MUSRENBANG Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kelurahan Musrenbang Musyawarah

MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Desa / Kelurahan

Musrenbang • Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah UU No. 25 / 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 ayat 21.

Kebijakan Pemerintah terkait Musrenbang • • • • UU No. 25 / 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU No. 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 8 / 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. UU No…. / 2013 tentang Desa. PP No. 39 / 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. PP No. 40 / 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. PP No. 72 / 2005 tentang Desa. PP No. 8 / 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Permendagri No. 54 / 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 / 2008. Permendagri No. 66 / 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Kepmendagri tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). SEB Mendagri dan Kepala Bappenas tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang. Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat oleh masing-masing Propinsi atau Kabupaten, (Contoh: Perda No. 1 tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang).

Musrenbang Desa • Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (MUSRENBANG DESA) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan Permendagri No. 66 / 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Pasal 1 ayat 11.

Tujuan Musrenbang Desa 1. Menyepakati prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa dengan pemilahan: a) Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat (dana bisa juga berasal dari NGOs dan PNPM); b) Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri yang dibiayai melalui ADD yang berasal dari APBD kabupaten/kota atau sumber dana lain (Catatan: Setelah UU tentang Desa disetujui DPR pada 18 Desember 2013, maka setiap desa juga akan mendapat dana sebesar 10% dari dana transfer daerah yang jumlahnya sekitar 1 M per desa per tahun yang bersumber dari APBN); c) Prioritas masalah desa yang ada di desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kabupaten/kota atau APBD provinsi. 2. Menyepakati Tim Delegasi desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutmya.

Output / Keluaran Musrenbang Desa 1. 2. 3. Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa untuk tahun anggaran berjalan Daftar Prioritas dipilah menjadi 3: yang akan dibiayai oleh dana swadaya, yang akan dibiayai oleh dana desa, dan yang akan dibiayai oleh APBD. Yang perlu dibawa ke Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten adalah daftar prioritas yang akan dibiayai oleh APBD. Daftar nama Tim Delegasi Desa yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan (3 orang dengan minimal 1 perempuan atau 5 orang dengan 2 orang perempuan). Berita acara Musrenbang desa.

Dokumen / Informasi yang dibutuhkan untuk Musrenbangdes • Hasil kajian desa (per dusun/RW dan atau per sektor pembangunan); • Dokumen RPJM-Desa; • Hasil evaluasi RKP-Desa tahun sebelumnya; • Rancangan awal RKP-Desa tahun yang sedang berjalan. • Renstra SKPD; • Hasil evaluasi Renja SKPD tahun sebelumnya, dan kegiatan pembanguan yang sedang berjalan • Rancangan awal Renja SKPD tahun yang sedang berjalan.

Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) Desa • Bertugas sebagai panitia mulai dari pra, pelaksanaan sampai paska musrenbang desa • Susunannya terdiri dari: – Penanggung jawab: Kepala Desa – Ketua: biasanya ketua LPM – Tim perumus dokumen RKP Desa: ketuanya biasanya sekretaris desa – Tim fasilitator: dari LPM, LSM/organisasi masyarakat sipil, individu – Seksi-seksi yang dibutuhkan (sie konsumsi dan logistik, sie materi/alat/bahan, sie dokumentasi)

Pentingnya fasilitator/pemandu Musrenbang desa • Fasilitator/pemandu musrenbang desa merupakan komponen dari TPM dan di-SK-kan oleh Kades • Tugasnya secara khusus adalah memandu dan mengelola proses musrenbang mulai dari pra, pelaksanaan sampai paska musrenbang • Tugasnya bukan hanya pada hari-H pelaksanaan musrenbang

1. Pra Musrenbang Tahapan Musrenbang Desa

2. Musrenbang Desa Tahapan Musrenbang Desa

3. Paska Musrenbang Tahapan Musrenbang Desa

Skema Proses Pra Musrenbang (Pengkajian Desa) PELAKSANAAN PENGKAJIAN PASKA PELAKSANAAN PENGKAJIAN PERSIAPAN PENGKAJIAN Pengkajian Dusun (3 Teknik PRA) Rembug Desa Penyusunan Bahan RKP Desa Rapat Pembentukan TPM Desa Masalah dan potensi desa Isu perdamaian dan konflik Tabel Prioritas Masalah Desa Tabel RKP Desa Rapat Persiapan Tim Pengkajian Desa Rembug (Pleno) Dusun Rancangan Kajian Jadwal Kajian Tabel Prioritas Masalah Menurut Dusun Diskusi Kelompok Khusus dan Sektoral Tabel Prioritas Masalah Menurut Kelompok Rapat Tim Perumus Dokumen RKP Desa Draft RKP Desa untuk Dibahas di Musrenbang

Skema Proses Pelaksanaan Musrenbang dan Paska Musrenbang PERSIAPAN MUSRENBANG Langkah-Langkah Persiapan Musrenbang PELAKSANAAN MUSRENBANG Pembukaan Diskusi Panel Narasumber Penyepakatan Prioritas Kegiatan Per Bidang Program/ urusan Pemb. Desa Pemilihan Tim Delegasi Desa Perbaikan naratif, pelengkapan data Proses Legislasi Perdes Revisi RPJM Desa dan Kep Desa ttg RKP Desa Kesepakatan Tujuan Prioritas Masalah dan Pagu Anggaran Perbaikan Tabel RKP Desa per Bidang Terpilihnya Tim Delegasi Desa Kesepakata Hasil RKP Desa Penandatanganan BAP Penyempurnaan Naskah Akhir Dokumen RKP Desa Prioritas Masalah/ Kegiatan Menurut Kec dan UPTD Tersedianya alat dan bahan Pembahasan Draft RKP Desa PASKA PELAKSANAAN MUSRENBANG Peningkatan kapasitas Tim Perwakilan Desa Materi peningkatan kapasitas

KETERKAITAN ANTARA PROSES & HASIL MUSRENBANG DESA DENGAN PROSES DAN HASIL MUSRENBANG DI ATASNYA

INPUT PROCESS Kompilasi Seluruh Usulan Dusun OUTPUT Kegiatan Prioritas dalam Dokumen RKP Desa Musrenbang Desa Daftar Kegiatan Prioritas dalam Dokumen RPJM Desa Daftar Skala Prioritas Usulan Desa

INPUT Kompilasi Seluruh Usulan Desa Rancangan Awal Renja SKPD PROCESS Musrenbang Kecamatan OUTPUT Daftar Skala Prioritas Usulan Kecamatan untuk Setiap SKPD Masukan Perubahan untuk Rancangan Awal Renja SKPD

INPUT Kompilasi Seluruh Usulan Kecamatan untuk SKPD ybs. Rancangan Awal Renja SKPD yang sudah diperbaiki PROCESS OUTPUT Prioritas Kegiatan Kecamatan berdasarkan PIK Forum SKPD Prioritas Kegiatan berdasarkan Pagu SKPD yang menjadi bahan penyempurnaan Renja SKPD

INPUT Kompilasi Seluruh Prioritas Kegiatan Kecamatan untuk masing-masing SKPD Kompilasi Seluruh Prioritas Kegiatan berdasarkan Pagu SKPD PROCESS Musrenbang Kabupaten/ kota OUTPUT Dokumen RKPD yang terpilah berdasar PIK dan PI-SKPD Daftar Skala Prioritas Usulan Kabupaten/kota

JANUA RI DESEMBE R Penetapan APBD Musrenbang Desa/Kelurah an PEBRUA RI Musrenbang Kecamatan Forum SKPD Pembahasan RAPBD NOPEMBE R MARE T Musrenbang Kota/Kab RAPBD APRI L Musrenbang Provinsi OKTOB ER Musrenbang Pusat Penyusunan RKPD MEI Kompilasi RKA-SKPD SEPTEMB ER Pembicaraan Pendahuluan membahas RKA-SKPD AGUSTU S Penyusunan KUA/PPAS Penyusunan RKA-SKPD JULI JUNI SIKLUS Perencanaan dan Penganggaran Daerah

SEB MPPN/ Menkeu Penyusunan RKP Renja K/L Rakor Rapat Teknis K/L-SKPD Pusat RKP Renja K/L Musrenbang Paska Musren RKPD Provinsi Penyusunan RKPD Provinsi Forum SKPD Provinsi Penyusunan Renja SKPD Provinsi Forum SKPD Kabupaten/Kota Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota Musrenbang Desa/Kelurahan JANUARI Renja SKPD Paska Musrenbang Kab/Kota RKPD Renja SKPD Musrenbang Kecamatan FEBRUARI MARET APRIL MEI Sumber: Lampiran SEB MPPN/Kepala Bappenas dan Mendagri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang PEMERINTAH DAERAH Musrenbang Kab/Kota Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota B U L A N Musrenbang Nasional PEMERINTAH PUSAT JADWAL PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Catatan Penutup • • Pra Musrenbang adalah salahsatu tahap yang sangat penting, terutama terkait keterlibatan / partisipasi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Pra Musrenbang dilakukan di masing-masing kelompok teritorial (seperti dusun) dan kelompok kategorial (kelompok anak, kelompok tani, PKK, dll). Pra Musrenbang biasanya dilakukan diantara bulan Oktober – Desember; dimana hasilnya digunakan untuk Musrenbang Desa yang biasanya dilakukan di bulan Januari. Musrenbang Desa melibatkan perwakilan dari masing-masing kelompok teritorial dan kategorial. Perwakilan kelompok ini dapat dipakai sebagai starter group sesuai pengertian dalam DPA. Sejauh ini, Musrenbang Desa sering dipandang secara skeptis, karena seringnya usulan dari desa yang tidak ‘tembus’ di tingkat Kecamatan atau Kabupaten. Di lain pihak, kualitas Musrenbang Desa juga masih sering diragukan oleh pihak Kecamatan dan Kabupaten. Meskipun Musrenbang Desa masih sering dipandang secara skeptis, namun Musrenbang Desa (termasuk pra musrenbang) adalah kesempatan ‘emas’ sebagai arena partisipasi dan ajang menyuarakan aspirasi masyarakat terutama kaum rentan sebagai warga negara, sekaligus sebagai sarana partisipasi dalam mendorong akuntabilitas (sarana akuntabilitas sosial). Dengan terbitnya UU tentang Desa pada tahun 2013, maka masing-masing desa akan memiliki dana yang cukup besar untuk mendanai program pembangunan didesanya. Meskipun usulan desa tidak didanai oleh APBD sekalipun, sebagian besar usulan tsb kemungkinan masih akan bisa didanai sendiri oleh dana yang ada di desa, terutama dari 10% dana transfer daerah yang bersumber dari APBN. Dengan demikian, pendampingan terhadap tata kelola pemerintah desa (termasuk perencanaan partisipatif, transparansi dan akuntabilitas) menjadi sangat diperlukan dan menbjadi strategis bagi ADP.