PELATIHAN DASAR CALON PNS Mata Pelatihan Whole of

PELATIHAN DASAR CALON PNS Mata Pelatihan : Whole of Government Bandung, 20 & 21 April 2018 Disampaikan Oleh : Lina Marlia Widyaiswara Utama KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BIODATA Lina Marlia - 3 November 1955 Ekonomi Pembangunan UNPAD– 1983 S 2 Urban Management ENTPE Lyon– 1990 S 3 Ilmu Administrasi Publik UNBRAW– 2014 Widyaiswara Utama Kement PUPR– 2015 Alamat : Galeria Condominium Unit E -4 (Jl. Buncit Persada) Jakarta Selatan Phone : 0818 178 769 e-mail : marlia_lina@yahoo. co. id

BIODATA Pengalaman Kerja: 1. Staf Dit Bina Program – Ditjen Cipta Karya 1984 – 1999 2. Analis Kebijakan Kementerian Negara Pekerjaan Umum, 2000 3. Kasubdit Pedoman Penataan Ruang – Ditjen Penataan Ruang 2001 – 2007 4. Direktur Penataan Ruang Wilayah I, 2007 – 2012 5. Sesditjen Penataan Ruang, 2013 2014 6. Widyaiswara Utama Kementerian

PENDAHULUAN

SISTEM PENYELENGGARA Sistem Evaluasi

DASAR HUKUM PELATIHAN UU no 25 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Perka LAN no 21 tahun 2016 ttg Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS Gol III, Perka. LAN no 17 tahun 2017 ttg perubahan Perka. LAN no 21 tahun 2016 Perka LAN no 22 tahun 2016 ttg Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS Gol I &II, Perka. LAN no 18 tahun 2017 ttg Perubahan Perka. LAN no 22 tahun 2016

KOMPETENSI YANG INGIN DIBANGUN Kompetensi generik : 1. Mampu mengatasi permasalahan Sosiokultural serta memiliki Sikap 2. Mampu mengaktualisasikan nilainila dasar ANEKA PNS 3. Mampu mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI Kompetensi Bidang : Mampu menunjukkan penguasaan kmpetensi teknis biang tugas yang dibutuhkan PNS Profesional yang Berkarakter Sebagai Pelayan Masyaraakat dan

KOMPETENSI 1. Menunjukkan sikap perilaku dan disiplin PNS; 2. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya; 3. Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI; dan 4. Menunjukkan penguasaan

DESAIN KURIKULUM DAN TAHAPAN PEMBELAJARAN (33 hari kerja (288 JP) untuk pembelajaran klasikal, dan 80 hari kerja (853 JP) pembelajaran non klasikal di tempat kerja. ) Agenda PNS IV Evalu PROFESION Habitua asi AL YANG Orientasi si Akhir BERKARAKT Peserta ER SEBAGAI PELAYAN Agenda III: MASYARAK Kedudukan AT dan Peran Agenda I: PNS dalam Sikap Perilaku NKRI Agenda II: Nilai-Nilai Penguatan Dasar PNS Kompetensi Teknis Bidang Tugas

STRUKTUR KURIKULUM (33 hari kerja (288 JP) untuk pembelajaran klasikal, dan 80 hari kerja (853 JP) pembelajaran non klasikal di tempat kerja. ) 4. Agenda IV, Habituasi 1. KURIKULUM PEMBENTUKA N KARAKTER PNS Evaluasi Akademik (5 JP) Studi Lapangan (9 JP) 2. Agenda II, Nilai Dasar PNS (ANEKA, 120 JP) 3 2 3. Agenda III, Kedudukan & Peran PNS dalam NKRI (manajemen ASNpelayanan publik. Wo. G, 42 JP) 1. Agenda I, 1 Sikap Perilaku dan disiplin (36 JP) Orienta Terintegrasi : TUS si -Keprotokolan. Peserta Kes. mental&jasm (Materi Institusional: Dinamika Kelompok, Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur ani-Kesamaptaan dan MTSL) Aktualisasi melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperolehnya melalui berbagai mata pelatihan yg telah dipelajarinya (46 JP) 4 PNS PROFESIO -NAL BERKARAKTER SBG PELY. MAS Y DAN PEMERSA TU BANGSA 2. . KURIKULUM PENGUATAN KOMPETENSI TEKNIS BIDANG TUGAS 1)teknis umum/adm, dan 2)teknis

