UndangUndang No 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum

Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan Oleh Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH. , LL. M Prof. Dr. Bernadette M. W. , SH. , MH. , CN Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Juni 2009

Pertimbangan tentang BHP dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 021/PUU-IV/2006 Menimbang bahwa namun demikian, agar undang-undang mengenai badan hukum pendidikan yang diperintahkan oleh Pasal 53 Ayat (4) UU Sisdiknas sesuai dengan UUD 1945, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Aspek fungsi negara untuk: • mencerdaskan kehidupan bangsa • kewajiban negara dan pemerintah dalam bidang pendidikan • hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan 2. Aspek filosofis: cita-cita untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan bermakna bagi kehidupan bangsa 3. Aspek Sosiologis: realitas mengenai penyelenggaraan pendidikan yang sudah ada termasuk yang diselenggarakan oleh berbagai yayasan, perkumpulan, dan sebagainya

Pertimbangan tentang badan hukum pendidikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 021/PUU-IV/2006 4. Aspek Yuridis: tidak menimbulkan pertentangan dengan peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan badan hukium 5. Aspek Pengaturan: haruslah merupakan implementasi tanggungjawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik 6. Aspek Aspirasi Masyarakat: aspirasi masyarakat harus mendapat perhatian di dalam pembentukan undang-undang mengenai badan hukum pendidikan, agar tidak menimbulkan kekacauan dan permasalahan baru dalam dunia pendidikan

Mengapa Harus Ber BHP? Hakekat Perguruan Tinggi OTONOMI Perguruan Tinggi Alasan Ber BHP Perintah Peraturan Perundang-undangan

Hakekat Perguruan Tinggi Perguruan tinggi adalah institusi yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk: 1. 2. 3. 4. mencari; menemukan; mempertahankan; dan menjunjung tinggi kebenaran Tugas mencari, menemukan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi kebenaran diwujudkan melalui penerapan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus otonom atau mandiri sehingga bebas dari berbagai pengaruh kekuatan ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain.

Perintah Peraturan Perundang-undangan Pasal 24 (2) UU. Sisdiknas Perguruan tinggi memiliki otonomi mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 50 (6) UU. Sisdiknas Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Penjelasan Pasal 50 (6) UU. Sisdiknas Yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Cara UU Sisdiknas Mewujudkan Otonomi Pasal 53 UU. Sisdiknas (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri Jadi UU BHP merupakan perintah/amanat UU Sisdiknas.

Mewujudkan Otonomi dengan UU Perintah/ Amanat Pasal 53 UU Sidiknas Di dalam hukum terdapat tiga cara memberikan wewenang No 1. Cara Atribusi Penciptaan kewenangan asli (baru/orisinal) yang diberikan kepada badan hukum yang telah atau akan dibentuk. 2. Delegasi Penyerahan kewenangan oleh pemegang kewenangan atribusi kepada badan hukum atau orang. 3. Mandat Pelimpahan sebagian kewenangan oleh pemegang kewenangan kepada badan hukum atau orang, untuk dan atas nama pemegang kewenangan. Perangkat Hukum o UUD o UU o Perda Akibat Hukum Badan hukum pemegang kewenangan asli bertang-gungjawab secara mandiri atas pelaksanaan kewenang-an tersebut. Peraturan Perundangan lain. Badan hukum atau orang penerima kewenangan bertanggungjawab sendiri. Surat Kuasa Badan hukum atau orang penerima pelimpahan sebagian kewenangan tidak bertanggungjawab sendiri, tetapi untuk dan atas nama pelimpah kewenangan.

Pengertian Badan Hukum Subyek Hukum adalah manusia atau badan hukum pemilik hak dan kewajiban. Badan Hukum adalah subyek hukum yang diciptakan oleh hukum, dapat memiliki dan menjalankan hak dan kewajiban seperti manusia. Manusia Subyek Hukum Badan Hukum Publik Badan Hukum Laba BHP Badan Hukum Perdata Nirlaba

Jenis Badan Hukum Publik Badan hukum yang didirikan oleh negara (pemerintah) dan memiliki kewenangan menetapkan kebijakan publik yang mengikat umum Contoh: negara, propinsi, kabupaten, kota Badan Hukum Perdata Badan hukum yang didirikan oleh masyarakat dan diakui oleh negara (pemerintah), atau didirikan oleh negara (pemerintah), tetapi tidak memiliki kewenangan menetapkan kebijakan publik yang mengikat umum Contoh: perseroan terbatas, koperasi, yayasan, BUMN, BHMN, badan hukum pendidikan

