SEJARAH PERJUANGAN DAN JATI DIRI PGRI PADA MASA

SEJARAH PERJUANGAN DAN JATI DIRI PGRI PADA MASA BAKTI XVIII Kelompok VI : 201643501831 Florentinus Agung Prasetyo 201643501878 Kirana Dwi Prasetyo 201643501950 Mohamad Yasin Nachrowi

1. Pertanggungjawaban PB-PGRI (1998 -2003) Sebagai kewajiban konstitusi organisasi, pengurus besar harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban di akhir masa baktinya. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PGRI (pasal 22), bahwa masa bakti kepengurusan badan pimpinan organisasi ditetapkan lima tahun dan sesudahnya diakhiri dengan kongres (sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga, pasal 47 bab XVII). Dalam kongres tersebut paling tidak memuat acara pokok (sesuai bunyi pasal 50, bab XVII, anggaran rumah tangga PGRI) yaitu : 1. Laporan pertanggungjawaban pengurus besar 2. Penetapan program kerja termasuk anggaran untuk lima tahun yang akan datang 3. Mengadakan pemilihan pengurus besar

Pokok-pokok program dimaksud berdasarkan keputusan kongres XVIII, Nomor: VIII/Kongres/PGRI/XVII III 998 menyangkut berbagai masalah dan aspek diantaranya : 1. Isu-isu umum yang berkembang 2. Masalah organisasi 3. Masalah pendidikan dan profesi 4. Masalah kesejahteraan 5. Masalah lain yang erat kaitannya dengan kehidupan organisasi dan kemasyarakatan

Tujuan Program umum PGRI yang telah disepakati dalam kongres XVIII sebagai berikut: 1. Memberikan arahan tentang pokok-pokok program yang akan dijadikan landasan kegiatan organisasi. 2. Melaksanakan reformasi dilingkungan PGRI baik sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi dan organisasi ketenagakerjaan. 3. Menetapkan langkah PGRI dalam upaya turut serta melaksanakn reformasi pendidikan nasionala terutama yang berkaitan dengan pendidikan moral dan karakter bangsa sehingga menjadi bangsa yang mandiri, demokratis, menghormati dan melaksanakan hak-hak asasi manusia, memiliki ilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, dapat dipercaya, serta memiliki tanggungjawab yang tinggi. 4. Mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah digariskan dalam strategi dasar organisasi berlandaskan kondisi bangsa dan Negara serta kondisi organisasi saat ini.

Sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam program umum yaitu sebagai berikut: o Refungsionalisasi danrevitalisasi jatidiri PGRI sehingga tetap memliki landasan kejuangan yang kuat serta memiliki visi yang menjadi motivasi yang mampu menghimpun guru dalam satu wadah perjuangan. o Restrukturisasi dari penataan organisasi dari pusat sampai ke daerah yang meliputi seluruh tatanan organisasi PGRI termasuk anak lembaga, badan khusus dan himpunan profesi dan keahlian sejenis. o Meningkatkan kesadaran seluruh pengurus PGRI dari pusat sampai daerah mengenai perlunya perubahan sikap, wawasan dan tanggungjawab organisasi pada masa yang akan datang. o Mengajak seluruh anggota PGRI agar bersama-sama memperbaiki dan meningkatkan citra PGRI baik dimata anggota maupun di mata masyarakat, serta meningkatkan kinerja organisasi agar mampu memperjuangkan segenap aspirasi anggota sehingga PGRI dapat melaksanakan misi dan tugasnya dengan baik

Secara keseluruhan laporan PB PGRI masa bakri 1998 -2003 terdiri dari empat bagian yaitu : 1. Laporan umum sebagai pengantar 2. Laporan departemen dan keuangan 3. Laporan anak lembaga dan badan khusus PGRI 4. Lampiran memuat laporan daftar infentaris barang-barang kekayaan PB PGRI dan lampiran lainnya.

