Hukum Pajak II Fungsi asas justifikasi dasar pengenaan

  • Slides: 17
Download presentation
Hukum Pajak II Fungsi , asas, justifikasi, dasar pengenaan l Eka Sri Sunarti l

Hukum Pajak II Fungsi , asas, justifikasi, dasar pengenaan l Eka Sri Sunarti l FH – UI, 2010 1

Fungsi Pajak Menurut Richard A. Musgrave : 1. 2. 3. 4. 5. Budgeter Regulerent

Fungsi Pajak Menurut Richard A. Musgrave : 1. 2. 3. 4. 5. Budgeter Regulerent Distribution of income Harmonization of political wants and economic Stabilization of economic 2

Asas-asas pemungutan pajak • 1. Asas menurut falsafah hukum Pancasila • 2. Asas Yuridis

Asas-asas pemungutan pajak • 1. Asas menurut falsafah hukum Pancasila • 2. Asas Yuridis UUD 1945 • 3. Asas Ekonomis • 4. Asas Financial 3

Sistem Pemungutan Pajak : 1. Self Assessment System sendiri 2. Official Assessment System oleh

Sistem Pemungutan Pajak : 1. Self Assessment System sendiri 2. Official Assessment System oleh kantor pajak 3. Withholding Tax System pihak lain 4

Asas Pengenaan Pajak : l 1. Asas Tempat Tinggal l 2. Asas Kebangsaan l

Asas Pengenaan Pajak : l 1. Asas Tempat Tinggal l 2. Asas Kebangsaan l 3. Asas Sumber 5

Stelsel Pemungutan Pajak l 1. Stelsel Nyata ( Riil Stelsel ) l 2. Stelsel

Stelsel Pemungutan Pajak l 1. Stelsel Nyata ( Riil Stelsel ) l 2. Stelsel Anggapan ( Fictive stelsel ) l 3. Stelsel Campuran 6

Justifikasi Pemungutan Pajak l 1. Teori Perjanjian Masyarakat ( du contract social) J. J.

Justifikasi Pemungutan Pajak l 1. Teori Perjanjian Masyarakat ( du contract social) J. J. Rousseau. l 2. Teori Kedaulatan Rakyat John Locke l 3. Teori Kepentingan Otto Eckstein 7

l 4. Teori Kemampuan ( ability to pay) Richard A. Musgrave l 5. Teori

l 4. Teori Kemampuan ( ability to pay) Richard A. Musgrave l 5. Teori Asuransi l 6. Teori Gaya Pikul Cohen Stuart l 7. Teori Pembangunan 8

Timbulnya Hutang Pajak l 1. Pendapat Material atau Konstitutif karena telah terpenihinya ketentuan dalam

Timbulnya Hutang Pajak l 1. Pendapat Material atau Konstitutif karena telah terpenihinya ketentuan dalam undang-undang. l 2. Pendapat Formal atau Deklarator hutang pajak timbul karena telah diterbitkannya SKP oleh fiscus. 9

Hapusnya hutang pajak l l l 1. Pembayaran 2. Kompensasi 3. Daluarsa 4. Pembebasan

Hapusnya hutang pajak l l l 1. Pembayaran 2. Kompensasi 3. Daluarsa 4. Pembebasan sanksi administrasi 5. Penghapusan keadaan tertentu dari wajib Pajak. 10

Tarif Pajak : l 1. Tarif Proporsional PBB, PPN l 2. Tarif Progresif PPh

Tarif Pajak : l 1. Tarif Proporsional PBB, PPN l 2. Tarif Progresif PPh l 3. Tarif Pajak Tetap Bea Meterai l 4. Tarif Pajak Degresif menurun 11

Dasar Pengenaan Pajak Terhutang = Tarif pajak X dasar pengenaan pajak Tax = Tax

Dasar Pengenaan Pajak Terhutang = Tarif pajak X dasar pengenaan pajak Tax = Tax Rate X tax Base 12

