Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur PEMBENTUKAN

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM Disampaikan Oleh : Noor Prapto, SH. , MH JFT Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Jember 3 Mei 2018

PENDAHULUAN Hukum dianggap efektif jika hukum mampu mengkondisikan dan merubah kualitas serta perilaku masyarakat sesuai dengan prasyarat pembangunan. 2

PEMBANGUNAN BUDAYA HUKUM MEMBANGUN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT Kegiatan Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung MASYARAKAT CERDAS HUKUM KELOMPOK KADARKUM DESA BINAAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM ADALAH desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum atau kelurahan sadar hukum DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM 3

PENYULUHAN HUKUM : Kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk aparatur Negara. TUJUAN PENYULUHAN HUKUM : Menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum demi terwujudnya budaya hukum masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga Negara, dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati HAM.

METODE PENYULUHAN HUKUM : Penyuluhan Hukum Langsung dan Penyuluhan Hukum Tidak Langsung. MATERI PENYULUHAN HUKUM : Materi hukum yang disuluhkan didasarkan pada : - hasil evaluasi; - peta permasalahan hukum; - kepentingan Negara; dan - kebutuhan masyarakat.

INDIKATOR KESADARAN HUKUM PENGETAHUAN HUKUM Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) PEMAHAMAN HUKUM SIKAP HUKUM Seseorang atau warga masy. telah mempunyai pengetahuan dan pemahaman thd aturan tertentu. Mis. tentang UU No. 1/1974 Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. PERILAKU HUKUM Seseorang atau kelompok/warga masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku. DIPENGARUHI FAKTOR NON HUKUM : Faktor Politik; Ekonomi; Sosial Budaya; Adat Istiadat; Agama dan lainnya. 6

PROSES PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) DESA / KELURAHAN BINAAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM Kegiatan Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung (Temu Sadar Hukum, Simulasi Hukum, Lomba KADARKUM) DUKUNGAN ANGGARAN DAN PROGRAM KEGIATAN SERTA ADANYA SINERGISITAS SELURUH STAKEHOLDER 7

TAHAPAN PROSES PEMBENTUKAN DSH (Perka BPHN No. PHN. 03. 05 -73 Th 2008 ttg Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum) • Di setiap Desa/Kelurahan dibentuk KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM • Desa yang telah memiliki KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Binaan. • Usul penetapan dilakukan oleh Camat Kepada Bupati/Walikota • Bupati/Walikota menetapkan Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan dengan Surat Keputusan • Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa Binaan harus terus dibina untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum. • Gubernur menetapkan Desa/Kelurahan Binaan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati/Walikota dan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham. • Menteri Hukum dan HAM meresmikan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. 8

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) dan KADARKUM BINAAN DESA / KELURAHAN BINAAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM 1. Dapat dibentuk di Pusat dan Daerah 2. Setiap anggota masyarakat dapat menjadi anggota Kadarkum 3. Setiap Kadarkum mempunyai anggota sekurangnya 25 (duapuluh lima) orang. 4. Pembentukan di Daerah (Tingkat Propinsi oleh Gubernur, di Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota) atas usul Kepala Kantor Wilayah KEMENKUMHAM RI 1. Desa/Kelurahan Binaan adalah Desa/Kelurahan yang dipilih untuk dibina menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum. 2. Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Bupati/Walikota 3. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan TSH, Simulasi, Lomba Kadarkum atau kegiatan lain dengan materi berbagai peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku. 1. Pengusulan sebuah Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dilakukan setelah desa/kelurahan tersebut dinilai berdasarkan Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum. 2. Diresmikan sebagai DSH oleh MENKUMHAM atas usul Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham dan persetujuan Gubernur. 9

KRITERIA DESA SADAR HUKUM (Perka BPHN No. PHN. 03. 05 -73 Thn 2008 ttg Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum) : 1. Pelunasan kewajiban membayar PBB mencapai 90% atau lebih; 2. Tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 ttg Perkawinan; 3. Angka kriminalitas rendah; 4. Rendahnya kasus narkoba; 5. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan 6. Kriteria lain yang ditetapkan Daerah. KRITERIA TERSEBUT TELAH DIREVISI DISESUAIKAN DGN PERKEMBANGAN HUKUM DAN MASYARAKAT SAAT INI, MELALUI SURAT EDARAN KEPALA BPHN NO. PHN-05. HN. 04 TAHUN 2007 TTG PERUBAHAN KRITERIA PENILAIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI INVENTARISASI DESA / KELURAHAN SADAR HUKUM TAHUN 1993 S/D NOPEMBER TAHUN 2017 NO PROPINSI 1 Aceh 2 Sumatera Utara 3 Sumatera Barat 4 Riau 5 Jambi 6 Sumatera Selatan 7 Bengkulu 8 Lampung 9 Bangka Belitung 10 Kepulauan Riau 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat 13 Jawa Tengah 14 DI. Yogyakarta 15 JAWA TIMUR 16 Banten 17 Bali 18 Nusa Tenggara Barat 19 Nusa Tenggara Timur 20 Kalimantan Barat 21 Kalimantan Tengah 22 Kalimantan Selatan 23 Kalimantan Timur 24 Sulawesi Utara 25 Sulawesi Tengah 26 Sulawesi Selatan 27 Sulawesi Tenggara 28 Gorontalo 29 Sulawesi Barat 30 Maluku 31 Maluku Utara 32 Papua 33 Papua Barat JUMLAH TAHUN JUMLAH 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9 24 31 48 13 9 15 37 72 2 26 15 5 2 2 2 6 15 18 21 4 2 6 1 5 6 5 17 7 12 19 18 73 7 3 18 7 2 15 12 10 5 10 42 32 33 29 4 13 44 14 20 35 60 32 675 766 235 1 35 22 120 43 4 11 32 52 112 146 114 12 41 49 73 28 36 12 151 2673 221 99 36 11 25 72 16 4 1 3 9 4 3 8 3 1 29 12 14 1 13 16 21 4 11 2 5 6 9 4 21 1 29 7 54 40 11 13 17 11 7 55 11 68 45 7 23 16 6 119 21 10 6 23 55 10 21 81 21 53 44 14 77 168 67 174 114 46 18 43 126 50 48 64 60 57 23 7 43 28 16 14 28 34 218 53 27 20 53 43 46 7 22 12 17 13 93 23 101 396 349 393 706 1233 974 264 5. 052 11

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERDESAAN (sumber: Bappenas) Kemiskinan dan kerentanan ekonomi keterbatasan ketersediaan pelayanan dasar minimum yang jauh tertinggal dari perkotaan Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di perdesaan ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN TAHUN 2015 -2019 Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan di Desa Meningkatkan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di perdesaan. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik 12

PENINGKATAN KUALITAS DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM (SE Ka. BPHN No. PHN-05. HN. 04 Tahun 2017 ttg. Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum) DIMENSI AKSES INFORMASI HUKUM (20%) ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERDESAAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN TAHUN 20152019 PERUBAHAN PARADIGMA DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM DALAM UPAYA MEMPERLUAS AKSES KEADILAN DIMENSI IMPLEMENTASI HUKUM (40%) DIMENSI AKSES KEADILAN (20%) DIMENSI DEMOKRASI DAN REGULASI (20%) 13

AKSES INFORMASI HUKUM (20%) IMPLEMENTASI HUKUM (40%) Kadarkum, Penyuluh Hukum, Paralegal, Media Informasi Hkm, Program Kegiatan Pajak, Perkawinan, Narkoba, Perdagangan Orang, Pertanahan, Perlindungan Anak, Kamtibmas, KDRT, Kebersihan/ LH, Penguatan Kerukunan KETERSEDIAAN AKSES KEADILAN INFORMAL (20%) Lembaga Penyelesaian Sengketa diluar proses hukum, Proses Penyelesaian Sengketa diluar proses hukum PEMBENTUKAN PERDES DAN PELAYANAN PUBLIK (20%) Proses Pembentukan Perdes, dan Pelayanan Publik oleh Aparat Desa/Kelurahan 14

TATA CARA MELAKUKAN PENILAIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM (SE Ka. BPHN No. PHN-05. HN. 04 Tahun 2017 ttg. Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum) - Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum meliputi 4 dimensi yaitu : Dimensi Akses Informasi Hukum; Dimensi Implementasi Hukum; Dimensi Akses Keadilan; dan Dimensi Akses Demokrasi dan Regulasi. Bobot prosentase penilaian Dimensi Implementasi hukum sebesar 40% sedangkan dimensi lainnya masing-masing 20 % dari nilai yang diperoleh berdasarkan Kuesioner Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum. - KATEGORI DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM, terdiri atas : Desa/Kelurahan yang memiliki kesadaran hukum “TINGGI”; Desa/Kelurahan yang memiliki kesadaran hukum “CUKUP”; dan Desa/Kelurahan yang memiliki kesadaran hukum “RENDAH”.

PENILAIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM NILAI TERTINGGI DIMENSI DSH SESUAI INDEKS* SYARAT TERTINGGI LOLOS SEBAGAI DESA/KELURAH AN SADAR HUKUM SESUAI PROSENTASE** AKSES INFORMASI HUKUM IMPLEMENTASI HUKUM 180 325 130 AKSES KEADILAN 90 18 AKSES DEMOKRASI DAN REGULASI 90 18 685 DESA/KEL. SADAR HUKUM DENGAN TINGKAT KESADARAN “TINGGI” DESA/KEL. SADAR DESA/KEL. HUKUM DENGAN SADAR HUKUM TINGKAT DENGAN KESADARAN TINGKAT KESADARAN “CUKUP” “KURANG” 36 202 NILAI TOTAL SEMUA DIMENSI : 141 S/D 101 S/D 140 0 S/D 100 202 (50 % - 69%) (70 % - 100%) (0 % - 49%)

