METODE PENYUSUNAN OPINI HUKUM LEGAL OPINION DENGAN MEKANISME

  • Slides: 17
Download presentation
METODE PENYUSUNAN OPINI HUKUM (LEGAL OPINION) DENGAN MEKANISME FIRAC PAHRUR DALIMUNTHE Founder & Managing

METODE PENYUSUNAN OPINI HUKUM (LEGAL OPINION) DENGAN MEKANISME FIRAC PAHRUR DALIMUNTHE Founder & Managing Partner Dalimunthe & Tampubolon Lawyers

BIOGRAFI SINGKAT PENDIDIKAN: • Universitas Indonesia, Faculty of Law PEKERJAAN • KALABAHU LBH Jakarta

BIOGRAFI SINGKAT PENDIDIKAN: • Universitas Indonesia, Faculty of Law PEKERJAAN • KALABAHU LBH Jakarta • Legal Policy & Compliance Consultant at UKP-PPP, UNDP-BP-REDD+ • Legal Counsel and Human Rights Coordinator at Task Force 115 • Managing Partner at DNT LAWYERS • Chariman at LEGASY Indonesia PENDIDIKAN TAMBAHAN LAIN: • Advocate and Member of Indonesian Bar Association, October 2014 • Advanced Analyst of IBM i 2 Analyst’s Notebook, February 2017 PEMBICARA SEMINAR: • International Expert Meeting on Labor Exploitation in the Fishing Sector in the Atlantic Region held by International Labor Organization (UN ILO), Oslo, November 2015 • ASEAN Workshop on Human Trafficking and Forced Labor in The Fishing Industry Jakarta, August 2016 • 3 rd session Joint Food and Agriculture Organization of the United Nations and International Maritime Organization Ad Hoc Working Group on IUU Fishing, London, November 2015 • Regional Conference on Ethical Recruitment and Policy Harmonization in Fishing Sector Seoul, August 2016 • Indonesia Supreme Court-EU-UNDP SUSTAIN, Indonesian Fisheries Judge Certification Training, Bogor, December 2016 • UNODC Regional Workshop on Identifying Risks of Economic Crime and Corruption in the Fishery Sector, Bangkok, December 2017 • Kenya Fish. FORCE High Level Stakeholders’ Meeting, Mombassa, November 2016 • 4 th International Fishforce Academy of Indonesia for African & Pacific Countries, July 2019 • Kumparan’s Webinar on Criminalization on Policies in the Midst of Crisis, and How to Prevent It. Jakarta, Mei 2020 • Speaker at Indonesia Ocean Justice Initiative Webinar on The Protection of Indonesia’s Seafarers in Foreign Ship, Jakarta, June 2020 • Speaker at Indonesia Maritime Club Webinar on Law Protection for Sailors during the Covid-19 Pandemic, Jakarta, June 2020 Buku, Penelitian dan Publikasi: • Writer of “Uncover the Human Rights Abuse in Aceh”, Published by JURIS Law Journal, Universitas Indonesia, 2011 • Writer of “ 17 August 2011: a Fata Morgana in the Middle of Welfare Misery”, Published by LEX Law Magazine, 2011 • Co-Author of “Roadmap on Environmental and Natural Resources Legal Reform of the Republic of Indonesia”, Published by REDD+ Agency Indonesia, December 2014 • Co-Author of Analysis and Law Evaluation of Natural Resources Management, Published By Badan Pembinaan Hukum Nasional (National Legal Development Agencies), November 2015 • Co-Author of “Even Nature Needs Law and Justice”, Published by Asa Prima Press, March 2016 • Writer of “Report on Human Trafficking, Forced Labour and Fisheries Crime in the Indonesian Fishing Industry”, Published by International Organization for Migration, July 2016 • Writer of TIP Manual in Fishing Sector, Published by International Organization for Migration, July 2019 • Writer of Hazed and confused: Why is Indonesia ablaze again? , Published by Arab. News, September 2019

SEJARAH LEGAL OPINION (L. O) o Legal Opinion (Common Law - Anglo Saxon); o

SEJARAH LEGAL OPINION (L. O) o Legal Opinion (Common Law - Anglo Saxon); o Legal Critics (Civil Law - Eropa Continental). Legal Opinion mulai dikenal dalam praktek hukum penasehat hukum di Indonesia yang terlibat dalam transaksi komersial internasional dan berhadapan dengan penasehat hukum asing.

