PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 1

2 22

PREDIKSI PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL TAHUN 2030 DAN 2050 Ranking PDB Berdasarkan Market Exchange Rate (USD Rank Pada Tahun 2030, Indonesia diprediksi menjadi negara dengan perekonomian terkuat ke-9 di dunia dengan PDB mencapai USD 2. 449 Miliar. Sedangkan Tahun 2050, diprediksi menempati peringkat ke 4 dunia. Negara Miliar) 2030 Rank Negara 2050 1 China 26. 499 1 China 49. 853 2 USA 23. 475 2 USA 34. 102 3 India 7. 841 3 India 28. 021 4 Jepang 5. 468 4 Indonesia 7. 275 5 Jerman 4. 347 5 Jepang 6. 779 6 Inggris 3. 530 6 Brazil 6. 532 7 Prancis 3. 186 7 Jerman 6. 138 8 Brazil 2. 969 8 Meksiko 5. 563 9 Indonesia 2. 449 9 Inggris 5. 369 10 Italia 2. 278 10 Rusia 5. 127 11 Korea Selatan 2. 278 11 Prancis 4. 705 12 Meksiko 2. 143 12 Turki 4. 087 13 Rusia 2. 111 13 Korea Selatan 3. 539 14 Kanada 2. 030 14 Arab Saudi 3. 495 15 Spanyol 1. 863 15 Nigeria 3. 282 Italia 3. 115 Sumber: Price Waterhouse 1. 717 Coopers, 2017 16 Australia 16 3

KEBIJAKAN DANA DESA KESEJAHTERAA N MASYARAKAT DESA 3

REKAPITULASI PEMANFAATAN DANA DESA TAHUN 2015, 2016, 2017 TAHAP 1 4

PERKEMBANGAN STATUS DESA TAHUN 2016 30

PENURUNAN KEMISKINAN PERDESAAN 20 17. 35 16. 56 15. 72 15 10. 72 10 15. 12 14. 32 14. 17 14. 21 13. 96 13. 47 Perdesaan 9. 87 9. 23 Perkotaan 8. 78 8. 39 8. 34 8. 29 7. 43 7. 26 5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sumber: BPS, September 2017 • Laju penurunan kemiskinan di perdesaan lebih cepat dibanding perkotaan; • Dari tahun 2009 -2017, perdesaan berhasil menurunkan kemiskinan 3, 88%, sedangkan perkotaan 3, 46%; • Selama periode Maret 2017–September 2017, jumlah penduduk miskin di perkotaan turun sebanyak 401, 28 ribu orang, 32 sementara di perdesaan turun sebanyak 786, 95 ribu orang.

RATIO GINI PERDESAAN DAN PERKOTAAN Ratio Gini Penduduk Perdesaan dan Perkotaan (per Maret) Ratio gini perkotaan dan perdesaan pada Maret 2017 menunjukkan adanya penurunan menjadi 0, 393 atau turun 0, 015 dibandingkan Maret 2015. Khusus untuk ratio gini penduduk perdesaan mengalami penurunan yaitu 0, 014, dari 0, 334 pada Tahun 2015 menjadi 0, 320 pada Tahun 2017. Sumber : BPS 2017 dan Credit Suisse 2016 33

PENURUNAN ANGKA STUNTING 40 35. 6 37. 2 35 27. 5 30 25 20 % Stunting 2010 35. 6 Sumber: Kementerian Kesehatan, 2017 2013 37. 2 2016 27. 5 • Data Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013, persentase stunting mencapai 37, 2%; • Angka tersebut meningkat jika dibandingkan Tahun 2010 dari sebesar 35, 6%. BERDASARKAN HASIL PEMANTAUAN STATUS GIZI (PSG) TAHUN 2016, PERSENTASE STUNTING TURUN MENJADI 27, 5% Keterangan: Jumlah sampel balita pada PSG 2016 yakni 167. 532 dari 514 Kabupaten/ Kota di 34 Provinsi. 35

SERAPAN TENAGA KERJA DARI KEGIATAN KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 12, 17% (Rp 620, 8 M) Menyerap Kerja Anggaran untuk pembangunan fisik yang mendukung cash for work PASAR T. KERJA: 599 ORANG HOK: 44. 901 EMBUNG T. KERJA: 5. 371 ORANG HOK: 268. 527 HOK SANITASI DAN AIR BERSIH T. KERJA: 5. 166 ORANG HOK: 332. 596 16. 541 Tenaga 1, 1 Juta FASILITAS UMUM T. KERJA: 2. 536 ORANG HOK: 176. 783 JALAN JEMBATAN T. KERJA: 2. 409 ORANG HOK: 240. 900 T. KERJA: 460 ORANG HOK: 46. 020 5

