Menuju Pelaksanaan Pemilu Legislatif Pileg dan Pemilihan Presiden

“Menuju Pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Jawa Tengah yang Aman dan Damai” BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH Semarang, 17 Oktober 2018

PENDAHULUAN PEMILU SERENTAK 2019 YANG TERDIRI DARI PEMILIHAN LEGISLATIF (KAB/KOTA, PROVINSI, PUSAT), PEMILIHAN DPD DAN PILPRES / WAPRES MERUPAKAN SALAH SATU SARANA DALAM PEMBANGUNAN SISTEM POLITIK DEMOKRASI YANG BERTUJUAN UNTUK MEMILIH WAKIL-WAKIL RAKYAT & PIMPINAN NASIONAL BAIK DITINGKAT PUSAT MAUPUN DAERAH SESUAI DENGAN AZAS PEMILU MELIPUTI LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL. PENYELENGGARAAN PEMILU SECARA SERENTAK DI INDONESIA MENDAPATKAN APRESIASI & PENGAKUAN DARI DUNIA INTERNASIONAL SEHINGGA PERLU DI JAGA & DI KAWAL AGAR BISA BERJALAN SESUAI DENGAN ARAH PADA PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL. DINAMIKA POLITIK SANGAT BERPENGARUH TERHADAP PERKEMBANGAN SITUASI KAMTIBMAS YANG DIPREDIKSI AKAN SEMAKIN MENINGKAT ESKALASINYA, SEHINGGA PERLU DILAKUKAN ANTISIPASI OLEH SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA CIPTA STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2019. 2

DINAMIKA REGULASI PEMILU 2019 UU NO 42/2008 TENTANG PEMILU PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN UU NO 15/2011 TENTANG MPR, DPD DAN DPRD UU NO 15/2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILU REGULASI PEMILU 2014 UU NO 8/2012 TENTANG PEMILU DPR, DPD & DPRD UU NO 2/2011 TENTANG PARTAI POLITIK SESUAI KEPUTUSAN MK N 0. 14/PUU –XI/2013 PEMILU LEGISLATIF & PEMILU PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DILAKSANAKAN BERSAMAAN UU NO 42/2008 TENTANG PEMILU PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN UU NO 15/2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILU UU NO 8/2012 TENTANG PEMILU DPR, DPD & DPRD UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM 3

Tahapan Pemilu 2019 PKPU NOMOR 7 TAHUN 2017 1 Pendaftaran & Verifikasi Peserta Pemilu Sosialisasi 17 Agustus 2017 – 14 April 2019 4 2 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih 17 Desember 2017 – 18 Maret 2019 3 Oktober 2017 -17 Februari 2018 3 Pembentukan PPK, PPS dan PPLN 9 Januari 2018 – 8 Maret 2018

5 17 Desember 2017 – 6 April 2018 9 7 8 20 September 2018 – 16 November 2018 23 September 2018 – 13 April 2018 10 Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Prov & DPRD KAB/KOTA 26 Maret 2018 – 23 September 2018 Penyelesaian Sengketa Pencalonan KAMPANYE 6 Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kab/Kota 11 Masa Tenang RABU, Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 4 Agustus 2018 - 21 September 2018 Pemungutan dan Perhitungan Surat Suara di TPS 12 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara 019 2 April 14 April 2019 – 16 April 2019 18 April 2019 – 22 Mei 2019

15 Penetapan Perolehan Kursi & Calon Terpilih tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Paling Lama 3 Hari Setelah MK Mencantumkan Permohonan Perselisihan 14 Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 22 Mei 2019 - 15 Juni 2019 Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Pasca Putsan MK 16 17 13 Mengikuti jadwal Mahkamah Konstitusi (MK) Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPR, DPD, DPRD Prov & DPRD Kab/Kota Agustus – Oktober 2019 Peresmian Anggota DPR, DPD, DPRD KAB/KOTA 18 Juli – September 2019 Paling lama 3 Hari Setelah Putusan MK Sumpah Janji Pelantikan Presiden & Wakil Presiden Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD PROV & DPRD KAB/KOTA 19 20 Oktober 2019

