Peningkatan Manajemen Pemerintah Daerah dan Desa menuju Good

Peningkatan Manajemen Pemerintah Daerah dan Desa menuju Good Governance dan Clean Government Disampaikan Oleh: Herman Hermawan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya, 3 Oktober 2017

HUBUNGAN KONTRAK PRINSIPAL– AGEN: SOLUSI P R I N S I P A L R A K Y A T L E M B A G A P E R W A K I L A N Ketentuan Undang Rencana Anggaran / Kerja Akuntansi Pelaporan Auditing P E M E R I N T A H A G E N 2

tupimpinan 27 april 2012@hw Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif pada Seluruh Tahapan Proses Manajemen/Pengelolaan Keuangan Negara Monitoring dan Evalua si Pelapo -ran Perumusan Kebijak an Perenc a-naan PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Penga nggaran Panata usahaa n Pelaks a-naan Anggar an AKUNTA-BILITAS WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN WAJAR TANPA PENGECUALIAN AKUNTABILITAS KINERJA WTP WILAYAH BEBAS WBK KORUPSI WBBM GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT Birokrasi Bersih Melayani Peran Aparat Pengawasan Internal yang Optimal (Consulting & Assurance) 3

Arahan Presiden RI Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015 Jakarta, 13 Mei 2015 Kapabilitas APIP: q Lima tahun kedepan, level Kapabilitas APIP ditargetkan mencapai 85% Level-3; dan 1% Level-1. q APIP membuat sistem peringatan dini. q APIP memberikan solusi atas berbagai masalah. q Tingkatkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah. 4

KEBUTUHAN PENINGKATKAN LEVEL KAPABILITAS APIP Untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik 1 First & Second Lines of Defense Pemerintahan Berkelas Dunia (World Class) Visi RB (Perpres 81 Tahun 2010) Semua Instansi Pemerintah berbenah diri melakukan RB & SPIP Tujuan RB pada Area Pengawasan: 2 Terwujudnya pemertintahan yg bersih, bebas dari KKN APIP melakukan Peran yang Efektif Psl 11, 59 PP 60 Th 2008 Third Lines of Defense Mengintensifkan peran APIP di lingkungan masing-masing KLP dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi terutama Instruksi no. 2 mempercepat penyelenggaraan SPIP dan no. 3 mengintensifkan peran APIP (Inpres 9 Tahun 2014) APIP perlu meningkatkan kualitas hasil audit intern dan meningkatkan kemampuan (kapabilitas) organisasinya Kondisi Saat Ini Kondisi Yang diharapkan 628 APIP NASIONAL (KL 86 + PEMDA 542) 258 APIP ( 41, 08% ) Level 1 (initial), 335 APIP (53, 34%) Level 2 (infrastructured ), dan 26 APIP (4, 14%) berada di Level 3 (integrated) serta 9 APIP (1, 43%) belum initial assessment Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP PP 2/2015: RPJMN 2015 -2019 Target Kapabilitas APIP Level 3 (Integrated), dengan outcome: reasonable assurance atas ketatan, 3 E, dan konsultansi (advisory services dan insight) perbaikan GRC

LAPIS PERTAHANAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN APH 5 BPK 4 APIP 3 2 SPIP 1 External Auditor Independent & Objective Assurance (Internal Auditor) Management Oversight Manajemen Risiko dan Internal Control I N T E R N A L Dimodifikasi dari Sumber: • Three Lines of Defence, Institute of Internal Auditors • Four Lines of Defence, Association of Chartered Certified Accountants, UK:

TINGKATAN KEMAMPUAN BERDASARKAN LEVEL APIP LEVEL KEMAMPUAN LEVEL 5 Optimizing APIP menjadi agen perubahan APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi APIP belum dapat memberikan LEVEL 1 jaminan atas proses tata kelola Initial sesuai peraturan dan mencegah korupsi LEVEL 2 Infrastructure LEVEL 4 Managed LEVEL 3 Integrated APIP yang efektif (Ps. 11 PP 60) 7

