UndangUndang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Oleh: Rakhmat Bowo Suharto

Substansi Pengaturan: Terdapat 17 Bab dengan 127 Pasal q Ketentuan Umum q Asas, Tujuan & Ruang Lingkup q Perencanaan q Pemanfaatan q Pengendalian q Pemeliharaan q Pengelolaan B 3 serta Limbah B 3 q Sistem Informasi q Tugas & Wewenang Pemerintah & Pemerintah Daerah q Hak, Kewajiban, & Larangan q Peran Masyarakat q Pengawasan & Sanksi Administratif q Penyelesaian Sengketa Lingkungan q Penyidikan & Pembuktian q Ketentuan Pidana q Ketentuan Peralihan q Ketentuan Penutup

�Lingkungan hidup: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. �Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup: upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perencanaan Penegakan Hukum Pemanfaatan Pengawasan Pengendalian Pemeliharaan

1. PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 5 – 11) PERENCANAAN inventarisasi lingkungan hidup • Tingkat nasional; dasar • Tingkat pulau/ kepulauan; • Tingkat wilayah ekoregion. Data dan informasi sda. : • potensi dan ketersediaan; • jenis yang dimanfaatkan; • bentuk penguasaan; • pengetahuanpengelolaan; • bentuk kerusakan; dan • konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. penetapan wilayah ekoregion (oleh Menteri) Penetapannya dengan mempertimbangkan: • karakteristik bentang alam; • daerah aliran sungai; • iklim; • flora dan fauna; • sosial budaya; • ekonomi; • kelembagaan masyarakat; dan • hasil inventarisasi lingkungan hidup. penyusunan RPPLH RPJP & RPJM • RPPLH nasional (PP); • RPPLH provinsi; (Perda Provinsi) dan • RPPLH kabupaten/kota. (Perda Kab/Kota) M E M U A T: • pemanfaatan dan/atau pencadangan sda; • pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingk. Hdp. ; • pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sda; dan • adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

2. Pemanfaatan sda. (Pasal 12) RPPLH (apabila RPPLH telah tersusun) PEMANFAATAN daya dukung dan daya tampung LH (apabila RPPLH belum tersusun) ditetapkan oleh: • Menteri daya dukung & daya tampung LH nas. dan pulau/kepulauan; • gubernur daya dukung & daya tampung LH prop. dan ekoregion lintas kab/kota; atau • bupati/walikota daya dukung & daya tampung LH kab/kota dan ekoregion di wil. kab/kota. memperhatikan: • keberlanjutan proses dan fungsi LH; • keberlanjutan produktivitas LH; dan • keselamatan, mutu hidup, dan kesej. masyarakat.

3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Pasal 13 -56) PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENANGGULANGAN PEMULIHAN • • • KLHS; tata ruang; BML/kriteria baku krusakan LH; AMDAL/UKL-UPL; perizinan; instrumen ekonomi LH; peraturan per. UUan berbasis LH; anggaran berbasis LH; analisis risiko LH; Audit LH; dan instrumen lain • pemberian informasi • pengisolasian pencemaran/ • kerusakan • • • penghentian sumber pencemaran remediasi rehabilitasi Restorasi Cara-cara lain.

a. PENCEGAHAN �Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Ps 1418 UUPPLH: Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. �KLHS memuat kajian antara lain: Ø kapasitas daya dukung & daya tampung LH untuk pemb. ; Ø perkiraan mengenai dampak dan risiko LH; Ø kinerja layanan/jasa ekosistem; Ø efisiensi pemanfaatan SDA; Ø tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan Ø tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. �Pemerintah dan pemda wajib membuat dan melaks KLHS.

PENCEMARAN LH KERUSAKAN LH Baku Mutu LH (BML) Ps. 20 Kriteria Baku Kerusakan LH (KBR) Ps. 21 • • baku mutu air; baku mutu air limbah; baku mutu air laut; baku mutu udara ambien; baku mutu emisi; baku mutu gangguan; dan baku mutu lain. • KBR tanah untuk produksi biomassa; • KBR terumbu karang; • KBR LH yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; • KBR mangrove; • KBR padang lamun; • KBR gambut; • KBR karst; dan/atau • KBR ekosistem lainnya

AMDAL (Ps. 22 -33)/UKL-UPL (Ps. 34 -35) usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting AMDAL usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting Izin lingkungan UKL-UPL Penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi (ditetapkan oleh Menteri) jenis usaha /kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL ditetapkan oleh Gubernur , bupati/walikota Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi (dari Menteri, gubernur, bupati/walikota) tidak wajib UKL-UPL kesanggupan pengelolaan dan pemantauan LH. Pem. /Pemda membantu penyusunan amdal usaha/ kegiatan gol. ekonomi lemah. Diatur dalam: § PP. 29 Tahun 1986 tentang AMDAL § PP 51 Tahun 1993 tentang AMDAL § PP 27 Tahun 1999 tentang AMDAL § PP 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

PERIZINAN (Ps. 36 -41) /atau Keputusan Kelayakan Lingk. diterbitkan oleh menteri gubernur, bupati/ walikota Rekomendasi UKL/UPL Izin Lingkungan Wajib diumumkan Izin Usaha dan/atau Kegiatan Izin lingkungan dicabut Izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan

Instrumen ekonomi lingkungan hidup (Ps. 42 -43) �Meliputi: Ø perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; Ø pendanaan lingkungan hidup; dan Ø insentif dan/atau disinsentif. �Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup (Ps. 44) �Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi LH dan prinsip perlindungan dan pengelolaan LH.

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup (Ps. 45 -46) �Pem/Pemda dan DPR/DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai: �kegiatan perlindungan dan pengelolaan LH; �program pembangunan yang berwawasan LH; �Pemulihan LH. �Pemerintah wajib mengalokasikan DAK LH yang memadai kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan LH yang baik.

Analisis Risiko Lingkungan Hidup (Ps. 47) (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengkajian risiko; b. pengelolaan risiko; dan/atau c. komunikasi risiko.

Audit Lingkungan Hidup (Ps. 48 -52) �Audit lingkungan hidup meningkatkan kinerja lingkungan hidup. (voluntary/Mandatory) �Audit lingkungan hidup wajib untuk: a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penanggungjawab usaha/kegiatan tidak melaksanakan kewajiban Audit Lingkungan Menteri menugasi pihak ketiga untuk melaksanakan audit atas biaya dari penanggungjawab usaha/kegiatan.

b. PENANGGULANGAN (Ps. 53) (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. PEMULIHAN (Ps. 54 -56) (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. PEMELIHARAAN konservasi sumber daya alam Perlindungan SDA; Pengawetan SDA; dan pemanfaatan secara lestari SDA. pencadangan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. pelestarian fungsi atmosfer • Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; • Upaya perlindungan lapisan ozon; • Upaya perlindungan terhadap hujan asam

5. Pengawasan & Sanksi Administratif (Ps. 71 -83) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota Sanksi Administratif a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan. DELEGASI Pejabat Pengawas (Fungsional) PENGAWASAN Ketaatan terhadap: • Peraturan per. UUan • Keputusan Izin