REKAPITULASI JUMLAH TPS & DAFTAR PEMILIH TETAP Kabupaten/Kota Jml. TPS Jumlah Pemilih 1. CILACAP 5. 839 L 729. 527 2. BANYUMAS 5. 437 3. PURBALINGGA P 729. 041 Total 1. 458. 568 663. 608 666. 782 1. 330. 390 2. 898 373. 038 369. 716 742. 754 4. BANJARNEGARA 3. 167 392. 541 384. 949 777. 490 5. KEBUMEN 4. 538 534. 860 524. 903 1. 059. 763 6. PURWOREJO 3. 032 303. 064 307. 250 610. 314 7. WONOSOBO 2. 935 341. 455 329. 993 671. 448 8. MAGELANG 4. 318 487. 484 489. 930 977. 414 9. BOYOLALI 3. 189 389. 761 394. 316 784. 077 10. KLATEN 4. 313 487. 724 501. 379 989. 103 11. SUKOHARJO 2. 395 328. 230 334. 000 662. 230 12. WONOGIRI 3. 913 426. 163 434. 815 860. 978 13. KARANGANYAR 3. 149 340. 105 347. 717 687. 822 14. SRAGEN 3. 360 380. 967 390. 096 771. 063 15. GROBOGAN 4. 629 547. 633 553. 946 1. 101. 579 16. BLORA 2. 948 345. 074 354. 233 699. 307 17. REMBANG 2. 171 239. 784 241. 904 481. 688 18. PATI 4. 369 503. 896 521. 343 1. 025. 239 7

Kabupaten/Kota Jml. TPS Jumlah Pemilih 19. KUDUS 3. 049 L 306. 326 20. JEPARA 3. 268 21. DEMAK 314. 758 Total 621. 084 428. 419 428. 926 857. 345 3. 615 430. 845 430. 100 860. 945 22. SEMARANG 3. 182 377. 751 388. 572 766. 323 23. TEMANGGUNG 2. 461 299. 240 302. 430 601. 670 24. KENDAL 3. 445 382. 835 385. 354 768. 189 25. BATANG 2. 522 297. 247 298. 244 595. 491 26. PEKALONGAN 2. 879 361. 086 355. 554 716. 640 27. PEMALANG 4. 679 549. 988 540. 585 1. 090. 573 28. TEGAL 4. 530 596. 135 583. 416 1. 179. 551 29. BREBES 6. 097 739. 331 729. 683 1. 469. 014 407 43. 284 46. 957 90. 241 1. 732 198. 882 209. 905 408. 787 608 64. 427 68. 482 132. 909 4. 507 549. 927 582. 880 1. 132. 807 34. KOTA PEKALONGAN 853 109. 004 109. 059 218. 063 35. KOTA TEGAL 752 96. 709 97. 847 194. 556 115. 186 13. 646. 350 13. 749. 065 27. 395. 415 30. KOTA MAGELANG 31. KOTA SURAKARTA 32. KOTA SALATIGA 33. KOTA SEMARANG TOTAL P 8

POTRET DINAMIKA PEMILU INDONESIA 1971 = 10 Parpol 1999 = 48 Parpol 30 an parpol & 100 daftar kumpulan dan calon perseorangan 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 3 partai 1955= 30 parpol 2004 terdapat 24 Parpol peserta Pemilu 2009 = 44 parpol termasuk 6 parpol lokal Aceh 2014 = 15 Parpol 2019 = 20 Parpol (4 Parpol Lokal Aceh) 9

JUMLAH CALON LEGISLATIF PROVINSI JAWA TENGAH No. Urut Partai Politik Jumlah Dapil Jumlah Calon Laki- laki Perempuan Total Keterwakilan Perempuan 1. PKB 13 68 52 120 43, 33% 2. GERINDRA 13 76 44 120 36, 67% 3. PDI PERJUANGAN 13 79 41 120 34, 17% 4. GOLKAR 13 74 45 119 37, 82% 5. NASDEM 13 73 46 119 38, 66% 6. GARUDA 10 9 10 19 52, 63% 7. BERKARYA 13 38 26 64 40, 63% 8. PKS 13 63 46 109 42, 20% 9. PERINDO 13 42 24 66 36, 36% 10. PPP 13 71 45 116 38, 79% 11. PSI 8 13 11 24 45, 83% 12. PAN 13 67 53 120 44, 17% 13. HANURA 10 22 15 37 40, 54% 14. DEMOKRAT 13 71 48 119 40, 34% 15. PBB 13 22 24 46 52, 17% 16. PKPI INDONESIA 1 0 1 1 100% 788 531 1319 40, 26% Jumlah Total

