SISTEM KESEHATAN NASIONAL Perpres 72 2012 SYSTEM is

  • Slides: 57
Download presentation
SISTEM KESEHATAN NASIONAL Perpres 72 / 2012

SISTEM KESEHATAN NASIONAL Perpres 72 / 2012

SYSTEM is interconnected parts or elements in certain pattern of work Suatu keterkaitan diantara

SYSTEM is interconnected parts or elements in certain pattern of work Suatu keterkaitan diantara elemen-elemen pembentuknya dalam pola tertentu untuk mencapai tujuan tertentu Ada dua prinsip dasar suatu sistem, yakni: 1. ELEMEN, komponen atau bagian pembentuk system; dan 2. INTERCONNECTION, yaitu saling keterkaitan antar komponen dalam pola tertentu

Keberadaan sekumpulan elemen, komponen, bagian, orang atau organisasi sekalipun, jika tidak mempunyai saling keterkaitan

Keberadaan sekumpulan elemen, komponen, bagian, orang atau organisasi sekalipun, jika tidak mempunyai saling keterkaitan dalam tata-hubungan tertentu untuk mencapi tujuan maka belum memenuhi kriteria sebagai anggota suatu sistem

SISTEM KESEHATAN? Suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan (SUPPLY SIDE) dan orang-orang yang menggunakan pelayanan

SISTEM KESEHATAN? Suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan (SUPPLY SIDE) dan orang-orang yang menggunakan pelayanan tsb (DEMAND SIDE) di setiap wilayah, serta negara dan organisasi yang melahirkan sumber daya tsb, dalam bentuk manusia maupun dlm bentuk material.

Ingat Definisi SEHAT. . . Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual

Ingat Definisi SEHAT. . . Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Sistem Kesehatan mempunyai Fungsi pokok/utama, yaitu: 1. Regulator &/ Stewardship 2. Pelayanan Kesehatan 3.

Sistem Kesehatan mempunyai Fungsi pokok/utama, yaitu: 1. Regulator &/ Stewardship 2. Pelayanan Kesehatan 3. Pembiayaan Kesehatan 4. Pengembangan Sumberdaya Fungsi-fungsi tsb direpresentasikan dlm bentuk Sub-subsistem dalam Sistem Kes. dikembangkan sesuai kebutuhan 4

TEORI H. L. BLUM (1974): FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DERAJAT KESEHATAN Faktor Perilaku Sos-bud Faktor

TEORI H. L. BLUM (1974): FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DERAJAT KESEHATAN Faktor Perilaku Sos-bud Faktor Lingkungan Fisik, Kimia, Biologi, Ergonomi Derajat Kesehatan Faktor Genetika (Keturunan) Faktor Pelayanan Kesehatan 8

SPECIES APPROACH - WHO SO CIAL SPIRI TUAL PHYS ICAL HEALTH STATUS EMO TI

SPECIES APPROACH - WHO SO CIAL SPIRI TUAL PHYS ICAL HEALTH STATUS EMO TI ONAL INTEL EGEN TIAL ENVIRON MENT CULT URAL

PEMBANGUNAN BERWAWASAN KESEHATAN PROMOTIF • Mening katkan Pengeta huan • Menjaga stamina tubuh •

PEMBANGUNAN BERWAWASAN KESEHATAN PROMOTIF • Mening katkan Pengeta huan • Menjaga stamina tubuh • Menu seimbang PREVENTIF • Imunisasi • Hygiene • Lingkungan • Amdal • Taat lalu Lintas • Keselama tan kerja CURATIF Pengo batan Reha bili tasi

Sistem Kesehatan di Indonesia ? ▧ Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, diperlukan dukungan

Sistem Kesehatan di Indonesia ? ▧ Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, diperlukan dukungan Sistem Kesehatan Nasional yang tangguh. ▧ Di Indonesia, Sistem Kesehatan Nasional (SKN) telah ditetapkan pada tahun 1982. ▧ SKN secara terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat -- SKN 2009 -SKN 2012

Pelaku SKN ▧ Masyarakat, termasuk swasta ▧ Pemerintah (eksekutif): Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten ▧

Pelaku SKN ▧ Masyarakat, termasuk swasta ▧ Pemerintah (eksekutif): Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten ▧ Badan Legislatif (DPR, DPRD) ▧ Badan Yudikatif ?

