Demokrasi terpimpin NAMA ANGGOTA Aprillia 04 Cindy 06

Demokrasi terpimpin NAMA ANGGOTA : Aprillia (04) Cindy (06) Jovan. Kennedy (14) Rana Nabilla. P (24) Martinus Noviandri. P (18) Vania Agustine (32) KELAS XI MIPA 3

PENGERTIAN Demokrasi Terpimpin atau Rezim Orde Lama adalah suatu sistem pemerintahan dimana segala kebijakan yang diambil dan dijalankan berpusat pada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan / negara dibawah pemerintahan penguasa tunggal

menurut ketetapan MPRS No. XVIII/MPRS/1965, yang dimaksud demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi yang dipimpin atau sesuai dengan sila keempat Pancasila. Indonesia mulai memakai sistem demokrasi terpimpin setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekrit tersebut, antara lain: 1. Bubarkan Dewan Konstituante. 2. Diberlakukannya kembali UUD 1945. 3. Tidak berlakunya UUDS 1950 4. Pembentukan MPRS dan DPAS.

Kabinet Kerja dibentuk untuk menggantikan Kabinet Djuanda pada 10 Juli 1959. Kabinet ini memiliki program kerja yang disebut Tri Program yang meliputi: (1) masalah-masalah sandang dan pangan, (2) keamanan dalam negeri, dan (3) pengembalian Irian Barat.

LATAR BELAKANG 1. SEGI POLITIK Jumlah pergerakan separatis terjadi pada masa itu menyebabkan negara tidak stabil 2. SEGI EKONOMI Pergantian kabinet menyebabkan program ekonomi yang telah dirancang sebelumnya tidak dapat diterapkan sehingga pembangunan ekonomi tersendat 3. SEGI POLITIK Konstitusi gagal dalam menyusun UUD baru untuk melaksanakan UUDS 1950

CIRI - CIRI 1. Kekuasaan Presiden berperan sebagai penguasa tertinggi dalam suatu negara. Di Indonesia, sistem ini berlaku pada 5 Juli 1959 di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Oleh karena itu Beliau dapat mengubah peran wakil rakyat yang dianggap tidak sejalan dengan kehendaknya. 2. Peran Partai Politik Terbatas Keberadaan partai politik seolah-olah hanya untuk mendukung berbagai kebijakan Presiden

3. Peran Militer Semakin Besar Pada masa itu, militer memiliki dwifungsi yaitu sebagai garda pertahanan negara dan berperan pada pemerintahan yang ternyata mengakibatkan kekacauan politik di Indonesia 4. Paham Komunisme Berkembang Presiden dan PKI memiliki hubungan yang baik dan PKI memberi dukungan yang cukup besar terhadap pemerintahan Presiden Soekarno 5. Terjadinya Pelanggaran HAM Peran militer yang berdampak besar meningkatkan tindakan yang semena-mena yang sering dilakukan oleh pemerintah apabila ada masyarakat yang menentang kebijakan

6. Dicetuskannnya konsep NASAKOM (Nasionalisme, Agama, Komunisme) oleh Soekarno untuk mewakili tiga pilar utama yang menjadi kekuatan politik bangsa Indonesia, sejak era pergerakan nasional hingga pasca -kemerdekaan. 7. Penetapan MPRS tentang jabatan Presiden Soekarno sebagai Presiden RI seumur hidup 8. Melaksanakan politik Mercu Suar (pembangunan proyek-proyek raksasa, komplek olahraga senayan, Jakarta by pass, Monumen Nasional, Jembatan Ampera)

DAMPAK • POSITIF 1. Negara terhindar dari perpecahan dan krisis yang tak berkesudahan 2. Mengembalikan UUD 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan 3. Menjadi awal terbentuknya lembaga tinggi negara, yaitu MPRS dan DPAS 4. Pelopor Non Blok yaitu gerakan negara-negara yang berusaha tidak memihak mana pun dalam penyelenggaraannya.

DAMPAK • NEGATIF 1. Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara lainnya memiliki kekuasaan besar sehingga timbul potensi penyalahgunaan wewenang 2. Tidak menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara dan menggantinya dengan nasionalis, agama, dan komunis. 3. Pengangkatan anggota MPRS yang tidak berdasarkan hasil pemilihan umum. Anggota MPRS ditentukan oleh presiden.

4. Memberlakukan Dwifungsi Militer sehingga militer selain menjadi pertahanan negara, militer juga dapat ikut berpolitik 5. Maraknya korupsi di kalangan birokrat dan militer mengakibatkan pendapatan Indonesia dari ekspor turun drastis 6. Terjadinya inflasi yang cukup parah akibat ketidakstabilan ekonomi 7. Demokrasi terpimpin membuat kekuasaan presiden menjadi tak terbatas. Hal ini membuat kemungkinan kediktatoran semakin besar.