Pembagian Hukum Pajak l 1. Hukum Pajak Formil : aturan yang berisi bentuk dan

Pembagian Hukum Pajak l 1. Hukum Pajak Formil : aturan yang berisi bentuk dan cara melaksana hukum pajak materil KUP, Pengadilan Pajak PPSP. l 2. Hukum Pajak Materil : Aturan yang berisi cara melaksanakan kewajiban perpajakan PPh , PPn, PBB, BPHTB, Bea Meterai. 13

Peristilahan : l Subjek Pajak , l Wajib Pajak, l Wajib Pungut, l Pemungut

Peristilahan : l Subjek Pajak , l Wajib Pajak, l Wajib Pungut, l Pemungut Pajak l Bank Persepsi 14

Dimulai sebagi Subjek Pajak l 1. Orang Pribadi pada saat dilahirkan, l 2. Badan

Dimulai sebagi Subjek Pajak l 1. Orang Pribadi pada saat dilahirkan, l 2. Badan pada saat didirikan atau bertempat kedudukkan di Indonesia, l 3. Warisan yang belum terbagi pada saat timbul warisan 15

Berakhir sebagai Subjek Pajak : l 1. Orang Pribadi meninggal dunia, l 2. Pada

Berakhir sebagai Subjek Pajak : l 1. Orang Pribadi meninggal dunia, l 2. Pada saat dibubarkan atau tidak bertempat kedudukkan di Indonesia, l 3. Warisan pada saat warisan tersebut di bagikan. 16

Dikecualikan sebagai subjek pajak l 1. Badan Perwakilan Asing, l 2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik,

Dikecualikan sebagai subjek pajak l 1. Badan Perwakilan Asing, l 2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, l 3. Organisasi –organisasi Internasional, l 4, Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional 17

HUKUM PAJAK Literatur Hukum Pajak Pengantar Hukum PajakHUKUM PAJAK Literatur Hukum Pajak Pengantar Hukum Pajak
Hukum Pajak Hukum pajak material Hukum pajak formalHukum Pajak Hukum pajak material Hukum pajak formal
HUKUM PAJAK Literatur Hukum Pajak Pengantar Hukum PajakHUKUM PAJAK Literatur Hukum Pajak Pengantar Hukum Pajak
PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH Pengenaan Pajak diPAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH Pengenaan Pajak di
ASAS 2 HTUN Pengertian Asas Hukum Asas hukumASAS 2 HTUN Pengertian Asas Hukum Asas hukum
LATAR BELAKANG DASAR HUKUM PENGADILAN PAJAK Dasar HukumLATAR BELAKANG DASAR HUKUM PENGADILAN PAJAK Dasar Hukum
Hukum Pajak 5 Perlawanan Pajak dan Pajak DaerahHukum Pajak 5 Perlawanan Pajak dan Pajak Daerah
PENGERTIAN PAJAK DAN HUKUM PAJAK Pajak Menurut 1PENGERTIAN PAJAK DAN HUKUM PAJAK Pajak Menurut 1
PENGERTIAN PAJAK DAN HUKUM PAJAK Pajak Menurut 1PENGERTIAN PAJAK DAN HUKUM PAJAK Pajak Menurut 1
HUKUM PERDATA PENGANTAR ASAS HUKUM TENTANG ORANG ASASHUKUM PERDATA PENGANTAR ASAS HUKUM TENTANG ORANG ASAS
n HUKUM HUKUM DASAR Hukum lavoisier Hukum kekekelann HUKUM HUKUM DASAR Hukum lavoisier Hukum kekekelan
HUKUM PAJAK TIM PENGAJAR HUKUM PAJAK Oleh 1HUKUM PAJAK TIM PENGAJAR HUKUM PAJAK Oleh 1
Materi 3 1 Hukum pajak Materil Hukum pajakMateri 3 1 Hukum pajak Materil Hukum pajak
PERTEMUAN KE2 Kedudukan Hukum Pajak Kedudukan hukum PajakPERTEMUAN KE2 Kedudukan Hukum Pajak Kedudukan hukum Pajak
PERTEMUAN KE2 Kedudukan Hukum Pajak Kedudukan hukum PajakPERTEMUAN KE2 Kedudukan Hukum Pajak Kedudukan hukum Pajak
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 1 DASAR HUKUM PAJAKPAJAK BUMI DAN BANGUNAN 1 DASAR HUKUM PAJAK