Perguruan Tinggi Saat Ini Tidak Otonom Badan Hukum Negara Badan Hukum Yayasan, dll Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Masyarakat Aparat Pemerintah sehingga tidak memiliki otonomi perguruan tinggi Aparat Yayasan dll sehingga tidak memiliki otonomi perguruan tinggi

BHP Mewujudkan Perguruan Tinggi Otonom Badan Hukum Negara Badan Hukum Badan Yayasan, dll Yayasan, Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah sebagai Perguruan Tinggi badan hukum yang diselenggarakan Masyarakat pendidikan BHPP Diakui Penjelasan Pasal 8 ayat (3) UUBHP Yayasan dll. yang diakui sebagai badan hukum pendidikan tidak perlu mengubah bentuknya untuk jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam akta pendirian yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis tersebut. Pasal 67 ayat (2) UU BHP Yayasan dll. harus menyesuaikan tata kelolanya pada UUBHP, paling lambat 6 (enam) tahun sejak UUBHP diundangkan.

Jenis, Bentuk, Pendirian, dan Pengesahan BHP No 1 2 Jenis BHP Satuan Pendidikan BHP Penyelenggara Bentuk Pendirian Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) Peraturan Pemerintah Presiden Peraturan Gubernur/ Bupati/Wallikota Gubernur/Bupati/ Walikota Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM) Akta Notaris Menteri Pendidikan Nasional Yayasan dll. yang telah menyelenggarakan pendidikan formal Akta Notaris Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD) Penetapan/ Pengesahan

Simulasi Penyesuaian/Pendirian Baru BHP Satuan Pendidikan atau Penyelenggara Yang Telah Ada Sebelum UU BHP Yang Akan Didirikan Setelah UU BHP Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pemerintah (Depag) Menjadi BHPP setelah memenuhi SNP dan berakreditasi A Berbentuk BHPP Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pemerintah Daerah Menjadi BHPPD setelah memenuhi SNP dan berakreditasi A Berbentuk BHPPD Satuan Pendidian Tinggi Pemerintah (termasuk BHMN) Menjadi BHPP sesuai dengan persyaratan dalam UU BHP Berbentuk BHPP Satuan Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi Masyarakat Dapat menjadi BHPM harus oleh yayasan, wakaf dan badan hukum sejenis Berbentuk BHPM Yayasan, wakaf dan badan hukum sejenis, penyelenggara Dikdasmen dan/atau Dikti Diakui sebagai BHP Penyelenggara Tidak ada pendirian baru Yayasan, wakaf dan badan hukum sejenis

Prinsip Tata Kelola BHP 1. Tata Kelola Keuangan oleh BHP (Pasal 4 ayat 1 UUBHP) didasarkan pada prinsip: Nirlaba yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan badan hukum pendidikan, harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan. 2. Tata Kelola Pendidikan Tinggi oleh BHP (Pasal 4 ayat 2 UUBHP) didasarkan pada prinsip: a. Otonomi f. Akses yang berkeadilan b. Akuntabilitas g. Keberagaman c. Transparansi h. Keberlanjutan d. Penjaminan mutu i. Partisipasi atas tanggungjawab e. Layanan prima Negara Pasal 63 UUBHP Setiap orang yang melanggar ketentuan nirlaba, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dapat ditambah dengan denda paling banyak Rp 500. 000, 00.

Struktur Organisasi BHP Masyarakat Yayasan/ Pendiri BHP Masyarakat ORPK Contoh Majelis Wali Amanat ORP OANA Senat Akademik Dewan Audit Contoh OPP Rektor/Ketua/Direktur

Struktur Organisasi BHP Penyelenggara Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara ORPK Pembina dan Pengurus Yayasan ORP OANA Senat Akademik Pengawas OPP Rektor/Ketua/Direktur

Tata Kelola BHP Pendidikan Tinggi Fungsi Badan Hukum Pendidikan Organ Badan Hukum Pendidikan Fungsi penentuan kebijakan umum Organ representasi pemangku kepentingan Fungsi kebijakan dan pengelolaan pendidikan Organ pengelola pendidikan (rektor, ketua, direktur) Fungsi audit bidang nonakademik Organ audit bidang non akademik Fungsi pengawasan akademik Organ representasi pendidik Pasal 14 ayat (3) UUBHP Anggaran dasar badan hukum pendidikan dapat menambahkan fungsi tambahan selain fungsi pokok sebagaimana dimaksud di atas. Pasal 16 UUBHP Penamaan setiap organ badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dalam anggaran dasar.

