Varian Governance Presentasi Kelompok Kelompok Good Governance Kelompok

Varian Governance

Presentasi Kelompok • • Kelompok Good Governance, Kelompok Democratic Governance, Kelompok Corporate Governance, Kelompok Dynamic Governance.

• Pengertian / Definisi, • Sejarah, • Perkembangan.

GOOD GOVERNANCE

LATAR BELAKANG 1. ADANYA PERKEMBANGAN INTERAKSI SOSIAL POLITIK PEMERINTAH DAN MASYARAKAT 1. ADANYA PERGESERAN SOSPOL DIMANA PERAN SEKTOR SWASTA DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MENINGKAT, SEBELUMNYA PERAN PEMERINTAH LEBIH DOMINAN 2. KONDISI MAKIN SULIT , KOMPLEKS, DINAMIS, BERANEKA RAGAM, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN KEBUTUHAN MANUSIA 3. KETERBATASAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH UNTUK MENAKOMODASIKAN KONDISI DIATAS. 4. ADANYA KOLABORASI PEMERINTAH, SWASTA , MASYARAKAT 5. Globalisasi, perkemb iptek, dan liberalisasi persaingan bebas kompetensi meningkat 6. . IPTEK merubah manajemen sektor publik & bisnis arus informasi menembus batas ruang & waktu 7 Demokratisasi, HAM, pelestarian lingkungan hidup jadi tuntutan dunia yg mendesak 8. Internal Indonesia; krisi multidimensi (situasi politik tak stabil, ancaman disintegrasi, kepercayaan masyarakat menurun, penegakan hukum lemah, penanganan KKN lemah, pemulihan ekonomi lambat, pengangguran dan kemiskinan meningkat, daya saing turun 2. ADANYA DINAMIKA SISTEM SOSIAL POLITIK 1 Internal Indonesia; krisi multidimensi (situasi politik tak stabil, ancaman disintegrasi, kepercayaan masyarakat menurun, penegakan hukum lemah, penanganan KKN lemah, pemulihan ekonomi lambat, pengangguran dan kemiskinan meningkat, daya saing turun. 2. Gerakan mahasiswa kekuatan reformasi ORBA tumbang 3 Multipartai menjelang Pemilu 1999 4. Perlu memahami jenis interaksi sosial-politik; 1) interferences (gangguan/saling pengaruhi); 2) interplays (keterlibatan); intervensions (campur tangan) . PERLU STRATEGI BARU 5

KOMPLEKSITAS SISTEM SOSIAL POLITIK, MELIPUTI: SELEKSI DAN REDUKSI STRUKTUR OPERASIONAL ØPERLU DICARIKAN ALTERNATIF PEMECAHAN DAN PEMILIHAN YANG TERBAIK IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERINTAHAN: DARI PENDEKATAN BERAGAM, BIROKRASI KAKU, HIERARKHIS, OTORITER, : MENJADI: KEPEMERINTAHAN MODEREN YANG: DINMIS, JARINGAN KOMPLEKS TETAPI HUBUNGAN SEDERHANA, . , KEANEKARAGAMAN TINDAKAN DAN KEBIJAKAN, SESUAI DENGAN SITUASI DAN KUALITAS INTERAKSI SOSIAL POLITIK 6

Latar Belakang Good Governance Akibat Perubahan Lingkungan Global 1. PERUBAHAN SITUASI POLITIK GLOBAL → OTORITER → DEMOKRATIS 2. PERUBAHAN PEREKONOMIAN GLOBAL → PERGESERAN PEMERINTAH SEBAGAI REGULATOR DAN OPERATOR → MINIMALIS REGULATOR MAUPUN OPERATOR. 3. PERKEMBANGAN ORGANISASI-ORGANISASI REGIONAL 4. OTONOMI DAERAH 5. KEINGINAN PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT → MASYARAKAT SEMULA MENJADI OBYEK MENJADI SUBYEK PEMBANGUNAN

