IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN MELALUI SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN Disampaikan

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN MELALUI SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN Disampaikan pada Sosialisasi dan Peresmian Sekolah Siaga Kependudukan Di Kab/Kota Penajam, 12 Februari 2019

Outline Latar belakang : Isu Kependudukan Kebijakan Pendidikan Kependudukan Mekanisme Operasional SSK 1. Pembentukan 2. Pelaksanaan 3. Monitoring & Evaluasi Indikator Keberhasilan

Mari Kita Pikirkan …. . sekarang 2039 20 tahun Kita Siswa 30 an, 40 an, 50 an… 13 – 17 th 2059 20 tahun 50 an, 60 an, 70 an… 23 – 27 th 70 an, 80 an … 43 – 47 th

Latar Belakang

I S U K E P E N D U K A N KUANTITAS Penduduk Indonesia sangat besar dan akan terus bertambah s. d tahun 2050 dan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia. KUALITAS Kualitas SDM Indonesia terbilang masih rendah jika dibandingkan negara lain >> IPM (metode baru th. 2016) : 70. 02, Angka Harapan Hidup saat lahir 70, 90 | Rata-rata lama sekolah 7, 95 tahun & Harapan lama sekolah : 12, 72 | pengeluaran per kapita : Rp. 10. 15 juta MOBILITAS DATA & INFORMASI BONUS DEMOGRAFI Persebaran penduduk tidak merata Penduduk terkonsentrasi di P. Jawa-Bali; di tingkat regional terkonsentrasi di kota-kota besar; disparitas ekonomi antar wilayah tinggi (barat vs timur, desa vs kota). Jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan akan semakin meningkat karena perpindahan dari desa kesebagai kota. dasar kebijakan Pemanfaatan data kependudukan pembangunan belum dimanfaatkan secara masksimal Indonesia diprediksi akan mendapat bonus demografi pada tahun 2020 -2030. Agar dapat menikmati bonus demografi, kualitas SDM sekarang menjadi penentunya. Jika sumber daya manusia berkualitas di tahun 2020 -2030, maka bonus demografi dapat dinikmati. Tetapi jika sumber daya manusia tidak berkualitas, maka bonus demografi tidak akan sepenuhnya dinikmati.

Jumlah & Pertumbuhan Penduduk Indonesia negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Pertumbuhan penduduk Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografi, tingkat migrasi, struktur kependudukan. Pertumbuhan penduduk dapat berdampak (+) dan (-). Dampak positif : penyediaan tenaga kerja, potensi pemasaran produk dan pertahanan negara. Dampak negatif : kerawanan sosial, berkurangnya daya dukung lingkungan, pendidikan rendah dan lapangan pekerjaan yg terbatas. Strategi penanggulangan pertumbuhan penduduk melalui Program KB

1 Penduduk Usia 0 -14 Tahun BPS memprediksi proporsi anak-anak usia 0 – 14 tahun turun dari 28, 6% pada 2010 menjadi 21, 5% pada 2035 Investasi pendidikan dan kesehatan pada kelompok anak-anak usia 0 – 1 4 tahun akan berpengaruh pada produktivitas tenaga kerja di masa mendatang. Pada titik ini penting disimak potret kesiapan Indonesia menyongsong era bonus Program demografi. pemerintah utk anak usia 0 -14 th : 1. Penurunan jumlah bayi stunting atau kurang gizi 2. Kartu Indonesia Pintar 3. Bina Keluarga Balita dan Orang Tua Hebat

Penduduk Remaja dan Orang Muda 2 Jumlah Penduduk Usia Muda 53. 4 juta Batasanusia orang muda 12 -24 tahun jiwa (SP, 2010) 59 juta jiwa th 2025 (Proyeksi data SP 2010) Pemuda akan menjadi pelaku utama pembangunan dan merupakan potensi yang harus dipersiapkan utk menghadapi Bonus Demografi Persiapan yg perlu dilakukan pemerintah : Peningkatan pendidikan (pengetahuan dan keterampilan) Perlindungan thd kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi Jaminan kesehatan mental dan fisik (termasuk informasi dan konseling kespro remaja) Tantangan dan peluang orang Muda : • Angka putus sekolah masih tinggi • Pekerja anak (usia < 15 th) jumlahnya semakin meningkat • Drop out sekolah dan pengangguran muda meningkat • Pernikahan usia muda < 15 th masih banyak terjadi khususnya di pedesaan • Hubungan seksual pranikah • Rokok dan