MEKANISME PENYUSUNAN L. O Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Pendapat Hukum : 1.

MEKANISME PENYUSUNAN L. O Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Pendapat Hukum : 1. AKURAT, “check and recheck” harus dilakukan untuk menghindarkan kesalahan fakta-fakta, pendapat, angka-angka, kutipan-kutipan dan kepustakaan. 2. SINGKAT, hal-hal yang tidak relevan tak usah dituliskan, 3. JELAS, “ambiguity” harus dihindarkan dalam penulisan Pendapat Hukum, 4. PERURUTAN, pemilihan dan pengaturan bahan harus cukup sistematis.

PRINSIP-PRINSIP PEMBUATAN L. O 1. Legal Opinion dibuat dengan berdasarkan pada hukum Indonesia; 2.

PRINSIP-PRINSIP PEMBUATAN L. O 1. Legal Opinion dibuat dengan berdasarkan pada hukum Indonesia; 2. Legal Opinion disampaikan secara lugas, jelas, dan tegas dengan menggunakan bahasa yang benar dan sistematis; 3. Legal Opinion tidak memberikan jaminan terjadinya suatu keadaan. (Hal ini sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 butir c Kode Etik Advokat yang berbunyi: “Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada klien nya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang”. )

FIRAC § Facts atau Fakta § Issues atau Pokok Permasalahan § Rules atau Aturan

FIRAC § Facts atau Fakta § Issues atau Pokok Permasalahan § Rules atau Aturan Hukum yang dapat atau mungkin dapat diterapkan dalam kasus tersebut. § Analysis or Application atau Penerapan Hukum § Conclusion atau Kesimpulan

PENALARAN HUKUM DENGAN FORMULA “IRAC” (ISSUE, RULE, ANALYSIS AND CONCLUSION) § Formula ‘IRAC’ adalah

PENALARAN HUKUM DENGAN FORMULA “IRAC” (ISSUE, RULE, ANALYSIS AND CONCLUSION) § Formula ‘IRAC’ adalah bentuk-bentuk dasar dari balok-balok pembentuk analisis hukum. Formula ini merupakan proses yang harus dilalui setiap praktisi hukum pada saat memikirkan dan mencermati setiap permasalahan hukum § Issues : Fakta-fakta dan keadaan-keadaan apa saja yang telah membawa para pihak ke pengadilan; § Rule : Aturan hukum apakah yang berlaku terhadap isu hukum tersebut; § Analysis : Apakah aturan-aturan hukum tersebut dapat diterapkan terhadap fakta-fakta khusus dan isu hukum tersebut; § Conclusion : Bagaimana pengaruh dan sikap atau putusan terhadap penegakan hukum.

LANGKAH PERTAMA MENCERMATI ISU HUKUM § Fakta hukum dari suatu perkara memberikan petunjuk tentang

LANGKAH PERTAMA MENCERMATI ISU HUKUM § Fakta hukum dari suatu perkara memberikan petunjuk tentang permasalahan atau isu hukum yang dihadapi § Kunci untuk dapat mencermati suatu isu hukum adalah kemampuan kita untuk mengidentifikasi fakta hukum apa memunculkan isu hukum apa.

LANGKAH KEDUA (RULE) ATURAN HUKUM MANA YANG DITERAPKAN? § Peraturan Perundang-Undangan § Yurisprudensi

LANGKAH KEDUA (RULE) ATURAN HUKUM MANA YANG DITERAPKAN? § Peraturan Perundang-Undangan § Yurisprudensi

LANGKAH KETIGA ANALISIS § Bagian yang sangat penting ini, sesungguhnya sederhana saja. Untuk setiap

LANGKAH KETIGA ANALISIS § Bagian yang sangat penting ini, sesungguhnya sederhana saja. Untuk setiap fakta hukum yang relevan, Anda harus bertanya apakah fakta hukum yang Anda temukan tersebut dapat membantu Anda untuk membuktikan atau mematahkan aturan hukum yang didakwakan. § Apabila suatu aturan hukum mensyaratkan terpenuhinya suatu keadaan tertentu agar aturan hukum tersebut dapat diterapkan, maka tidak terpenuhinya keadaan tersebut akan membantu Anda untuk mencapai kesimpulan bahwa aturan hukum tersebut tidak dapat diterapkan terhadap perkara yang bersangkutan.