Latar Belakang Good Governance Perspektif Teoretis 1. PANDANGAN KLASIK, PEMERINTAH SEBAGAI INSTITUSI YANG MEMILIKI KEKUASAAN DAN KEWENANGAN UNTUK MEMAKSA SEMUA PENDUDUK DI WILAYAHNYA, SERTA MENGONTROL PENGARUH INTERNASIONAL ATAS KEBIJAKAN DOMESTIK DAN INSTITUSINYA; 2. PEMERINTAH ADALAH OMNIPOTENT( (KEKUASAAN TAK TERBATAS/ SEGALA-GALANYA) DIATAS WILAYAH DAN RAKYATNYA; 3. PEMERINTAH MEMEGANG HEGEMONI, (KEKUASAAN TERTINGGI) DAN TERTIB SOSIAL CENDERUNG DITEGAKKAN SECARA SENTRALISTIS, HIERARKHIS, DAN BIROKRATIS SERTA MEMINGGIRKAN MASYARAKAT BESERTA KEKUATAN DAN NILAI-NILAINYA. 4. PEMERINTAH MENGANGGAP DIRINYALAH YANG PALING BERWENANG UNTUK MENDEFINISIKAN, MENDIAGNOSA DAN MENGATASI DENGAN PENDEKATAN RASIONAL-SEGALA KEPENTINGAN PUBLIK.

DEFINISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA YANG SOLID DAN BERTANGGUNG JAWAB SERTA EFISIEN DAN EFEKTIF DENGAN MENJAGA KESINERGIAN INTERAKSI YANG KONSTRUKTIF DIANTARA DOMAIN PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

GOOD GOVERNANCE Penyelenggaran pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo) Tata pemerintahan yang baik (UNDP) Pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (LAN) Pemerintahan yang bersih (Clean Government) 10

“GOOD” dlm GOOD GOVERNANCE B. ASPEK-ASPEK FUNGSIONAL PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN A. NILAI-NILAI YANG DIJUNJUNG TINGGI KEMANDIRIAN KEINGINAN/ KEHENDAK RAKYAT PENINGKATAN KEMAMPUAN RAKYAT YANG BERTUJUAN NASIONAL UNTUK: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KEADILAN SOSIAL 11

KONSEPSI Good DALAM GOOD GOVERNANCE 1. Pertama, Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan / kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; 2. Kedua, Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

HAKEKAT Governance 1. Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. 2. Governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods dan services. Dari segi aspek fungsional, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya 3. Governance sebagai pelaksanaan kewenangan politik ekonomi dan administratif untuk mengelola urusan-urusan bangsa. Governance adalah suatu institusi, mekanisme, proses, dan hubungan yang komplek melalui warga negara dan kelompok-kelompok yang mengartikulasikan kepentingannya, melaksanakan hak dan kewajibannya dan menengahi atau memfasilitasi perbedaan-perbedaan diantara mereka.

PARADIGMA Good Governance 1. GOOD PUBLIC GOVERNANCE ATAU GOOD GOVERNANCE MENUNJUK PADA PENGERTIAN; BAHWA KEKUASAAN TIDAK LAGI SEMATA-MATA DIMILIKI ATAU MENJADI URUSAN PEMERINTAH. 2. GOVERNANCE MENEKANKAN PADA PELAKSANAAN FUNGSI GOVERNING SECARA BERSAMA-SAMA OLEH PEMERIMAH DAN INSTITUSI LAIN, YAITU LSM, PERUSAHAAN SWASTA MAUPUN WARGA NEGARA. 3. BAHKAN INSTITUSI NON PEMERINTAH INI DAPAT SAJA MEMEGANG PERAN DOMINAN DALAM GOVERNANCE TERSEBUT, ATAU BAHKAN LEBIH DARI ITU PEMERINTAH TIDAK MENGAMBIL PERAN APAPUN "GOVERNANCE WITH OUT GOVERNMENT.

ORIENTASI GOOD GOVERNANCE PENCAPAIAN TUJUAN NASIONAL MENGACU PADA DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DENGAN ELEMEN –ELEMEN SBB. : LEGITIMACY ACCOUNTABILITY SECURING OF HUMAN RIGHTS AUTONOMY & DEVOLUTION OF POWER PELAKSANAAN FUNGSI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM MENCAPAI TUJUAN NASIONAL ASSURANCE OF CIVIL CONTROL 15

ORIENTASI Good Governance 1. Orientasi ideal negara yang mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara (legitimacy, akuntabel, dsb); 2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu efektif, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasionalnya. 3. Memperbaiki manajemen pembangunan dinegara-negara penerima bantuan, yakni manajemen pembangunan yang sehat, efisien dan efektif → 1). Public Sector, 2). Accountability, 3). The legal frame work for development, 4). Information, 5). Transparency. 4. Kewajiban pemerintah melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan semua kinerja pemerintah terhadap masyarakat.