CALON ANGGOTA DPD (DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH) NO NAMA JENIS KELAMIN (L/P) TEMPAT TINGGAL CALON 1 ABDUL KHOLIK, SH, M. Si LAKI-LAKI KOTA DEPOK 2 AGUS MUJAYANTO LAKI-LAKI KAB. DEMAK 3 Dr. BAMBANG SADONO, SH, MH LAKI-LAKI KOTA SEMARANG 4 Ir. H. BAMBANG SUTRISNO, MM LAKI-LAKI KOTA SURAKARTA 5 BUDI YUWONO, SH LAKI-LAKI KAB. SUKOHARJO 6 CASYTHA A. KATHMANDU, SE PEREMPUAN KAB. BANTUL 7 Dr. H. DARWITO, SE, MM LAKI-LAKI KOTA SEMARANG 8 DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE, MH PEREMPUAN KAB. TEMANGGUNG 9 G. K. R. AYU KOES INDRIYAH PEREMPUAN JAKARTA SELATAN 10 ISNAN AHMAD JUHARDANI, S. P LAKI-LAKI KAB. SEMARANG 11 Drs. H. JAMUN, M. Pd. I LAKI-LAKI KAB. CILACAP 12 Drs. JOKO J. PRIHATMOKO, M. SI LAKI-LAKI KOTA SEMARANG 13 KHOLISON, SH LAKI-LAKI KOTA SEMARANG 14 Drs. M. ABDUL ROHIM LAKI-LAKI KAB. SEMARANG 15 H. MUH MAHSUN, S. IP LAKI-LAKI KOTA SEMARANG 16 Drs. H. MUHTAR LUTFI, MM LAKI-LAKI KAB. DEMAK 17 MUJIBURROHMAN, S. S LAKI-LAKI JAKARTA PUSAT 18 Dr. KH. MOQODDAM CHOLIL, MA LAKI-LAKI JAKARTA SELATAN 19 H. NAIBUL UMAM EKO SAKTI, S. Ag, M. Si LAKI-LAKI KAB. BANYUMAS 20 SOLEHIN, S. Pd, MM LAKI-LAKI KAB. BREBES

CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019 Ir. JOKO WIDODO – KH. MA'RUF AMIN PRABOWO SUBIANTO – SANDIAGA S UNO 12

KEKUATAN POLITIK DI JAWA TENGAH PRABOWO SUBIANTO – SANDIAGA S UNO Ir. JOKO WIDODO – KH. MA'RUF AMIN PARPOL KURSI Kursi : 62 % PARPOL SUARA 27 4. 675. 91 13 2. 259. 365 8 1. 181. 532 10 1. 786. 311 4 762. 984 - 602. 505 Suara : 66. 26 % 13 KURSI Kursi : 38 % SUARA 11 1. 962. 641 10 1. 147. 546 8 1. 166. 885 9 1. 278. 619 Suara : 32, 67 %

PARTISIPASI PEMILIH PROVINSI JAWA TENGAH PEMILU/PILKADA TERTINGGI TERENDAH RATA-RATA PILGUB 2013 KAB. TEMANGGUNG (82, 89%) KAB. PATI (44, 52%) 55, 73% PILEG 2014 KAB. TEMANGGUNG (84, 54%) KAB. CILACAP (65, 34%) 73, 24% PILPRES 2014 KAB. TEMANGGUNG (83, 37%) KAB. BREBES (61, 59%) 71, 25% PILKADA 2015 KAB. BOYOLALI (78, 65%) KAB. PEMALANG (59, 38%) 68, 54% PILKADA 2017 KOTA SALATIGA (83%) KAB. BREBES (55%) 78, 78% KAB. TEMANGGUNG (90, 90%) KAB. DEMAK (59, 42%) 73, 19% PILGUB 2018

PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA PASAL 434 UU NO. 7 TAHUN 2017 UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA PEMILU, PEMERINTAH DAN PEMIRINTAH DAERAH WAJIB MEMBERIKAN BANTUAN DAN FASILITAS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BANTUAN DAN FASILITAS a. penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS; b. penyediaan sarana ruang sekretariat PPK, Panwaslu' Kecamatan dan PPS; c. Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang -undangan Pemilu; d. pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu; e. kelancaran transportasi pengiriman logistik; f. pemantauan kelancaran Penyelenggaraan pemilu; dan g. kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu. 15

FASILITASI PEMPROV JATENG UNTUK MENDUKUNG PEMILU 2019 1. Koordinasi dan Komunikasi dengan Kab/Kot dalam rangka dukungan penyelenggaraan Pemilu 2019; 2. Koordinasi dan Komunikasi dengan Instansi terkait (TNI/Polri) dalam rangka dukungan keamanan proses Pemilu 2019; 3. Penciptaan kondusifitas daerah selama pelaksanaan Pemilu 2019 (pra, saat, dan pasca); 4. Monitoring/pemantauan pelaksanaan Pemilu 2019 (pra, saat, dan pasca); 5. Fasilitasi kepada Badan Penyelenggara (KPU dan Bawaslu); 6. Sosialisasi dalam rangka membantu Badan Penyelenggara Pemilu (KPU); 7. Sosialisasi melalui SKPD; 16