Pasal 167 UU 36/2012 Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat

Pasal 167 UU 36/2012 Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat melalui pengelolaan: - administrasi kesehatan, - informasi kesehatan, - sumber daya kesehatan, - upaya kesehatan, - pembiayaan kesehatan, - peran serta dan pemberdayaan masyarakat, - ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, serta - pengaturan hukum kesehatan. Siatem Kesehatan Nasional diatur dalam Peraturan Presiden

PENGERTIAN SKN Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan

PENGERTIAN SKN Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. (Perpres 72/2012 Pasal 1 angka 2) Berjenjang di Pusat dan Daerah Memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan

Pengelolaan Kesehatan dalam SKN • Berjenjang di Pusat dan Daerah • Memperhatikan otonomi daerah

Pengelolaan Kesehatan dalam SKN • Berjenjang di Pusat dan Daerah • Memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan

Tujuan SKN q Menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dimulai dari

Tujuan SKN q Menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi; (Pasal 5) q Terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujudderajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. (Butir 96 Lampiran)

HISTORY of SKN KEPMENKES 131/2004 disusun 02 -03 ditetapkan Presiden 13 Agus 2012 diundangkan

HISTORY of SKN KEPMENKES 131/2004 disusun 02 -03 ditetapkan Presiden 13 Agus 2012 diundangkan Menkumham 17 Okt 2012 Komposisi: 10 Pasal 485 Butir Lampiran PERPRES 72/2012 SKN 2004 2012 disusun 10 -12 SKN 2009 1982 SKN 1982 disusun 80 -82 KEPMENKES 99 a/1982 disusun 08 -09 KEPMENKES. . . /2009 P 167 (4) UU 36 / 2009 ttg Kesehatan

SUB-SISTEM SKN Upaya kesehatan; Penelitian dan pengembangan kesehatan; Pembiayaan kesehatan; Sumber daya manusia kesehatan;

SUB-SISTEM SKN Upaya kesehatan; Penelitian dan pengembangan kesehatan; Pembiayaan kesehatan; Sumber daya manusia kesehatan; Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan; Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan PEMBERDAYAAN Pemberdayaan masyarakat. MASYARAKAT

Gambar 1 ALUR PIKIR SISTEM KESEHATAN NASIONAL PARADIGMA NASIONAL (PANCASILA, UUD 1945, WASANTARA, TANNAS,

Gambar 1 ALUR PIKIR SISTEM KESEHATAN NASIONAL PARADIGMA NASIONAL (PANCASILA, UUD 1945, WASANTARA, TANNAS, ) (UU 23/1992 Kesehatan, UU 17/2007 RPJPN) RPJPK DAN SKN - KETIDAKPASTIAN HUKUM - PERILAKU MASYARAKAT BURUK - INGKUNGAN BURUK. - RAWAN PANGAN DAN RAWAN GIZI - AKSES PELAYANAN PUBLIK BURUK - SUMBER DAYA KESEHATAN TERBATAS (Arah, dasar, bentuk dan cara penyelenggaraan Bangkes) LINGKUNGAN STRATEGIS: (Ideologi, Politik, Ekonomi Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan) GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL, LOKAL PELUANG/KENDALA DERAJAT KESMAS YG SETINGGINYA RAKYAT SEHAT PRODUKTIF TUJUAN NASIONAL

PELAKSANAAN SKN (1) • oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat; • secara berkelanjutan, sistematis,

PELAKSANAAN SKN (1) • oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat; • secara berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan menjaga kemajuan, kesatuan, dan ketahanan nasional; • berdasarkan standar persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 4)

PELAKSANAAN SKN (2) • Ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber daya

PELAKSANAAN SKN (2) • Ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber daya manusia kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. (Pasal 6 (1))