13 11 PETA PK APIP DAERAH 24 10 3 3 8 5 4 4 16 3 10 7 5 1 9 2 5 11 7 8 5 3 8 9 5 4 7 3 1 9 1 2 10 3 6 1 12 22 5 15 3 1 11 1 19 20 1 11 2 11 8 10 4 3 4 2 15 6 12 2 6 24 1 6 6 6 2 23 10 10 2 Level 1 8 Level 2 Level 3

CAPAIAN NASIONAL KAPABILITAS APIP LEVEL 3 (S. D. 25 AGUSTUS 2017) *) Dalam Proses

PERKEMBANGAN CAPAIAN NASIONAL PK APIP PER 25 AGUSTUS 2017 500 400 385 380 306 335 300 100 279 133 200 71 113 1 0 2014 2 2015 18 25 258 Level 2 Level 3 Belum Assesmen 26 9 2016 Level 1 2017

SPIP

CAPAIAN LEVEL MATURITAS SPIP PERIODE S. D. 18 AGUSTUS 2017 Target dan Capaian maturitas Level > 3 No Indikator Penilaian Maturitas Target Capaian % Capaian 2017 2019 2016 s. d. TW II 2017 2019 1 K/L 77 28 75 5 8 28, 57 10. 67 2 Provinsi 34 10 29 1 4 40, 00 13. 79 3 Kab/Kota 503 102 356 16 32 31, 37 8, 99 612 140 460 22 44 31, 43 9, 57 Jumlah

CAPAIAN LEVEL MATURITAS SPIP PERIODE S. D. 18 AGUSTUS 2017 ISNAN IAN 700 NANI 600 SIDI 43 54 283 287 261 263 500 SIGIT AGUS 400 AYLIN 300 21 DADANG 123 Perkembangan Penilaian Tingkat Maturitas SPIP 200 HEROS LUFTHI 2 100 DITYA 0 DEVITA 36 WISNU 17 5 Tahun 2014 ALAN 153 4 Tahun 2014 s. d. 30 Juni 2017 34 56 25 25 31 Maret 2017 30 Juni 2017 8 7 Tahun 2015 Tahun 2016 Level 0 level 1 Level 2 Level 3+

ANALISIS GAP NILAI PER UNSUR SPIP NASIONAL Lingkungan Pengendalian 3. 38 3 2. 29 Monitoring dan Evaluasi 3 3. 1 1. 54 0. 41 1. 750000 0001 3. 17 kurang dari 3 lebih dari 3 Informasi dan 3 Komunikasi 2. 35 2. 54 3. 38 Target 3 Gap masing-masing unsur AGUS antara kelompok DI BAWAH LEVEL 3 dan LEVEL 3 KE ATAS LUFTHI adalah sbb: 3 Penilaian Risiko q Penilaian risiko (1, 94) q Monitoring dan Evaluasi ALAN (1, 56), q Informasi dan komunikasi (1, 42) DEVITA q Lingkungan Pengendalian (1. 09) q Kegiatan Pengendalian (0. 84) ADIT Kegiatan Pengendalian

CAPAIAN TARGET MATURITAS SPIP TAHUN 2017 (PEMKAB/KOT) 1 No Perwakilan Jml Kab/Kot Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 QA Level 3 Capaian Target Capaian Sudah Belum 1 ACEH 23 19 21 2 SUMUT 33 4 18 29 11 - 3 SUMBAR 19 - 5 10 10 7 4 RIAU 12 - 3 11 7 1 5 KEP RIAU 7 - 1 5 5 2 6 JAMBI 11 - 5 3 4 8 7 SUMSEL 17 5 5 7 8 3 8 BABEL 7 - 1 3 4 4 9 BENGKULU 10 - 2 8 6 2 15 - 4 10 8 4 10 LAMPUNG 11 DKI - - 24 - - 7 3 - 3 5 2 29 - 10 14 13 11 15 DIY 11 - 2 8 5 - 16 JATIM 38 - 8 - 22 14 17 KALBAR 14 - 5 6 6 8 18 KALTENG 14 - 5 11 5 3 12 JABAR 27 - 13 BANTEN 8 14 JATENG 15 4 2 2 Keterangan Rencana QA - Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe 4 - - - 4 2 2 - Kab. Tanah Datar, Kota Padang 2 - - - 1 - - - 2 - - - 4 2 2 - Kab. Lahat , Kab. Muara Enim 2 - - - 3 1 1 - Kab Pringsewu - - 5 - - - 3 3 3 - Kab. Serang , Kota Tangerang Selatan 6 4 4 - Kab. Boyolali , Kab. Karanganyar , Kab. Kudus , Kota Surakarta 4 3 3 - Kab. Kulon Progo, Kab. Sleman , Kota Yogyakarta 8 12 2 10 Kab. Banyuwangi , Kota Surabaya, Kota Blitar, Kab Bojonegoro, Kab Bondowoso, Kab Jombang, Kab Lumajang, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab Probolinggo 3 - - - 4 - - -

CAPAIAN TARGET MATURITAS SPIP TAHUN 2017 (PEMKAB/KOT) 2 No Perwakilan Jml Kab/Kot Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 QA Level 3 Keterangan Rencana QA Capaian Target Capaian Sudah Belum n n 22 SULUT 15 - 5 4 8 10 2 23 GORONTALO 6 - 1 2 3 4 2 24 SULTENG 13 - 3 13 8 - 2 25 SULSEL 24 - 8 2 11 21 5 26 SULBAR 6 - 1 4 4 1 1 27 SULTRA 17 1 3 11 11 5 3 28 BALI 9 - 3 8 4 29 NTB 10 - 2 - 4 8 3 2 30 NTT 22 - 5 5 14 16 3 31 MALUKU 11 6 - 5 10 - 1 32 MALUT 10 - 3 7 5 3 2 33 PAPUA 29 7 12 19 12 3 5 34 PAPUA BARAT 13 3 10 7 3 - 1 Kota Bitung - - - 1 Kab. Pinrang - - - - - 1 1 - Kab. Jembrana 1 - 1 Kab. Lombok Barat 1 Kab. Timor Tengah Selatan - - - - - - 3 3 - Kab. Sorong , Kota Sorong , Kab. Teluk Bintuni SUB JUMLAH 185 14 44 79 106 81 35 9 8 - JUMLAH 508 24 143 240 262 188 103 44 32 12 08/2017

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SIKLUS TAHUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, dan PELAPORAN RPJMD RKPD TAHUN FEEDBACK KUA PPAS Renja SKPD Renstra SKPD EX-POST ? APBD DPA SKPD Lap. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) PERKIN ? KUA PPAS PERUBAHAN APBD-P DPPA SKPD ? PERUBAHAN RKPD TAHUN Perubahan Renja SKPD LAP TW RENJA SKPD Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) MENDAGRI Presiden mll Men PAN-RB Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) BPK-RI Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Laporan Hasil Pelaksanaan RKPD MENDAGRI

Agenda Kerja Penganggaran di Kab/Kota

Agenda Kerja Penganggaran di Kab/Kota. . (cont’d)

Implementasi SIMDA Perencanaan ● Meningkatkan/mendorong implementasi sistem perencanaan (e-planning), e-musrenbang dan e-ASB serta e-budgeting secara penuh dalam penyusunan penganggaran pemerintah daerah; ● Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Pemerintah Daerah dengan melakukan bimbingan teknis, workshop, dan asistensi sistem perencanaan pembangunan daerah;

GRAND DESIGN SIMDA DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM A computer program designed to manage a database, a large set of structured data, and run operations on the data requested by numerous users. Tujuan : Ø Membantu Pemda dalam pelaksanaan Tata Kelola Keuangan, Aset, Pendapatan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangan Ø Membantu Pemda dalam proses Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD lebih efisien, efektif dan akurat Ø Pengendalian transaksi terjamin, cek recek secara otomatis (validasi data terjamin) Ø Menyimpan, mengolah dan menyajikan informasi data sesuai peraturan perundangan, untuk mengambil keputusan/kebijakan untuk manajemen dan pengguna informasi lain 23