Anggota ORPK BHP Dikti Pasal 18 ayat (2) UUBHP Anggota organ representasi pemangku kepentingan di dalam badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, paling sedikit terdiri atas: a. pendiri atau wakil pendiri; b. wakil organ representasi pendidik; c. pemimpin organ pengelola pendidikan; Maksimum 1/3 d. wakil tenaga kependidikan, dan e. wakil unsur masyarakat. Pasal 18 ayat (3) UUBHP Anggaran dasar dapat menetapkan unsur lain sebagai anggota organ representasi pemangku kepentingan, selain anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UUBHP Yang dimaksud dengan wakil dari unsur lain, misalnya unsur orang tua/wali mahasiswa, unsur alumni dan unsur mahasiswa.

Tugas dan wewenang ORPK BHP Dikti (1) Pasal 22 UUBHP Tugas dan wewenang organ representasi pemangku kepentingan pada badan hukum pendidikan adalah: a. menyusun dan menetapkan perubahan anggaran dasar dan menetapkan anggaran rumah tangga beserta perubahannya; b. menyusun dan menetapkan kebijakan umum; c. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan anggaran tahunan; d. mengesahkan pimpinan dan keanggotaan organ representasi pendidik; e. mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota organ audit bidang non-akademik; f. mengangkat dan memberhentikan pemimpin organ pengelola pendidikan;

Tugas dan wewenang ORPK BHP Dikti (2) Pasal 22 UUBHP g. melakukan pengawasan umum atas pengelolaan badan hukum pendidikan; h. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja badan hukum pendidikan; i. melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan pemimpin organ pengelola pendidikan, organ audit bidang non akademik, dan organ representasi pendidik; j. mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan badan hukum pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan k. menyelesaikan persoalan badan hukum pendidikan, termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ badan hukum pendidikan lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Tugas dan wewenang ORPK BHP Dikti (2) Pasal 22 UUBHP g. melakukan pengawasan umum atas pengelolaan badan hukum pendidikan; h. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja badan hukum pendidikan; i. melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan pemimpin organ pengelola pendidikan, organ audit bidang non akademik, dan organ representasi pendidik; j. mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan badan hukum pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan k. menyelesaikan persoalan badan hukum pendidikan, termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ badan hukum pendidikan lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Anggota ORP BHP Dikti Pasal 24 UUBHP (2) Anggota organ representasi pendidik paling sedikit terdiri atas: a. wakil professor; dan b. wakil pendidik. (3) Anggaran dasar badan hukum pendidikan yang menyelenggara kan pendidikan tinggi, dapat menetapkan wakil unsur lain sebagai anggota organ representasi pendidik selain anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Perimbangan jumlah wakil profesor dan wakil pendidik antarprogram studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) proporsional dengan jumlah pendidik yang diwakilinya dan diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 26 ayat (1) UUBHP (1) Ketua dan anggota organ representasi pendidik disahkan oleh organ representasi pemangku kepentingan.

Tugas dan Wewenang ORP BHP Dikti (1) Pasal 27 UUBHP Tugas dan wewenang organ representasi pendidik pada badan hukum pendidikan adalah: a. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan akademik organ pengelola pendidikan; b. menetapkan dan mengawasi penerapan norma dan ketentuan akademik; c. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; d. mengawasi kebijakan kurikulum dan proses pembelajaran dengan mengacu pada tolok ukur keberhasilan pencapaian target pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam rencana strategis badan hukum pendidikan, serta dapat menyarankan perbaikan kepada organ pengelola pendidikan; e. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik sivitas akademika;

Tugas dan Wewenang ORP BHP Dikti (2) f. mengawasi penerapan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan; g. memutuskan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; h. mengawasi pelaksanaan kebijakan tata tertib akademik; i. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan; j. memberikan pertimbangan kepada organ pengelola pendidikan dalam pengusulan profesor; k. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika perguruan tinggi kepada organ pengelola pendidikan; l. memberi pertimbangan kepada organ representasi pemangku kepentingan tentang rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disusun oleh organ pengelola pendidikan; dan m. memberi pertimbangan kepada organ representasi pemangku kepentingan tentang kinerja bidang akademik organ pengelola pendidikan.

