KETERKAITAN UNDANGUNDANG NO 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN

KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BIMBINGAN TEKNIS DAN SERTIFIKASI BUDAYA DOKUMENTASI Kota Depok, 27 Mei 2015 Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DASAR PEMIKIRAN negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights) Membangun kepercayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Perlunya norma hukum untuk penegasan hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk Perlunya pengaturan hukum yang mendukung upaya meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik dan memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik 1

MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD • Kepastian Hukum dalam kejelasan hubungan antara Masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik. TUJUAN • Batasan dan hubungan yang jelas hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan. • Sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak. • Perlindungan dan kepastian hukum masyarakat. 2 3

KARAKTER UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYANAN PUBLIK • Penguatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Umumnya UU mengatur bagaimana Pemerintah melaksanakan tugasnya, namun UU ini mengatur bagaimana rakyat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam memperoleh pelayanan. • Memperkuat dan menjembatani Undangundang “Sektor” 3

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP Pelayanan Publik Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik: › › Instansi penyelenggara negara. Korporasi: BUMN/BUMD. Lembaga Independen. Swasta/Organisasi Melaksanakan “Misi negara karena UU”. Ruang lingkup pelayanan publik: › › Pengadaan dan penyaluran barang publik, Penyediaan jasa publik, pelayanan administratif bersumber APBN/APBD yang tidak bersumber APBN/APBD yang pelaksanaannya merupakan misi negara 4

ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK • • • Kepentingan umum; Kepastian hukum; Kesamaan hak; Keseimbangan hak dan kewajiban; Keprofesionalan; Partisipatif; Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; Keterbukaan; Akuntabilitas; Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; Ketepatan waktu; dan Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 5

ORGANISASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara : - Perumusan kebijakaan nasional, fasilitasi konflik antar instansi, pemantauan dan evaluasi kinerja. Pembina: - Pimpinan Lembaga, Menteri, Pimpinan Lembaga lain, Gubernur, Bupati, Walikota - Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi Penanggung Jawab: - Pimpinan Kesekretariatan Lembaga/Kementerian - Koordinasi penyelenggaraan, evaluasi, laporan Penyelenggara Pelayanan Publik: - Melaksanakan fungsi: pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan, informasi, pengawasan internal, penyuluhan, pelayanan konsultasi 6

ASPEK-ASPEK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERKAITAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (1) • STANDAR PELAYANAN - berdasarkan kesepakatan. - melibatkan pihak terkait. - tidak diskriminatif, terkait langsung dengan pelayanan, memiliki kompetensi, mengutamakan musyawarah dan memperhatikan keberagaman. • MAKLUMAT PELAYANAN - Kesanggupan penyelenggara melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan. - wajib dipublikasikan. 7

ASPEK-ASPEK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERKAITAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (2) • SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK - Berisi semua informasi pelayanan dari sekurang-kurangnya meliputi: profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja. - harus terbuka dan mudah diakses masyarakat 8

ASPEK-ASPEK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERKAITAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (3) • PENGELOLAAN SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS PELAYANAN PUBLIK. - kewajiban penyelenggara dan pelaksana bertanggung jawab terhadap pemerliharaan dan/atau penggantian. - dilarang memberikan izin atau membiarkan yang mengakibatkan tidak berfungsi atau tidak sesuai peruntukannya. - Perbaikan tidak mengkibatkan terhentinya pelayanan, dan wajib mencantumkan waktu penyelesaian yang dilakukan 30 hari sebelum pekerjaan perbaikan dimulai. 9

ASPEK-ASPEK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERKAITAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (4) • PELAYANAN KHUSUS. - pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu. - dilarang dipergunakan oleh orang yang tidak berhak. - dapat melakukan pelayanan berjenjang secara transparan dan akuntabel serta sesuai standar pelayanan - pelayanan berjenjang harus memenuhi ketentuan proporsi akses dan pelayanan kepada kelompok masyarakat. 10

ASPEK-ASPEK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERKAITAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (5) • BIAYA/TARIF PELAYANAN. - tanggung jawab negara dan/atau masyarakat. - Biaya/Tarif: 1) Dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam perundang-undangan. 2) Dibebankan kepada penerima pelayanan. - Ditetapkan berdasarkan persetujuan DPR (Pusat), DPRD (Daerah) dan Perundang-undangan. 11

ASPEK-ASPEK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERKAITAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (6) • PERILAKU PELAKSANA DALAM PELAYANAN. - adil dan tidak diskriminatif. - Cermat. - Santun dan ramah. - Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berbelit-belit. - Profesional. - Tidak mempersulit. - Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar. - Menujung tinggi nilai akuntabilitas dan integritas. - Tidak membocorkan informasi dan dokumen yang wajib dirahasiakan. - Terbuka dan menghindari benturan kepentingan. - Tidak menyalahgunakan Sarpras dan fasilitas. - Tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan. - Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan. - Bertindak sesuai dengan kepantasasan - Tidak menyimpang dari prosedur. 12