Pelaksanaan SKN harus memperhatikan: ▧ cakupan pelayanan kesehatan berkualitas, adil, dan merata; ▧ pemberian

Pelaksanaan SKN harus memperhatikan: ▧ cakupan pelayanan kesehatan berkualitas, adil, dan merata; ▧ pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat; ▧ kebijakan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat; ▧ kepemimpinan dan profesionalisme dalam pembangunan kesehatan; ▧ inovasi atau terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi yang etis dan terbukti bermanfaat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara luas, termasuk penguatan sistem rujukan; ▧ pendekatan secara global dengan mempertimbangkan kebijakan kesehatan yang sistematis, berkelanjutan, tertib, dan responsif gender dan hak anak; ▧ dinamika keluarga dan kependudukan; ▧ keinginan masyarakat; ▧ epidemiologi penyakit; ▧ perubahan ekologi dan lingkungan; dan ▧ globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi dengan semangat persatuan dan kesatuan nasional serta kemitraan dan kerja sama lintas sektor.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mengacu pada: ▧ ▧ perikemanusiaan; pemberdayaan dan kemandirian; adil dan

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mengacu pada: ▧ ▧ perikemanusiaan; pemberdayaan dan kemandirian; adil dan merata; dan pengutamaan dan manfaat.

Dasar-dasar/asas-asas SKN a. perikemanusiaan; b. keseimbangan; c. manfaat; d. perlindungan; e. keadilan; f. penghormatan

Dasar-dasar/asas-asas SKN a. perikemanusiaan; b. keseimbangan; c. manfaat; d. perlindungan; e. keadilan; f. penghormatan hak asasi manusia; g. sinergisme dan kemitraan yang dinamis; h. komitmen dan tata pemerintahan yang baik (good governance); i. legalitas; j. antisipatif dan proaktif; k. gender dan nondiskriminatif; dan l. kearifan lokal.

KEWENANGAN MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN SKN MENJADI TANGGUNG JAWAB MENKES (Pasal 8)

KEWENANGAN MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN SKN MENJADI TANGGUNG JAWAB MENKES (Pasal 8)

Kedudukan SKN Sistem Ketahanan Nasional Sisdiknas SKN Sistem Ketahanan Pangan Nasional Upaya kesehatan; Penelitian

Kedudukan SKN Sistem Ketahanan Nasional Sisdiknas SKN Sistem Ketahanan Pangan Nasional Upaya kesehatan; Penelitian dan pengembangan kesehatan; Pembiayaan kesehatan; Sumber daya manusia kesehatan; Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan; Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan Pemberdayaan masyarakat. Sistem yang lain

INPUTS PROSES OUTPUT LITBANG SUMBER DAYA MANUSIA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT FASYANKES FARMASI, ALKES, MAKANAN UPAYA

INPUTS PROSES OUTPUT LITBANG SUMBER DAYA MANUSIA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT FASYANKES FARMASI, ALKES, MAKANAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN & MASYARAKAT TUJUAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI REGULASI PEMBIAYAAN IPTEKS-KES 20

SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN • Upaya kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah (termasuk TNI dan POLRI), pemerintah

SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN • Upaya kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah (termasuk TNI dan POLRI), pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dan/atau masyarakat/swasta melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan pemulihan kesehatan, di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan

Unsur-Unsur a. upaya kesehatan; - promotif sd rehabilitatif b. fasilitas pelayanan kesehatan; - Primer,

Unsur-Unsur a. upaya kesehatan; - promotif sd rehabilitatif b. fasilitas pelayanan kesehatan; - Primer, sekunder, tertier c. sumber daya upaya kesehatan; - SDM, Faskes, pembiayaan, sarana-prasarana, farmasi-alkes, manajemen, informasi, regulasi d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan - standarisasi, sertifikasi, lisensi, akreditasi, dan penegakan hukum

KLINIK PUSKESMAS CALON RS PRATAMA POPULASI SEHAT CALON PASIEN NECESSITY ETHICAL SENSIBILITY SCIENTIFIC MEDICAL

KLINIK PUSKESMAS CALON RS PRATAMA POPULASI SEHAT CALON PASIEN NECESSITY ETHICAL SENSIBILITY SCIENTIFIC MEDICAL LOGIC INDIVIDU PASIEN FEASIBILITY