MODEL “Governance” 1. THE HIERARCHIAL STATE, PERAN NEGARA MENGELOLA, MENGURUS ATAU MENGARAHKAN MASYARAKAT BERDASARKAN PILIHAN POLITIKNYA, SEDANGKAN PERAN MASYARAKAT ADALAH MEMILIH PARA POLITISI. 2. THE AUTONOMOUS STATE, PERAN NEGARA SEBAGAI SALAH SATU AKTOR YANG MENJAGA KEBERLANGSUNGAN NILAI-NILAI, KRN ITU LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH DIHARAPKAN SECARA AKTIF MAMPU MENJAMIN DAN MEMELIHARA NILAI-NILAI TERTENTU. LEMBAGA INI BERTINDAK SEBAGAI PEWARIS BUDAYA, MISI, NILAI-NILAI DAN IDENTITAS, SEDANGKAN MASYARAKAT DIBIMBING DAN DISOSIALISASIKAN TTG NILAI-NILAI TERSEBUT. 3. THE NEGOSIATING STATE, YANG DIBANGUN ATAS DASAR-DASAR REAL POLITIK. DALAM MODEL INI PERAN NEGARA TIDAK BERTINDAK SEBAGAI AGEN OTORITAS YANG MEMILIKI KEBEBASAN UNTUK MEMAKSA MASYARAKAT, MENTAATI KEPUTUSAN 2 NEGARA DIHADAPKAN BERBAGAI KELOMPOK KEPENTINGAN. OLEH KARENA ITU, PERAN NEGARA MERUNDINGKAN BERBAGAI KEPENTINGAN-KEPENTINGAN YANG BERBEDA, SEDANGKAN MASYARAKAT BERTINDAK SEBAGAI ANGGOTA DARI SUATU KELOMPOK. 4. THE RESPONSIVE STATE, DIBANGUN ATAS DASAR PEMIKIRAN BAHWA INDIVIDU MENGETAHUI TUNTUTAN UNTUK PELAYANAN DAN BARANG YANG NYATA. MODEL DAPAT DIKEMBANGKAN DENGAN SUPER MARKET STATE, SERVICE STATE, DAN SELF GOVERNING STATE.

TIGA DOMAIN Good Governance NEGARA / PEMERINTAH MASYARAKAT DUNIA USAHA

PILAR-PILAR Good Governance 1. NEGARA; menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil; membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan; menyediakan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel; menegakkan HAM; melindungi lingkungan hidup; mengurus standar kesehatan dan standar pelayanan publik; 2. SEKTOR SWASTA; menjalankan industri; menciptakan lapangan kerja; menyediakan insentif bagi karyawan; meningkatkan standar hidup masyarakat; memelihara lingkungan hidup; mentaati peraturan; transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat; menyediakan kredit bagi pengembangan UKM; 3. MASYARAKAT MADANI; menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi; mempengaruhi kebijakan publik; sarana checks and balances pemerintah; mengawasi penyalahgunaan wewenang sosial pemerintah; mengembangkan SDM, sarana komunikasi antar masyarakat.

Corporate Governance

• Turnbull (1997) mendefinisikan corporate governance sebagai berikut: – “corporate governance describes all the influences affecting the institutional processes including those for appointing the controllers and/or regulators, involved in organizing the production and sale of goods and services”. – Dalam definisinya, ia menekankan bahwa penerapan good corporate governance didukung oleh tiga pihak yaitu negara sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

• Sementara itu, OECD telah mendefinisikan Corporate governance sebagai berikut: – “corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The Corporate governance structure specifies the distribution of the right dan responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders, and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides this structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”. – Definisi Corporate governance OECD ini konsisten dengan Turnbull (1977) dimana keduanya fokus kepada bagaimana organisasi itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Definition The definition of corporate governance most widely used is "the system by which companies are directed and controlled" (Cadbury Committee, 1992). OR Milton Friedman has defined Corporate Governance as “The conduct of business in accordance with shareholders desire which generally is to make as much money as possible while conforming to the basic rules of society embodied in law and local customs.