3 Penduduk usia 15 -64 th Penduduk Usia Produktif Dapat mjd modal pembangunan nasional bila dapat dikendalikan dgn baik dan sebaliknya bisa mjd hambatan bagi kemajuan sosial dan ekonomi negara bila tidak dipersiapkan dgn baik. Bonus Demografi Masa dimana angka beban ketergantungan antara penduduk usia produktif dgn usia tidak produktif paling rendah (penduduk usia kerja Kebutuhan Usia Produktif : a. Perlu disediakan pendidikan yg memadai b. Perlu disediakan lembaga keterampilan kerja serta informasi lapangan kerja c. Perlu upaya utk meningkatkan partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif dan sosial.

4 Penduduk Lanjut Usia lanjut adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun keatas (UU No. 13 th 1998). Lansia termasuk dalam kategori penduduk rentan dilihat dari segi kemunduran fisik, psikologis, sosial, ekonomi dan kesehatan. Peningkatan jumlah lansia merupakan dampak dari peningkatan usia harapan hidup. Penduduk lansia akan meningkat > 4 kali lipat pd thn 2050. Persoalan yg dihadapi penduduk Lansia : • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun dalam kurun 50 th terakhir • Angka Buta Huruf (11. 08% usia 45+) *BPS 2017 • Tingkat kesenjangan lansia (ditinggalkan anak, menyantuni ortu, ekonomi keluarga) • Kemunduran dari segi fisik, psikologis, sosial, ekonomi dan kesehatan. Pemenuhan Kebutuhan lansia : kebutuhan fisik, kebutuhan dasar (makan, minum, tempat tinggal, Program pemberdayaan Lansia Program jaminan sosial lanjut usia Usaha ekonomi produktif Program pendampingan dan perawatan lansia di rumah Posyandu Lansia Puskesmas Lansia Bina Keluarga Lansia

Kebijakan & Strategi PENDIDIKAN Kependudukan

KEBIJAKAN DALDUK ADALAH PENINGKATAN PENGETAHUAN TENTANG KEPENDUDUKAN (SESUAI SASARAN DALAM RPJMN & RENTRA BKKBN 2015 -2019) • • EDUKASI MANFAAT DAN DAMPAK KEPENDUDUKAN (KUANTITAS, MOBILITAS, KUALITAS, & DATAINFORMASI) KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN (KUANTITAS, MOBILITAS, KUALITAS) YANG HARMONIS TERHADAP SEKTOR PEMBANGUNAN PERENCANAAN PENGENDALIAN PENDUDUK Menyediakan parameter kependudukan utk penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN Menyediakan kebijakan pengendalian dampak kependudukan dan model solusi strategis dampak kependudukan sbg rekomendasi pembangunan PEMADUAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK Merumuskan kebijakan Kependudukan dalam Pembangunan yang harmonis antar-sector danantara pusat dan daerah PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN DGN POLA KERJASAMA Melakukan literasi/ pendidikan kependudukan kepada Aparatur Pemerintah/ Negara dan Masyarakat PENGETAHUAN TENTANG KEPENDUDUKAN & PERTIMBANGAN PEMBANGUNAN TERHADAP KEPENDUDUKAN Sasaran Target: -Pemerintahan/KL/OPD (Pusat, Daerah prov dan kab/kota, kecamatan desa) -Masyarakat: melalui lembaga pendidikan (satuan pendidikan/ sekolah, perguruan tinggi, balai diklat) dan kelompok kegiatan masyarakat

Pendidikan Kependudukan adalah masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan serta keterkaitan timbal balik antara perkembangan kependudukan ( kelahiran, kematian, perpindahan serta kualitas penduduk dengan kehidupan sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan lingkungan hidup sehingga mereka memiliki perilaku yg bertanggungjawab dan ikut peduli dengan kualitas hidup 2 JALUR NON FORMAL Balai Diklat Pemerintah dan Swasta generasi sekarang dan mendatang JALUR FORMAL SD-MI SMP-MTs SMA-MA Perguruan Tinggi (PT) 1 JALUR INFORMAL 3 Pendidikan keluarga, lingkungan, kelompok (poktan) masyarakat, media massa

