PAJAK dalam KEGIATAN PENELITIAN ENY SUPRAPTI Disampaikan dalam

PAJAK dalam KEGIATAN PENELITIAN ENY SUPRAPTI Disampaikan dalam acara Lokakarya Perpajakan Riset dan Pengabdian pada Masyarakat LPPM- Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

ANGGARAN BIAYA • Belanja Honorarium Penelitian • Belanja Barang Habis Pakai Pengabdi an • Belanja Perjalanan • Belanja Sewa

Aktivitas Penelitian yang berdampak terhadap Pajak 1. Belanja HR 2. Belanja Bahan 3. Belanja Perjalanan 4. Belanja Sewa PPh Pasal 21/26 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPh Psl 23/pasal 4 (2) dan PPN

BELANJA HONORARIUM Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26 Pemotong PPh Pasal 21/26 • pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan; • orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa • Penyelenggara kegiatan

Penerima Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 21/26 • • • Peneliti dan anggota Petugas Survey Responden Pembantu peneliti Pengolah data Petugas lapang Nara sumber Tenaga ahli Dll

Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 21/26 • Penghasilan yang diterima oleh Peneliti dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian penelitian

Daftar pembayaran honorarium tim peneliti kegiatan penelitian (Penelitian Berbasis kompetensi/penelitian dosen pemula/. . . ) dengan judul. . . Tahun 2017 NO NAMA NPW P Keteran gan Gol Tarif Jumlah (%) Kotor (Rp) PPh (Rp) Jumlah Bersih (Rp) 1 Abu xxx Ketua IV (PNS) 15 425. 000 63. 750 361. 25 0 2 Ali xxx Anngot a III (PNS) 5 300. 000 15. 000 285. 00 0 3 Abi - Anggot a III (PNS) 6 300. 000 18. 000 282. 00 0 3 Ahmad xxx Pemba ntu lapang II (PNS) - 80. 000 4 Aliando xxx Tenaga ahli WP Luar Negeri 20 1. 000. 00 200. 000 800. 00 Dihitung berdasar penghasilan setahun ybs, 0 0 Pengol ah data III (Non PNS) 5 4 Abas - dikurangi PTKP selanjutnya dikalikan tarif progresif sesuai penghasilan kena pajaknya TT D

Penghitungan Besarnya Penghasilan Uang rupiah Uang asing sesuai dengan yang diterima/diperoleh Kurs Menteri Keuangan

PPh Pasal 21: Tim peneliti Tarif Pasal 17 UU PPh Non PNS 0 % untuk Gol. I-II 5% untuk Gol III 15 % untuk Gol IV Penghasilan Bruto merupakan pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah

Penerima Penghasilan Tidak ber. NPWP PPh Pasal 21 sebesar 120% lebih tinggi daripada PPh Pasal 21 yang seharusnya (20% lebih tinggi) Gol III 5% 6% Gol IV 15 % 18 %

PPh Pasal 26 Tarif Pasal 26: 20 % Penghasilan Bruto Memperhatikan Ketentuan P 3 B

Kewajiban Pemotong • Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. atau setiap tahun • PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir. • Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai Ketentuan • Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada Penerima Penghasilan

BELANJA BARANG Pengusaha Kena Pajak (Ber-NPWP) Pengusaha Kecil (Tidak Ber-NPWP Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tanpa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pembelian >2 – 9, 9 jt • Minta bukti faktur pajak, FC NPWP penjual, surat setoran pajak, kuitansi bermaterai Pembelian>10 >10–– 50 50 jtjt Pembelian Mintabuktifakturpajak, FC FCNPWPpenjual, • • Minta suratsetoranpajak, kuitansibermaterai surat Beritaacarapenerahanbarang • • Beritaacarapembayaran • • Berita Berisiko Saat pemeriksaan

BELANJA PERJALANAN Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sudah dipotong oleh pengusaha transportasi dan bukti potong sudah tertera di faktur nya

BELANJA SEWA/JASA Harta gerak (kendaraan, komputer) Harta tak gerak (Tanah/bangunan) PPh pasal 23 PPh pasal 4 (2) REKANAN YANG Ber -NPWP setiap pemanfaatan jasa/sewa dikenakan pajak PPh Ps. 23 sebesar 2% dari nilai pembelian jasa/sewa, dilampiri SSP yang distempel toko/ pemberi jasa/sewa.

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PPH. 23 adalah PPh yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh: • Wajib Pajak Dalam Negeri • Bentuk Usaha Tetap Yang berasal dari : • Modal ( Dividen, bunga, Royalty, Sewa) • Penyerahan jasa ( Profesi, Teknik, manajemen, Perancangan, Instalasi, dll) • Penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPH 21 (hadiah) Yang dibayarkan atau terutang oleh : • Badan pemerintah • Subjek Pajak dalam negeri • Penyelenggara kegiatan • BUT • Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

PEMOTONG PPH PASAL 23 • • • Badan Pemerintah Subjek Pajak Badan Dalam Negeri Penyelenggara kegiatan Bentuk Usaha Tetap Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

TARIF DAN OBJEK PPH PASAL 23 1. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan. 2. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan. 3. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu: • a. Jasa penilai; • b. Jasa Aktuaris; • c. Jasa akuntansi, pembukuan 4. 4 % dari jumlah bruto bagi yang tidak ber NPWP

Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 a. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, atau telah jatuh tempo pembayarannya

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PPN adalah Pajak yang dikenakan atas : • Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) didlm daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak • Pemanfaatan BKP dari luar di dlm daerah pabean

PENGUSAHA KENA PAJAK (SUBJEK PPN) • • • Produsen Eksportir Importir Pengusaha kecil yang minta dikukuhkan Pedagang Besar

PENGUSAHA KECIL • Jumlah peredaran Bruto tidak lebih dari 4, 8 milyar setahun • Tidak wajib mengenakan/memungut PPN • Tidak wajib lapor SPT

OBJEK PPN • • • Penyerahan BKP didaerah Pabean oleh PKP Import BKP Penyerahan JKP Pemanfaatan BKP dari Luar didalam Pabean Pemanfaatan JKP dari luar didalam Pabean Kegiatan Membangun sendiri oleh org Pribadi atau Badan

Penyerahan BKP • Penyerahan hak berdasar perjanjian

Bukan termasuk penyerahan • Penyerahan BKP kepada Makelar • Penyerahan utk jaminan utang piutang

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak • Semua barang dan Jasa adalah BKP/JKP, kecuali yang ditetapkan oleh UU tidak dikenakan PPN

BKP yang dikecualikan dari PPN • Brg hasil Pertambangan yg lgs diambil dr sumbernya : 1. Minyak Tanah 2. Gas Bumi 3. Panas bumi 4. Pasir dan Kerikil 5. Batu bara sebelum diproses 6. Biji timah, biji besi, tembaga, nikel, perak

BKP yang dikecualikan dari PPN • Barang kebutuhan Pokok 1. Beras dan Gabah 2. jagung 3. Sagu 4. Kedelai 5. Garam • Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung dll • Uang emas batangan dan surat berharga

JKP yang dikecualikan dari PPN • • Bidang pelayanan kesehatan Bidang pelayanan Sosial Bidang pengiriman surat dg perangko Bidang perbankan, asuransi, sewa guna usaha dg opsi • Bidang keagamaan • Bidang pendidikan • Bidang kesenian dan hiburan yg tidak komersial

JKP yang dikecualikan dari PPN • • • Jasa bidang penyiaran (bkn iklan) Jasa angkutan umum Jasa bidang tenaga kerja Jasa bidang perhotelan Jasa yg disediakan pemerintah

SAAT TERUTANG PPN DAN PEMBUATAN FAKTUR • Penyerahan BKP • Penyerahan JKP • Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean • Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean

CARA MENGHITUNG PPN DAN PPN. BM • • • PPN = Tarif x DP PPN/PPN. BM Tarif PPN = 10 % Tarif PPN. BM = 10 % - 200 % Tarif PPn dan PPN. BM eksport = 0 % DP PPN dan PPN. BM : 1. Harga Jual 2. Penggantian PPN membangun sendiri = 10 % x 40% x biaya bahan yang digunakan

Terima kasih

PPh pasal 22 PPh yang dipungut oleh: 1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; 2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Pemungut PPh pasal 22 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang; 2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang; 3. BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang • bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD),

Tarif PPh pasal 22 1. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPb, , Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD (sebesar 1, 5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final. 2. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 • PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak rekanan ke bank persepsi atau Kantor Pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. • Pemungut menerbitkan bukti pungutan rangkap tiga, yaitu : • - lembar pertama untuk pembeli; • - lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor Pelayanan Pajak; • - lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan dilaporkan ke KPP paling lambat 14 (empat belas ) hari setelah masa pajak berakhir.