Meaning: Corporate governance involves a set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined. Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, Proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Good Corporate Gorvernance dimasukkan untuk mengatur hubungan - hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat di perbaiki dengan segera. Pengertian ini dikutip dari buku Good Corporate Governance pada badan usaha manufaktur, perbankan dan jasa keuangan lainnya (2008: 36)

• Menurut Parkinson (1994), corporate governance adalah proses supervisi dan pengendalian yang dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa manajemen perusahaan bertindak sejalan dengan kepentingan parapemegang saham (shareholders). Penerapan corporate governance pada perusahaan diharapkan akan dapat memaksimalkan nilai perseroan tersebut bagi pemegang saham. • Evans et al. (2002), mengartikan corporate governance sebagai seperangkat kesepakatan atau aturan institusi yang secara efektif mengatur pengambilan keputusan.

• Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). FCGI mendefinisikan corporate governance sebagai: – “. . . seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)”.

• Berbagai definisi Corporate Governance yang disampai di atas, memiliki kesamaan makna yang menekankan pada bagaimana mengatur hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang diujudkan dalam satu sistem pengendalian perusahaan, dengan kata lain, pada intinya prinsip dasar GCG yang disusun terutama oleh OECD terdiri dari lima aspek yaitu:

Prinsip-prinsip Corporate governance (OECD) • Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. • Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. • Peranan stakeholders dalam corporate governance • Keterbukaan dan Transparansi • Akuntabilitas Dewan Komisaris dan Direksi

Menurut Kementerian BUMN : • Transparancy, dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. • Accountability, adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. • Responsibility, pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. • Independency, atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. • Fairness (kesetaraan dan kewajaran) yaitu pelakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IMPORTANCE Key Principles

• apabila perusahaan didominasi oleh direktur dari dalam perusahaan, maka tata kelola perusahaan akan cenderung lemah (weak governance), karena dalam prakteknya sebagian dari mereka harus memonitor dirinya sendiri (selfmonitor). • Sebaliknya, apabila dewan yang didominasi oleh outsider (luar perusahaan) akan meyebabkan tata kelola yang lebih baik dan kuat dibanding apabila perusahaan didominasi oleh direktur dari dalam perusahaan, hal ini dikarenakan mereka bertindak sebagai pihak yang independen. • perusahaan yang mengimplementasikan corporate governance dengan baik maka nilai yang diciptakan bagi investor akan semakin tinggi, hal ini dapat tercermin dari harga pasar yang tinggi.

• Menurut Kartiwa (2004: 7. 8) terdapat dua perspektif tentang Good Corporate Governance yaitu: • a. Prespektif yang memandang Corporate Governance sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan • b. 2 Prespektif yang lain Good Corporate Governance menekankan pentingnya pemenuhan tanggung jawab badan usaha sebagai entinitas bisnis dalam masyarakat dan stakeholders.

TEORI GOVERNANCE: KEBUTUHAN BERBEDA –SYSTEM YANG • Harapan social/Stakeholder BERBEDA – Berapa negara fokus pada kebutuhan untuk memenuhi harapan sosial, umumnya kebutuhan karyawan dan stakeholder lainnya (termasuk diantaranya supplier, kreditor, pajak dan komunitas dimana perusahaan beroperasi). – Pendekatan ini seringkali disebut dengan perspektif stakeholder, dimana perusahaan didirikan dioperasionalkan untuk tujuan memaksimumkan kesejahteraan pihak lainnya (stakeholder) yang berhubungan dengan perusahaan. – Pandangan ini menonjol di Eropa (seperti Jerman, Francis dan Belanda) dan beberapa Negara di Asia. • Hak pemilik perusahaan/Shareholder – Negara lainnya menekankan pada hak pemilik perusahaan dan fokus pada tujuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan untuk pemilik saham dalam jangka yang panjang. – Pendekatan ini seringkali disebut dengan perspektif shareholder dimana perusahaan didirikan dioperasionalkan untuk tujuan memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya

KUIS • Jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep GOVERNMENT dan GOVERNANCE ? Serta perbedaannya. • Jelaskan apa yang dimaksud dengan good governance, dan jelaskan tiga domain utama good governance.

