Kehidupan politik pada masa Demokrasi liberal Politiknya menggunakan

Kehidupan politik pada masa Demokrasi liberal Politiknya menggunakan sistem multipartai yang memicu terjadinya persaingan antar fraksi politik di parlemen untuk saling menjatuhkan.

Sistem pemerintahan O Presiden hanya bertugas menjadi kepala negara bukan menjadi kepala pemeritahan. O Kegiatan pemerintahan dilakukan oleh menteri. O Perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab terhadap parlemen (DPR). O Sistem pemerintahan yang berjalan yakni parlementer.

Kabinet O Kabinet Natsir O Kabinet Sukiman O Kabinet Wilopo O Kabinet Ali Sastroamidjojo I O Kabinet Burhanuddin Harahap O Kabinet Ali Sastroamidjojo II O Kabinet Djuanda

Sistem kepartaian O Dimulai dengan Presiden Soekarno membangu PNI pada tanggal 23 Agustus 1945. O Wapres Moh. Hatta menyatakan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 dan terciptalah 10 parpol yaitu, Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai dan PKR. O Sistem kepartaian yang diterapkan adalah sistem multipartai.

Pemilu 1955 O Diselenggarakan dalam 2 tahap, yakni : 1. 2. Tahap pertama (29 September 1955) untuk pemilihan anggota DPR/parlemen. Tahap kedua (15 Desember 1955) untuk pemilihan anggota Konstituante.

Kegagalan konstituante menyusun UUD O 10 November 1956 Presiden Soekarno melantik sebanyak 514 O O anggota Konstituante. Tugas badan Konstituante yakni, Merumuskan UUD yang baru. Masalah utama yang harus dihadapi ialah, penetapan Dasar Negara. Kegagalan Konstituante dikarenakan oleh: ü Perdebatan yang terjadi secara berlarut-larut. ü Adanya perselisihan yang berlangsung antar partai. ü Timbulnya desakan untuk kembali pada UUD 1945 O Pada tanggal 30 Mei 1959, Konstituante menyelenggarakan pemungutan suara dan hasilnya mayoritas ingin kembali pada UUD 1945. O Posisi Konstituante terdesak saat A. H. Nasution menyatakan PEPERPU/040/1959 yang isinya, larangan terjadinya kegiatan politik. O Konstituante dibubarkan pada tanggal 5 Juli 1959 melewati Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Kehidupan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal O Permasalahan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal, yaitu : v Permasalahan dalam jangka pendek, yakni pemerintah wajib mengurangi jumlah uang yang beredar dan memperbaiki kenaikan biaya hidup. v Permasalahan dalam jangka panjang, yakni pertambahan penduduk yang tak terkendali dan tingkat kesejahteraan penduduk yang relatif rendah.

Kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa Liberal O Gerakan Benteng O Gunting Syafruddin O Nasionalisasi De Javasche Bank O Pembentukan Biro Perancang Negara O Sistem Ekonomi Ali Baba

Gerakan Benteng O Dikemukakan oleh Soemitro Djojohadikusumo. O Kebijakan diawali pada April 1950, yaitu: Ø Memberikan pertolongan kepada pengusaha Pribumi supaya mereka berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Bantuan tersebut berwujud bimbingan konkret atau bantuan kredit. Ø Mendirikan kewirausahaan Pribumi supaya mampu membentengi perekonomian Indonesia yang baru saja merdeka.

Gunting Syafruddin O Dikemukakan oleh Syafruddin Prawiranegara. O Kebijakan diawali pada 15 Maret 1950 dengan pemotongan nilai uang/sanering.

Nasionalisasi De Javasche Bank Kebijakan yang berlaku adalah perubahan status De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Sirkulasi. Diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 menurut UU no. 24 Tahun 1951.

Pembentukan Biro Perancang Negara O Diciptakan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I. O Bertugas merancang pembangunan jangka pendek sehingga hasilnya belum bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. O Dampak tidak adanya stabilitas/keseimbangan politik karena masa kabinet yang terlalu singkat menyebabkan penurunan drastis ekonomi, inflasi dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.

Sistem Ekonomi Ali Baba O Diprakarsai langsung oleh Iskak Tjokroadisurjo, seorang Menteri Perekonomian pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I. O Kebijakan yang dilaksanakan, yaitu mendorong berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi dalam berusaha merombak ekonomi kolonial berubah menjadi ekonomi nasional.