ASPEK-ASPEK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERKAITAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (7) • PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBIK. - Dilakukan oleh Pengawas internal dan eksternal - Pengawasan internal oleh atasan langsung dan fungsional pengawasan. - Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, Ombudsman, DPR/DPRD. 13

ASPEK-ASPEK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERKAITAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (8) PENGELOLAAN PENGADUAN. Pengaduan apat diajukan ke: - Penyelenggara. - Ombudsman. - DPR/DPRD Prosedur Pengaduan kepada Penyelenggara: - Pengaduan kepada Pelaksana diajukan kepada atas Pelaksana, Pengaduan kepada Penyelenggara diadukan kepada atas satuan kerja penyelenggara. - Diajukan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan. - Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat nama dan alamat lengkap, uraian kerugian materil/immateril yang diderita, permintaan penyelesaian, waktu, dan penyampaian, dan tanda tangan. - Pelaksana/Penyelenggara wajib memberikan tanda terima pengaduan yang memuat identitas pengadu, tempat dan waktu penerimaan pengaduan dan pejabat/pegawai penerima pengaduan. - Merespon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari. - Apabila tidak lengkap pengadu diberi kesempatan melengkapi dalam waktu 30 (tiga) puluh hari. (apabila tidak melengkapi dianggap mencabut pengaduan - Pengaduan diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari - Keputusan penyelenggara disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari. 14

PENYELESAIAN PENGADUAN • Peran Ombudsman: – UU No. 37/2008: • Mengawasi, menerima laporan, membuat rekomendasi atas laporan • Produk pemeriksaan Ombudsman: – Menolak laporan; atau – menerima Laporan dan memberikan Rekomendasi • Perluasan Peran Ombudsman: – UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: • melakukan mediasi dan konsiliasi, memutuskan pengaduan melalui adjudikasi khusus.

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Hak dan kewajiban Penyelenggara dan Masyarakat: Penyelenggara (pasal 14 dan 15) Masyarakat (pasal 18 dan 19) Hak, Kewajiban, dan Larangan bagi Pelaksana (Pasal 16 dan 17) Kewajiban Penyelenggara pada pasal 15 diderivasi ke dalam beberapa pasal lainnya (pasal 20 -21, 22, 23 dst) • Hak masyarakat: – Memberitahukan penyelenggara/pelaksana untuk memperbaiki pelayanan yang di bawah standar pelayanan – Mengadukan pelaksana yang menyimpang dari standar pelayanan/tidak memperbaiki pelayanan – Mendapat pelayanan yang berkualitas • Larangan bagi Pelaksana: – Rangkap jabatan jadi komisaris atau pengurus organisasi usaha (bagi pelaksana dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD) – Meninggalkan tugas dan kewajiban (kecuali dengan alasan yang jelas, rasional dan sah) – Melanggar asas –asas penyelenggaraan pelayanan publik 16

BAB V PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK • • Bag Bag 1 2 3 4 • • • Bag Bag Bag 5: 6: 7: 8: 9: 10: : : Standar Pelayanan Publik (Ps. 20&21) Maklumat Pelayanan (Ps. 22) Sistem Informasi Pelayanan (Ps. 23 -24) Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas Yanblik(Ps. 25 -28) Pelayanan Khusus (Psl 29 -30) Biaya/Tarif Yanblik (Ps. 31 -33) Perilaku Pelaksana Yanblik (Ps. 34) Pengawasan Penyelenggaraan Yanblik (Ps. 35) Pengelolaan Pengaduan (Ps. 36 -37) Penilaian Kinerja (Ps. 38)

LANJUTAN …………… PERATURAN MENPAN DAN RB NO. 36 TH. 2012 tentang PETUNJUK TEKNIS, PENETAPAN, DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MAKSUD Sebagai acuan atau panduan bagi Penyelenggara dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan SASARAN Agar setiap Penyelenggara mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan baik dan konsisten.

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK a. b. c. d. e. f. g. h. dasar hukum; persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk pelayanan; sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi pelaksana;

LANJUTAN…………………. i. pengawasan internal; j. penanganan pengaduan, saran &masukan; k. jumlah pelaksana; l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan strandar pelayanan; m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan, dan n. evaluasi kinerja pelaksana.

SANKSI Pasal 54 (7) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.

PP 96 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UU NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK • Ruang Lingkup Pelayanan Publik Pasal 3 - Pasal 10 • Sistem Pelayanan Terpadu Pasal 11 – Pasal 21 • Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Pasal 22 s. d Pasal 33 • Proporsi Akses dan Kategori Kelompok Masyarakat Dalam Pelayanan Berjenjang Pasal 34 – Pasal 39 • Pengikutsertaan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pasal 40 – Pasal 47.

PERPRES NO 76 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK • Penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan; • Pembentukan sarana pengaduan dan penugasan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil; • Sarana pengduan tempat atau ruangan dan segala kelengkapannya yang disediakan secara khusus untuk menerima pengaduan dari pengadu atau penerima pelayanan.