Dynamic Governance Embedding Culture, Capabilities and Change

“Sustained economic and social development takes place when there is leadership intention, cognition and learning which involves continual modification of perceptions, belief structure and mental models” (Neo and Chen, 2007)

Karakter Dynamic Governance • Menggabungkan prinsip-prinsip dalam The New Public Management dan The New Public Services • “Respect of citizens and the state for the institutions that govern economic and social interaction among them” • “But Governments have been under pressure to become more entrepreneurial and to use less of is regulatory and coercive power”

Tiga Elemen Penting Dynamic Governance • Capabilities (Thinking ahead, thinking again, thinking across) • Culture (Principles: incorruptibility, meritocracy, markets, pragmatism, Multiracialism. Beliefs: state activism, long term, relevance, growth, stability, prudence and self reliance) • Change (innovative and adaptive policies)

Pattern of Governance Challenges q. Uncertain and unpredictable global environment -> requires long-term thinking with short-term adaptability q. Rapid pace of technological innovations quickens obsolescence of past policies -> quickens obsolescence of past policies and presents new possibilities/opportunities q. Evolving Citizenry who are more educated and with greater access to global developments -> wants greater involvement in the development and implementation of policies �Increasing complexity of policy issues �Requiring multiple perspectives and inter-agency cooperation �Unexpected consequences –uncertain cause-and-effect linkages

Dynamic Governance? ? q An oxymoron (sebuah ungkapan)? ? Is it possible? q Dynamic people, policies and processes -> Energetic and quick executions in pursuing goals -> Entrepreneurial, innovative and fresh ideas in handling issues -> Effective and adaptive responses to changing conditions q Not knee-jerk reactions or blind imitations -> Events are inherently uncertain and unpredictable -> Strategic response in a crisis requires understanding of structural change and the long-term investments needed -> More strategic opportunities may arise in a crisis -> There may be a greater political will to undertake difficult measures for survival

Can Public Institutions be Dynamic? q. Public agencies are not organized to act ØFast, with energy ØFlexibly, with enterprise ØFrequently, without losing sight of purpose q. Typical image of public institutions ØBureaucratic, slow and stodgy organization ØEnforcing outdated rules and procedures religiously ØWithout care for the needs and concerns of citizens or customers

Good Governance is Crucial q. Good governance is more important than ever q. Good governance § Creates the context and conditions § Conducive for collective actions to meet new § Challenges in an uncertain environment, achieve § Citizen’s ever-increasing aspirations, and § Develop a competitive economy to improve lives

Yet Conventional Wisdom regarding Good Governance is Not Sufficient q. Good governance is not enough q. Principles of governance are not enough q. Policies are not enough q. Leadership is not enough q. Institutions are not enough q. Political stability is not enough

Dynamic Governance is the Key to Sustained Survival and Success q. Mere one-time adoption of good governance principles and practices is not enough ØPractices may reflect past experience rather than future conditions ØEven good practices can become outdated as circumstances change q. Dynamic governance is about rethinking, reviewing and renewing policies ØTo meet future changing needs and requirements ØTo improve performance in the current changed circumstances ØTo incorporate new ideas and learning from others

Impediments to Dynamic Governance q. Not perceiving or comprehending the changes in the environment that made current rules, policies, structures and programs obsolete and ineffective Ø Cultural belief sand assumptions act as a filter to block out certain perceptions or color the interpretations of new developments �Not being able to make the necessary institutional adjustments or policy changes needed to adapt to the changed environment q. Organizational capabilitiest hat may be deficient in identifying the issues, designing the solutions, implementing the decision or managing the impacts

Key Principles q Embedding culture, capabilities and change is crucial for dynamic governance (Menanamkan budaya, kemampuan dan perubahan adalah penting bagi pemerintahan yang dinamis) q Real progress and change take place when adaptive policies are effectively executed (Kemajuan dan perubahan nyata terjadi ketika kebijakan adaptif secara efektif dilaksanakan) q Developing the capabilities to think ahead, think again and think across makes possible the formulation of adaptive policies q Building capabilities in able people and agile processes provide the energies for seeing, starting and sustaining change q Reforming cultural values and beliefs provide the foundations to catalyze rather than constrain change q Leadership development is the key for dynamic governance

DEMOCRATIC GOVERNANCE

definitions • Schumpeter : the democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people vote. • Kapasitas masyarakat untuk memahami dan membangun kebijakan dan menyelesaikan konfliknya dengan damai menggunakan aturan hukum yang ada.

Prinsip-prinsip negara demokratis • • • • Citizen participation Equality Political tolerance Accountability Transparancy Regular, free and fair elections Economic freedom Control of the abuse of power Bill of rights A culture of accepting the results of elections Human rights Multi-party system Neutrality of state institutions Rule of law

Element democratic state and society Political pluralism Democratic participation Representation Elections Rule of law Human rights and individual freedoms in a democracy • Political leadership • Good governance and accountability • Civil society and civic action in a democracy • • •