Anggota OANA BHP Dikti Pasal 29 UUBHP (1) Organ audit bidang non-akademik merupakan organ badan hukum pendidikan yang melakukan evaluasi non- akademik atas penyelenggaraan badan hukum pendidikan. (2) Susunan, jumlah, dan kedudukan ketua dan anggota organ audit bidang non-akademik ditetapkan dalam anggaran rumah tangga.

Tugas dan Wewenang OANA BHP Dikti Pasal 30 UUBHP Tugas dan wewenang organ audit bidang non-akademik pada badan hukum pendidikan adalah: a. menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal badan hukum pendidikan dalam bidang non-akademik, b. mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal badan hukum pendidikan, c. mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal badan hukum pendidikan, dan d. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada organ representasi pemangku kepentingan dan/atau organ pengelola pendidikan atas dasar hasil audit internal dan/atau eksternal.

OPP BHP Dikti Pasal 31 UUBHP (2) Organ pengelola pendidikan memiliki otonomi dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tugas dan Wewenang OPP BHP Dikti (1) Pasal 33 ayat (2) UUBHP Tugas dan wewenang organ pengelola pendidikan tinggi pada badan hukum pendidikan adalah: a. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik; b. menyusun rencana strategis badan hukum pendidikan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan organ representasi pemangku kepentingan, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan; c. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan berdasarkan rencana strategis badan hukum pendidikan, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan; d. mengelola pendidikan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan yang telah ditetapkan;

Tugas dan Wewenang OPP BHP Dikti (2) Pasal 33 ayat (2) UUBHP e. mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan yang telah ditetapkan; f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan organ pengelola pendidikan dan tenaga badan hukum pendidikan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan; g. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi organ representasi pendidik; h. menjatuhkan sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran, selain sebagaimana dimaksud dalam huruf g, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan;

Tugas dan Wewenang OPP BHP Dikti (3) Pasal 33 ayat (2) UUBHP i. bertindak ke luar untuk dan atas nama badan hukum pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar; j. melaksanakan fungsi lain yang secara khusus diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan k. membina dan mengembangkan hubungan baik badan hukum pendidikan dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya.

Perubahan atau Penyesuaian ke BHP Pasal 65 sd Pasal 67 UU BHP Perubahan Pemerintah BHPP 4 Tahun PT BHMN Yayasan, dll Perubahan Pengakuan (Penyesuaian Tata Kelola) BHPP BHP Penyelenggara 3 Tahun 6 Tahun

Permendiknas No. 32 Tahun 2009 Tentang Mekanisme q Pendirian BHP q Perubahan BHMN atau PT q Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Sebagai Badan Hukum Pendidikan Tanggal 17 Juli 2009

Macam Pendirian/Perubahan/Pengakuan BHP (1) Pendirian badan hukum pendidikan terdiri atas: a. pendirian BHPP; b. pendirian BHPM. (2) Perubahan menjadi badan hukum pendidikan terdiri atas: a. perubahan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen menjadi BHPP; b. perubahan perguruan tinggi BHMN menjadi BHPP; c. perubahan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh departemen lain atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi BHPP; d. perubahan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi BHPM. (3) Pengakuan penyelenggara sebagai badan hukum pendidikan yaitu pengakuan yayasan, perkumpulan, dan badan hukum lain sebagai BHP Penyelenggara.

Pendirian BHP Masyarakat Pasal 4 Permendiknas No. 32 Tahun 2009 Mekanisme pendirian BHPM sebagai berikut: a. orang atau masyarakat sebagai pendiri menyusun studi kelayakan pendirian BHPM dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM yang terlebih dahulu dikonsultasikan dengan notaris; b. studi kelayakan dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM tersebut disampaikan oleh pendiri kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal untuk memperoleh persetujuan; c. apabila studi kelayakan dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM disetujui, pendiri membuat akta pendirian BHPM di hadapan notaris dengan menyerahkan studi kelayakan yang telah disetujui Menteri; d. akta notaris tersebut disampaikan oleh notaris kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal untuk memperoleh pengesahan.

