KOMUNIKASI POLITIK DAN PEMILU LEGISLATIF Disampaikan di Aula

  • Slides: 18
Download presentation
KOMUNIKASI POLITIK DAN PEMILU LEGISLATIF Disampaikan di Aula Kantor Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Eko

KOMUNIKASI POLITIK DAN PEMILU LEGISLATIF Disampaikan di Aula Kantor Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Eko Harry Susanto Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) ekohs@centrin. net. id, ekoharry@yahoo. com www. ekoharrysusanto. wordpress. com Banjarmasin, 11 Juni 2013

PENDAHULUAN : KEBEBASAN KOMUNIKASI Kebebasan Mengkritisi Kebijakan Pemerintah Kebebasan Mengkritisi Elite Politik Kebebasan Komunikasi

PENDAHULUAN : KEBEBASAN KOMUNIKASI Kebebasan Mengkritisi Kebijakan Pemerintah Kebebasan Mengkritisi Elite Politik Kebebasan Komunikasi dua arah dan interaktif Komunikasi dalam kesepadanan

Pinsip Dasar Demokrasi (Melvin Urofsky, 2001) • • • Pemerintahan berdasarkan Konstitusi Pemilu yg

Pinsip Dasar Demokrasi (Melvin Urofsky, 2001) • • • Pemerintahan berdasarkan Konstitusi Pemilu yg demokratis Pembuatan UU Sistem Peradilan yang Independen Kekuasaan Lembaga Kepresidenan Peran Media yang bebas Peran Kelompok Kepentingan : LSM Hak masyarakat untuk Tahu Melindungi Hak – hak Minoritas Kontrol Sipil Atas Militer 3

Landasan Hukum Kebebasan Berkomunikasi Undang – Undang Dasar 1945, pasal 28 F, menyebutkan :

Landasan Hukum Kebebasan Berkomunikasi Undang – Undang Dasar 1945, pasal 28 F, menyebutkan : “ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, meperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Komunikasi Politik Pembicaraan Politik dan penyampaian pesan politik Komunikasi Verbal Komunikasi Non Verbal Untuk

Komunikasi Politik Pembicaraan Politik dan penyampaian pesan politik Komunikasi Verbal Komunikasi Non Verbal Untuk mempengaruhi rakyat dan pemerintah

ESENSI KOMUNIKASI POLITIK Komunikator Politik Pesan Politik Khalayak Komunikasi Politik Media Komunikasi Politik Dampak

ESENSI KOMUNIKASI POLITIK Komunikator Politik Pesan Politik Khalayak Komunikasi Politik Media Komunikasi Politik Dampak Komunikasi Politik

Mempengaruhi Khalayak Meningkatnya Jumlah Khalayak Menyepakati isi pesan Memberikan suara dalam pemilu

Mempengaruhi Khalayak Meningkatnya Jumlah Khalayak Menyepakati isi pesan Memberikan suara dalam pemilu

Jumlah Golput • Pemilu Legislatif tahun 2009, jumlah golput 49. 212. 158 (27, 77

Jumlah Golput • Pemilu Legislatif tahun 2009, jumlah golput 49. 212. 158 (27, 77 %). • Jumlah ini lebih besar, dibandingkan dengan perolehan suara Partai Demokrat, sejumlah 21. 703. 137 suara. (Kompas, 10 Mei 2009). 8

Golput Pilpres • • Pilpres 2004 Putaran 1 (23, 47 %, ) Pilpres 2004

Golput Pilpres • • Pilpres 2004 Putaran 1 (23, 47 %, ) Pilpres 2004 Putaran 2 (24, 95 %) Pilpres 2009, (27, 77 %) Dari tahun 2004 - 2009 terjadi penurunan jumlah pemilih 9

Faktor yang Menentukan Pilihan Caleg 2009 • Hasil survei Kompas (2 Februari 2009) Karakteristik

Faktor yang Menentukan Pilihan Caleg 2009 • Hasil survei Kompas (2 Februari 2009) Karakteristik Sama Jenis Kel Sama Agama Sama Daerah Sama Etnis Artis/Seleb Mmpengaruhi 15, 7% 38, 9% 12, 8% 17, 3% 5, 9% Tdk Memp 84, 3% 61, 1% 87, 2% 82, 7% 94, 1%

MENCARI ANGGOTA LEGISLATIF BERKUALITAS Pemerintah mendapat kekuasaan dari mereka yg diperintah Pemerintah dari rakyat,

MENCARI ANGGOTA LEGISLATIF BERKUALITAS Pemerintah mendapat kekuasaan dari mereka yg diperintah Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat

Hasil Pilpres Tahun 2009 Berdasarkan Penguasaan di Provinsi • Kompas, 24 Juli 2009 SBY-Budiono

Hasil Pilpres Tahun 2009 Berdasarkan Penguasaan di Provinsi • Kompas, 24 Juli 2009 SBY-Budiono 73. 874. 562 (60, 8%) (28) (DKI Jkt, Jabar, jateng, Jatim, DIY, Aceh, Sumut, Kalsel, Papua, NTB, NTT dll Megawati- Prabowo 32. 548. 105 (26, 79%) (1). Bali JK- Wiranto 15. 081. 814 (12, 41%) (3)Sulsel, Sultra, Gorontalo, Malut

Kepedulian DPR terhadap Kritik : Kinerja DPR Makin Buruk saja, Kompas, 11 April 2011

Kepedulian DPR terhadap Kritik : Kinerja DPR Makin Buruk saja, Kompas, 11 April 2011

Konsep Satu Arah Dalam Komunikasi dalam Komunikasi Politik. Pesan Pengirim Kelebihan : Tampak tertib

Konsep Satu Arah Dalam Komunikasi dalam Komunikasi Politik. Pesan Pengirim Kelebihan : Tampak tertib krn pengirim tidak ditanya Pengirim lebih berprestise & berwenang Cepat dan Murah Penerima Kekurangan : Penerima dapat kecewa Ketelitian rendah Kurang kepercayaan thd informasi

Cybernetics : Konsep Umpan Balik dalam Komunikasi Politik Konsep Umpan Balik penting untuk memahami

Cybernetics : Konsep Umpan Balik dalam Komunikasi Politik Konsep Umpan Balik penting untuk memahami bekerjanya sistem komunikasi dalam politik negosiasi. Pesan Pengirim Kelebihan: Umpan Balik Lebih Akurat, Meningkatkan rasa percaya, Mengurangi kecewa penerima, Moral tinggi Penerima Kekurangannya : Memakan waktu, Menekan pd pengirim, Menurunkan prestise pengirim

REFERENSI • Bower, John W and James J. Bradac. 1982. , Issues in Communication

REFERENSI • Bower, John W and James J. Bradac. 1982. , Issues in Communication Theory : A Metatheoritical Analysis, Communication Yearbook 5, Sage Publication. • Johnson, John W. 2003. “ Peran Media Bebas” dalam Demokrasi, Jakarta : USISINFO State Goverment • Melvin I. Urofsky. 2001. “ Naskah Pertama, Pendahuluan : Prinsip – Prinsip Dasar Demokrasi” dalam Demokrasi, USIS : Jakarta.

REFERENSI • Stepphenson Jr, D Grier, 2001. “ Naskah Ketiga Prinsip – Prinsip Pemilihan

REFERENSI • Stepphenson Jr, D Grier, 2001. “ Naskah Ketiga Prinsip – Prinsip Pemilihan Demokratis” dalam Demokrasi, Penerbit Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia, USIS : Jakarta • Undang – Undang Dasar 1945. ”Sejarah UUD 1945 Sejak Pembentukan hingga Amandemen pada Zaman Reformasi” , Jakarta : Penerbit Visi Media. • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terimakasih Dr. Eko Harry Susanto Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta ekohs@centrin. net. id,

Terimakasih Dr. Eko Harry Susanto Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta ekohs@centrin. net. id, ekoharry@yahoo. com www. ekoharrysusanto. wordpress. com

DEMOKRASI PROSES LEGISLATIF Disampaikan Pada Perkuliahan Proses LegislatifDEMOKRASI PROSES LEGISLATIF Disampaikan Pada Perkuliahan Proses Legislatif
PEMILU Definisi Pemilu Pemilu Pemilihan Umum disebut jugaPEMILU Definisi Pemilu Pemilu Pemilihan Umum disebut juga
Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Konsep pemilu Pemilu adalahPelaksanaan Pemilu Di Indonesia Konsep pemilu Pemilu adalah
Pesan Politik dan Pembicaraan Politik KOMUNIKASI POLITIK PertemuanPesan Politik dan Pembicaraan Politik KOMUNIKASI POLITIK Pertemuan
BADAN EKSEKUTIF LEGISLATIF DAN YUDIKATIF Legislatif Lembaga yangBADAN EKSEKUTIF LEGISLATIF DAN YUDIKATIF Legislatif Lembaga yang
DEFINISI DAN AKIBAT KOMUNIKASI POLITIK DEFINISI KOMUNIKASI POLITIKDEFINISI DAN AKIBAT KOMUNIKASI POLITIK DEFINISI KOMUNIKASI POLITIK
PARTAI POLITIK DAN PEMILU PARTAI POLITIK DR HERMANPARTAI POLITIK DAN PEMILU PARTAI POLITIK DR HERMAN
Lembaga Legislatif Indonesia Badan legislatif di Indonesia adalahLembaga Legislatif Indonesia Badan legislatif di Indonesia adalah
Eksistensi Parpol dan Perubahan Sistem Pemilu Legislatif BintekEksistensi Parpol dan Perubahan Sistem Pemilu Legislatif Bintek
Menuju Pelaksanaan Pemilu Legislatif Pileg dan Pemilihan PresidenMenuju Pelaksanaan Pemilu Legislatif Pileg dan Pemilihan Presiden
Eksistensi Parpol dan Perubahan Sistem Pemilu Legislatif MohEksistensi Parpol dan Perubahan Sistem Pemilu Legislatif Moh
PARTAI POLITIK PEMILU PARTAI POLITIK suatu kelompok yangPARTAI POLITIK PEMILU PARTAI POLITIK suatu kelompok yang
PARTAI POLITIK PARTAI POLITIK PEMILU MERUPAKAN SARANA DEMOKRASIPARTAI POLITIK PARTAI POLITIK PEMILU MERUPAKAN SARANA DEMOKRASI
Pengantar Ilmu Politik Pembangunan Politik Partisipasi Politik danPengantar Ilmu Politik Pembangunan Politik Partisipasi Politik dan
Pengantar Ilmu Politik Pembangunan Politik Partisipasi Politik danPengantar Ilmu Politik Pembangunan Politik Partisipasi Politik dan
KEKUATAN POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK Pengantar Sistem politikKEKUATAN POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK Pengantar Sistem politik
Pengantar Ilmu Politik Pembangunan Politik Partisipasi Politik danPengantar Ilmu Politik Pembangunan Politik Partisipasi Politik dan