KEBIJAKAN: “PENGUATAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN” 1. Pendidikan Formal (SDS M P-S M A -PT) 2. Pendidikan Nonformal: Diklat Struktural 3. Pendidikan Informal (Keluarga, Lingkungan dan Kelompok Masyarakat) Jalur Pendidikan Formal: 1. SEKOLAH S TRA TEGI Pendidikan Kependudukan dilakukan melalui strategi Internalisasi Program KKBPK kepada Siswa melalui program: - SSK/Sekolah. Siaga Kependudukan, yaitu melalui integrasi mata pelajaran terhadap penjelasan tambahan tentang Program KKBPK -Program-program pendidikan/pembelajaran di sekolah, seperti Gemar Membaca/GLS, Pelatihan Guru, Rumah Belajar, Bimbinagan konseling, dsb -Perpustakaan prog. KKBPK / Pojok Kependudukan : Penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan materi digital maupun display buku-buku 2. PERGURUAN TINGGI -Kegiatan Kemahasiswaan : KKN tematik kependudukan, PKL / magang, keg. seni dan Olah Raga, keg. relevan lainnya. -Kegiatan Perkuliahan : Integrasi dalam MKDU/MKWU, kuliah umum kependudukan. -Kegiatan Penelitian : Lomba karya ilmiah, Skripsi/thesis ttg program KKBPK, Pusat studi kependudukan. M ONEV 1. Parameter dan proyeksi penduduk: Profile Kependudukan 2. Harmonisasi kebijakan: GDPK 3. Analisa Dampak Kependudukan 4. Hasil kajian dan penelitian KKBPK lainnya 1. KL mitra Penyelenggaran Pendidikan Jalur Formal (Kemendikbud, Kemenristek-Dikti, Kemenag) 2. Perguruan Tinggi 3. Lembaga Diklat 4. Organisasi Masyarakat dan Kelompok Kegiatan Keluarga/ Masyarakat - Perpustakaan prog. KKBPK / Pojok Kependudukan : Penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan materi digital maupun display buku-buku. Non Formal -Pendidikan Kependudukan dilakukan melalui materi pelajaran Diklat Informal -Kelompok kegiatan keluarga/ Kelompok Masyarakat

Sasaran Strategis Jalur Pendidikan Formal 2. Perguruan Tinggi a) Pembentukan Program Studi Kependudukan b) Pembentukan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) topik kependudukan c) Topik kependudukan menjadi bahan untuk mahasiswa baru d) Topik kependudukan menjadi materi Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Materi Pembekalan KKN bagi Mahasiswa Bacaan Populer Kependudukan bagi siswa SD 1. SD – S M P SMA a) Mengintegrasik an topik kependudukan ke dalam mata pelajaran terkait (terintegrasi dalam kurikulum) b) Menyediakan sarana dan prasarana pengetahuan kepada siswa untuk topik kependudukan Bacaan Populer Kependudukan bagi Remaja

KEBIJAKAN PENDUK Melaksanakan kerjasama pendidikan kependudukan melalui: 1. Jalur Pendidikan Formal: pendidikan dasar (SD/MI), pendidikan menengah (SLTP/MTs dan SLTA/MA) dan Perguruan Tinggi (PTN/PTS) 2. Jalur Pendidikan Nonformal: jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksana kan secara berstruktur dan berjenjang (misal: diklat PNS dan PAUD) 3. Jalur Pendidikan Informal: yaitu jalur pendidikan keluarga, Pramuka, lingkungan, masyarakat, serta media massa.

Batasan Pengertian 1. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) sekolah yang menintegrasikan Kependudukan, KB dan Pembanbunan Keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran atau muatan lokal khusus kependudukan di mana di dalamnya

Mekanisme Operasional

Mekanisme Pembentukan (Provinsi – Kab/Kota) 1. Koordinasi denganstakeholder dan mitra untuk persiapan (DIKNAS dan KEMENAG) 2. Penandatanganan kesepahaman bersama dg mitra kerja (sekolah – OPD KB/BKKBN) 3. Identifikasi mata pelajaran yang dapat diintegrasikan dg materi Penduk 4. Penunjukan sekolah sbg SSK. Indikator : dukungan dr kepsek, komite sekolah dan sarana penunjang (pojok kependudukan)

Mekanisme Pembentukan (Provinsi – Kab/Kota) 5. Workshop guru mata pelajaran bekerjasama dg M G M P untuk menyusun RPP dan LKP untuk KBM 6. Penggandaan materi 7. Pencanangan SSK oleh Bupati/Walikota setempat 8. Operasionalisasi SSK 9. Pembinaan guru mata pelajaran pd SSK

Pokok-pokok Pelaksanaan 1. Prinsip-prinsip Dasar Kegiatan : a. SSK mengintegrasikan materi dlm mata pelajaran (tidak menambah jam pelajaran) SSK dpt dijadikan wadah program BKKBN sebelumnya (misal PIK, dll) sehingga simultan dan berdampingan SSK bersifat gradual, meliputi bbrp bidang studi sesuai pokok bahasan mata pelajaran, dapat berkembang. SSK konsisten dlm mata pelajaran tsb dan pokok bahasan yg berhubungan dg kependudukan tetap ada dlm kurikulum SSK mengedepankan peran aktif murid untuk ikut serta dlm keg terkait data kependudukan lingkungan sekitar b. c. d. e.

POKOK-POKOK PELAKSANAAN 2. Mekanisme operasional : Guru pengampu mata pelajaran a) Menyusun RPP dan LKS. b) Menjelaskan pd murid ttg kependudukan (sesuai mata pelajaran c) Membuat master instrumen utk menggali data kependudukan yg dpt dikembangan sesuai kearifan lokal d) Simulasi penggalian info pd masyarakat sekitar (min 2 orang responden) e) Menjelaskan teknik analisis sederhana data kependudukan f) Aktif membimbing pojok kependudukan (diskusi & konsultasi)

POKOK-POKOK PELAKSANAAN 3. Mekanisme operasional : peserta didik a. melakukan penggalian informasi kepada masyarakat di sekitarnya b. Melakukan analisis sederhana atas data kependudukan yang diperoleh c. Menyajikan hasil penggalian data dan analisis dalam tampilan yang menarik (tabel, diagram, dll) d. Aktif mengikuti kegiatan di Pojok Kependudukan

Pelaksanaan SSK di tingkat SMP/ sederajat Pembentukan SSK : kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota, sekolah yang potensial sebagai SSK (misal : sekolah yang berkomitmen pd program KKBPK), pembuatan SK SSK 2. Pelaksaan SSK : Kegiatan Tahap awal : a. ada pojok kependudukan, b. ada kegiatan bertema kependudukan yang menarik buat remaja (misal : nonton film bersama lalu dibahas dr aspek kependudukan oleh guru, c. observasi lingkungan sekitar ttg dampak kependudukan d. melakukan pendataan penduduk sederhana di sekitar sekolah e. membuat mading kependudukan, dll), kegiatan dapat diintegrasikan dg PIK remaja (jika telah ada PIK di sekolah)) Kegiatan Tahap lanjut : sosialisasi isu kependudukan di masyarakat sekitar sekolah 1.

Pelaksanaan SSK di Tingkat SMA/ sederajat Pembentukan S S K : kerjasama dengan Kemendik Provinsi yang ada di Kab/ Kota, sekolah yang potensial sebagai S S K (misal : atau sekolah yang berkomitmen pd program KKBPK), pembuatan S K S S K 2. Pelaksaan S S K : Kegiatan Tahap awal : a. pojok kependudukan, b. kegiatan bertema kependudukan yang menarik buat remaja (misal : nonton film bersama lalu dibahas dr aspek kependudukan oleh guru, c. membuat materi bermuatan kependudukan (leaflet, poster, mading) d. kegiatan dapat diintegrasikan dg PIK remaja (jika telah ada di sekolah)) Kegiatan Tahap lanjut : a. melakukan pendataan penduduk sederhana di sekitar sekolah, dll), b. sosialisasi isu kependudukan di masyarakat sekitar c. integrasi materi kependudukan pada mata pelajaran (LKS bermuatan lokal kedaerahan) 1.