Perubahan PTS menjadi BHP Masyarakat Pasal 9 Permendiknas No. 32 Tahun 2009 Mekanisme perubahan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi BHPM sebagai berikut: a. penyelenggara menyusun rencana perubahan perguruan tinggi menjadi BHPM dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM yang terlebih dahulu dikonsultasikan dengan notaris; b. rencana perubahan dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM tersebut disampaikan oleh penyelenggara kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal untuk memperoleh persetujuan; c. apabila rencana perubahan dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM disetujui, penyelenggara membuat akta pendirian BHPM di hadapan notaris dengan menyerahkan rencana perubahan yang telah disetujui Menteri; d. akta notaris tersebut disampaikan oleh notaris kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal untuk memperoleh pengesahan.

Penyesuaian Tata Kelola Yayasan ke Tata Kelola BHP Pasal 67 ayat (2) UU BHP Yayasan, perkumpulan atau badan hukum lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan tata kelolanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, paling lambat 6 (enam) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 67 ayat (4) UU BHP Penyesuaian tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengubah akta pendiriannya.

Penyesuaian Tata Kelola Yayasan ke Tata Kelola BHP Pasal 28 ayat (1) UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh UU ini atau Anggaran Dasar. Pasal 31 ayat (1) UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Pasal 40 ayat (1) UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pasal 21 UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (1) Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri. (2) Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri.

Pengakuan Penyelenggara sebagai BHP Penyelenggara Pasal 11 Permendiknas No. 32 Tahun 2009 Mekanisme pengakuan penyelenggara sebagai badan hukum pendidikan yaitu pengakuan yayasan, perkumpulan, dan badan hukum lain sebagai BHP Penyelenggara sebagai berikut: a. penyelenggara menyusun rancangan perubahan akta pendirian/ anggaran dasar, khusus bagian tata kelola penyelenggara untuk disesuaikan dengan tata kelola badan hukum pendidikan, yang terlebih dahulu dikonsultasikan dengan notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya; b. rancangan perubahan akta pendirian/anggaran dasar tersebut disampaikan oleh penyelenggara untuk mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktorat Jenderal; c. apabila rancangan perubahan akta pendirian/anggaran dasar disetujui, penyelenggara mengubah akta pendirian di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya;

Pengakuan Penyelenggara sebagai BHP Penyelenggara (2) Pasal 11 Permendiknas No. 32 Tahun 2009 d. perubahan akta pendirian/anggaran dasar yayasan atau perkumpulan tersebut diberitahukan oleh notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perubahan akta pendirian/anggaran dasar badan hukum lain selain yayasan dan perkumpulan diberitahukan oleh notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya kepada menteri yang berwenang atas badan hukum tersebut; e. fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Pemberitahuan tentang perubahan akta pendirian/anggaran dasar yayasan atau perkumpulan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dan fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Pemberitahuan tentang perubahan akta pendirian/anggaran dasar badan hukum lain selain yayasan atau perkumpulan dari menteri yang berwenang atas badan hukum lain selain yayasan atau perkumpulan tersebut disampaikan oleh notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya kepada Menteri.

Penyesuaian Tata Kelola Yayasan ke Tata Kelola BHP Tata Kelola Yayasan yang diakui sebagai Yayasan BHP Penyelenggara BHP Tugas & Wewenang Pembina + Tugas & wewenang Pengurus + Tugas & Wewenang ORPK Tugas & Wewenang OPP Tugas & Wewenang ORP Rektor/Ketua/ Tugas & wewenang Pengawas + Senat Tugas & wewenang Direktur Akademik OANA

Sumber Pendanaan BHP Menurut UUBHP Pemerintah Hibah Masyarakat Sumber Pendanaan BHP Badan Hukum Pendidikan Peserta Didik BHP

Penjaringan Calon Peserta Didik Menurut UUBHP Pasal 46 ayat (1) UU BHP Badan hukum pendidikan wajib menjaring dan menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru. Pasal 62 ayat (1) UU BHP Pelanggaran terhadap Pasal 46 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Beasiswa Bagi Peserta Didik Menurut UUBHP (1) Pasal 46 ayat (2) UU BHP Badan hukum pendidikan wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik. Pasal 46 ayat (4) UU BHP Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum pendidikan.

Beasiswa Bagi Peserta Didik Menurut UUBHP (2) Pasal 40 ayat (3) UU BHP Badan hukum pendidikan menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik Warga Negara Indonesia yang tidak mampu membiayai pendidikannya, dalam bentuk: a. beasiswa; b. bantuan biaya pendidikan; c. kredit mahasiswa, dan/atau; d. pemberian pekerjaan kepada mahasiswa. Pasal 62 ayat (1) UU BHP Pelanggaran terhadap Pasal 40 ayat (3) dikenai sanksi administratif.