Prinsip a. terpadu, berkesinambungan, dan paripurna; b. bermutu, aman, dan sesuai kebutuhan; c. adil

Prinsip a. terpadu, berkesinambungan, dan paripurna; b. bermutu, aman, dan sesuai kebutuhan; c. adil dan merata; d. nondiskriminasi; e. terjangkau; f. teknologi tepat guna; dan g. bekerja dalam tim secara cepat dan tepat.

Pelayanan kesehatan Primer • Yankes Perorangan Primer -diselenggarakan berdasarkan kebijakan pelayanan kesehatan yang ditetapkan

Pelayanan kesehatan Primer • Yankes Perorangan Primer -diselenggarakan berdasarkan kebijakan pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan masukan dari Pemerintah Daerah, organisasi profesi, dan/atau masyarakat. • Yankes Masyarakat Primer -tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat didelegasikan kepada Puskesmas, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan primer lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

SUBSISTEM LITBANG • Pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan terbagi atas - penelitian dan pengembangan

SUBSISTEM LITBANG • Pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan terbagi atas - penelitian dan pengembangan biomedis dan teknologi dasar kesehatan, - teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik, - teknologi intervensi kesehatan masyarakat, - humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat

Prinsip a. terpadu, berkesinambungan, dan paripurna; b. akurat dan akuntabel; c. persetujuan setelah penjelasan;

Prinsip a. terpadu, berkesinambungan, dan paripurna; b. akurat dan akuntabel; c. persetujuan setelah penjelasan; d. bekerja dalam tim secara cepat dan tepat; e. norma agama; f. kebenaran ilmiah; dan g. perlindungan terhadap subjek penelitian dan etik.

SUBSISTEM PEMBIAYAAN • public good menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan untuk pelayanan kesehatan perorangan

SUBSISTEM PEMBIAYAAN • public good menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan untuk pelayanan kesehatan perorangan pembiayaannya bersifat privat, kecuali pembiayaan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi tanggung jawab pemerintah. • diharapkan akan mencapai universal health coverage sesuai dengan UU NO 40 /2004 tentang SJSN dan UU No 24 / 2011 tentang BPJS

Unsur • Dana digali dari sumber Pemerintah, Pemerintah Daerah, dari masyarakat, maupun swasta serta

Unsur • Dana digali dari sumber Pemerintah, Pemerintah Daerah, dari masyarakat, maupun swasta serta sumber lainnya • Sumber daya dari subsistem pembiayaan kesehatan, meliputi: sumber daya manusia pengelola, sarana, standar, regulasi, dan kelembagaan • Prosedur/mekanisme pengelolaan

Prinsip a. kecukupan; b. efektif dan efisien; dan c. adil dan transparan

Prinsip a. kecukupan; b. efektif dan efisien; dan c. adil dan transparan

SUBSISTEM SDM KESEHATAN • Bermutu, Terdistribusi “merata” • Fokus penting pada pengembangan dan pemberdayaan

SUBSISTEM SDM KESEHATAN • Bermutu, Terdistribusi “merata” • Fokus penting pada pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan guna menjamin ketersediaan, pendistribusian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan. • Perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan

RUU JAMU > RUU BAHAN OBAT ALAMI RPP Yankestrad & beyond health Health +

RUU JAMU > RUU BAHAN OBAT ALAMI RPP Yankestrad & beyond health Health + Beyond health = sist kes nas SEJATI BIOMEDIK KONVENSIONAL BEYOND HEALTH KETAHANAN NASIONAL B A (ALLOPATHIC) T T SJ SEHAT : FISIK MENTAL SOSIAL SPIRITUAL R A KOMPLEMENTER ALTERNATIF INTEGRASI KURATIF Jamu medik SINERGI PROM-PREVJamu non medik ESTETIK RESTORATIF REKREASI

Hak-Kewajiban • SDM kesehatan mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (hak asasi) sebagai makhluk