PERAN KEPALA DAERAH BESERTA FORKOPIMDA DALAM HAL ANTISIPASI DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Unsur Forkopimda Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dan komunikasi dengan Forkopimda Kab/Kota, TNI/Polri serta menggandeng unsur terkait penyelenggara Pemilu 2019 guna mengantisipasi konflik dan gangguan keamanan. Selain itu, juga menjalin komunikasi dengan kelompok masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda 17

PERAN BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Melaksanakan Pendidikan Politik kepada seluruh elemen masyarakat (Toga/Toma, LSM, Ormas dan pemilih pemula). Melaksanakan Penguatan Pendidikan Politik kepada seluruh elemen masyarakat (Toga/Toma, LSM, Ormas dan pemilih pemula). Melaksanakan FGD Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat kepada Pelajar, Mahasiswa, dan Ormas. Melaksanakan Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik kepada Partai Politik dan Ormas Parpol. Melaksanakan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pilkada kepada seluruh elemen masyarakat (Toga/Toma, LSM, Unsur Penyelenggara Pilkada, Ormas dan pemilih pemula). Melaksanakan Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada kepada aparatur pemerintah yang menangani Pemilu. Melaksanakan Monitoring/Pemantauan dampak politik Pemilu/Pilkada di Jawa Tengah.

ANTISIPASI KERAWANAN DALAM PEMILU 2019 • TINGGINYA TINGKAT PERSAINGAN CALEG DALAM PEREBUTAN SUARA DI INTERNAL PARTAI MAUPUN ANTAR PARTAI. • FAKTOR RESIKO KESALAHAN BAGI PENYELENGGARA CUKUP TINGGI DALAM PELAKSANAAN PILEG DAN PILPRES, KEMUNGKINAN TIMBULNYA KEKELIRUAN DALAM PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK ANTAR DAPIL. • BANYAKNYA ORMAS YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN PILEG DAN PILPRES KARENA BANYAK CALEG YANG BERASAL DARI ORMAS TERSEBUT SEPERTI ORMAS BERBASIS AGAMA : NU, MUHAMMADIYAH DLL. • PENGERAHAN MASSA DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE TERBUKA KHUSUSNYA DALAM PELAKSANAAN PILPRES. • PENYEBARAN PROVOKASI / KAMPANYE HITAM 19 MELALUI MEDSOS.

LANJUTAN. . . • GERAK PARPOL AKAN DIPENGARUHI OLEH KOALISI PARPOL DALAM MENDUKUNG PASLON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. • MUNCULNYA CALEG KUTU LONCAT / PINDAH DARI SATU PARTAI KE PARTAI LAIN YANG DAPAT BERPOTENSI TIMBULNYA KONFLIK INTERNAL ANTAR PARTAI. • MENINGKATNYA PROSENTASI GIAT TINDAK PIDANA MONEY POLITIK. • PENGGUNAAN ISU SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTAR GOLONGAN (SARA) DALAM MATERI KAMPANYE. PERSAINGAN ANTAR KANDIDAT DAPAT MEMICU PENGGUNAAN ISU SARA DALAM AKTIVITAS SOSIALISASI DIRI KEPADA PEMILIH. HAL INI MESTI MENJADI PERHATIAN, KARENA ISU KEDEKATAN IDENTITAS ATAS DASAR SUKU DAN AGAMA AKAN DIANGGAP RELATIF MUDAH DIGUNAKAN UNTUK MENARIK SIMPATI PEMILIH KETIMBANG PENDEKATAN VISI DAN PROGRAM. 20

REKOMENDASI 1. Untuk mencegah semakin memanasnya suhu politik menjelang Pilpres, perlu membangun komunikasi antara Pemerintah, Parpol, Paslon, Tim Sukses, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama serta komponen masyarakat lainnya; 2. Sosialisasikan Pemilu Damai Tanpa Kerusuhan & Tindakan Anarkhis Melalui Pemasangan Sepanduk & Ikrar Bersama. 3. Peningkatan integritas Pemerintah dalam menjaga kondusifitas wilayah; 4. Peningkatan kewaspadaan nasional dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, agar melaporkan setiap perkembangan situasi yang berpotensi menghambat pelaksanaan Pemilu 2019. 21

LANJUTAN. . . 5. Siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Mendukung sepenuhnya Pemilu tahun 2019 yang aman, demokratis, sejuk dan damai 7. Siap mentaati semua peraturan per. Undang-undangan yang berlaku. 8. Menolak dan melawan segala bentuk politik uang, black campaign, fitnah, politisasi sara, berita hoax dan pelanggaran hukum lainnya demi mewujudkan Pemilu tahun 2019 yang berkualitas. 22

HOAX 23

24

27