ASPEK HUKUM PENANAMAN MODAL ASING PMA DAN PENANAMAN

ASPEK HUKUM PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) Biro Hukum dan Humas 1

DASAR HUKUM PENANAMAN MODAL n UU No. 1 Tahun 1967 jo. UU No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (PMA); n UU No. 6 Tahun 1968 jo. UU No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). 2

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL n n n n PP NO. 24/1986 jo No. 9/1993 TENTANG JANGKA WAKTU IZIN PENANAMAN MODAL ASING; PP NO. 20/1994 jo No. 83/2000 TENTANG PEMILIKAN SAHAN DALAM PERUSAHAAN PMA; PP No. 20/2000 TENTANG FASILITAS FISKAL UNTUK KAPET (PPh); PP No. 148/2000 dan SK MENKEU No. 571/KMK. 04 2000 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DIBIDANG USAHA/DAERAH TERTENTU; SK MENKEU No. 135/KMK. 05/2000 jo. No. 28/KMK. 05/2001 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN PERALATAN DAN BB/PENOLONG; KEPPRES No. 34 TH 1992 TENTANG HGU & HGB UNTUK PERUSAHAAN PMA; KEPPRES No. 96/2000 jo No. 118/2000 TENTANG BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN TERBUKA BAGI PENANAMAN MODAL. 3

PENGERTIAN - PENGERTIAN MODAL ASING (Ps. 2 UU PMA) : 1. PEMBAYARAN LUAR NEGERI YANG DENGAN PERSETUJUAN PEMERINTAH DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI PERUSAHAAN; 2. ALAT-ALAT PERUSAHAAN, TERMASUK PENEMUAN BARU MILIK ORANG ASING, BAHAN YANG DI IMPOR; YANG TDK DIBIAYAI DG KEKAYAAN DEVISA IND. 3. BAGIAN HASIL PERUSAHAAN YANG BERDASARKAN UNDANG PMA DIPERKENANKAN UNTUK DITRANSFER. MODAL DALAM NEGERI (Ps. 1 UU PMDN) : BAGIAN KEKAYAAN MASYARAKAT IND, TERMASUK HAK DAN BENDA YANG DIMILIKI OLEH NEGARA; SWASTA; ASING DOMESTIK, YANG DIGNAKAN UNTUK MENJALANKAN USAHA. 4

PERBEDAAN POKOK PERUSAHAAN PMA DAN PMDN PMA PMDN n SELURUH/SEBAGIAN SAHAM DIMILIKI PEMODAL ASING; n SELURUH SAHAM DIMILIKI WNI/ PERUSAHAAN NASIONAL; n PERUSAHAAN HARUS BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS (PT); n n WAKTU BERUSAHA 30 TAHUN DAPAT DIPERPANJANG 30 TH; PERUSAHAAN TIDAK HARUS BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS (PT); n TIDAK DIZINKAN MELAKUKAN PERDAGANGAN ECERAN; WAKTU BERUSAHA SELAMA BERSTATUS JADI PMDN; n USAHA DIBATASI SESUAI YANG DISETUJUI PEMERINTAH; DIIZINKAN MELAKUKAN PERDAGANGAN ECERAN; n DAPAT BERUSAHA SELAIN YANG DISETUJUI SEBAGAI PMDN; n TIDAK ADA KEWAJIBAN PENINGKATAN PEMILIKAN SAHAM; n DAPAT MENGGUNAKAN PINJAMAN DARI BANK PEMERINTAH; n AKTA PENDIRIAN DAPAT DIBUAT SEBELUM PERSETUJUAN. n n n PENINGKATKAN PEMILIKAN SAHAM PADA PEMEGANG SAHAN TERUTAMA SAHAM NASIONAL; n TIDAK DAPAT PINJAMAN BANK PERINTAH KECUALI UNTUK MODAL KERJA; n AKTA PENDIRIAN DIBUAT SETELAH ADA PERSETUJUAN. 5

PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL UU NO. 1 TAHUN 1967 : n JAMINAN TRANSFER ATAS KEUNTUNGAN; BIAYA TKA; PENYUSUTAN PERALATAN, KOMPENSASI ATAS NASIONALISASI DAN BIAYA LAINNYA [Ps. 19 (1)]; n JAMINAN TDK MELAKUKAN NASIONALISASI, KECUALI DNG UU DINYATAKAN KRN KEPENTINGAN NEGARA [Ps. 21]; n JIKA NASIONALISASI DILAKUKAN HRS BERDASAR UU DAN DIBERIKAN KOMPENSASI / GANTI RUGI YANG DISETUJUI KEDUA BELAH PIHAK [ Ps. 22]; 6