PENYELESAIAN PENGADUAN • Penyelesaian pengaduan harus dilaksanakan secara cepat, tertib, tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan; • Penyeleggara wajib menunjuk pelaksana yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut pengaduan; • Pengaduan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan; • Penyelenggara wajib menyelesaikan setiap pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.

PERATURAN MENPAN DAN RB NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TUJUAN: Memberikan acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian PAN dan RB dalam memberikan Layanan Informasi Publik PENGERTIAN/MATERI MUATAN YANG DIATUR: Informasi, Informasi Publik, Komisi Informasi, Sengketa Informasi Publik, Mediasi, Ajudikasi, PPID, Pengguna Informasi Publik, Pemohon Informasi Publik dan Meja Informasi. KATEGORI INFORMASI *) uraian lebih lanjut dibelakang Informasi yang wajib disediakan diumumkan Informasi yang dikecualikan

Lanjutan. . . . ALUR PENGELOLAAN INFORMASI Informasi diunggah/upload ke webseite www. menpan. go. id KOMPONEN PENDUKUNG LAYANAN INFORMASI Sistem Informasi dan Dokumentasi Situs (website) Kementerian PAN dan RB Sarana dan Prasarana MEKANISME LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI MEKANISME PENANGANAN GUGATAN MEDIASI, AJUDIKASI, GUGATAN dan KASASI PELAPORAN

KATEGORI INFORMASI 1. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DIUMUMKAN a. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN & DIUMUMKAN SECARA BERKALA 1) INFORMASI TENTANG PROFIL KEMENTERIAN PAN DAN RB (KMPRB) : VISI & MISI RENSTRA DAN RENJA TAHUNAN KEDUDUKAN KMPRB DLM PEMERINTAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PROFIL MANAJEMEN KMPRB SDM YANG DIMILIKI TUGAS, WEWENANG, FUNGSI KMPRB DAFTAR NAMA PEJABAT KMPRB 2) INFORMASI PROGRAM DAN/ATAU KEGIATAN KMPRB: NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGGUNGJAWAB & PELAKSANA TARGET & CAPAIAN JADUAL PELAKSANAAN

3) INFORMASI KINERJA KMPRB: RINGKASAN INFORMASI KINERJA KMPRB LAKIP KMPRB 4) RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN KMPRB BERUPA LAPORAN KAUANGAN (AUDIT) TAHUN SEBELUMNYA; 5) RINGKASAN LAORAN AKSES INFORMASI PUBLIK YANG DITERIMA KMPRB: JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI YANG DITERIMA TINDAK LANJUT PERMINTAAN INFORMASI WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMINTAAN INFORMASI; JUMLAH PEMBERIAN DAN PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI; TABULASI ALASAN PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI; tindakan yang diambil pemohon atas penolakanpemberian informasi TANGGAPAN ATAS KEBERATAN PEMOHON, dan HASIL & TINDAK LANJUT PENYELESAIAN SENGKETA

6) INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEPUTUSAN, DAN KEBIJAKAN 7) INFORMASI TENTANG PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 8) INFORMASI LAINNYA YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANGAN b. INFROMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA Informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. c. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT Hasil Keputusan Meneri dan Pertimbangannya Seluruh kebijakan dokumen pendukungnya; Rencana kerja proyek termasuk perkiraan pengeluaran tahunan KMPRB Perjanjian KMPRB dengan pihak ketiga Informasi dan Kebijakan yang disampaikan menteri untuk umum Prosedur kerja pegawai KMPRB Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.

2. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN, Informasi publik apabila dibuka: a. dapat menghambat proses penegakan hukum b. dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. dapat membahayakan pertahanan dan kemananan negara; d. dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia e. dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; g. dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h. dapat mengungkap rahasia pribadi;

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NO 220 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PAN DAN RB PENGARAH ATASAN LANGSUNG PPID TIM PENGELOLA Pelayanan Informasi Data dan Dokumentasi Pengaduan & Pelayanan Sengketa : Menpan dan Wamen : Sesmenpan : Kepala Biro Hukum dan Humas : : Kabag Humas dan Protokol : Kabag Sistem Informasi : Kabag Hukum

SEKILAS KINERJA PENGEMBANGAN TIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN Juara--I IOSA (Indonesia Open Source Award) Kategori Pemda Tahun 2011 dan Tahun 2012 – diberikan kepada 10 Pemda; E-Government Award Tahun 2011 – diberikan kepada 10 Pemda; ICT Pura Tahun 2011 – diberikan Tahun 2011; Juara III Nasional BLC Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis TIK; Regional Innovating BLC Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis TIK; Peringkat I Pemeringkatan E-Government Indonesia se Jateng – Tahun 2011; Walikota Pekalongan sebagai Tokoh Open Source Indonesia – Tahun 2012.

UU NO. 14 TAHUN 2008 tentang Keterbukaan Informasi dikaitkan dengan UU NO. 25 TAHUN 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 7 (Kewajiban Badan Publik) (2) Badan Publik (BP) wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3)BP harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Pasal 11 (Informasi yang wajib tersedia setiap saat) (1) BP wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi antara lain: g. Prosedur kerja pegawai BP yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Ismiyarto – 0812 945 4717