XII MIPA 6 Demokrasi Terpimpin merupakan era politik

XII MIPA 6

Demokrasi Terpimpin merupakan era politik Indonesia setelah berakhirnya era Demokrasi Parlementer. Sistem demokrasi terpimpin lahir setelah konstituante gagal merancang UUD, dan kemudian dibubarkan dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Sistem ini lahir sebagai bentuk pelurusan atau perbaikan terhadap demokrasi liberal. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 hingga 1959) belum pernah mencapai kestabilan secara nasional dan Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya, yaitu merancang UUD. Hal ini membuat Presiden Soekarno berkeinginan untuk menyederhanakan partai-partai politik dan membentuk kabinet yang berintikan 4 partai yang menang dalam pemilihan umum 1955.

Pada tanggal 21 Februari 1957 Soekarno dihadapan para tokoh politik dan tokoh militer menawarkan konsepsinya untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaan pemerintah. Dalam konsepsinya Presiden Soekarno menghendaki dibentuknya kabinet berkaki empat yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil PNI, Masyumi, NU dan PKI. Selain itu Presiden Soekarno juga menghendaki dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional di dalam masyarakat. Beliau juga menekankan bahwa Demokrasi Liberal merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Demokrasi Terpimpin. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai Konsepsi Presiden 1957.

Dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno golongan fungsional atau golongan karya.

UPAYA MENUJU DEMOKRASI TERPIMPIN YANG DIRINTIS OLEH PRESIDEN SOEKARNO SEBELUM DIKELUARKANNYA DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 1) Pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957 2) Mengeluarkan keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945 3) Larangan bagi kegiatan politik 4) Pertemuan untuk mencapai kesepakatan

Pada hari Minggu, 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan dekrit yang memuat tiga hal pokok, yaitu : § Menetapkan pembubaran Konstituante. § Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekrit dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara (UUDS). § Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Tujuan dikeluarkan dekrit adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Reaksi dengan adanya Dekrit Presiden: § Rakyat menyambut baik sebab mereka telah mendambakan adanya stabilitas politik yang telah goyah selama masa Liberal. § Mahkamah Agung membenarkan dan mendukung pelaksanaan Dekrit Presiden. § KSAD meminta kepada seluruh anggota TNI-AD untuk melaksanakan pengamanan Dekrit Presiden. § DPR pada tanggal 22 Juli 1945 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan UUD 1945.

Dampak Positif : ü Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. ü Memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara. ü Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi Parlemen tertunda pembentukannya.

Dampak Negatif : Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. Memberi kekuasaan yang besar pada presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak Dekrit, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang.

Dengan berlakunya UUD 1945 dan Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno langsung memimpin pemerintahan dan mengambil kebijakan-kebijakan : q Kabinet Kerja q Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) q Ideologi Demokrasi Terpimpin q Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) q DPR Gotong Royong (DPR-GR) q Front Nasional q Pengintegrasian lembaga-lembaga tinggi dengan eksekutif q Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR).

Penilaian terhadap pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang dilaksanakan oleh Presiden Soekarno pertama kali muncul dari M. Hatta, melalui tulisannya dalam Majalah Islam Panji Masyarakat pada tahun 1960 yang berjudul “demokrasi kita”. Hatta mengungkapkan kritiknya kepada tindakan-tindakan Presiden, tugas-tugas DPR sampai pada pengamatan adanya ‘krisis demokrasi’, yaitu sebagai demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaan, lupa syarat-syarat hidupnya dan melulu menjadi anarki lambat laun akan digantikan oleh diktator.

TUGAS 1. Apa dampak positif & negatif diberlakukannya dekrit presiden 15 juli 1959 ? 2. Apa isi pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam konsepsi 1957 ? 3. Mengapa bangsa Indonesia demokrasi terpimpin ? menggunakan