POTENSI PRUKADES DAN AKSES GALIAN TAMBANG UNTUK EMBUNG/ IRIGASI DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA 8

PENYERAPAN TENAGA KERJA PERDESAAN 66. 2 66. 18 66. 16 66. 14 • Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja di desa juga meningkat. 66. 12 66. 1 66. 08 • Penyerapan tenaga kerja perdesaan meningkat 0, 08 persen; 66. 08 66. 06 57. 15 57. 1 57. 05 57 56. 95 56. 93 56. 9 56. 85 56. 8 2016 66. 04 2017 Juta Jiwa 66. 02 Penduduk Desa yang bekerja sebanyak 57, 1 juta jiwa, meningkat 170 ribu jiwa 66 2016 Sumber: BPS, 2017 Penduduk Perdesaan yang Bekerja 2017 34 dibandingkan tahun sebelumnya.

MANDAT SKB 4 MENTERI PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI 1. Penguatan pendamping professional untuk: • Mengawal pelaksanaan padat karya tunai di desa; • Berkoordinasi dengan pendamping lainnya dalam program pengentasan 2. Refocusing penggunaan Dana Desa 3 -5 jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan prioritas desa melalui koordinasi dengan kementerian terkait 3. Fasilitasi penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% wajib untuk membayar upah dalam rangka penciptaan lapangan kerja 4. Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Desa 5. Fasilitasi kegiatan pembangunan yang didanai Dana Desa dengan mekanisme swakelola dan diupayakan tidak dilaksanakan pada saat musim panen 13

KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA UNTUK UPAH TENAGA KERJA SWAKELOLA DARI KEGIATAN DANA DESA 6

7

LAMPIRAN PENGHITUNGAN ANALISA USULAN KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA UNTUK UPAH TENAGA KERJA SWAKELOLA DARI KEGIATAN DANA DESA NO KOMPONEN 1 2 HOK 30% DARI HOK 40% DARI DD DD HOK 50% DARI DD TENAGA KERJA 30% DARI DD (ribu orang) TENAGA KERJA 40% DARI DD TENAGA KERJA 50% DARI DD (ribu orang) 30 HARI 60 HARI 90 HARI 30 HARI 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 60 HARI 90 HARI 15 16 163. 290. 000 217. 720. 000 272, 150, 000 5, 443 2. 722 1, 814, 3 7, 257 3. 629 2, 419 9, 072 4, 535 3, 023 1 Jalan 2 Pasar Desa 2. 010. 000 2. 680. 000 3, 350, 000 67 33, 5 22, 3 89, 3 44. 6 29, 7 111, 6 55, 8 37, 2 3 Bronjong 21. 960. 000 29. 280. 000 36, 600, 000 732 366 244 976 488 325, 3 1, 220 610 406, 6 4 Irigasi 11. 610. 000 15. 480. 000 19, 350, 000 387 193. 5 129 516 258 172 645 322, 5 215 5 Embung 330. 000 440. 000 550, 000 11 5. 5 3, 6 14, 6 7. 3 4, 8 18, 3 9, 1 6 Drainase 44. 280. 000 59. 040. 000 73, 800, 000 1, 476 738. 492 1, 968 984 6560 2, 460 1, 230 820 7 Jembatan 10. 710. 000 14. 280. 000 17, 850, 000 357 178. 5 119 476 238 158, 6 595 297 198, 3 8 MCK 5. 460. 000 7. 280. 000 9, 100, 000 182 91 60, 6 242, 6 121. 3 80, 8 303, 3 151, 6 101, 1 9 Sumur 4. 350. 000 5. 800. 000 7, 250, 000 145 72. 500 48, 3 193, 3 96. 6 64, 4 241, 6 120, 8 80, 5 10 Air Bersih 7. 290. 000 9. 720. 000 12, 150, 000 243 121. 5 81 324 162 108 405 202, 5 135 11 Raga Desa 12 PAUD 13 14 9. 000 12. 000 15, 000 300 150 100 400 200 133, 3 500 250 166, 6 10. 920. 000 14. 560. 000 18, 200, 000 364 182 121, 3 485, 3 242. 6 161, 7 606, 6 303, 3 202, 2 Posyandu 4. 740. 000 6. 320. 000 7, 900, 000 158 79 52, 6 210, 6 105. 3 70, 2 263, 3 131, 6 87, 7 Polindes 3. 030. 000 4. 040. 000 5, 050, 000 101 50. 5 33, 6 134, 6 67. 3 44, 9 168, 3 84, 1 56, 1 398. 640. 000 498, 300, 000 9, 966 4. 983 3, 322 13, 288 6. 644 4, 429 16. 610 8, 305 5. 537 298. 980. 000 9

REKOMENDASI KEBIJAKAN Finalisasi SKB 4 Menteri (Menteri Keuangan, Menteri PPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa PDTT) untuk mendorong pembangunan desa secara padat karya. Percepatan Pencairan Dana Desa • Tahap 1: Bulan Maret; • Tahap II: Bulan Juni. Revisi Peraturan Kepala LKPP No. 13 Tahun 2013 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa, untuk mempermudah swakelola desa. Penetapan upah kerja kegiatan padat karya desa: a) Upah kerja 80% lebih rendah daripada Upah Minimum Provinsi (UMP), sehingga pekerja didominasi RTM; b) Upah dibayarkan harian atau mingguan. Revisi Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK. 07/2017 untuk mempercepat penyaluran Dana Desa Upah kerja dan model pelaporan kegiatan padat karya desa yang sederhana ditetapkan melalui Peraturan Bupati selambat-lambatnya Maret setiap tahunnya. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa: a) Minimal 30% Dana Desa untuk upah tenaga kerja; b) Tenaga kerja mencakup seluruh Rumah Tangga Miskin (RTM); c) Menggunakan minimal 70% material lokal. Mendorong Gerakan Nasional Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru 10 17

PERKEMBANGAN STATUS DESA 11

12

13

4 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA 14

PRODUK UNGGULAN KAWASAN PERDESAAN (PRUKADES) 15

FORUM PRUKADES KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI DENGAN K/L LAIN DAN PEMERINTAH DAERAH 16

PENGEMBANGAN PRUKADES DI KABUPATEN PANDEGLANG (KOMODITAS JAGUNG) 17

PRUKADES DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT (KOMODITAS JAGUNG) 1 LUAS PENGEMBANGAN: 20. 000 HEKTAR 2 TARGET PRODUKSI: 80. 000 TON Dukungan program: 1. Pemerintah Daerah menyediakan lahan hibah seluas 4 hektar 2. Perum BULOG sebagai off taker dan membantu pembangunan gudang penyimpanan 3. Kementerian Desa PDTT membantu memfasilitasi pembiayaan dari Perbankan 18

19

PRUKADES DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (BUDIDAYA UDANG) 1. Luas pengembangan: 22. 548 Hektar 2. Off Taker potensial untuk memenuhi permintaan pasar Asia dan Amerika: • PT Central Pertiwi Bahari (CPB); • PT Centra Proteina Prima (CP Prima); • PT Indokom Samudra Persada. Dukungan Program: § Pemerintah Kabupaten membantu pembangunan Dermaga Perikanan dan TPI, Pengolahan Pasca panen, pemasaran produk, pemberian kredit lunak petani ikan dan nelayan dan Cold Storage; § Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi membantu pembangunan jalan akses antar desa dan pabrik es mini; § Memfasilitasi partnership pihak swasta, serta kerjasama dengan Bulog dan Himpunan Bank Milik Negara. 20

Potensi Jawa Barat & Jawa Timur 21

Potensi Jawa Barat 22

Potensi Jawa Timur 23

PEMBANGUNAN EMBUNG DESA 24

BADAN USAHA MILIK DESA 25 14

PT MITRA BUM DESA 26 16

PENGEMBANGAN BUM DESA DI PONGGOK - KLATEN 27 15

PT MITRA BUM DESA 27 16

SARANA OLAHRAGA DESA 28 19

KERJASAMA POLRI, KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI DAN KEMENDAGRI DALAM PENGAWASAN DANA DESA 37

37

LAPORAN PENANGANAN DAN PENGADUAN MASALAH 36

TERIMA KASIH 38

PERBAIKAN KINERJA KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Nilai Reformasi Birokrasi 2015 • Realisasi anggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mencapai Rp 5, 8 Triliun (94, 49%) lebih tinggi dibandingkan Tahun 2015 yang hanya 68, 93%; • Kinerja penyerapan yang semakin membaik, menaikkan peringkat Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang semula peringkat ke-70 menjadi ke 15. 2016 B C CAPAIAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2015 -2016 Tahun 2015 WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (WDP) 31 Tahun 2016 WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)