Dekret Presiden 5 juli 1959 Adalah dekrit yang

  • Slides: 16
Download presentation
Dekret Presiden 5 juli 1959 Adalah dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama,

Dekret Presiden 5 juli 1959 Adalah dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959

Isi dekret • Pembubaran Badan Konstituante hasil Pemilu 1955 • Penggantian undang-undang dasar dari

Isi dekret • Pembubaran Badan Konstituante hasil Pemilu 1955 • Penggantian undang-undang dasar dari UUD Sementara 1950 ke. UUD 1945.

Latar Belakang dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 • Dalam masa demokrasi parlementer kabinet

Latar Belakang dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 • Dalam masa demokrasi parlementer kabinet jatuh bangun dalam tenggang waktu relatif singkat dan ini berakibat pada instabilitas pemerintahan. Keadaan ini mencerminkan “kekurang mampuan” pelaku-pelaku utama demokrasi dalam mengalola pemerintahan negara yang barangkali karena miskinnya pengalaman dan terpolarisasinya masyarakat dalam kelompok ideologis politis yang kuat. Tidak ada satu kabinet pun dalam masa demokrasi parlementer ini mampu memberi jaminan untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dan pembangunan masyarakat secara memadai, serta fungsi memelihara persatuan bangsa.

Faktor lain yang melatar belakangi munculnya dekrit Presiden Ø kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD

Faktor lain yang melatar belakangi munculnya dekrit Presiden Ø kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD 1945 sebagai pengganti UUDS 1950 Konstituante merupakan badan yang bertugas untuk membuat UUD (konstituante)

konstituante terdapat tiga kelompok yang berbeda prinsip • Golongan islam yang menghendaki dasar negara

konstituante terdapat tiga kelompok yang berbeda prinsip • Golongan islam yang menghendaki dasar negara Islam • Golongan nasionalis yang menghendaki dasar negara pancasila • Golongan komunis yang menghendaki dasar negara komunis (Suprapto, 1985: 200)

Prinsip ketiga kelompok ini sulit untuk dikompromikan, sehingga sidang konstituante untuk menetapkan UUD mengalami

Prinsip ketiga kelompok ini sulit untuk dikompromikan, sehingga sidang konstituante untuk menetapkan UUD mengalami jalan buntu. Dalam amanatnya tanggal 22 April 1959 di depan sidang konstituante, Presiden Soekarno mengharapkan agar kembali kepada UUD 1945. Tentu saja anjuran Presiden ini ada yang setuju dan ada pula yang tidak menyetujuinya. Untuk itu harus diadakan permusyawaratan dalam konstituante guna mendapatkan suatu mufakat. Tetapi hal ini berkali dijalankan

Satu satunya jalan ialah pemungutan suara untuk mengetahui anggota yang setuju dan anggota yang

Satu satunya jalan ialah pemungutan suara untuk mengetahui anggota yang setuju dan anggota yang tidak setuju. Pada tanggal 30 mei 1959 diadakan pemungutan suara (voting). Dari 468 anggota yang hadir, yang setuju kembali ke UUD 1945 adalah • 269 orang dan yang tidak setuju • 199 orang, belum memenuhi syarat. Pemungutan suara seperti ini diadakan sampai tiga kali, meskipun angkanya tidak sama namun hasilnya tetap tidak memenuhi persyaratan dalam menentukan keputusan. Keadaan bertambah sulit, karena anggota konstituante sudah menjalani masa reses, dan sulit untuk dikumpulkan. Ditambah lagi sudah banyak anggota konstituante yang malas untuk datang menghadiri sidang. Keadaan seperti ini akan membawa kepada situasi dan kondisi yang tidak menentu.

Kesimpulan Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 • Pembubaran Konstituante • Pemberlakuan kembali UUD

Kesimpulan Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 • Pembubaran Konstituante • Pemberlakuan kembali UUD ’ 45 dan tidak berlakunya UUDS 1950 • Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

Syarat-syarat suatu dekrit, • Dikeluarkan oleh penguasa tertinggi yaitu Presiden Soekarno • Secara sepihak

Syarat-syarat suatu dekrit, • Dikeluarkan oleh penguasa tertinggi yaitu Presiden Soekarno • Secara sepihak yaitu menurut kehendak dari Presiden sendiri tanpa ada suatu musyawarah atau persetujuan terlebih dulu dari lembaga legislative • Demi keselamatan bangsa dan negara

Isi Konsepsi Presiden • Sistem Demokrasi Liberal akan diganti dengan Demokrasi Terpimpin. • Akan

Isi Konsepsi Presiden • Sistem Demokrasi Liberal akan diganti dengan Demokrasi Terpimpin. • Akan dibentuk “Kabinet Gotong Royong”, yang menteri-menteriflya terdiri atas orang dan empat partai besar (PNI, Masyumi, NU, dan PKI). • Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Dewan mi bertugas memberi nasihat kepada kabinet baik diminta maupun tidak.

Alasan dan Pengaruh Dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 • Kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang

Alasan dan Pengaruh Dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 • Kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap. • Situasi politik yang kacau dan semakin buruk • Konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional • Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat • Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai. • Undang-undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. • Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat bahkan menjurus menuju gerakan sparatisme.

Dampak Dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 • Dampak Positif Ø Menyelamatkan negara dari perpecahan

Dampak Dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 • Dampak Positif Ø Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. ØMemberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara. ØMerintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi Parlemen tertertunda pembentukannya.

Dampak Negatif • Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 45

Dampak Negatif • Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. • Memberi kekeuasaan yang besar pada presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru. • Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak Dekrit, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang.

Partai partai yang menolak KONSEPSI PRESIDEN • • • Masyumi Nadatul Ulama PSII Partai

Partai partai yang menolak KONSEPSI PRESIDEN • • • Masyumi Nadatul Ulama PSII Partai Katolik Partai Rakyat Indonesia

Alasan Penolakan Konsepsi Presiden • Hak mengubah tata negara secara radikal ada pada Dewan

Alasan Penolakan Konsepsi Presiden • Hak mengubah tata negara secara radikal ada pada Dewan Konstituante. • Secara prinsipial partai-partai menolak Konsepsi Presiden karena PKI diikutsertakan dalam pemerintahan.

Pendukung Dekrit Presiden • • Makamah Agung DPR (hasil Pemilu 1955) KSAD Berbagai golongan

Pendukung Dekrit Presiden • • Makamah Agung DPR (hasil Pemilu 1955) KSAD Berbagai golongan masyarakat