PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU DALAM PROSES PENYUSUNAN PROPEMPERDA PROVINSI RIAU EDISON MANIK, SH. , M. Si KEPALA BIDANG HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM RIAU Pekanbaru, 30 Oktober 2019

PEMBANGUAN SISTEM HUKUM NASIONAL • Pembangun Hukum sebagai bagian integral dari Sistem Pembangunan Hukum Nasional. • Sebagai faktor pemersatu bangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI • Pembangunan Hukum secara komprehensip meliputi: a. Substansi hukum b. Struktur Hukum / Kelembagaan Hukum c. Budaya Hukum Dibarengi dengan penegakan hukum secara tegas, konsisten, menjunjung tinggi hak asasi manusia

Fungsi dan Peran Hukum di dalam mayarakat • Sebaga kontrol sosial • Sebagai penyelesai sengketa (dispute setlement) • Sebagai alat rekayasa sosial (social engineing) Aktualisasi Fungsi Hukum: • Tegaknya wibawa hukum yang memperkokoh peran hukum dalam pembangunan • Agenda Pembangunan Hukum berjalan secara tertib, dan terarah

Peran strategis Kemenkumham, sebagai unsur pelaksana dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang hukum • • Mengaktualisasikan fungsi hukum Menegakkan hukum Menciptakan budaya hukum Membentuk peraturan perundang-undangan yang adil, konsisten, tidak diskriminatif • Perlindungan hak asasi manusia Dilaksanakan dengan instansi terkait lainnya

Kantor Wilayah Kemenkumham Sebagai Instansi vertikal, yang menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang Hukum dan HAM di daerah dan menjalankan kebijakan Kemenkumham

Hubungan kerjasama Kanwil Kemenkumham Hubungan Horizontal (hubungan dengan instansi terkait di daerah) yakni: • Gubernur, Sekretaris Daerah • DPRD, Sekwan, Balegda • Biro Hukum Provinsi • Dinas-Dinas terkait di Provinsi/Kab/Kota • Badan-Badan terkait di Provinsi/Kab/Kota • Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah • Bagian Hukum Kabupaten/Kota

PROLEGDA / PROPEMPERDA

Pengertian • Prolegda = Program Legislasi Daerah Adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis Secara Operasional, Prolegda memuat daftar Raperda yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu, sebagai bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hirarkis

Pengertian • Peraturan Daerah Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota merupakan sarana yuridis untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan • Mengingat peranan Perda yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunannya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya melalui PROLEGDA/PROPEMPERDA • Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

Dasar Penyusunan Perda Provinsi Pasal 35 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan • Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi • Rencana pembangunan daerah • Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan • Aspirasi masyarakat Dan dapat ditambah 4 syarat teknis, antara lain: • Sudah ada naskah akademik • Sudah ada draft Raperda • Sudah dibicarakan antar SKPD • Sudah diharmonisasi

Urgensi Penyusunan Prolegda Menurut pertimbangan objektif 1. Untuk menjaga agar produk peraturan perundangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional; 2. Memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum mengenai “permasalahan pembentukan Peraturan Daerah”; 3. Menetapkan skala prioritas penyusunan rancangan Peraturan Daerah untuk jangka panjang, menengah, jangka pendek sebagai pedoman bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah;

Urgensi Penyusunan Prolegda 1. Menyelenggarakan sinergi antar institusi yang berwenang membentuk Peraturan Daerah; 2. Mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah dengan memfokuskan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menurut skala prioritas yang ditetapkan; 3. Menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Peraturan Daerah.

Banyaknya usulan atau rencana pembentukan Perda yang diajukan tanpa disertai data/informasi, suatu mekanisme yang efektif yang mampu menjamin ketertiban, maka yang terjadi bukan perbaikan kondisi hukum, melainkan justru lebih memperburuk kondisi hukum

Permasalahan Prolegda Antara lain: • Banyaknya Perda bermasalah, baik teknis (legal drafting) maupun substantif (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau disharmoni dengan perda lain, dll) • Tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan • Berbagai produk hukum daerah kurang terintegrai dengan bidang pembangunan lainnya • Perumusan perda yang kurang jelas mengakibatkan sulitnya implementasi dan menimbulkan banyak interpretasi

Peran Kantor Wilayah Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, ada beberapa peran yang disebutkan di dalamnya, antara lain: • Pasal 36 ayat (3): “Penyusunan Prolegda Provinsi dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. Penjelasan UU No. 12 Tahun 2011: Yang dimaksud dengan instansi vertikal terkait adalah instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum – yakni Kantor Wilayah Kemenkumham

Peran Kantor Wilayah • Pasal 40 Ketentuan mengenai perencanaan penyusuan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Disini menunjukan bahwa peran Kanwil, tidak hanya terbatas pada peyusunan Prolegda Provinsi atau Kabupaten/Kota, tetapi juga pada peyusunan Raperdanya

Peran Kantor Wilayah § Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2019: Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Catatan : Ketentuan Peralihan Pasal 99 A UU Nomor 15/2019: “Pada saat pembentukan Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum terbentuk, tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”.

Naskah Akademik • Pasal 1 angka 11 Naskah Akademik, adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya, terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat

Naskah Akademik • Pasal 32 Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda • Pasal 33 ayat(3) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundangan yag lain merupakan keterangan mengenai konsepsi Raperda Provinsi yang meliputi: • Latar Belakang dan tujuan penyusunan • Sasaran yang ingin diwujudkan • Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan • Jangkauan dan arah pengaturan

Naskah Akademik • Pasal 33 ayat (3) Materi yang diatur telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik • Pasal 57 ayat (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik

PELIBATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • Pasal 98 UU Nomor 12 Tahun 2011 (1) Setiap tahapan pembentukan peraturan perundangan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan (Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan) (2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

PP Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundangan dan Pembinaannya Pasal 5 (1) Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Lembaga Nonstruktuural, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan Perancang dalam setiap tahap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Keikutsertaan Perancang pada tahap Perencanaan (Pasal 6 PP No 59 Tahun 2015) Kegiatan Penyusunan : § Naskah Akademik atau keterangan dan/atau penjelasan § Prolegnas atau Prolegda § Program Perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Bagaimana jika tidak ada Perancang. . Pasal 13 PP Nomor 59 Tahun 2015: 1) Dalam hal di lingkungan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum mempunyai Perancang maka Pembentukan Peraturan perundangan pada lembaga, kementerian atau Pemerintah Daerah tersebut dilaksanakan dengan mengikutsertakan Perancang dari lembaga, kementerian atau Pemerintah Daerah lain 2) Pengikutsertaan Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada pimpinan lembaga, kementerian atau Pemerintah Daerah yang mempunyai perancang