DEMOKRASI PROSES LEGISLATIF Disampaikan Pada Perkuliahan Proses Legislatif

DEMOKRASI PROSES LEGISLATIF Disampaikan Pada Perkuliahan Proses Legislatif Dosen : TATIK ROHMAWATI, S. IP. , M. Si. 6/6/2021 Materi Proleg By Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 1

MAKNA DEMOKRASI ■ Secara etimotogi demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi adalah ‘kekuasaan rakyat”. ■ Berikut definisi dari beberapa pakar : 1. Abraham Lincoln, Democracy is government from the people by the people and for the people. 2. Kartini Kantono, “Demokrasi adalah kekuasaan rakyat yang berbentuk pemerintahan dengan semua tingkatan rakyat ikut mengambil alih bagian dalam pemerintahan”. 3. Sukarna, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahannya tanpa menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. 6/6/2021 Materi Proleg By Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 2

MAKNA DEMOKRASI (Lanjutan) 4) Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. 5) Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting yang secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. 6) Affan Gaffar (2000) memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik (demokrasi empirik). Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi yang dalam perwujudannya 6/6/2021 Materi Proleg By Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 3 pada dunia politik

KARAKTERISTIK PROLEG YANG DEMOKRATIS Badan legislatif di Negara kita terdiri dari: 1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 2) Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Fungsi dari DPR mewakili masyarakat seluruh Indonesia, sedangkan DPD hanya mewakili daerah-daerah yang diwakilinya. Kedua lembaga tersebut, mempunyai hak yang sama yaitu membuat RUU eksekutif. 6/6/2021 Materi Proleg bersama By Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 4

KARAKTERISTIK PROLEG YANG DEMOKRATIS DPR memegang kekuasaan membentuk unadang-undang. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. RUU dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR, yaitu tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Apabila ada dua RUU yang diajukan mengenai hal yang sama dalam satu masa sidang yang dibicarakan adalah RUU dari DPR, sedangkan RUU yang disampaikan oleh Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. RUU yang sudah disetujui bersama antara DPR dengan Presiden, paling lambat tujuh hari kerja disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Apabila setelah 15 hari kerja, RUU yang sudah disampaikan kepada Presiden belum disahkan menjadi UU. Pimpinan DPR mengirim surat kepada Presiden untuk meminta penjelasan. Apabla RUU yang sudah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. 6/6/2021 Materi Proleg By Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 5

PROSES PEMBAHASAN RUU DARI PEMERINTAH DI DPR RI RUU beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskah akademis yang berasal dari Presiden disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan surat Pengantar Presiden yang disebut juga Menteri yang mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut. Dalam rapat paripurna berikutnya setelah RUU diterima oleh Pimpinan DPR, kemudian Pimpinan DPR memberitahukan kepada anggota masuknya RUU tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh anggota. Terhadap RUU yang terkait dengan DPD disampaikan kepada Pimpinan DPD. Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Kemudian RUU dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di DPR bersama menteri mewakili presiden. 6/6/2021 dengan Materi Proleg By Tatikyang Rohmawati, S. IP. , M. Si 6

PROSES PEMBAHASAN RUU DARI DPD DI DPR RI RUU beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskah akademis yang berasa dari DPD disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR, kemudian dalam rapat paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada anggota masuknya RUU tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh anggota. Selanjutnya Pimpinan DPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan DPD mengenai tanggal pengumuman RUU yang berasal dari DPD tersebut kepada anggota dalam rapat paripurna. Bamus selanjutnya menunjuk komisi atau Baleg untuk membahas RUU tersebut, dan mengagendakan pembahasannya. 6/6/2021 Materi Proleg By Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 7

LANJUTAN Dalam waktu 30 hari kerja, komisi atau badan legislasi mengundang anggota alat kelengkapan DPD sebanyaknya 1/3 dari jumlah anggota alat kelengkapan DPR, untuk membahas RUU hasil pembahasannya dilaporkan dalam Rapat Paripurna. RUU yang telah dibahas kemudian disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk menteri yang akan mewakili presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut bersama DPR dan kepada Pimpinan DPD untuk ikut membahas RUU tersebut. Dalam waktu 60 hari sejak diterimanya surat tentang penyampaian RUU dari DPR, Presiden menunjuk menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan RUU bersama DPR. Kemudian RUU dibahas dalam Materi dua. Proleg tingkat pembicaraan di DPR. 6/6/2021 By Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 8

6/6/2021 Materi Proleg By Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 9