Ke 6 Kapita Selekta Reformasi Sistem Pendidikan Nasional

Ke. 6 Kapita Selekta Reformasi Sistem Pendidikan Nasional 21 April 2016 1

Latar Belakang Reformasi Sistem Pendidikan Nasional • Mengpa hrs dilakukan reformasi UU No. 2/1989 tentang Sisdiknas? • Dalam proses perjalanan UU No. 2/1989 tentang Sisdiknas sekitar 13 tahun terdapat gejala-gejala berikut : 1. Pendidikan terlalu diatur secara sentralistik oleh pemerintah, dan masyarakat kurang diberi peran dalam penyelenggaraan pendidikan; inisiatif, kreatifitas, dan inovasi masyarakat kurang mendapat kesempatan berkembang 2

2. Sisdiknas belum menerapkan prinsip-prinsip pendidikan : Ø Pendidikan untuk semua, Ø Pendidikan seumur hidup, Ø Pendidikan terbuka 3. Selain itu, dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia, guna mengejar ketertinggalan dalam segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan IPTEK 3

4. Pendidikan belum mampu menjawab tantangan lingkungan strategis, yaitu perkembangan politik-ekonomi-sosialbudaya, baik di daerah, nasional maupun international yang berubah secara cepat. 4

5. Pada tanggal 11 Juni 2003 DPR dan Presiden telah mengesahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, yaitu Undangundang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, sebagai pengganti Undang-undang Sisdiknas Nomor 2 Th 1989. 5

Perbedaan dan persamaan dari Sisdiknas Nomor 2 tahun 1989 dan Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 : a. Persamaan 1. Keduanya masih menempatkan pendidikan sebagai kerja “non akademik” 2. Pendidikan diselenggarakan di bawah otoritas kekuasan administratif-birokratis dan belum menempatkan pendidikan sebagai kerja “akademik 6

3. Penyelenggaraannya dibawah otoritas keilmuan kerja non akademik : loyalitas, “yudical hierarchy”, eselonisasi, dan senioritas didasarkan masa kerja dan kepatuhan. 4. Kerja akademik : reputasi akademik, bersaing dalam kreativitas dan inovasi, tidak mengenal “yudical hierarchy” hanya mengenal perbedaan bobot mutu akademik, dan tidak mengenal eselonisasi 7

b. Perbedaan 1. Pada Sisdiknas No. 20/2003 pemerintah pusat/ daerah bertanggung jawab pada pelayanan, dana, rambu-rambu nasional dan standar mutu nasional, sedangkan masyarakat bertanggung jawab pada unit pendidikan (sekolah-madrasah) dan mutu pendidikan. Adapun Sisdiknas No. 2/1989 tidak demikian. 2. Sisdiknas No. 20/2003 lebih demokratis, terbuka, memberikan otonomi dan tanggung jawab pada masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu 8

c. Paradigma Keberagaman • Pendidikan memiliki banyak wajah, sifat, jenis, dan jenjang, tetapi hakikatnya satu, yaitu memanusiakan manusia. Hakikatnya pendidikan mengembangkan : – Human dignity (harkat dan martabat manusia) – Manizing human (memanusiakan manusia sehingga benar-benar mampu menjadi khalifah) 9

Agenda Reformasi Sistem Pendidikan Nasional 1. Melakukan pembangunan Sistem Pendidikan Nasional yang komprehensif, integratif, dan aplikatif. • Komprehensif adalah menjamin perbaikan yang berkelanjutan • Integratif adalah tidak memisahkan aspek moral dan nilai-nilai luhur dari pembelajaran dan pengajaran, • Aplikatif menunjuk pada mutu dan meningkatnya daya saing bangsa 10

2. Meningkatkan wajib belajar dari sembilan tahun menjadi dua belas tahun 3. Meningkatkan kompetensi, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan terhadap profesi guru tanpa membeda-bedakan status kepegawaian, PNS, atau swasta. 4. Mengawal realisasi anggaran pendidikan yang besarnya 20% dari total APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebagaimana amanat Pasal 31 ayat 4 Amandemen IV UUD 1945 11

5. Melakukan monitoring dan evaluasi sistematis terhadap berbagai aspek konsep dan operasional Sistem Pendidikan Nasional di Semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. 6. Memastikan terlaksananya proses pendidikan yang menanamkan jiwa kebebasan, kemandirian, kewirausahaan, dan meningkatkan keterampilan hidup dan daya juang kepada anak-anak bangsa yang menjadi peserta didik. 12

7. Menerapkan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal. 8. Meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen sekolah dan metode pembelajaran, serta tidak lagi menjadikan sekolah sebagai menara gading yang steril dari analisis kebutuhan lingkungan sekitarnya. Sekolah bukan hanya tempat penyelenggaraan pendidikan, melainkan juga bisa menjadi pusat latihan, seminar, workshop, dan studi banding. Sekolah adalah pusat belajar masyarakat di wilayahnya berada 13