LANGKAH KEEMPAT KESIMPULAN Kesimpulan merupakan bagian terpendek dan rangkaian langkah-langkah dalam formula IRAC. Kesimpulan

LANGKAH KEEMPAT KESIMPULAN Kesimpulan merupakan bagian terpendek dan rangkaian langkah-langkah dalam formula IRAC. Kesimpulan dapat berupa kalimat sederhana ”Ya” atau ”Tidak”, atau kalimat yang menyatakan apakah aturan hukum tertentu dapat diterapkan terhadap serangkaian fakta hukum yang ada

SEGITIGA IRAC • Rangkaian IRAC menekankan analisis (Analysis) dengan menggunakan facts, issue dan rule

SEGITIGA IRAC • Rangkaian IRAC menekankan analisis (Analysis) dengan menggunakan facts, issue dan rule untuk kemudian menarik konklusi. • Langkah 1: fakta-fakta yang diungkapkan suatu kasus untuk merumuskan problem atau persoalan (Issue). Persoalan hukum tidak akan ada kecuali sejumlah peristiwa sudah terjadi. • Langkah 2: Persoalan atau issue yang diterangi oleh aturan hukum (Rule of law). Persoalan atau problem secara langsung menentukan aturan apa yang diterapkan. • Langkah 3: Membandingkan fakta-fakta dengan aturan (the rule) untuk menyusun analisis. Apakah fakta memenuhi hal-hal yang dituntut hukum? Pada tahap ini, konklusi dapat ditarik dengan menunjukkan hubungan antara fakta dan aturan (hukum).

PENTING! § Legal Opinion tidak mengikat bagi advokat dan bagi klien; § Advokat tidak

PENTING! § Legal Opinion tidak mengikat bagi advokat dan bagi klien; § Advokat tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian yang timbul akibat klien mengambil tindakan berdasarkan Legal Opinion yang dibuatnya; § Legal Opinion harus diberikan secara jujur dan lengkap.

FUNGSI LEGAL OPINION Sesuai dengan pengertian yang telah dijelaskan diatas, Legal Opinion biasanya digunakan

FUNGSI LEGAL OPINION Sesuai dengan pengertian yang telah dijelaskan diatas, Legal Opinion biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan klien tentang suatu permasalahan hukum tertentu. Cakupan mengenai Fungsi Legal Opinion sangatlah banyak, salah satunya adalah untuk dunia usaha/bisnis.

PENDAPAT HUKUM BAGI DUNIA USAHA MEMPUNYAI DUA FUNGSI • FUNGSI PERTAMA : Pendapat tanpa

PENDAPAT HUKUM BAGI DUNIA USAHA MEMPUNYAI DUA FUNGSI • FUNGSI PERTAMA : Pendapat tanpa syarat dan menguntungkan (an unquailed favorable opinion), artinya pendapat hukum tersebut menjadi pertimbangan pengusaha agar mengambil tindakan yang menguntungkan bagi bisnisnya § FUNGSI KEDUA : Da. Iam hal Penasehat Hukum tidak dapat memberikan Pendapat Hukum tanpa syarat dan tidak menguntungkan, maka pendapat ini dapat merupakan suatu peringatan bagi pengusaha, mengenai adanya kemungkinan resiko yang harus menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan komersial.

Kedudukan Legal Opinion sebagai Sumber Hukum Sesuai dengan pengertian yang telah dijelaskan diatas, Legal

Kedudukan Legal Opinion sebagai Sumber Hukum Sesuai dengan pengertian yang telah dijelaskan diatas, Legal Opinion biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan klien tentang suatu permasalahan hukum tertentu. Cakupan mengenai Fungsi Legal Opinion sangatlah banyak, salah satunya adalah untuk dunia usaha/bisnis.

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH