MANAJEMEN PAJAK ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DANATAU PAJAK

MANAJEMEN PAJAK ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK Pengusaha Kena Pajak: • Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya. Kapan harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak?

KAPAN SAAT PELAPORAN MENJADI PKP? WP yang sudah memenuhi ketentuan sebagai PKP, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP/JKP.

KE MANA HARUS MELAPOR? Ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan.

RESIKO JIKA TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN TERSEBUT Direktur Jenderal Pajak dapat mengukuhkan PKP secara jabatan apabila PKP tidak melaksanakan kewajiban pelaporan tersebut.

SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK • Pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan BKP/JKP, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya : dibuat pada saat penerimaan pembayaran; atau • Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP; atau • Pada saat penerimaan pembayaran termijn dalam hal penyerahan sebagian tahap pembayaran; atau • Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Pemungut PPN

SYARAT FAKTUR PAJAK STANDAR Paling sedikit memuat: �Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP/JKP �Nama, alamat, NPWP yang menerima BKP/JKP �Jenis Barang/Jasa, harga jual/penggantian, dan potongan harga �PPN yang dipungut �PPn. BM yang dipungut �Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan FP �Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani FP

TAX PLANNING ATAS FAKTUR PAJAK �PERHATIKAN SYARAT SAH-NYA FAKTUR PAJAK STANDAR SUPAYA BISA DIKREDITKAN. �TERBITKAN FAKTUR PAJAK SELAMA MUNGKIN (DALAM KURUN WAKTU YANG DIPERBOLEHKAN). �PERKETAT TERM OF PAYMENT UNTUK MENCEGAH WP “NALANGIN” PPN PEMBELI.

Hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan Objek PPN dan/atau PPn. BM �Identifikasi item mana yang: �Terutang PPN �Terutang tapi tidak dipungut PPN �Tidak dikenakan PPN �Dibebaskan dari PPN �Rekonsiliasi Omzet PPN dengan Peredaran Usaha dalam SPT PPh Badan �Laporkan FP sesuai dengan masanya

BERBAGAI SANKSI/DENDA TERKAIT DENGAN PPN DAN/ATAU PPNBM PENGUSAHA YANG TELAH DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP, TETAPI TIDAK MEMBUAT FAKTUR PAJAK; ATAU PENGUSAHA YANG TELAH DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP, MEMBUAT FAKTUR PAJAK, TETAPI TIDATEPAT WAKTU. SANKSI: 2% X DPP

Berbagai sanksi/denda terkait dengan PPN dan/atau PPn. BM (cont. ) Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan penerbitan faktur pajak. Sanksi: 2% x DPP

Berbagai sanksi/denda terkait dengan PPN dan/atau PPn. BM (cont. ) �Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak faktur pajak secara lengkap, selain: �Identitas pembeli atau identitas pembeli serta dan tandatangan dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran. �Sanksi: 2% x DPP

Berbagai sanksi/denda terkait dengan PPN dan/atau PPn. BM (cont. ) �Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan �Sanksi: 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan STP, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Pemanfaatan berbagai fasilitas di bidang PPN dan/atau PPn. BM �Fasilitas PPN terutang tidak dipungut �Kawasan berikat �KAPET �EPTE �Fasilitas PPN dibebaskan �Impor dan atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis (see PP No. 7 tahun 2007)