KETERBATASAN ANGGARAN PEMBENTUKAN DAN PERESMIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM • Anggaran Pembinaan dan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada DIPA BPHN - Kanwil Kemenkumham Jatim Tahun 2018 sebesar Rp. 65. 000, - Digunakan untuk Pembinaan/rapat koordinasi dengan Pemkab/Kota di 5 (lima) Bakorwil sebesar Rp. 52. 385. 000, - Anggaran untuk peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebesar Rp. 12. 615. 000, - • Anggaran Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2018 sebesar Rp. 38. 243. 000, -

KEGIATAN PEMBINAAN KELOMPOK KADARKUM Kebutuhan Anggaran Ceramah Penyuluhan Hukum, Temu Sadar Hukum, Simulasi, Lomba Kadarkum memiliki unsur – unsur kegiatan meliputi : 1. Konsumsi rapat persiapan dan pelaksanaan kegiatan; 2. ATK; 3. Spanduk; 4. Foto Copi Bahan; 5. Pembuatan laporan dan Dokumentasi; 6. Pencetakan leaflet/poster; 7. Pembelian piala/hadiah; 8. Honor Pemandu; 9. Honor Narasumber; 10. Transport peserta dan panitia; 11. Honor Juri (Lomba Kadarkum); 12. Pembelian/sewa bell (Lomba Kadarkum); 13. Pembelian /sewa kenong (Lomba Kadarkum); 14. Pembelian Stopwatch.

KENDALA ANGGARAN PERESMIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM (1000 Desa/Kelurahan) • Konsumsi Peresmian; • Pembuatan Piagam, Medali, Prasasti Desa/Kelurahan Sadar Hukum • Pembelian Hadiah. Kebutuhan anggaran yang paling tinggi yaitu Pembuatan Prasasti (1000 x Rp. 1. 500. 000, - = Rp. 1. 500. 000, -)

UPAYA-UPAYA PENINGKATAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM DAN KELOMPOK KADARKUM 1. 2. 3. 4. Melakukan evaluasi terhadap Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah dibentuk terkait kriteria yang harus dipenuhi; Meningkatkan pembinaan terhadap Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kelompok KADARKUM) di setiap Desa/Kelurahan Binaan maupun Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah terbentuk; Memberdayakan tenaga Penyuluh Hukum dan paralegal di setiap wilayah/Desa/Kelurahan untuk melakukan pembinaan terhadap Kelompok KADARKUM. Meningkatkan sinergisitas antara Kementerian Hukum dan HAM dan seluruh stakeholder terkait di Pusat dan Daerah. 20

RENCANA PEMBENTUKAN DAN PERESMIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM Tahun 2018 NO BULAN KEGIATAN KETERANGAN 1 April – Mei Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Perubahan Kriteria penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum ke Pemerintah Kabupaten/Kota Oleh Kanwil Kemenkumham Jatim, dilaksanakan di 5 (lima) Bakorwil 2 Mei Sosialisasi ke Camat/Kepala Desa/Lurah Dilakukan oleh Pemkab/Pemkot 3 Mei Pembentukan Kelompok Kadarkum dan Desa/Kelurahan Binaan Desa/Kelurahan 4 Juni - Juli - Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar - Pembinaan DSH Hukum oleh - Inventarisasi data dukung pemenuhan Desa/Kelurahan/ indicator DSH camat/Bupati/Wali - Usulan penetapan DSH kepada kota/ Kumham Bupati/Walikota - Inventarisasi dilakukan oleh Kades/Lurah

Lanjutan ……. . NO BULAN KEGIATAN KETERANGAN Usulan DSH dilakukan oleh Camat 5 Juli Pengumpulan, verifikasi, penilaian dan penyusunan SK tentang penetapan Desa/Kota yang menjadi DSH Verifikasi dilakukan oleh Pemkab/Pemkot berdasarkan SE Ka. BPHN No : PHN 05. HN. 04 Tahun 2017 6 Agustus SK Bupati/Walikota dikirimkan ke Kanwil Kemenkumham Jatim dan dilampiri data dukung dalam bentuk hard copy dan soft copy, serta rekapitulasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan kesadaran Hukum Cukup dan Kurang. Pengiriman SK bupati/Walikota dan Data dukung dilakukan oleh Pemkab/Pemkot melalui pos dan email dengan alamat : dsh. kemenkumhamja tim@gmail. com

Lanjutan … NO BULAN KEGIATAN KETERANGAN 7 September Kanwil Kemenkumham Jatim melakukan Penilaian (verifikasi data dukung) Kanwil Kemenkumham berkoordinasi dengan BPHN untuk melakukan Penilaian 8 September - Penyusunan dan penetapan DSH yang dapat diresmikan diberi penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau Anubhawa Sasana Kelurahan - Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum diajukan oleh Kanwil Kemenkumham jatim dengan persetujuan Gubernur, kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk diresmikan dan memperoleh penghargaan. - DSH yang dapat diresmikan dan memperoleh penghargaan adalah Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan Tingkat Kesadaran Tinggi dengan nilai total semua dimensi 141 s/d 202

Lanjutan …. NO 9 BULAN Oktober KEGIATAN Peresmian dan pemberian Penghargaan bagi Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM RI KETERANGAN Pemerintah Provinsi Jatim bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Jatim

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jatim TERIMA KASIH 25