Sumber Daya Manusia BHP Menurut UUBHP Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan (PNS-Dpk) Pendidik Sumber Daya Manusia BHP Status Tenaga Kependidikan Pegawai Badan Hukum Pendidikan (P-BHP)

Kedudukan PNS Sebelum dan Sesudah BHP Sebelum BHP Sesudah BHP Badan Hukum Negara Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah Berlaku UU. No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU. No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Kepegawaian SK SK PNS Berlaku UU. No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen BHPP Dpk ? Perjanjian Kerja

Perjanjian Kerja dalam UU BHP Pasal 55 UU BHP (3) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat perjanjian kerja dengan pemimpin organ pengelola BHPP, BHPPD, atau BHPM, dan bagi BHP Penyelenggara diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga. PNS Dpk PBHP Rektor/Ketua/Direktur

Perjanjian Kerja dalam UU Guru dan Dosen Pasal 1 Butir 7 UU Guru dan Dosen Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundangan. Pasal 1 Butir 8 UU Guru dan Dosen Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Remunerasi PNS Dpk Menurut UUBHP Pasal 55 ayat (4) UUBHP Pegawai negeri sipil memperoleh remunerasi dari: a. Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan, dan b. badan hukum pendidikan sesuai ketentuan dalam AD dan/atau ART BHP Remunerasi Dari BHP Gaji dan Tunjangan PNS Biaya Operasional (berupa Biaya Personalia) dari BHP Biaya Operasional (berupa Biaya Personalia) dari Pemerintah atau pemerintah daerah

BHP = Privatisasi? Menurut Peraturan Perundang-undangan Privatisasi Menurut Pasal 1 Butir 32 UU No 41 Tahun 2008 tentang APBN 2009 Privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Menurut teori privatisasi (Privatising the World, Oliver Letwin) Privatisasi dapat dilakukan melalui: • Selling out (dijual) • Contracting out (dikontrakkan) • Deregulation (deregulasi).

Kepailitan = Komersial? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepailitan atau kebangkrutan adalah keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si piutang. Badan hukum yang dimaksud dapat berupa badan hukum yang bertujuan mencari laba atau nirlaba. Sebagai bukti bahwa badan hukum nirlaba dapat dinyatakan pailit, dapat dikemukakan bahwa Pasal 62 UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan mengatur tentang kepalitan yayasan yang merupakan badan hukum nirlaba.

Kepailitan = Komersial? UU. No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan BAB IX Penggabungan BAB X Pembubaran Pasal 62 UU Yayasan bubar karena: c. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. Mengapa sekarang ada ribuan yayasan penyelenggara pendidikan yang bisa dinyatakan pailit, tetapi tidak dimasalahkan?

Yayasan, perkumpulan, dll, mati setelah UU BHP? Pasal 8 ayat (3) UU BHP Yayasan yang telah menyelenggarakan satuan pendidikan dasar, pendidikanmenengah, dan/atau pendidikan tinggi, diakui sebagai BHP Penyelenggara. Penjelasan Pasal 8 ayat (3) UU BHP Yayasan yang diakui sebagai badan hukum pendidikan tidak perlu mengubah bentuknya untuk jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam akta pendirian yayasan tersebut. Pasal 67 ayat (2) UU BHP Yayasan harus menyesuaikan tata kelolanya sebagaimana diatur dalam UU ini, paling lambat 6 (enam) tahun sejak UU ini diundangkan. Pasal 67 ayat (4) UU BHP Penyesuaian tata kelola yayasan dilakukan dengan mengubah akta pendiriannya.

Yayasan, perkumpulan, dll, mati setelah UU BHP? Kesimpulan 1. Keberadaan yayasan penyelenggara pendidikan diakui oleh UU BHP sebagai BHP Penyelenggara; 2. Yayasan tidak perlu mengubah bentuknya, yaitu tetap berbentuk badan hukum yayasan sampai waktu yang disebut dalam akta pendirian yayasan dan tetap berlaku UU Yayasan; 3. Setelah UU BHP berlaku, yayasan yang menyelenggarakan pendidikan harus menyesuaikan tata kelolanya paling lambat 6 tahun setelah UU BHP diundangkan; 4. Penyesuaian tata kelola yayasan dilakukan dengan mengubah isi akta pendirian yayasan, bukan mengubah akta pendirian yayasan menjadi akta pendirian BHP Penyelenggara.

Terima Kasih