Merancang dan melaksanakan penataan organisasi baik keanggotaan maupun kelembagaan sebagai berikut: Penyelesaian dan pendistribusian hasil kongres XVIII untuk pengurus dan anggota PGRI serta intansi/organisasi/lembaga terkait diseluruh tanah air. Merancang dan melaksanakan penataan organisasi baik keanggotaan maupun kelembagaan sebagai berikut: 1. Merancang format pengembangan dan pendataan mengenai tingkat organisasi dan perangkat kelengkapan organisasi PGRI sesuai perkembangan daerah. Pengesahan dan pelantikan pengurus hasil koperensi daerah provinsi lama maupun koperensi pemekaran baru, termasuk kabupaten dan kota. 2. Melaksanakan pennertiban kartu anggota PGRI secara bertahap dengan masa berlaku 5 tahun, PB PGRI telah mengeluarkan surat keputusan No. 646/SK/PB/XVIII/Tanggal 16 Desember 99. Karena dengan penataan kartu, berarti terwujudnya tertib administrasi keanggotaan. 3. Mengaktualisasikan forum organisasi dan tugas konstitusi organisasi sekaligus pembinaan anggota didaerah. Forum ini merupakan forum konsolidasi tahunan, karena didalamnya mengandung unsur penilaian/evaluasi pelaksanaan program opersional PB disamping tempat pengambilan keputusan dan kebijakan yang secara konstitusional. 4. Revitalisasi dan pemberdayaan anak Lembaga Tingkat Pusat segera dilaksanakan mengingat perlunya penyesuainperkembangan masa kini. Dalam perkembangannya ada dua anak lembaga yang bermasalah. 5. Pergantian pengurus antar waktu dan refungsialisasi personal Pengurus Besar perlu dilakukan mengingat terjadi kevakuman dalam jajaran pengurus. Kekosongan terjadi disebabkan ada yang mengundurkan diri dan beberapa pengurus berhalangan tetap.

2. Keorganisasian Dari sisi kehidupan organisasi hal ini memberikan pengaruh positif, dimana organisasi PGRI turut tumbuh dan berkembang dan turut berkompetisi didaerah bersamaan elemen-elemen lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara lebih efektif. Dalam menghadapi tantangan era global memasuki abad ke-21, PGRI harus tetap konsisten terhadap jati diri yang bersumber pada visi dan misi depannya, yaitu mewujudkan PGRI sebagai organisasi dinamis, mandiri, dan berwibawa yang dicintai oleh anggotanya, disegani oleh mitranya dan diakui keberadaannya oleh masyarakat luas. Dengan visi ini PGRI mengemban sejumlah misi yang harus diwujudkan yaitu: 1. Misi nasional, yaitu misi untuk mempertahankan, mengisi dan mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 2. Misi pembangunan nasional, yaitu ikut berperan serta untuk menyukseskan pembangunan nasional sebagai bagian pengisian kemerdekaan. 3. Misi pendidikan nasional, yaitu ikut berperan serta aktif dalam menyukseskan pendidikan nasional sebagai bagian pembangunan nasional khususnya dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia. 4. Misi profesional, yaitu misi untuk memperjuangkan perwujudan guru profesional dengan hak dan martabatnya serta pengembangan kariernya. 5. Misi kesejahteraan, yaitu memperjuangkan tercapainya kesejahteraan lahir dan batin para guru dan tenaga kependidikan lainnya.

3. Kesejahteraan guru merupakan inti dari keseluruhan perjuangan PGRI khususnya dalam amanat Kongres XVIII. Kesejahteraan guru dapat berwujud kesejahteraan materiil maupun non-materil yang ditompang oleh lima pilar, yaitu : o Imbal jasa, o Rasa aman, o Kondisi kerja, o Hubungan antar-pribadi, o Kepastian karier.

Beberapa aktifitas program berkenaan dengan kesejahteraan antara lain : � Tahun 1999. o Pada bulan Juni 1999 PB-PGRI bekerjasama dengan RCTI o Tanggal 18 November 1999 PB-PGRI bekerjasama dengan universitas terbuka o Melakukan advokasi kepada Presiden BJ Habibie dan desakan ke DPR-RI � Tahun 2000 o Mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Megawati o Advokasi kepada Mendiknas dengan substansi yang sama o Advokasi kepada Ketua/Pimpinan DPR-RI � Tahun 2001 o Keluarnya Keppres 64/2001 tentang kenaikan gaji (pokok gaji) dan kenaikan tunjangan fungsional o Melalui kerjasama dengan Ditjen Dikdasmen o Kesejahteraan guru dan setuju apabila guru memiliki satu sistem penggajian tersendiri. � Tahun 2002 o Mendorong pemerintah dan DPR-RI agar semua komitmet yang dinyatakan di tahun 2001 segera direalisasikan. o Melakukan lobi dana dvokasi dengan berbagai unsur di DPR dan MPR o Memperjuangkan agar otonomi daerah desentralisasi pendidikan o Mengembangkan kenaikan pangkat para guru yang lebih berkeadilan

4. Ketenagakerjaan Anggaran dasar PGRI Bab III pasal 3 tentang jatidiri produk keputusan Kongres PGRI 18 di Lembang, Jawa Barat menyatakan bahwa, ”PGRI adalah organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan”. Dinyakan pula dalam Bab IV pasal 6 tentang tujuan huruf, menjaga, memelihara, membela, serta meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan kesejahteraan anggota serta kesetiakawanan organisasi”.

