PEMILIHAN UMUM PEMILU Prinsip Dasar Pemilihan Umum n

Prinsip Dasar Pemilihan Umum n Negara berkedaulatan rakyat: rakyatlah pemegang otoritas penentu arah negara

n Pemilu merupakan metode mutakhir untuk menentukan wakil rakyat. Pemilu sebagai pengejawantah kedaulatan rakyat.

Penafsiran terhadap UUD 1945 n UUD 1945 tidak mengatur Pemilu. n Pemilu diseleggarakan dengan

n UUD 1945 sebelum amandemen tidak ada rujukan dalam pembentukan UU Pemilu: bagaimana azasnya,

n Dalam praktek, pemerintah merangkap pembentuk UU, sekaligus peserta, merangkap penyelenggara, menjadi pengawas, mengesahkan

Amandemen II n Amandemen II th 2000, merubah Pasal 18 mengenai Pemda n DPRD

n Dalam pembahasan PAH I BP MPR yang dimaksud demokratis adalah pemilihan langsung. Tetapi

Amandemen III memperkuat Asas Kerakyatan n Kedaulatan ditangan rakyat dilaksanakan menurut UUD Ps 1

Amandemen III Pelembagaan Pemilu Ps 22 E n Eksekutif dan/atau Legislatif sebagai hasil Pemilu

KPU n Nasional: memiliki lingkup kerja secara nasional n Tetap: kelembagaan bersifat permanen tidak

Slides: 11

Download presentation

PEMILIHAN UMUM (PEMILU)

Prinsip Dasar Pemilihan Umum n Negara berkedaulatan rakyat: rakyatlah pemegang otoritas penentu arah negara dan pemimpin negara, sebagai wujud kekuasaan tertinggi ditangan rakyat. n Tidak mungkin rakyat memerintah secara langsung (demokrasi langsung). Karena itu dibentuk lembaga perwakilan.

n Pemilu merupakan metode mutakhir untuk menentukan wakil rakyat. Pemilu sebagai pengejawantah kedaulatan rakyat. n Sistem Pemilu yang diterapkan akan merekonstruksi hubungan rakyat dengan wakilnya

Penafsiran terhadap UUD 1945 n UUD 1945 tidak mengatur Pemilu. n Pemilu diseleggarakan dengan cara menafsir karena UUD menganut paham kedaulatan rakyat, terdapat lembaga perwakilan yang lazim anggotanya dipilih melalui Pemilu. n Dalam praktek pernah semua dipilih (1955, 2004, dst) sebagian dipilih dan sebagian diangkat (pemilu orba), semuanya diangkat (akhir pemerintahan Sukarno dan awal pemerintahan Orba)

n UUD 1945 sebelum amandemen tidak ada rujukan dalam pembentukan UU Pemilu: bagaimana azasnya, memilih siapa, kapan dilaksanakan, siapa penyelenggaranya. n Akibatnya UU dibentuk dengan melakukan penafsiran sesuai kehendak pembentuknya

n Dalam praktek, pemerintah merangkap pembentuk UU, sekaligus peserta, merangkap penyelenggara, menjadi pengawas, mengesahkan hasil, dan superior dalam peradilan pemilu n Akibatnya akuntabilitas rendah, martabat berkedaulatan rakyat rendah.

Amandemen II n Amandemen II th 2000, merubah Pasal 18 mengenai Pemda n DPRD dipilih melalui Pemilu Ps 18 (3) n Diambil kesepakatan Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis Ps 18 (4) n Belum ada kejelasan, meskipun ada wacana MPR tidak lagi pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.

n Dalam pembahasan PAH I BP MPR yang dimaksud demokratis adalah pemilihan langsung. Tetapi belum bisa ditegaskan karena reposisi MPR belum dilakukan n Terdapat daerah (DIY) yang Kepala Daerahnya (Gubernur) tidak dipilih, tetapi dijabat secara turun temurun

Amandemen III memperkuat Asas Kerakyatan n Kedaulatan ditangan rakyat dilaksanakan menurut UUD Ps 1 (2) n Presiden dipilih secara langsung Ps 6 A n DPR dipilih melalui Pemilu Ps 19 (1) n DPD dipilih melalui Pemilu Ps 22 C (1)

Amandemen III Pelembagaan Pemilu Ps 22 E n Eksekutif dan/atau Legislatif sebagai hasil Pemilu tidak lagi diserahi penyelenggaraan Pemilu – standar Pemilu Demokratis n Dibentuk KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri n Asas Pemilu Luber dan Jurdil n Pemilu bagi Pres, DPR, DPD, DPRD

KPU n Nasional: memiliki lingkup kerja secara nasional n Tetap: kelembagaan bersifat permanen tidak ad hoc n Mandiri: tidak berada dibawah suatu cabang kekuasaan lain Dalam penyelenggaraan tugas fungsinya membentuk satuan-satuan penyelenggara di daerah (KPUD)