Hak-Kewajiban • SDM kesehatan mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (hak asasi) sebagai makhluk sosial, wajib memiliki kompetensi, kewenangan untuk mengabdikan dirinya di bidang kesehatan, mempunyai etika, berakhlak luhur, dan berdedikasi tinggi dalam melakukan tugasnya

Prinsip a. b. c. d. adil dan merata serta demokratis; kompeten dan berintegritas; objektif

Prinsip a. b. c. d. adil dan merata serta demokratis; kompeten dan berintegritas; objektif dan transparan; dan hierarki dalam sumber daya manusia kesehatan

SUBSISTEM SEDIAAN FARMASI, ALKES, MAKANAN • Kegiatan untuk menjamin: aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu

SUBSISTEM SEDIAAN FARMASI, ALKES, MAKANAN • Kegiatan untuk menjamin: aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan; • Ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat; • Penggunaan obat yang rasional; serta upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri

Unsur a. b. c. d. e. komoditi; sumber daya; pelayanan kefarmasian; pengawasan; dan pemberdayaan

Unsur a. b. c. d. e. komoditi; sumber daya; pelayanan kefarmasian; pengawasan; dan pemberdayaan masyarakat

Prinsip a. aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu; b. tersedia, merata, dan terjangkau; c. rasional;

Prinsip a. aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu; b. tersedia, merata, dan terjangkau; c. rasional; d. transparan dan bertanggung jawab; dan e. kemandirian.

SUBSISTEM MANAJEMEN, INFORMASI DAN REGULASI KESEHATAN • Peranan manajemen kesehatan adalah koordinasi, integrasi, regulasi,

SUBSISTEM MANAJEMEN, INFORMASI DAN REGULASI KESEHATAN • Peranan manajemen kesehatan adalah koordinasi, integrasi, regulasi, sinkronisasi, dan harmonisasi berbagai subsistem SKN agar efektif, efisien, dan transparansi dalam penyelenggaraan SKN

Unsur a. b. c. d. e. kebijakan kesehatan; administrasi kesehatan; hukum kesehatan; informasi kesehatan;

Unsur a. b. c. d. e. kebijakan kesehatan; administrasi kesehatan; hukum kesehatan; informasi kesehatan; dan sumber daya manajemen kesehatan

Prinsip a. inovasi atau kreativitas; b. kepemimpinan yang visioner bidang kesehatan; c. sinergisme yang

Prinsip a. inovasi atau kreativitas; b. kepemimpinan yang visioner bidang kesehatan; c. sinergisme yang dinamis; dan d. kesesuaian dengan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT • Upaya pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat akan berhasil pada hakekatnya

SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT • Upaya pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat akan berhasil pada hakekatnya apabila kebutuhan dasar masyarakat sudah terpenuhi. • Pemberdayaan masyarakat dan upaya kesehatan pada hakekatnya merupakan fokus dari pembangunan kesehatan.

Unsur a. b. c. d. penggerak pemberdayaan; sasaran pemberdayaan; kegiatan hidup sehat; dan sumber

Unsur a. b. c. d. penggerak pemberdayaan; sasaran pemberdayaan; kegiatan hidup sehat; dan sumber daya.

Prinsip a. berbasis masyarakat; b. edukatif dan kemandirian; c. kesempatan mengemukakan pendapat dan memilih

Prinsip a. berbasis masyarakat; b. edukatif dan kemandirian; c. kesempatan mengemukakan pendapat dan memilih pelayanan kesehatan; dan d. kemitraan dan gotong royong

CARA PENYELENGGARAAN SKN • Pengelolaan kesehatan mencakup kegiatan perencanaan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta

CARA PENYELENGGARAAN SKN • Pengelolaan kesehatan mencakup kegiatan perencanaan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan upaya kesehatan dan sumber dayanya secara serasi dan seimbang dengan melibatkan masyarakat • Memperhatikan nilai Prorakyat, inklusif, responsif, efektif, bersih • Berjenjang: Pusat Daerah, mempertimbangkan komitmen global

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH