belajar • Memperoleh gelar S 3 = 200 AK • Memperoleh gelar S 2 = 150 AK • Memperoleh gelar D-IV/S 1 = 100 AK Setelah Menjabat JFAA • Memperoleh gelar setingkat lebih tinggi = 50 AK Permenkeu No. 61/PMK. 02/2017 Halaman 33

Berlaku umum untuk JFAA semua jenjang Diklat Fungsional/Teknis SPMK Surat Tugas Sertifikat • Diklat < 30 jamlat = 0, 5 AK • 30 s. d. 80 jamlat = 1 AK • 81 s. d. 160 jamlat = 2 AK Diklat Prajabatan Tingkat III Memperoleh 2 AK • Surat tugas diklat yang diakui adalah yang diterbitkan oleh Sekretaris DJA. • Microlearning dan E-Learning pada Kemenkeu Learning Center (KLC) dipersamakan sebagai diklat (jarak jauh). Angka kredit yang diakui adalah 0, 5 AK untuk tiap e-learning. • Tidak semua e-learning KLC diakui oleh Bagian SDM selaku instansi Pembina JFAA. Hanya e-learning yang berkaitan dengan anggaran dan pengelolaan APBN saja yang diakui. • Untuk diklat yang diselenggarakan oleh pihak di luar Kemenkeu, mohon keikutsertaannya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Bagian SDM.

SPMK LKAA Hasil Kerja Dokumen Lainnya • • LKAA melingkupi butir-butir pada Kegiatan yang dilakukan JFAA Format LKAA sesuai ND-1310/AG. 1/2019 tanggal 25 Oktober 2019

Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 21 Tahun 2016: Peraturan Menteri Keuangan nomor 61/PMK. 02/2017: = Butir Kegiatan = Hasil Kerja

• Kegiatan JFAA beragam, karenanya output data/parameter dapat berupa kuantitatif (pagu dan realisasi anggaran, target dan realisasi PNBP, tabel tunjangan kinerja, data inflasi time series, ) maupun kualitatif (pasal peraturan, dokumen kedinasan). • Dikompilasi dalam lembar/halaman tersendiri (Word, Excel). • Hasil kerja tidak perlu melampirkan file PDF peraturan secara utuh, Dimungkinkan untuk mengutip beberapa pasal saja yang akan dijadikan acuan dalam melakukan analisis.

Menginventarisasi data, bahan dan parameter penyusunan usulan kebijakan dan proyeksi perhitungan (exercise) RAPBN

• Format Laporan Hasil Analisis (LHA) diatur dalam Peraturan Dirjen Anggaran nomor PER-02/AG/2018. • LHA ditandatangani oleh JFAA yang bersangkutan.

Kegiatan 19. Melakukan Revisi Anggaran, terdiri atas 6 butir Kegiatan Tidak semua butir pada Kegiatan berkenaan dapat diklaim sekaligus, karena: • Distribusi kewenangan unit pemroses • Distribusi pekerjaan antar jenjang (misal JFAA Pertama tidak dapat mengerjakan butir kegiatan JFAA Madya). Adanya pembatasan mengerjakan butir kegiatan hanya s. d. 1 jenjang di atasnya). • Proses belum selesai s. d. hasil (output) akhir pada saat pengajuan DUPAK (misal: Kegiatan 31, PP tarif belum jadi).

Bayu Sukmono, JFAA Muda 1, 2, 3 • Bayu mengerjakan butir Kegiatan milik jenjang Pertama, maka berhak atas klaim = 100% x besaran AK yang tertera di tabel. • Bayu mengerjakan butir Kegiatan milik jenjang Muda, maka berhak atas klaim = 100% x besaran AK yang tertera di tabel. • Bayu mengerjakan butir Kegiatan milik jenjang Madya, maka berhak atas klaim = 80% x besaran AK yang tertera di tabel. 4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 61/PMK. 02/2017 Maksimal Kerja Bareng (Berkelompok) dengan Jenjang yang sama

Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah Bidang Penganggaran Menerbitkan Buku Lainnya Tulisan di Media Massa Tulisan di Majalah yang Diakui Kemenkeu (Warta Anggaran atau Media Kemenkeu) Karya Tulis tidak Dipublikasikan, namun Didokumentasikan di Perpustakaan Tulisan di Jurnal Terakreditasi (Akurasi DJA, ITRev DJPb, KEK BKF, Jurnal BPPK) Menerjemahkan/Menyadur Buku Menyusun Juklak/Juknis Bidang Penganggaran

