BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BKPM PERTEMUAN 12 ELOK
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) PERTEMUAN - 12 ELOK HIKMAWATI, SH, MM PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM 1
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) • Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. • Lembaga ini tidak semata bertindak sebagai advokat yang proaktif di bidang investasi, namun juga sebagai fasilitator antara pemerintah dan investor. • Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yan kondusif.
• Setelah BKPM dikembalikan statusnya menjadi lembaga setingkat kementerian di tahun 2009 dan melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia, maka sasaran lembaga promosi investasi ini tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga untuk mendapatkan investasi bermutu yang dapat memperbaiki kesenjangan sosial dan mengurangi pengangguran.
Tugas Pokok BKPM • Membantu dalam menetapkan kebijakan di bidang penanaman modal, memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.
Fungsi BKPM 1. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal 3. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal 4. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal 5. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha 6. Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia
7. Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal 8. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal. antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal 9. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal 10. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
11. Koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia 12. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal 13. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksanan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan 14. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Struktur Organisasi BKPM • Susunan Organisasi BKPM terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ketua; Wakil Ketua; Sekretariat; Deputi Bidang Perencanaan; Deputi Bidang Promosi; Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan Industri; Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan Non Industri; Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan; Staf Ahli; Pusat Pengolahan Data.
Ketua dan Wakil Ketua • BKPM dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan sehari-hari menerima petunjuk dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya berkonsultasi dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. • Dalam menjalankan tugasnya Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua.
• Wakil Ketua mempunyai tugas: – mewakili Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM dalam hal Ketua berhalangan; – membina dan mengembangkan administrasi BKPM yang efektif dan efisien; – melakukan pengawasan administrasi di lingkungan BKPM; – memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehari-hari Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan; – melakukan tugas lain atas petunjuk Ketua.
Sekretariat • Sekretariat adalah unsur pembantu Pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua. • Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. • Sekretariat mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPM.
Deputi Bidang Perencanaan • Deputi Bidang Perencanaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang perencanaan dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua. • Deputi Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu Ketua dalam perumusan kebijakan perencanaan investasi industri dan non industri serta pengembangan investasi.
• Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Deputi Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi: – menyusun perumusan kebijakan investasi dan melakukan koordinasi perencanaan investasi industri dan non industri baik sektoral maupun regional serta mengadakan sinkronisasi rencana tersebut ke dalam suatu rencana terpadu serta komprehensif baik dalam rangka Undangundang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 maupun yang diatur di luar Undang-undang penanaman modal; – menyelenggarakan penelitian dan pengkajian potensi Daerah yang dapat dikembangkan melalui investasi bekerja sama dengan BKPMD dan instansi terkait guna masukan perencanaan profil proyek penanaman modal; – menyelenggarakan penelitian dan pengkajian perkembangan ekonomi dan pasar sebagai upaya peningkatan investasi;
– menyusun daftar bidang usaha penanaman modal secara berkala sebagai pedoman sektoral penanaman modal, dengan memperhatikan pendapat dan bahan-bahan yang disampaikan oleh Departemen/Instansi yang terkait dan BKPMD; – menyusun dan mengembangkan informasi proyek, profil proyek, kerangka acuan, dan daftar mesin/peralatan yang dimasukkannya melalui impor tidak diberi pembebasan bea masuk karena sudah dapat dibuat di dalam negeri; – menyelenggarakan kegiatan pengembangan dunia usaha; – melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua.
• Deputi Bidang Perencanaan terdiri dari: – Biro Perencanaan Investasi Industri; – Biro Perencanaan Investasi Non Industri; – Biro Pengembangan Investasi.
Deputi Bidang Promosi • Deputi Bidang Promosi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang promosi penanaman modal, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua. • Deputi Bidang Promosi mempunyai tugas membantu Ketua dalam kegiatan promosi investasi dan kerja sama investasi luar negeri.
• Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Deputi Bidang Promosi menyelenggarakan fungsi: – menyusun perumusan kebijakan promosi dan kerja sama investasi luar negeri; – menyelenggarakan usaha serta kegiatan promosi, bimbingan dan komunikasi yang efektif bagi para calon penanam modal dan para penanam modal khususnya serta dunia usaha pada umumnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri secara langsung maupun melalui dan atau bekerja sama dengan instansi lainnya; – menyelenggarakan penyuluhan kepada calon penanam modal mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penanaman modal; – menyelenggarakan kerja sama peningkatan penanaman modal melalui kerja sama luar negeri; – melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
• Deputi Bidang Promosi terdiri dari: – Biro Promosi Luar Negeri; – Biro Promosi dan Kerja sama Investasi Luar Negeri.
Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan Industri • Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan Industri adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang penilaian permohonan penanaman modal dan perizinan di bidang usaha industri, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua. • Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan Industri mempunyai tugas membantu Ketua dalam menilai permohonan penanaman modal, menyiapkan Keputusan yang diperlukan, menyelesaikan perizinan dan fasilitas yang diperlukan dalam rangka penanaman modal di bidang usaha industri.
- Slides: 21