PERJANJIAN MULTILATERAL : n INTERNASIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESMENT DISPUTES (ICID), U U No. 5/68 INDONESIA TELAH MERATIFIKASI; n MULTILATERAL INVESMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA), KEPRES No. 31/86 IND TELAH MENYETUJUI. PERJANJIAN BILATERAL : n PERSETUJUAN PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL ( P 4 M )/ “INVESMENT GUARANTEE AGREEMENT (IGA), 55 NEGARA. 7

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 1. 2. 3. 4. 5. Kebijakan Bidang Usaha (DNI); Kebijakan Pengembangan Usaha Kecil Nasional; Kebijakan Kepemilikan Saham dalam Perusahaan PMA; Kebijakan Insentif Fiskal; Kebijakan Teknis. 8

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL (1) Kebijakan Negative List (Keppres No. 96/2000 jo. No. 118/2000) n 12 bidang usaha dinyatakan tertutup mutlak bagi penanaman modal; n 8 bidang usaha tertutup bagi perusahaan yang ada unsur asing; n 9 bidang usaha terbuka bagi PMA dengan syarat berpatungan dengan modal nasional; n 20 bidang usaha memiliki persyaratan tertentu. Rancangan Keppres Kebijakan Negatif List sedang disusun. 9

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL (2) Kebijakan Pengembangan Usaha Kecil Nasional (Keppres No. 127/2001) 19 bidang/jenis usaha dicadangkan untuk usaha kecil; 16 bidang/jenis usaha terbuka bagi usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan dengan usaha kecil. 10

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL (3) Kebijakan Pemilikan Saham dalam Perusahaan PMA (PP No. 20/1994 jo. No. 83/2001) PMA harus berbadan hukum Indonesia, berbentuk PT; PMA dapat dalam bentuk patungan atau seluruh saham dimiliki asing, kecuali untuk 9 bidang usaha; Untuk yang seluruh saham dimiliki asing, dalam waktu 15 tahun harus divestasi saham minimal 5% kepada peserta nasional; Tidak ada pembatasan jumlah modal yang akan ditanam; PMA diberikan izin usaha 30 tahun dapat diperpanjang. 11

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL (3) n Kegiatan usaha dapat berlokasi di seluruh wilayah R. I. n Bidang usaha tertentu yang menguasai hajat hidup rakyat banyak diwajibkan dalam bentuk patungan dengan modal nasional minimal 5%; n Badan hukum asing dapat membeli saham perusahaan PMA/PMDN atau Non PMA/PMDN sepanjang bidang usahanya terbuka bagi PMA; n Perusahaan PMA dapat mendirikan perusahaan baru, dan atau membeli saham perusahaan PMDN dan/atau Non PMA/PMDN sepanjang bidang usahanya terbuka bagi PMA. 12

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL (4) Kebijakan Insentif Fiskal : Fasilitas Bea Masuk (Kepmenkeu No. 135/KMK. 05/2000 jo No. 28/KMK. 05/2001 jo. No. 456/KMK. 04/2004) Keringanan Bea Masuk hingga tarif BM menjadi 5%; Diberikan kepada perusahaan dalam rangka PMA, PMDN dan Non PMA/PMDN untuk pembangunan baru dan pengembangan; Barang modal diberikan fasilitas untuk jangka waktu impor 2 tahun. 13

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL (4) Bahan baku diberikan fasilitas untuk produksi 2 tahun dengan jangka waktu impor selama 2 tahun; Pengembangan yang menambah minimal 35% investasi mesin, diberikan fasilitas bea masuk impor bahan baku/penolong untuk produksi 2 tahun dengan jangka waktu impor selama 2 tahun; Industri menggunakan mesin produksi dalam negeri, diberikan fasilitas bea masuk impor bahan baku/penolong untuk produksi 4 tahun dengan jangka waktu impor selama 4 tahun. 14

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL (5) Kebijakan Teknis SEKTOR PERTAMBANGAN Pertambangan Umum Dalam rangka PMA dalam bentuk Kontrak Karya (KK) Pertambangan Batubara Dalam rangka PMA dalam bentuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP 2 B) Jasa Pengeboran Minyak dan Gas Bumi Pengeboran Migas di lepas pantai (Off Shore Drilling) dalam rangka PMA harus berpatungan dengan peserta nasional, maksimal saham asing 95%. 15

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL (5) Kebijakan Teknis n Pengeboran Migas di darat (On Shore Drilling) dalam rangka PMA diizinkan untuk pengeboran yang menggunakan rig dengan kapasitas 2000 hp, dan harus berpatungan dengan peserta nasional yang bergerak dibidang usaha sejenis dengan kepemilikan saham asing maksimal 49%. n Jasa Penunjang Pertambangan Migas dalam rangka PMA harus berpatungan dengan peserta nasional, maksimal saham asing 95%. 16