Dasar Acuan • Permenpan RB nomor 21 Tahun 2016 • Permenkeu Nomor 177/PMK. 02/2018 Surat Keterangan • Diperlukan hanya untuk karya tulis/ilmiah yang disusun oleh 2 orang penulis atau lebih. • Ditandatangani bersama oleh semua penulis. • Alat identifikasi bagi Tim Verifikasi/Tim Penilai terkait siapa penulis utama/penulis pembantu. Pasal 25 Permenpan RB Surat Tugas Surat Keterangan SPMK Hasil Kerja • 2 orang penulis (60%x AK untuk penulis utama, 40% x AK untuk penulis pembantu) • 3 orang penulis (komposisi AK-nya 50%, 25%) • Max = 4 orang penulis (komposisi AK-nya 40%, 20%, 20%)

SPMK Ijazah Sertifikat Surat Tugas Hasil Kerja SK SK, Piagam Dokumentasi Berkas Usulan AK dari Unsur Penunjang • Dokumen pendukung sesuai masing-masing Subunsur. • SPMK dapat dibuat kolektif menaungi semua Subunsur; atau • SPMK dibuat parsial untuk tiap Subunsur.

Subunsur Mengikuti Seminar/Lokakarya/Konferensi • Webinar, Bincang APBN, (Ya) • Focus Group Discussion (Tidak diakui) • Tema Seminar/Webinar hendaknya berkaitan dengan APBN, Ekonomi/ Kebijakan Fiskal, Perencanaan Anggaran, PNBP, Hukum Keuangan Negara.

• • Surat penugasan Mengajar/melatih/To. T bidang penganggaran pada perguruan tinggi, pusdiklat, atau Budget Learning Center (BLC). Waktu pelaksanaan terjadwal dan biasanya lebih dari 1 hari. Perhitungan AK berdasarkan jam mengajar.

• Analis Anggaran Indonesia (AAI) sebagai organisasi Profesi JFAA telah terbentuk. .

• Hanya untuk Satya Lencana Karyasatya. • Tanda jasa dimaksud diterima setelah menjabat atau dilantik sebagai JFAA.

Beberapa contoh Usulan AK yang belum disetujui berdasarkan hasil Sidang Pleno

1. Dokumen usulan (misal: ditandatangani JFAA ybs; LKAA, LHA) tidak 2. Tidak dilengkapi dengan disposisi atasan langsung; 3. Hasil kerja tidak ada. Misal: mengerjakan butir penyiapan data dan parameter. LKAA hanya menjelaskan proses pencarian datanya, tapi output berupa data tsb tidak termuat/tidak terlampir.

4. Tidak ada/minim penjelasan untuk butir analisis; Analisis yang memadai idealnya memuat penjelasan mengenai usulan dari pihak eksternal seperti apa, bagaimana ketentuan yang diatur dalam regulasi, dan akan berakhir pada simpulan apakah usulan tsb sesuai/bertentangan dengan regulasi. Bentuk analisis lain: Regulasi eksisting mengatur begini, diusulkan untuk diubah menjadi begitu. Hal-hal yang melatarbelakangi apa, bagaimana kesesuaian dengan norma keuangan negara dan/atau dampak fiskalnya terhadap anggaran.

5. Minim penjelasan untuk butir rekomendasi; Rekomendasi yang memadai menjelaskan pertimbangan setuju/tidak setuju disertai alasan/argumentasi dan/atau pro-kontra sekiranya rekomendasi dimaksud dijalankan/tidak dijalankan.

6. Melakukan klaim AK pada jenjang yang lebih tinggi, sementara telah tersedia AK pada jenjang JFAA ybs.

7. Salah pilih butir pada Aplikasi Angkasa; • Butir kegiatan telah tersedia pada Aplikasi Angkasa disertai setting otomatis besaran AK-nya. • Salah dalam memilih butir akan berdampak pada tidak sesuainya klaim usulan AK. Contoh: JFAA memilih butir kegiatan diklat 30 s. d. 80 jamlat (bernilai 1 AK) namun dokumen yang diunggah adalah ST dan sertifikat diklat dibawah 30 jamlat (bernilai 0, 5 AK)