9. Terselenggaranya pendidikan yang murah, bermutu, dan berwawasan global yang memiliki daya saing nasional di percaturan global. 10. Memberi perhatian serius pada pendidikan khusus bagi anak bangsa yang disebabkan oleh cacat atau kecerdasan luar biasa peserta didik. 11. Menjadikan sekolah sebagai tempat kaderisasi kepemimpinan nasional dan memasukkan program wajib militer untuk menumbuhkan rasa nasionalisme 12. Memanfaatkan ICT untk meningkatkan mutu penddkn 14

12. Menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan. Kesadaran masyarakat untuk ambil bagian dalam pendidikan merupakan bentuk ketahanan sosial atas perubahan tantangan lingkungan yang terjadi. Pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab orangtua secara individu per individu, tetapi menjadi tanggung jawab komunitas secara bersama. 13. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. 15

Paradigma Baru Penddkn Nasional • • • Paradigma penddkn nasional dpt dilihat dari visi, Misi, 7 an, Orientasi Strategi sistem penddkn 16

• Orientasi penddikan: 1. Pendidikan untuk semua, secara merata dan adil 2. Kebutuhan, kenyataan, dan life skill dlm tata kehidupan bersama 3. Kebutuhan duniawi tanpa melepaskan diri dr kehidupan ukrawiyah - surgawi 17

• Strategi penyelenggaraan Penddikn nasional 1. Berfokus pada mutu, untk itu diperlukan otonomi, akreditasi, evaluasi, dan akuntabilitas 2. Bersaing dlm hal mutu, kemandirian, keterbukaan, disiplin dan profesional, serta meningkatkan pelayanan thd psdk melalui peningkatan SDM dan manajemen sekolah 18

Mutu pendidikan dapat dilihat dari; (1) aspek pelayanan penyelenggaraan pendidikannya (dimensi proses), (2) ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana, (3) kuantitas dan kualitas tenaga pendidikan, (4) prestasi akademik siswanya, (5) kepuasan dan kepercayaan orang tua pada system pendidikan, dan (6) kemampuan kompetensi lulusannya dalam kehidupan. 19

UU Sisdiknas no 20 Tahun 2003 • UU Sisdiknas no 20 Tahun 2003 yg terdiri dari 22 bab 77 psl merpkn pengejawantahan dr salah satu tuntutan rformasi. • Perubahan mendasar yg dicanangn dlm UU Sisdiknas tsb adalah : 1. 2. 3. 4. 5. Demokrasi dan desentralisasi penddkn Peran serta masyrkt Tantangan globalisasi Kesetaraan dan keseimbangan jalur pendikn Peserta didik 20

1. Demokrasi dan desentralisasi penddkn • Demokrasi dan desentralisasi penddkn mrpkn tututan reformasi yg mengarah pada 2 hal. 1. Pemberdayaan masyrkt 2. Pemberdayaan PEMDA Hal ini berarti peranan pemerintah dikurangi, sedangkn partisipasi masy semakin diperbesar Peran pemerintah pusat yg bersifat sentralistik diperkecil dg memberikan peranan yg lebi besar kpd Pemda (desentralsasi) 21

• Konsep demokratisasi dlm pengelolaan penddikn (UU Sikdiknas psl. 4) bahwa penddkn diselenggarakan scr demokratis dan berkeadilan, serta tdk diskriminatif dg menjunjung HAM • Pemerinth pusat dan pemda wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselengaranya penddkn bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi (psl. 11 ayt 1) • Konsekwensinya Pemrnth pusat dan pemda wajib menjamin tersedianya dana setiap warga negara usia 7 -15 th. itulah sebabnya pemerinth pusat dan daerh menjamin terselenggaranya wajar 9 th dengan tanpa biaya 22

2. Peran serta masyarakat Ø Demokratisasi penyelenggaraan pendidikan hrs mendorong pemberdayaan msy dg memperluas partispasi masy dlm penddkn yg meliputi peran serta per orangan, kelmpok keluarga, organisasi profesi, dan organsasi kemasyrkatn dlm penyelenggraan pendkn Ø Masy tsb dpt berperan sbg sumber, pelksana dan pengguna hasil penddkn 23

• Oleh krn itu msrkt berhak menyelenggarakn penddkn yg berbasis masyrkt dg mengembangkan dan melksnkn kurikulum dan evaluasi penddkn, serta manajemn dan pendanaannya sesuai dg standar nasional penddkn • Dana penddikn yg berbasis masy bersumber dari penyelenggara, masy, pemernth pusat, Pemda dan sumber lainnya 24

3. Tantangan Globalisasi v. Dlm menghadapi tantangn globalisasi hrs ada satuan penddkn pd jenjang penddkn yg dpt dikembangkn menjadi satuan penddkn yg bertarap internasional (pusat dan derah) v. Untuk itu dlm penyerapan tenaga kerja akan ditentukan oleh kompetnsi yg dibuktikan oleh sertifikat kompetensi kpd peserta didik yg dinyatakan lulus setelah mengikuti uji kompetensi 25

26