INTEGRATED FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM RETRIBUSI PERENCANAAN* PAJAK PAD Lainnya BELANJA STD HARGA KEBUTUHAN LAPORAN PEMDA PENDAPATAN* ASB Pajak, Retribusi dan Piutang, PAD Lainnya Musrenbang, Forum RKPD Rekonsiliasi dg Bank Daerah OUTPUT SIMDA PERENCANAAN SIMDA PENDAPATAN KASDA ONLINE SIMDA KEUANGAN (BERBASIS AKRUAL) Kontrol Anggaran SIMDA GAJI Penatausahaan Gaji Pegawai PAYROLL BUDGETING Kontrol Realisasi Anggaran, Kas TREASURY • Lap RPJMD, RKPD, Lap Manajemen, LKPD SIMDA BMD Penatausahaan Aset REPORTING Terintegrasi Penganggaran – Penatausahaan – Pelaporan ASSET KUA-PPA • Lap APBD • Lap Piutang • Lap Pengendalian Kas • • INTEGRATED – CONTROLLING – REGULATION –MAINTENANCE POSISI KAS, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN ASET DIKETAHUI SECARA REAL TIME 24 Bendahara Lap Pengawasan SP 2 D Lap Manajemen AT Lap Rekonsiliasi Lap Keuangan

RPJMN 2015 – 2019 KEBIJAKAN NASIONAL Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara KEBIJAKAN INSTANSI PADA RENJA INDIKATOR Penyusunan Laporan % Opini WTP K/L Keuangan yang akuntable dan sesuai dengan SAP (PP 71/2010) % Opini WTP Provinsi Penggunaan SIMAK BMN dan SIMDA pada setiap unit organisasi SASARAN 2019 95 % 85 % % Opini WTP Kabupaten 60 % % Opini WTP Kota 65 % 25

Capaian WTP VS Target RPJMN 2019 OPINI WTP Capaian WTP Pemda 2012 2013 2014 2015 2016 Provinsi 34 17 16 26 29 100% 31 91% 29 85% Kabupaten 415 71 105 170 223 82% 275 66% 250 60% Kota 93 31 35 56 60 98% 72 77% 60 65% 542 119 156 252 312 378 340 Jumlah *) data per 11 September 2017

Opini BPK terhadap LKPD *) No Jenis Opini Jumlah Pemda LKPD 2011 LKPD 2012 LKPD 2013 LKPD 2014 LKPD 2015 LKPD 2016*) 1. WTP 67 13% 119 23% 156 30% 252 48, 00% 312 57, 56% 378 70 % 2. WDP 352 67% 320 61% 311 59% 248 46, 67% 196 36, 17% 140 26 % 3. TW 7 1% 6 1% 11 2% 4 0, 57% 4 0, 74% 0 0 % 4. TMP 97 19% 79 15% 46 9% 34 4, 76% 30 5, 53% 23 4 % 538 100, 00% 542 100% 541 100% JUMLAH Provinsi 523 Pemda 100% 524 WTP 2015 2016 100% 524 100% SIMDA Bali 10 9 10 100% Kalsel 14 14 14 100% DI Yogyakarta 6 6 6 50 % NTB 11 100% Catatan: *) Diolah dari berbagai sumber. Data per 11 September 2017 dari 378 WTP, 304 pemda dengan SIMDA (80%) Dari 140 WDP, 112 pemda dengan SIMDA (81%) Dari 23 TMP, 10 pemda dengan SIMDA (43%)

OPINI LKPD SD TGL 25 AGUSTUS 2017 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 PROVINSI Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Bali NTB NTT Maluku Utara Papua Barat OPINI LKPD 2015 OPINI LKPD 2016 JUMLAH PEMDA WTP WDP TW TMP JUMLAH 24 34 20 13 8 12 18 8 11 16 1 28 9 36 6 39 15 15 14 11 6 16 7 14 25 7 18 10 11 23 12 11 30 14 22 6 13 6 6 5 13 2 11 20 6 21 6 29 8 10 14 9 3 12 7 7 16 6 8 9 10 2 4 3 8 10 2 25 7 7 2 5 5 8 9 4 1 7 3 15 10 7 4 1 3 4 5 6 1 9 1 1 19 5 6 10 4 - - 2 1 1 - 3 - 2 1 1 2 1 2 3 1 12 - 24 34 20 13 8 12 18 11 16 1 28 9 36 39 15 14 11 6 16 7 14 25 7 18 10 11 23 12 11 30 14 19 12 18 11 5 9 17 3 2 13 - 25 8 31 6 31 9 14 9 3 14 5 6 21 6 11 10 11 3 4 6 9 - 18 2 3 2 1 5 9 3 1 5 - 8 6 1 - 2 3 1 2 8 3 1 7 - 20 5 4 9 5 - - - - - - - - - - 4 - - 1 - - - - 1 - - - 3 1 12 - 19 34 20 13 8 12 18 11 16 1 28 9 36 39 15 14 11 6 16 7 14 25 7 18 10 11 23 12 11 28 30 14

STATUS OPINI LKPD SD TGL 25 AGUSTUS 2017 No PEMDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Bali NTB NTT Maluku Utara Papua Barat JUMLAH PEMDA 24 34 20 13 8 12 18 8 11 16 1 28 9 36 6 39 15 15 14 11 6 16 7 14 25 7 18 10 11 23 12 11 30 14 WTP 1 6 5 - 4 3 2 3 - 5 2 12 - 6 1 4 - - 3 - 1 5 1 2 1 1 - 3 2 - Naik WDP - 2 - - 1 - - - 1 - - 2 - 1 - TW - - - - - - - - - WTP 18 6 13 6 5 13 - 10 - 20 6 19 6 25 8 10 14 9 3 11 5 16 5 9 10 2 4 3 8 9 Tetap WDP TW - 16 - 2 - 1 - 5 - 7 - 1 - 2 - 1 - 3 - - 4 - 6 - - 3 - - - 4 - 1 - - 6 - - - 18 - 5 - 3 - 8 - 4 - TMP - 1 - - - - - - - 3 - 11 - WDP - - 1 - - - 2 - 4 - - 1 2 - 1 - - 1 Turun TW - - - - - - - - - TMP - 3 - - - - - 1 - - 1 - WTP - - - - - - - - - Baru WDP TW - - - - - - - - - - - - - - - - - TMP - - - - - - - - - JUMLAH 19 34 20 13 8 12 18 8 11 16 1 28 9 36 6 39 15 14 11 6 16 7 14 25 7 18 10 11 23 12 11 29 30 14

Aplikasi SIMDA 30 SIMDA KEUANGAN • Pengelolaan Keuangan, dari penganggaran, penatausahaan/pelaksanaan, s. d akuntansi (LKPD) dan pertanggungjawaban • Tahun 2014 telah dikembangkan Versi 2. 7, sesuai dengan PP 71/2010 dan Permendagri 64/2013 Basis Akrual • Update sesuai PP 18/2016 ttg Perangkat Daerah (30 sept 2016) • Pemda Pengguna : 374 SIMDA BMD • Pengelolaan BMD, mendukung sistem akuntansi berupa data rincian AT, akumulasi penyusutan, dan beban penyusutan AT • Mengakomodasi Permendagri ttg Pengelolaan BMD dan PP 71/2010 ttg Aset Tetap • Pemda Pengguna : 356 SIMDA Pendapatan Pengelolaan PAD, mendukung sistem akuntansi berupa data rincian penetapan, penerimaan dan saldo piutang PAD Pemda Pengguna : 83 SIMDA Gaji SIMDA Perencanaan Pengelolaan penggajian PNSD, menghasilkan dokumen penggajian di pemda, mendukung sistem akuntansi berupa data beban/belanja pegawai Pemda Pengguna : 67 • Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah Lima Tahun (RPJMD/Renstra) , Satu Tahun (RKPD/Renja), ASB/SSH, Musrenbang dan PPAS • Sesuai dengan Permendagri 54/2010 dan terintegrasi dengan SIMDA Keuangan • Pemda Pengguna : 12

PEMANFAATAN SIMDA BPK (E-Audit) DJPK (SIKD) DJP (DTH/RTH) PT Taspen (Simgaji Taspen) LKPP (SI-RUP) BANK DAERAH (CMS/Kasda Online) 31

PENGAWALAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DESA Sejahtera PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pemerintah Pusat Kemenkeu Kab/Kota Provinsi Kemendes PDTT Kemendagri Dana Desa (melalui APBD Kab/Kot) Ban. Keu Dana Bagi Hasil Pajak/Ret Dae ADD Kepala Desa RPJMD/ RKPD Perangkat Desa BPD Lembaga Kemasy. Desa Pendapatan Desa: PADes, Transfer, Lainnya Belanja Desa TITIK KRITIS Koordinasi Kementerian, Alokasi, SDM, Kebijakan, Sarana/Prasarana, SPIP Laporan ke Bup/Wali: LRA Semesteran dan Tahunan LPJ Realisasi APB Des (Tahunan) LPPDesa tahunan (LRA, LPJ, Lap. KMD) dan LPPDesa akhir Masa Jabatan Lap. Dana Desa per Semester APB DESA RPJM Desa/ RKP Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa (Kem. Desa. PDTT) 70% 30% Pemb. & pemberdayaan Masy. Desa Penghasilan Tetap / Operasional PADes/ Hibah PP 43/2014 jo PP 47/2015 PP 60/2014 jo PP 22/2015 jo PP 8/2016 DESA RPJMN/ RKP Masy/P III LINGK. STRATEGIS UU 6/2014 UU 23/2014 Bel. Pegawai Bel. Brg&Jasa Bel. Modal P B J P a j a k Laporan ke BPD Lap. Keterangan Penyelenggaran Pem. Desa terdiri dari LRA Desa & Lap. Kekayaan Milik Desa (Tahunan) Pembiayaan Desa Pembinaan & Pengawasan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota (trmsuk Kec & Insp) PP 60/2008 PMK 93/2015 jo 247/2015 jo 49/2016 Perka LKPP 13/2013 jo 22/2015 Permendagri 113/2014 114/2014 52/2015 Per. Desa. PDTT 1/2015 3/2015 5/2015 jo 21/2015 32

WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Dana Desa: Kab: 416 Kota: 19 Provinsi: 34 Kab: 416 Kota: 98 Kecamatan: 7. 160 Kel: 8. 430 TAHUN 2015: DANA DESA (APBN-P 2015) Rp 20, 776 Triliun (UU No 3/2015, Perpres 36/2015) Jml. Desa : 74. 093 TAHUN 2016: DANA DESA (APBN 2016) Rp 46, 982 T (UU No. 14/2015, Perpres 137/2015) Jml. Desa : 74. 754 TAHUN 2017: PAGU DANA DESA Rp 60 T Jml. Desa : 74. 954 DESA: 74. 754 Luas: 1. 913. 578, 68 Km 2 Penduduk 255. 153. 932 Sumber Data: Permendagri 56 Tahun 2015, yg mencabut Permendagri 39 Tahun 2015 33

TARGET 100% IMPLEMENTASI SISKEUDES Juli – Desember 2017 PERCEPATAN PENERAPAN APLIKASI SISKEUDES 31 Agustus 2016: Surat Himbauan KPK kepada Kepala Desa di menggunakan Aplikasi Siskeudes 27 November 2015: Surat Kemendagri kepada Gub & Bup/Walikota untuk implementasikan Aplikasi Siskeudes 31 Des 2017: 18 Mei 2017: Arahan Presiden Jokowi Agar Mengimplementasikan Siskeudes 100% Penerapan Aplikasi Siskeudes 34

Langkah Percepatan SISKEUDES • Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kemendes terkait percepatan Siskeudes • Kerja sama Korsupgah KPK dan BPKP mendorong Pemkab/kota mengimplementasi Siskeudes • Kerja sama Pemerintah Provinsi: Komitmen Dukungan • Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Penerapan Aplikasi Siskeudes (diantaranya melalui Penyediaan Dana dalam APBD dan Pembentukan Satgas/Admin Siskeudes) 35

Apa yang harus dilakukan oleh Pemda? Komitmen terhadap Integritas pada semua tingkatan Penguatan e-Government menggunakan tools yang telah dibangun (Simda Perencanaan) Peningkatan awareness terhadap risiko dan pengendaliannya Penguatan Kapabilitas APIP, terutama terkait ketersediaan sumber daya pengawasan 36

TERIMA KASIH Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jl. Pramuka 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 85910031 (hunting) Web: http: //www. bpkp. go. id hananto. widhiatmoko@bpkp. go. id 37