Peran MITRA OPD KB Kab/Kota : menjalin komitmen dengan dinas terkait, memfasilitasi materi-materi kependudukan yang dibutuhkan, melakukan monitoring dan evaluasi Dinas Pendidikan : menjalin komitmen dengan OPD KB Kab/Kota, membina SSK di sekolah, melakukan monitoring dan evaluasi Sekolah : menunjuk seorang guru sebagai koordinator kegiatan SSK di sekolah (penanggungjawab : Kepala Sekolah),

Monitoring dan Evaluasi Mengisi format pelaporan No Waktu Kegiatan Peserta Materi Ket (foto, materi, dll) Dilakukan per semester Dikirimakan ke OPD KB Kab/Kota, diteruskan ke BKKBN Provinsi

Kelengkapan SSK Surat Keputusan Pembentukan SSK 2. Contoh Papan Nama SSK 1. Lambang Kab/Kota logo SSK Ukuran menyesuaikan lokasi, dipasang di depan sekolah.

Kelengkapan SSK 3. Pojok Kependudukan : • Digunakan untuk menampilkan data-data dan informasi kependudukan serta foto hasil kegiatan siswa. • Lokasi : menyesuaikan sekolah • Ukuran : menyesuaikan ketersediaan lokasi di sekolah • Minimal memiliki papan data atau papan untuk menempelkan data dan foto. 4. Ada Banner materi-materi kependudukan

GAMBAR /PHOTO KEPENDUDUKAN : Kespro remaja Kelahiran sehat Kematian akibat langsung / tidak langsung Pernikahan dini Pernikahan dewasa Pertumbuha n penduduk Migrasi / mobilitas Daerah kumuh Korban tawuran Kemacetan lalin dsb GRAFIK KEPENDUDUKAN : • Persebaran • Pertumbuhan • Kepadatan • Migrasi • Usia kawin • Angka ketergantungan • Kesertaan KB • Komposisi • AKI • AKB • dsb PETA KEPENDUDUKAN : Persebaran Pertumbuhan Kepadatan Migrasi Usia kawin Tingkat kesertaan KB Kualitas komposisi POJOK KEPENDUDUKAN DISPLAY : Gambar Grafik Peta Ornamen ORNAMEN : Buku / brosur / majalah, banner, film kependudukan, lagu-lagu, cerita drama, alat sensus/survey, display alkon, TV dan sound system wireless, infocus, DVD player, ruang PIK, etalase kaca, AC, tugas / penelitian berbasis kependudukan, dsb.

Rencana Pencanangan (Tidak Wajib) Dicanangkan oleh Bupati/Walikota Ditandai dengan penandatangan Mo. U atau Perjanjian Kerjasama (PKS) Dilaksanakan dengan Seminar/Sosialisasi Kependudukan dengan narasumber Koalisi Kependudukan Kab Papan nama dan pojok kependudukan telah tersedia

Indikator Keberhasilan 1. Terbentuknya SSK (ada SK pembentukan, papan nama) 2. Terbantuknya Pojok Kependudukan. 3. Adanya integrasi materi kependudukan pada mata pelajaran 4. Adanya kegiatan bertema kependudukan yang diikuti oleh siswa

CONTOH KEGIATAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN

Pojok Kependudukan

Kesimpulan : 1. Koordinasi dengan mitra : DIKNAS dan atau KEMENAG 2. Mengajukan sekolah sbg SSK 3. Koordinasi dg sekolah 4. Penyusunan Rencana Kegiatan SSK di Sekolah SSK adalah investasi masa depan

SSK 2017 No 1 Kab/Kota Nama Sekolah Model SSK Jawa Timur 201 7 Alamat Kab. Sidoarjo S M P Negeri 1 Krian Jl. Raya No 2 Krian Sidoarjo 2 Kab. Bojonegoro MAN 1 Model Bojonegoro Jl. Monginsidi no 160 Sukorejo Bojonegoro 3 Kota Malang S M P N 5 Kota Malang Jl. WR Supratman No 12 Malang 4 Kota Malang S M P N 10 Kota Malang Jl. Mayjend Sungkono No 57 Malang 5 Kota Malang S M P N 21 Kota Malang Jl. Danau Tigi Malang 6 Kota Malang S M A N 7 Kota Malang Jl. Cengger Ayam I no 14 Kota Malang 7 Kota Malang S M A N 10 Kota Malang Jl. Danau Grati no 1 Kota Malang 46

Terima Kasih