AZAS DAN TUJUAN PENANAMAN MODAL PERTEMUAN 04 ELOK

AZAS DAN TUJUAN PENANAMAN MODAL PERTEMUAN - 04 ELOK HIKMAWATI, SH, MM PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM 1

Undang-Undang Penanaman Modal Baru • Undang-Undang Penanaman Modal Baru tidak lepas dari pelaksanaan pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, karena dengan investasi itu pembangunan akan bergerak tumbuhnya ekonomi. • Karena tujuan pembangunan sesuai dengan agenda pembangunan yaitu: a. Menciptakan Indonesia yang aman damai, b. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan c. Meningkatkan kesejahteraan Rakyat Indonesia. • adapun pencapaian tujuan pembangunan tersebut tidak terlepas dari penanaman modal untuk bergeraknya pembangunan ekonomi.

Penanaman modal merupakan suatu keniscayaan dalam pembangunan ekonomi untuk: 1. Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran; 2. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan meningkatkan intensitas modal sehingga dapat mengejar ketinggalan Indonesia; 3. Mengimbangi keusangan cepat karena penggunaan yang salah dan perawatan yang buruk; 4. Mengimbangi pengurasan modal alami dan meburuknya kualitas lingkungan hidup; 5. Mengadapi lonjakan kebutuhan modal karena revolusi teknologi.

• Pembangunan ekonomi harus didukung oleh perangkat hukum yang saling menunjang, dimana pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan ada kepastian hukum. • Hukum itu merupakan salah satu pembaharuan dan pembangunan masyarakat (Muchtar Kesumaatmaja).

• Untuk itu sistem hukum Indonesia memiliki kelemahan mendasar yang harus diperhatikan yaitu: 1. Kelemahan sumber daya manusia di bidang hukum, baik menyangkut integritas, moral, keahlian profesional, maupun kematangan intellectual; 2. Kelemahan dalam kelembagaan hukum; 3. Kelemahan dalam sistem peradilan; 4. Kelemahan dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR).

• Jadi sistem hukum harus diarahkan kepada berfungsinya sistem hukum pada ekonomi pasar yaitu; 1. Tersedianya hukum yang ramah pasar (menunjukan batas hak dan kewajiban individual yang relevan dengan kebijakan ekonomi); 2. Adanya kelembagaan hukum yang mempu menegakkan hokum; 3. Adanya kebutuhan dari pelaku pasar atas hukum dan perundang-undangan.

• Menurut praktisi penanam modal mengatakan insentif yang menarik investasi adalah pemerintah harus mampu menegakkan hukum dan memberikan jaminan keamanan. • Peranan sistem hukum mencakup aspek-aspek yaitu: 1. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait (a. l. UU Kepailitan, UU Perlindungan Konsumen, UU larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, UU Hak Tanggungan, dan UU Arbitrase); 2. Meningkatkan fungsi penegakan hukum; 3. Menertibkan koordinasi kelembagaan; 4. Mengarahkan budaya hukum masyarakat untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

• Selain Aspek hukum dalam sistem hukum , perlu pula kita ketahui budaya hukum dalam konteks menarik investasi meliputi yaitu: 1. Menghormati terhadap hak milik (Intelletual) baik dimiliki badan hukum atau perorangan tanpa bedakan domestik atau asing; 2. Memandang kegiatan investasi langsung perlu didukung dan diamankan karena bermanfaat bagi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat; 3. Pembangunan diyakini termasuk investasi harus berorientasi pada perlindungan dan pelestarian lingkungan; 4. Perlu diakomaodasikan keseimbangan antara kepentingan dunia usaha, masyarakat dan perlindungan kepentingan nasional; 5. Mengakui penting hubungan sinergis antara dunia usaha, masyarakat dan pemerintah dalam menunjang pembangunan; 6. Menunjukkan kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Asas Penanaman Modal Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: Pasal 3 ayat (1) UU 25/2007 a. kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. b. keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

c. akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. perlakuan yang sama dan tidak membeda-bedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

e. kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. f. efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. g. berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehiudpan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

h. berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. i. kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Tujuan Penanaman Modal Tujuan Penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk: Pasal 3 ayat (2) UU 25/2007 a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; b. Menciptakan lapangan kerja; c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

• Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kapasitas hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan kemanan berusaha. • Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan. Oleh sebab itu pelaksanaan penanaman modal di Indonesia harus diselelnggarakan dengan taat pada asas-asas penyelenggaraan penanaman modal.

Ketenagakerjaan dalam Penanaman Modal Masalah ketenagakerjaan dalam penanaman modal yaitu: 1. Proses pengalihan tehnologi dan ketrampilan sering kali terlambat dan tersendat-sendat; 2. Adanya pelanggaran izin kerja Tenaga Kerja Asing (TKA); 3. Ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah; 4. Upah tenaga kerja Indonesia yang sangat rendah dan sering disalah gunaka pihak asing; 5. Kuantitas TKI yang sangat tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia.

Mengatasi Masalah Tenaga Kerja Indonesia • Pilihan tehnik produksi yaitu bersifat low capital labor ratio dan kombinasi proporsional padat modal (high ratio of capital to labor); • Terobosan baru dibidang peningkatan pendidikan kejuruan dan ketrampilan; • Strategi upah buruh murah harus diganti dengan keungulan komperatif berupa tenaga kerja trampil; • Harus ada komitmen untuk menjaga suasana yang kondusif bagi berlangsungnya kegiatan investasi terhadap kegiatan mogok, demonstrasi , kerusuhan dan lain-lain; • Perlu penerapan ketentuan ketenagakerjaan yang transparan.

Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Penanaman Modal (Pasal 10) 1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. 2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perselisihan Hubungan Industrial (Pasal 11) 1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja. 2) Jika penyelesaian tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit, dan 3) Jika penyelesaian secara tripartit tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

Aspek-aspek Ketenagakerjaan dalam Penanaman Modal 1) Kewajiban penggunaan tenaga kerja Indonesia serta keharusan diselenggarakan pelatihan; 2) Izin kerja bagi penggunaan TKA; 3) Upah dan jam kerja; 4) Hubungan industrial, serikat pekerja dan penyelesaian perselisihan Perburuhan.

TUGAS 1. Jelaskan secara ringkas UU Penanaman Modal yang baru (UU No. 25/2007) apakah sudah dapat mengantipasi masuk investasi ke negara Indonesia? 2. Jelaskan kaitan UU penanaman modal dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia! 3. Jelaskan jawab Saudara terhadap investasi tanpa pembangunan di suatu Negara penerima penanam modal? Uraikan ciri-ciri undang –undang penanaman modal yang baru? 4. Jelaskan Asas dan tujuan UU No. 25/2007 tersebut! 5. Apa saja masalah ketenagakerjaan dalam penanaman modal itu? 6. Jelaskan isi pasal 10 dan 11 UU No. 25/2007! 7. Sebutkan apa saja aspek masalah ketenagakerjaan tersebut dengan berpedoman kepada isi pasal 10 dan 11 UU No. 25/2007!