Struktur Kurikulum Habituasi Review Kebijakan Penyelenggaraan (2 JP) Penutupan Evaluasi Aktualisasi (10 JP) Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi (2 JP) Aktualisasi 80 Hari (853 JP) Evaluasi Rancangan aktualisasi (10 JP) Pembimbingan Rancangan Aktualisasi (18 JP) c Penjelasan Aktualisasi (6 JP) b a Konsep si Aktuali sasi (3 JP) Pembelajaran 3 agenda d e f 4. Agenda Habituasi Aktualisasi melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperolehnya melalui berbagai mata pelatihan yg PNS PROFESIONAL BERKARAK TER SBG PELY. MASY dan PEMERSATU BANGSA

Mata Pelatihan : Whole of Government

Tujuan Pembelajaran : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan konsep Wo. G; mampu menerapkan Wo. G dalam Pemberian pelayanan terintegrasi; dan mampu menjelaskan best practise Wo. G di berbagai negara;

Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu : 1) Menjelaskan konsep Wo. G; 2) Penerapan Wo. G dalam Pemberian pelayanan terintegrasi; 3) Menjelaskan best practise Wo. G di berbagai negara; 4) Menerapkan Wo. G sesuai kebijakan di Indonesia

POKOK MATERI Out line 1) Konsep Wo. G; 2) Wo. G dalam Pemberian Pelayanan Terintegrasi; 3) Best Practises Wo. G di berbagai negara; 4) Wo. G di Indonesia

1. Konsep Wo. G

Definisi Wo. G (Whole of Government) PENGERTIA N Whole-of-Government Approach (“WGA”) refers to the joint activities performed by diverse Ministries, Public Administrations and Public Agencies in order to provide a common solution to a particular problem or issue. The approach and content of the initiatives can be formal or informal. Areas covered can be related to policy development, public project management or public services[1]. *Wikipedia* “Whole of government denotes public service agencies working across portfolio boundaries to achieve a shared goal and an integrated government response to particular issues” (Australian Government, 2004).

Whole of Government PENGERTIA N “[it] denotes public service agencies working across portfolio boundaries to achieve a shared goal and an integrated government response to particular issues. Approaches can be formal and informal. They can focus on policy development, program management and service delivery” (Shergold & others, 2004). Wo. G itu menunjukkan bagaimana lembaga pelayanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebuah respon pemerintah yang terpadu

Whole of Government Policy Integration Policy Coordinati on Policy Coherenc e Wo. G Concerne d Decision Making Cross cutting Policy Making Joined-up Governme nt Punya karakteristik sama, terutama integrasi institusi dan kolaborasi, Namun WOG lebih menekankan adanya penyatuan keseluruhan (whole) elemen

Diskusi : WOG Dalam Pelayanan Publik Apa itu Wo. G? Mengapa diperlukan di Indonesia? Apa manfaat Wo. G? Bagaimana menerapkan Wo. G dalam melaksanakan tugas di PUPR ?

Whole of Government Kata kunci: lembaga pelayanan publik, lintas batas, tujuan bersama, sebuah respon pemerintah yang terintegrasi, terpadu, satu masalah.

Whole of Government “An approach that integrates the collaborative efforts of the departments and agencies of a government to achieve unity of effort toward a shared goal. Also known as interagency approach. The terms unity of effort and unity of purpose are sometimes used to describe cooperation among all actors, government and otherwise” (USIP) Kata kunci: upaya kolaboratif, tujuan bersama, pendekatan lintas sektor, kerjasama

Whole of Government Dalam pengertian USIP, Wo. G ditekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan- tujuan bersama. Wo. G juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antar seluruh aktor, pemerintah dan sebaliknya. Pengertian dari USIP ini menunjukkan bahwa Wo. G tidak hanya merupakan pendekatan yang mencoba mengurangi sekat-sekat sektor, tetapi juga penekanan pada kerjasama guna mencapai tujuan-tujuan bersama.

Fokus Wo. G 1. Fokus pada kebijakan pem bangunan; program management; dan pelayanan publik. 2. Proses dapat diterapkan secara luas dan kompre- hensiv, 3. Proses dapat atau spesifik, atau secara formal sesuai sasaran. maupun informal Wo. G Approach: models and Tools for E-Government Strategy & Alignment, Adegboyega Ojo, UN University,

Fokus Wo. G • Policy Development Pengembangan kebijakan oleh pemerintah yang terintegrasi dalam merespon satu isu tertentu • Program Management Pengelolaan program yang terpusat dan terstandarisasi • Service Delivery Pemberian layanan yang terintegrasi dan memudahkan pengguna dalam mengaksesnya

Mengapa WOG • Fragmentasi • Kewenangan terpusat di sektor • Kurangnya kerjasama dan koordinasi • yang menyebabkan efektivitas dan efisiensi • Devolusi Struktural, desentralisasi, penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah yang berlebihan • Persepsi mengenai dunia yang semakin tidak aman dan berbahaya. Isu terorisme, radikalisme, perubahan iklim, dll.

Mengapa WOG Adanya dorongan publik untuk mewujudkan Integrasi kebijakan, program pembangunan, agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik Adanya fenomena ketimpangan kapasitas sectoral seolah sector terjadi kompetisi antar sector, dan ada kesan sector yang satu lebih superior dari sektor lainnya Keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorog adanya potensi disintegrasi bangsa

Manfaat WOG Meningkatkan : Mengurangi : • Efisiensi • Sharing Informasi • Lingkungan kerja • Daya saing • Akuntabilitas • Koherensi kebijakan • Biaya (cost) • Pemborosan (waste) • Duplikasi pekerjaan • Inkonsistensi kebijakan • Waktu penyelesaian

ILUSTRASI WOG

Bagaimana Caranya? Kategori Tipe Koordinasi Penyertaan Keterangan Pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak Dialog Pertukaran informasi Joint planning Perencanaan bersama, kerjasama sementara Integrasi Joint working Kolaborasi sementara Joint venture Perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama Satelit Entitas yang terpisah, dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif Kedekatan Aliansi Perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar dan strategis yang menjadi urusan utama salah satu peserta pelibatan kerjasama Union Unifikasi resmi, identitas masing-masing masih nampak Merger Penggabungan ke dalam struktur baru

Wo. G dalam Pemberian 2. Pelayanan Terintegrasi

PENERAPAN WOG DALAM PELAYANAN TERINTEGRASI Tantangan dalam prak tek WOG: • Kapasitas SDM dan institusi • Nilai dan budaya organisasi • Kepemimpinan Penguatan koordinasi antar lembaga: • Membentuk lembaga koordinasi khusus • Membentuk gugus tugas • Koalisi-koalisi sosial

Praktek WOG dalam Pelayanan Publik: Menurut Fungsi: • Pelayanan Administrasi • Pelayanan Jasa • Pelayanan Barang • Pelayanan Regulatif Menurut Pola: Teknis • Pelayanan Fungsional. Teknis • Fungsional Pelayanan Satu Atap • Pelayanan Satu Atap Pelayanan. Satu. Pintu • • Pelayanan Pintu • Pelayanan Terpusat • • Pelayanan. Elektronik

TUGAS KELOMPOK 1. Whole of Government Appraoches to Fragile Sates, 2. A Primer on Implementing Whole of Government. • Silahkan diskusikan artikel tsb di atas dalam kelompok, • Buat bahan tayang dan paparkan • Setiap kelompok diberi waktu 10 menit untuk paparan, 15 diskusi.

3. Best Practises Wo. G di berbagai Negara

BEST PRACTICE PENERAPAN WOG Prasyarat Best Practice: Best Practice WOG dalam Lingkup Budaya dan filosofi Penyelenggara Negara Cara kerja yang baru Penyelenggara Pemerintah Akuntabilitas dan insentif Contoh: di Kementerian PUPR Cara baru pengembangan kebijakan (PU dan PERA, BPIW), DJPR dan BPN… Mendesain program dan pelayanan Antar Pusat dan Daerah Antar Pemerintah dan Non Pemerinta Implementasi WOG di Kementerian PUPR Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi, Ketahanan Air, Konektivitas, Ja Pelayanan Dasar, Pengembangan Wilayah (pariwisata, industri, NCICD, Pengendalian Banjir, Pelatihan Bersama dalam rangka Daya Saing Kon Antar Pusat dan Daerah (Jabodetabek, Perumahan dan Kawasan Perm Mitigasi Bencana

Singapore’s Whole-of-Government Approach in Crisis Management The coordination of multiple government agencies to deal with catastrophic events is critical: the lives and well-being of people depend on it (James Low)

WOG di Australia, melalui Australian Public Service Commission (APSC) mempromosikan Wo. G dalam mengintegrasikan pemberian layanan kepada publik. Terdapat 3 (tiga) jenis kegiatan Wo. G dalam konteks Australia ini, yaitu: 1. Wo. G antara kementerian dan lembaga di tingkat pusat; 2. Wo. G diantara level pemerintahan yang berbeda; dan 3. Wo. G antar sektor publik, bisnis, non-profit

WOG di Australia (lanjutan) Peningkatan koordinasi dilakukan dengan mengurangi jumlah kelembagaan, membentuk centrelink sebagai pusat kooordinasi dan memfungsikan Dewan Pemerintahan Australian (Council of Australian Governments – COAG) sebagai sebuah forum yang memutuskan prioritas-prioritas ditingkat nasional yangharus menjadi capaian dan target sektor-sektor.

Penerapan Wo. G dalam Regional development Australia

Film penerapan Wo. G di Australia Regional Development of Australia

4. Wo. G di Indonesia

Kebijakan yang mendukung Wo. G menuju Pelayanan Publik UUD 1945 Alenia ke-4 UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik UU no. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU. No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN Permenpan No. 63/2003 tentang Prinsip Pelayanan Publik UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Bentuk Wo. G Integrating Service Delivery (ISD) Proses penyatuan pemberian layanan kepada publik Koordinasi dan Kolaborasi Pemerintah horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama Integrating and Rebalancing Governance Kontrol politik dan otonomi administrasi seperti di Inggris Culture Change Konsep-konsep social glue (perekat), budaya organisasi

PENERAPAN Wo. G Contoh yang baik Hasil Wo. G pelaku kepentingan Antar sektor antar pemerintah

Dari Trans Jakarta, diperoleh : Budaya dan Filosopi. Cara Kerja yang Baru Akuntabilitas dan insentif Cara baru Pengembangan Kebijakan, Mendesain Program dan perbaikan pendekatan Pelayanan

Akibat Bad Practise Wo. G • • Pelayanan Buruk Resiko bagi masyaraka Terlambat , lelah, jatuh Kehilangan nyawa

Penerapan Wo. G contoh yang buruk • Terkendala Koordinasi • Kurang kapasitas

Kasus : Mudik Lebaran 2017 Wo. G ditandai dengan pelayanan publik yang melampaui batas- batas organisasi untuk mencapai tujuan dan respon pemerintah yang terintegrasi Perhatikan respons atas isue yang dialami pada kasus dibawah ini, dan bagaimana pemerintah berkoordinasi untuk merespons isu tersebut

Kasus bahan diskusi kelompok Mudik 2017 Sukses, 15 Lembaga Pemerintah Dapat Penghargaan UKP-PIP memberikan penghargaan kepada 15 kementerian/ lembaga yang menyukseskan Mudik Lebaran 2017. (Liputan 6. com/ Faizal Fanani) Liputan 6. com, Jakarta - Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) memberikan penghargaan kepada 15 kementerian dan lembaga pemerintah. Seluruh kementerian dan lembaga ini

GROUP DISCUSSION

Evaluasi Pembelajaran 1. Sesungguhnya, apa yang dimaksud Wo. G ? 2. Bagaimana Wo. G diterapkan dan apa tantangan terberat dalam penerapannya? . 3. Bagaimana sebaiknya penanganan kasus di Indonesia dengan melihat best practises di luar negeri?