5. Perundang-undangan Hal yang berkenaan dengan perundang-undangan merupakan salahsatu amanat Kongres XVII, dan selama periode masa bhakti XVIII PB-PGRI telah, sedang, akan memperjuangkan: o Revisi terhadap UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem. Nasional. Dalam peengrmbangan rencana peraturan pemerintahsebagai penjabaran dari RUU Sisdiknas PB-PGRI ikut terlibatlangsung dan memberikan masukan-masukan yang cukup bermakna. o PGRI mulai dari Presiden (waktu ituadalah BJ Habibie) selama 3 tahun terakhir proses pengembangan, pembahasan dan sosialisasi telah dilakukan termasuk dengan komisi. VI DPR-RI dan telah mendapatkan tanggapan positif. o PB-PGRI ikut serta secara aktif memberikan masukankepada DPR dan kepada PB-MPR dalam upaya amandemen UUD 1945 khususnya yang berkenaan dengan pendidikan dan guru. o Dalam kaitan implementasi UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, PB-PGRI ikut memberikan masukandalam upaya pengamanan implementasi UU tersebut. Inti perjuangan. PGRI ialah agar otonomi daerah berdasarkan UU No. 22/1999 tersebutmampu mengatasi berbagai permasalahan pendidikan khususnya Guru.

6. Reformasi Pendidikan Nasional Konsep pendidikan berorientasi keterampilan hidup mengisyaratkanagar pendidikan mampu memberikan bekal untuk hidup secara bermaknabagi semua peserta didik. Hal itu sebenarnya sudah tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu : “Pendidikan adalah sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui bimbingan pengajaran dan latihan bagi peranannya dimasa yang akandatang”. Sementara prinsip berbasis luas mengandung makns sebagai suatuparadigma pelaksanan pendidikan berorientasi luas yang menjadi wahanauntuk memberikan pengalaman dalam proses pembelajaran dalam artiluas. hal itu sesuai dengan kecendrungan pergeseran pola-pola pembelajarankhususnya konsep empat pilar pembelajaran menurut UNESCO, yaitu : “ Learning to Know, Learning to do, Learning to be, Learning to lifetogether”.

Upaya reformasi pendidikan nasional PGRI mendapat perhatian dan prioritas utama mengingat peranan guru yang fundamental. Sesuai dengan kendala yang dihadapi oleh guru, antar lain : o Pertama, pemerintah harus ada kemauan politik untuk menempatkan posisi guru di titik sentral keseluruhan pendidikan nasional. o Kedua, Mewujudkan suatu sistem managemen guru dan tenagakependidikan lainnyayang mengikuti pengadaan, pengangkatan, pengelolaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan secara terpaduyang sistemik, sinergik, dan simbiotik o Ketiga, pembenahan sistem pendidikan guru yang fungsional untuklebih menjamin dihasilkannya kualitas profesional guru dan tenagakependidikan lainnya. o Keempat, Pengembangan suatu sistem intensif (gaji dan tunjanganlainnya) bagi para guru secara adil, bernilai ekonomis, sehingga memilikidaya tarik sehingga merangsang para guru melakukan dengan penuhdedikasi dan memberikan kepuasan lahir dan batin. o Kelima, PGRI harus menuntut kepada pemerintah dan DPR-RI agar jabatan guru diakui sebagai jabatan fungsional seperti dosen sehingga guru mendapatkan tunjangan fungsional bukan tunjangan kependidikan seperti sekarang ini.

7. Kemitraan Nasional dan Internasional Kemitraan yang berimbang merupakan salah satu strategi perjuangan. PGRI baik ditingkat internasional, nasional maupun daerah selama ini PGRI telah mengembangkan jaringan kemitraan sebagai berikut : o Dengan pihak Legislatif (DPR-RI dan MPR-RI) telah dibinahubungan kemitraan yang konstruktif bagi upaya perjuangan PGRI o Dengan pihak eksekutif ( Depdiknas, dan departemen/lembagaterkait lainnya) telah, terjalin kerja sama yang cukup kondusif o PB-PGRI telah terbina kemitraan dengan berbagai organisasilain yang memiliki keterkaitan seperti PWI, PKK, IPPK, PKBI, Lembaga Perlindungan dengan Anak, Komnas HAM, Kowani, LM 3 ( Lembaga. Menanggulangi Masalah Merokok), Komnas PMM ( Komite Nasional Penanggulangan Masalah Merokok), dan Koalisi untuk Indonesia Sehat. o Dalam konteks global, PGRI memiliki hubungan organisasiguru ditingkat Internasional dan Regional baik bilateral maupun unilateral

Sekian dari kelompok kami , jika ada kekurangan mohon maaf. TERIMA KASIH WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH