Pendidikan Kewarganegaraan OLEH DRS SUKIRAN UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

  • Slides: 30
Download presentation
Pendidikan Kewarganegaraan OLEH : DRS. SUKIRAN UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Pendidikan Kewarganegaraan OLEH : DRS. SUKIRAN UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

LANDASAN & TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

LANDASAN & TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TATA URUT PEMBAHASAN 1. PENDAHALUAN 2. LANDASAN HUKUM PKN - UU

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TATA URUT PEMBAHASAN 1. PENDAHALUAN 2. LANDASAN HUKUM PKN - UU No. 20/2003 – SISDIKNAS, PASAL 37 AYAT (2) - KEP. DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS Nomor : 43/DIKTI/Kep. /2006 - KURIKULUM UPY 3. VISI, MISI & KOMPETENSI PKN 4. SUBSTANSI KAJIAN POKOK PKN 5. METODOLOGI PEMBELAJARAN PKN DAN PENILAIAN 6. PERSYARATAN KULIFIKASI DOSEN PKN 7. PENUTUP

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL ( UU RI NO. 20/2003) “KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL ( UU RI NO. 20/2003) “KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH” WAJIB MEMUAT : a. PENDIDIKAN AGAMA b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN c. BAHASA ( Ps 37 AYAT 1 UU No 20 tahun 2003 ) “KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI” WAJIB MEMUAT : a. PENDIDIKAN AGAMA; b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN; c. BAHASA. ” ( Ps 37 AYAT 2 UU No. 20 tahun 2003)

VISI UU Nomor 20 tahun 2003: Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat

VISI UU Nomor 20 tahun 2003: Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Pasal 1 SK Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006: Visi PKN adalah sebagai sumber nilai & pedoman program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepri-badian.

MISI UU Nomor 20 tahun 2003), antara lain : ”Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas

MISI UU Nomor 20 tahun 2003), antara lain : ”Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengopti -malkan pembentukan kepribadian yang bermoral”. Membantu mahasiswa agar dapat mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan, serta kesadaran berbangsa dalam menerapkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab bagi kemanusiaan (Pasal 2)

 VISI MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) Visi PKN di perguruan tinggi merupakan sumber

VISI MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) Visi PKN di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnva MISI MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) Misi PKN di perguruan tinggi membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.

KOMPETENSI MATA KULIAH PKN BERTUJUAN MENGUASAI KEMAMPUAN BERPIKIR, BERSIKAP RASIONAL DAN DINAMIS, BERPANDANGAN LUAS

KOMPETENSI MATA KULIAH PKN BERTUJUAN MENGUASAI KEMAMPUAN BERPIKIR, BERSIKAP RASIONAL DAN DINAMIS, BERPANDANGAN LUAS SEBAGAI MANUSIA INTELEKTUAL MENGANTARKAN MAHASIAWA SBG MODAL INTELEKTUAL MELAKS, PROSES BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK MENJADI ILMUWAN YG BERKEPRIBADIAN DEWASA YG MENJUNJUNG TINGGI KEMANUSIAAN DAN KEHIDUPAN

SUBSTANSI KAJIAN POKOK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 1. Filsafat Pancasila - Pancasila sebagai sistem filsafat -

SUBSTANSI KAJIAN POKOK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 1. Filsafat Pancasila - Pancasila sebagai sistem filsafat - Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara 2. Identitas Nasional - Karakteristik identitas nasional - Proses berbangsa dan bernegara 3. Politik dan Strategi - Sistem Konstitusi - Sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia 4. Demokrasi Indonesia - Konsep dan prinsip demokrasi - Demokrasi dan pendidikan demokrasi

5. Hak Azasi Manusia dan Rule of Law - Hak asasi manusia (HAM) -

5. Hak Azasi Manusia dan Rule of Law - Hak asasi manusia (HAM) - Rule of Law 6. Hak dan Kewajiban Warga. Negara - Warga negara Indonesia - Hak dan kewajiban warga negara Indonesia 7. Geopolitik Indonesia - Wilayah sebagal ruang hidup - Otonomi daerah 8. Geostrategi Indonesia - Konsep Asta Gatra - Indonesia dan perdamaian dunia

METODOLOGI PEMBELAJARAN MATA KULIAH PKN 1. PENDEKATAN : MENEMPATKAN MAHASISWA SBG SUBYEK PEDDIDIKAN, MITRA

METODOLOGI PEMBELAJARAN MATA KULIAH PKN 1. PENDEKATAN : MENEMPATKAN MAHASISWA SBG SUBYEK PEDDIDIKAN, MITRA DLM PROSES PEMBELAJARAN, DAN SBG UMAT, ANGGOTA KELUARGA, MASYARAKAT DAN WARGANEGARA 2. METODE PROSES PEMBELAJARAN : PEMBAHASAN SECARA KRITIS ANALITIS, INDUKTIF, DEDUKTIF DAN REFLEKTIF MELALUI DIALOG KRATIF YG BERSIFAT PARTISIPATORIS UNTUK MEYAKINI KEBENARAN SUBTANSI DSR KAJIAN 3. BENTUK AKTIVITAS PROSES PEMBELAJARAN : KULIAH TATAP MUKA, CERAMAH, DIALOG (DISKUSI) INTERAKTIF, STUDI KASUS PENUGASAN MANDIRI, SEMINAR KECIL & EVALUASI PROSES BELAJAR d. MOTIVASI : MENUMBUHKAN KESADARAN BAHWA PROSES BELAJAR MENGEMBANGKAN KEBUTUHAN HIDUP KEPRIBADIAN MERUPAKAN

PERSYARATAN KUALIFIKASI DOSEN MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN A. MINIMAL S 1 YG DIBEKALI KHUSUS

PERSYARATAN KUALIFIKASI DOSEN MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN A. MINIMAL S 1 YG DIBEKALI KHUSUS SBG DOSEN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, ATAU S 1 DENGAN LATAR BELAKANG AKADEMIK, PENGALAMAN KERJA, & INTEGRITAS PRIBADI SBG DOSEN DINILAI KOMPOTEN OLEH PERGURUAN TINGGI YG BERSANGKUTAN B. S 2 PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL DAN S 2 LAINNYA YG DIBEKALI KHUSUS SBG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN FASILITAS PEMBELAJARAN MATA KULIAH RIBADIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MEMENUHI SYARAT MINIMAL PERLENGKAPAN INSTRUKSIONAL AKADEMIK

STRATEGI PENDIDIKAN NASIONAL Pada UU Nomor 20 tahun 2003 Pasal 37 Ayat (1) disebutkan

STRATEGI PENDIDIKAN NASIONAL Pada UU Nomor 20 tahun 2003 Pasal 37 Ayat (1) disebutkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, IPA, IPS, Seni dan Budaya, Jasmani dan Olahraga, Keterampilan dan Kejuruan, dan Muatan lokal. PASAL 37 AYAT (2) DISEBUTKAN BAHWA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI WAJIB MEMUAT : a. Pendidikan Agama; b. Perndidikan Kewarganegaraan; dan c. Bahasa

PENILAIAN UTS : 20 PERSEN UAS : 30 PERSEN TUGAS : 50 PERSEN, terdiri

PENILAIAN UTS : 20 PERSEN UAS : 30 PERSEN TUGAS : 50 PERSEN, terdiri dari • KEHADIRAN (10%) • PENYUSUNAN MAKALAH (30 %) • PENYAJIAN (40 %) • KEAKTIFAN (20 %)

PEDOMAN TRANSFER NILAI; A = 86 – 100 = 4 A- = 80 –

PEDOMAN TRANSFER NILAI; A = 86 – 100 = 4 A- = 80 – 85 = 3, 67 B+ = 75 – 79 = 3, 33 B = 71 – 74 = 3, 00 B- = 66 – 70 = 2, 67 C+ = 61 – 65 = 2, 33 C = 56 – 60 = 2, 00 D = 0 – 55 = 1, 00

FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan Pendidikan Nasional adalah Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cerdas, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 1. MENINGKATKAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA, YAITU : • MANUSIA YANG BERIMAN

TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 1. MENINGKATKAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA, YAITU : • MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAKWA TERHADAP TUHAN YME, • BERBUDI LUHUR, • BERKEPRIBADIAN, • MANDIRI, • MAJU, • TANGGUH, • CERDAS, • KREATIF, • TERAMPIL, • BERDISIPLIN, • BERETOS KERJA, • PROFESIONAL, • BERTANGGUNG JAWAB, • PRODUKTIF, SERTA SEHAT JASMANI DAN

2. MENUMBUHKAN JIWA NASIONALISME • MENUMBUHKAN JIWA PATRIOTIK, • MEMPERTEBAL RASA CINTA TANAH AIR,

2. MENUMBUHKAN JIWA NASIONALISME • MENUMBUHKAN JIWA PATRIOTIK, • MEMPERTEBAL RASA CINTA TANAH AIR, • MENINGKATKAN SEMANGAT KEBANGSAAN, • MENINGKATKAN KESETIAKAWANAN SOSIAL, • MENINGKATKAN KESADARAN PADA SEJARAH, • MENINGKATKAN SIKAP MENGHARGAI JASA PARA PAHLAWAN, • BERORIENTASI KE MASA DEPAN.

3. MEWUJUDKAN MANUSIA INDONESIA SEUTUHNYA * Untuk hidup berguna & bermakna perlu memiliki bekal

3. MEWUJUDKAN MANUSIA INDONESIA SEUTUHNYA * Untuk hidup berguna & bermakna perlu memiliki bekal IPTEKS berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Keagamaan dan Perjuangan bangsa. (NILAI-NILAI TSB MENJADI PEDOMAN & KEYAKINAN DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA & BERNEGARA DI INDONESIA) * Menumbuhkan wawasan & kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, Wasantara, Tannas dalam diri individu. * Kualitas Warga Negara ditentukan oleh keyakinan dan sikap hidup bermasyarakat, berbangsa & bernegara, disamping derajat penguasaan Ipteks

HAKEKAT PENDIDIKAN PKn Mahasiswa mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait

HAKEKAT PENDIDIKAN PKn Mahasiswa mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika BUDAYA, BANGSA, NEGARA, dan HUBUNGAN INTERNASIONAL. Upaya menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerus secara berguna (kemampuan spiritual) dan bermakna (kemampuan kognitif & psikomotorik) Mahasiswa memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, pola tindak yang mencintai tanah air berdasarkan PANCAS

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 1. Periode perang kemerdekaan (1945 - 1949): Satuan Tentara Pelajar TRI

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 1. Periode perang kemerdekaan (1945 - 1949): Satuan Tentara Pelajar TRI P (Tentara Republik Indonesia Pelajar); Corps Mhs & Brigade 17. 2. Periode Menghadapi Gangguan Keamanan Negara, karena berbagai pemberontakan, perjuangan merebut Irian Barat dari penjajah belanda, DWIKORA (UU No. 29 Tahun 1945 tentang HANNEG)

3. Ikut berpartisipasi, mempersiapkan diri secara mental & fisik melalui kegiatan latihan kemiliteran Mahasiswa

3. Ikut berpartisipasi, mempersiapkan diri secara mental & fisik melalui kegiatan latihan kemiliteran Mahasiswa (LKM)& LKD yang bersifat individual, belum terkait pada Organisasi Perguruan Tinggi (PT). 4. Tahun 1968 Dep. Han & Dep. Dik. Bud : Walawa (= Reserve Officer Training Center) di 8 PTN (UI, UNPAD, UGM, Unair, Unsri, Unbra. Unhas, USU) sifatnya ekstra kurikuler. 5. Tahun 1973, karena kondisi keuangan Negara prihatin, Walawa dihentikan, diganti Latihan Kemiliteran untuk persiapan perwira Cadangan TNI (Dep. Han). Di PT : Dik Kewiraan (awalnya di 8 PTN)

6. UU No. 2 Tahun 1989 Psl 39 : Dik Kewiraan sbg bag dari

6. UU No. 2 Tahun 1989 Psl 39 : Dik Kewiraan sbg bag dari Dik Kewarganegaraan (WN) 7. Tap MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN, Bang 5 th ke-6 menegakkan kembali pembinaan & pengembangan Kurikulum & isi pendidikan : Dik PS, Dik Agama, & Dik WN. 8. Era ORBA di bidang Pertahanan & Keamanan: UU No. 20 Tahun 1982 diganti dengan UU No. 3 Tahun 2002 tentang HANNEG. Pasal 9 : a. Setiap WN berhak & wajib ikut serta dalam upaya bela negara yg diwujudkan dalam Hanneg

b. Butir a dilaksanakan melalui PKN, Latihan dasar kemiliteran wajib, pengabdian sbg prajurit TNI

b. Butir a dilaksanakan melalui PKN, Latihan dasar kemiliteran wajib, pengabdian sbg prajurit TNI secara sukarela atau wajib, Pengabdian sesuai profesi. c. Butir b diatur oleh UU. 9. Era ORBA di bidang Dik. Nas: UU No. 2 Tahun 1989 diganti dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sis. Dik. Nas. Psl 37 : PKN masuk dalam kurikulum Dikti yg bersifat Wajib, bersama-sama dengan Dik Agama & Bahasa. Ketentuan diatur dengan PP. PKN diakomodasikan dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang HANNEG & UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sis Dik. Nas : harus diupayakan peningkatan dan pemantapan kuantitas & kualitas PKN.

HISTORIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA SEJAK 1960 -AN SAMPAI SAAT INI ☻CIVICS/KEWARGAAN NEGARA :

HISTORIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA SEJAK 1960 -AN SAMPAI SAAT INI ☻CIVICS/KEWARGAAN NEGARA : SMA/SMP 62, SD 68, SMP 969, SMA 1969 ☻PENDIDIKAN KEWARGAAN NEGARA (PKN) : SD 68, PPSP 73 ☻PENDIDIKAN MORAL PANCASILA (PMP) : SD, SMP, SMU 1975, 1984. ☻PENDIDIKAN PANCASILA : PT 1970 -an - 2000 -an ☻PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960 -an - 2001 ☻PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : PT 2002 - Sekarang ☻PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) : SD, SMP, SMU 1994 -Sekarang ☻PENDIDIKAN KEWARGAAN : IAIN/STAIN 2002 – sekarang (rintisan) ☻PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) : SD, SMP, SMU, PT (UU No. 20 Thn 2003 ttg SISDIKNAS

HISTORIS …. (LANJUTAN) CATATAN : PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960 -an – 2000 -

HISTORIS …. (LANJUTAN) CATATAN : PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960 -an – 2000 - Walawa (Wajib Latih Mahasiswa) : ~ Ektra Kurikuler, tapi intra Universiter ~ Di beberapa PTN. ~ 1970 -an ~ Resimen Mahasiswa berdasar teritorial (seperti : Yon Maha Jaya, Maha Surya, dsj). ~ sertifikatnya Tamtama Cadangan. - Pendidikan Perwira Cadangan : ~ SKep Bersama Mendikbud-Menhankam/Pangab untuk PTN : 0228/U/73 dan Kep. B. 43/XII/73, 08 -12 -1973. ~ prinsipnya Wamil untuk Jurusan tertentu, - sarjana muda ( eqivalen 90 sks) - diberi pangkat Letnan Dua.

PENUTUP 1. PKN di PT merupakan bagian dari SISDIKNAS, dan digunakan sbg wahana untuk

PENUTUP 1. PKN di PT merupakan bagian dari SISDIKNAS, dan digunakan sbg wahana untuk membentuk sikap mental manusia pembangunan, disamping memper-luas cakrawala berpikir mahsiswa sebagai WN yang mengemban tanggungjawab menciptakan & meningkatkan kesejahteraan dan keamanan nasional, kelangsungan hidup bangsa & negara, demi terwujudnya aspirasi perjuangan nasional. 2. Di UPY, PKN sbg MK pengembangan kepribadian menjadi sumber nilai & pedoman dlm mengantarkan kepribadian mhs, dengan tujuan mampu mewu-judkan nilai-nilai dasar agama kesadaran ber-bangsa & bernegara, mampu menerapkan Ipteks dengan rasa tanggungjawab bagi kemanusiaan.

 3. Kompetensinya bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berperan dengan

3. Kompetensinya bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berperan dengan luas sebagai manusia intelektual. 4. Materi PPKn tidak cukup hernia dipelajari & diujikan dg memberi nilai kuantitaf, tetapi lebih penting adalah hasil kualitatif dalam bentuk aplikasi nilai- nilai materi pendidikan ke dalam hidup sehari-hari atau profesi masing -masing, sbg generasi penerus atau pemimpin bangsa masa depan. 5. PPKn merupakan strategi dasar untuk membentuk tannas. Kemampuan mengaplikasikan nilai-nilai PPKn dalam pembangunan bangsa dan negara, dapat diharapkan tercapainya keberhasilan bangnas & selanjutnya akan meningkatkan tannas

CAMKAN : Sejarah kehidupan manusia mengajarkan : BERAKAL TANPA BUDI BERBAHAYA BERBUDI TANPA AKAL

CAMKAN : Sejarah kehidupan manusia mengajarkan : BERAKAL TANPA BUDI BERBAHAYA BERBUDI TANPA AKAL BERHENTI BERAKAL DAN BERBUDI BIJAKSANA