PERMASALAHAN DALAM PENINGKATAN INVESTASI n Persepsi Investor Asing Terhadap Iklim Investasi : * Kepastian Hukum; * Undang-Undang Ketenagakerjaan; * Hubungan Pusat dan Daerah; * Perpajakan dan Bea Cukai; * Kebijakan Insentif belum kompetitif. n Adanya persaingan antar negara untuk menarik investasi global. 17

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS n Penyelesaian RUU Penanaman Modal, Konsepnya saat ini masih dalam tahap penyelesaian di bawah koordinasi Menteri Perdagangan; n Penyelesaian RPP sebagai Peraturan Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 (Pengganti PP No. 25 Tahun 2000); n Mengusulkan adanya insentif fiskal yang lebih menarik; n Pelayanan penanaman modal yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel. 18

PERIZINAN YANG HARUS DI MILIKI DALAM PENDIRIAN PROYEK PMA/PMDN DI INDONESIA 1. SURAT PERSETUJUAN DAN SURAT PERSETUJUAN PERUBAHAN (WEWENANG BKPM). 2. REKOMENDASI DARI DEPARTEMEN TEKNIS UNTUK BIDANG USAHA/SEKTOR PERIKANAN, SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, SEKTOR PERTAMBANGAN (YANG MERUPAKAN KEGIATAN EKSTRASI) DAN SEKTOR ENERGI. 3. AKTE + PENGESAHAN KEHAKIMAN + TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (BUKAN WEWENANG BKPM) 4. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK/NPWP (BUKAN WEWENANG BKPM) 5. IZIN - IZIN PELAKSANAAN DI TINGKAT PUSAT (WEWENANG BKPM) a. ANGKA PENGENAL IMPORTIR TERBATAS (APIT) b. RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTK) c. REKOMENDASI VISA TENAGA KERJA ASING UNTUK IMIGRASI (TA. 01) d. KARTU IZIN TINGGAL SEMENTARA/KITAS (BUKAN WEWENANG BKPM) e. IZIN MENGGUNAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) f. SURAT PERSETUJUAN PABEAN BARANG MODAL/ BAHAN BAKU 6. IZIN-IZIN PELAKSANAAN DAERAH (BUKAN WEWENANG BKPM) a. IZIN LOKASI b. HAK ATAS TANAH c. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) d. IZIN UUG/HO e. IZIN AMDAL 7. IZIN USAHA TETAP (WEWENANG BKPM) 19

ALUR PENGAJUAN PERSETUJUAN/PERIZINAN DALAM RANGKA PENDIRIAN PERUSAHAAN PMDN DAN PMA DI INDONESIA IZIN PRINSIP Permohonan PMDN (dilengkapi dengan Akte perusahaan + NPWP) IZIN PELAKSANAAN PUSAT IZIN PELAKSANAAN DAERAH IZIN TETAP Surat Persetujuan PMDN BKPM Permohonan PMA BKPM Surat Persetujuan PMA INSTANSI LAIN 1. APIT 2. RPTK 3. TA. 01 4. IMTA 5. SP Pabean Barang modal/ Bahan baku 1. Akte 2. NPWP 3. KITAS Instansi Penanaman Modal Propinsi/ Kabupaten/Kota 1. Izin Lokasi 2. IMB 3. Izin UUG/HO 4. Hak atas tanah 5. Izin AMDAL BKPM Izin Usaha Tetap*) Produksi Komersial *) Diurus setelah perusahaan siap produksi komersial 20

SEKIAN & TERIMA KASIH Informasi lebih lanjut tentang penanaman modal : Hub. : Biro Hukum & Humas Telp. : (021) 5202047 E-mail : Pratomo@BKPM. go. id 21

POKOK-POKOK RUU-PM n Untuk penanaman modal di semua sektor; n Bersifat Lex Spesialis; n Memberikan perlakuan sama (Equal treatment prinsip MFN); n Tidak ada Indonesianisasi/Divestasi; n Memberikan Insentif Fiskal; n Memberikan perlindungan terhadap nasionali-sasi atau pencabutan/pengambil-alihan hak kepemilikan; 22

POKOK-POKOK RUU-PM (Lanjutan) n Memberikan hak transfer dan repatriasi dalam valuta asing atau modal/keuntungan; n Memberikan keleluasaan untuk menggunakan tenaga kerja asing (TKA); n Menyelenggarakan pelayanan persetujuan dan perizinan secara jelas di pusat dan daerah; n Tidak membatasi jangka waktu berusaha; n Mengupayakan agar penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. 23