Tujuan Otonomi Daerah w U meningkatkan yan kesejahteraan

Tujuan Otonomi Daerah w U/ meningkatkan yan & kesejahteraan masy yg semakin baik, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan & pemerataan serta memelihara hub yg serasi antara Pusat & Daerah serta antar-Daerah dlm rangka menjaga keutuhan NKRI.

Kebijakan Otda w Menempatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan publik lebih dekat dalam jangkauan masyarakat. Konsekuensi : w Kewenangan yg luas & besar yg diberikan kpd daerah, mnngkatkan tanggungjwb pem akan yan thd masy jg semakin besar.

Pelaksanaan Otonomi w Otonomi luas : Daerah diberi keleluasaan u/ menentukan baik jenis 2 yg akan diurusi & di prioritaskan, jg urusan yg blm dapat dilayani u/ kmdn diserahkan kembali ke pem yg lbh atas. w Otonomi nyata : Ursn pem-an yg mjd wewenang daerah trgntung dr kebutuhan, kondisi dan potensi yg senyatanya ada di daerah. Isi otoda dr daerah yg satu dg yg lain berbeda.

Pelaksanaan Otonomi w Otonomi bertanggungjawab : Pertanggungjawaban dlm wujud tugas & kwjbn yg hrs dipikul o/ Daerah dlm mencapai tujuan pemberian otonomi. Daerah kabupaten/kota diwajibkan melaksanakan kewenangan pem-an tertentu yg disebut dg kewenangan wajib.

Pemahaman SPM w SPM adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja daerah dlm penyelenggaraan kewenangan wajib. w Kewenangan wajib adalah kwn daerah yg penyelenggaraannya diwjbkan o/ Pem kpd daerah. w SPM mer standar minimum yg publik yg hrs disediakan oleh pemda kpd masy. Adanya SPM akan menjamin minimum pelayanan yang berhak diperoleh masyarakat dari pemerintah.

Pesan Pemerataan Pelayanan w SPM akan menjamin kualitas minimum dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati masyarakat. Dg adanya SPM diharapkan terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar daerah. w Dalam memberikan pelayanan kesepakatan internasional yg sudah diratifikasi oleh Indonesia juga dijadikan bahan pertimbangan

Beda SPM dan Persyaratan Teknis w Contoh SPM adalah anak 2 berhak atas pendidikan minimum 9 tahun (SLTP). Mk setiap daerah wajib menyediakan pendidikan s/d SLTP. Satu desa minimum hrs ada sebuah Puskesmas. w Persyaratan teknis adalah persyaratan yg hrs dipenuhi dalam penyediaan pelayanan seperti tebal jalan, persyarakatan laboratorium.

Tujuan SPM w Masy akan terjamin menerima pelayanan publik dari Pemda. w Bermanfaat untuk menentukan jumlah anggaran. Dapat dihitung standar biaya untuk suatu pelayanan. Dpt dihitung agregat minimum pembiayaan Daerah. w Menjadi landasan penentuan perimbangan keuangan yang lebih adil dan transparan. Dpt dijadikan dasar untuk menentukan sistem subsidi yang lebih adil.

SPM dan Anggaran Kinerja w Menjadi dasar alokasi anggaran yang lebih terukur. w Membantu penilaian kinerja atau LPJ Kepala Daerah. Mengurangi money politic dan kesewenang-wenangan dalam menilai kinerja Pemda. Merangsang “check and balance” yg efektif antara eksekutif dan legislatif.

SPM dan Akuntabilitas w Menjadi alat meningkatkan akuntabilitas pemda terhadap masyarakat. w Masy dapat mengukur sejauhmana Pemda memenuhi kewajiban untuk menye- diakan pelayanan publik. w Merangsang transparansi dan partisipasi masy dalam kegiatan pemda.

SPM, Pajak, Kelembagaan dan Pegawai w Menjadi argumen peningkatan pajak dan retribusi daerah krn baik pemda dan masy dpt melihat keterkaiatan pembiayaan dengan pelayanan publik yang disediakan Pemda. w Merangsang rasionalisasi kelembagaan, karena pembentukan kelembagaan berkorelasi dengan pelayanan masy. w Membantu rasionalisasi pegawai yang dibutuhkan untuk mengelola pelayanan publik.

Prinsip Penyelenggaraan SPM w Diterapkan dalam kewenangan wajib, yang lain daerah dapat mengembangkan standar kinerja. w Dpt menjamin akses masy thd pelayanan tertentu yg disediakan Pemda. w Bersifat dinamis (dikaji dan diperbaiki dari waktu ke waktu). w Harus diacu dalam perenc, pengawasan, laporan, dan merup salah satu alat menilai LPJ Kepala Daerah dan menilai kapasitas Daerah.

Mengapa Perlu Standar Pelayanan? • Standar adlh spesifikasi teknis atau sesuatu yg dibakukan sbg patokan dlm melakukan kegiatan • Standar pelayanan adlh ukuran dasar utk mengetahui mutu yan. Sasaran pengukurannya : U/ mengetahui apakah pelayanannya sdh prima atau belum

Pendekatan Penyusunan SPM w Mengacu “Workshop Internasional Implementasi Kwn Wjb dan SPM U/ Mendukung Good Governance” bl Oktober 2002 di Jakarta. w Mula 2 kita identifikasi kwn kab. /kota-Kepmendagri No. 130 -67 + Lamp dr Dept Teknis yg mer positift list kab. /kota. w Atas dasar kwn tsb kita pilah 2 (dibedakan) baik yg berfungsi yan, dukungan maupun manajemen. w SPM diperuntukkan bagi pelaksanaan kwn yang fungsinya yan langsung masy. Fungsi yan mer embrio SPM

Format SPM w Format SPM memuat 3 materi pokok : rincian kwn, jenis yan dan indikator pencapaian atau penyelesaian dr aktivitas yan yg dilakukan. w Rincian kwn : Kepmendagri No. 130 -67+ Lampiran Dept Teknis. w Jenis Yan : barang publik dan regulasi. w Indikator yan : mer keadaan minimal yg diharapkan secara nas u/ suatu jenis yan ttt dpt mer rata 2 kondisi daerah.

Barang Publik & Regulasi w Contoh Barang Publik : - Barang >> jalan, jembatan, taman kota. - Jasa >> yan kshtan bumil, imunisasi, bimbingan pembenihan tnmn. w Contoh Regulasi : - Ijin kerja/praktek tenaga kshtan, ijin trayek, ijin usaha industri.

Indikator SPM w Indikator menunjuk pd keadaan, kondisi waktu, frekuensi, besaran/presentase atau rasio ttt yg hrs dipenuhi/dicapai sbg target dlm pelaksanaan yan publik di kab. /kota. Indktr SPM tdk bersifat tunggal, terjadi variasi kriteria menunjuk derajat yan publik yg semestinya dicapai.

Penetapan Indikator SPM w Ditetapkan berdasarkan ukuran 2 baku yg sdh ada dlm pedoman Kepmen Teknis ybs. w Berdasarkan pembahasan dan negosiasi diantara Instansi Terkait sesuai dg kemampuan SDM, pendanaan, sarana & prasarana. w SPM disusun dlm skala propinsi, mk perbedaan aplikatif antara kab. /kota yg satu dg yg lain mungkin saja terjadi.

Indikator SPM Kedudukan/posisi indikator tdk sama yan tdk sama : a. Mer batas terendah yg tdk boleh dilewati; batas waktu dlm penyelesaian penerbitan suatu ijin yan di bidang perindag & perhubungan. b. Mer target yg akan atau semestinya dicapai dlm penyel yan publik yan di bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, koperasi, PU, lingkungan hidup dan tenaga kerja. w

Muatan Indikator SPM w Keadaan >> tersedianya lab. Klinik sederhana di Puskesmas. w Kondisi >> 75 % bayi dilayani DTKB oleh Nakes 4 kali/thn. w Waktu >> U/ ijin praktek tng kshtan : 6 hari kerja. w Frekuensi >> Sistem Kerja LAKU 1 mgg skl. w Rasio >> 80 % bayi trm imunisasi dsr lkp.

Kriteria SPM w Menjamin hak-hak konstitusional perorangan maupun kelompok masyarakat. w Menjamin kepentingan nasional dalam rangka menjaga NKRI, kesejahteraan masy, ketentraman dan ketertiban. w Menajamin komitmen nasional yang berkaitan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

Hubungan Antar Tingkatan Pemerintah w SPM basis penerapannya di Kab/Kota yang dituangkan dalam bentuk Perda. w Pemerintah Pusat melalui Dep Sektoral membuat pedoman SPM untuk bidang tugasnya. Mis: Depkes untuk Bid Kesht. w Propinsi berdasarkan pedoman SPM dari Pusat membuat SPM untuk Kab/Kota.

Peranan Gubernur w Selaku wkl pemerintah menyepakati dg daerah Kab/Kota kegiatan dan kurun waktu untuk mencapai SPM. w Melakukan supervisi, pemantauan dan monitoring. w Melaporkan isu strategis berkaitan pelaksanaan SPM kepada pemerintah. w Melakukan sosialisasi, desiminasi, pelatihan, dan bimbingan. w Melaporkan secara berkala kinerja Kab/Kota.

Peranan Kab/Kota w Menyusun dan menetapkan Perda. w Pelaksanaan kewenangan wajib dpt dilaksanakan perangkat daerah. w Repetada dan RAPBD memprioritaskan kewenangan wajib. w Kajian pencapaian kewenangan wajib. w Sosialisasi, desiminasi penerapan SPM. w Melakukan survey kepuasan pelanggan/ masyarakat.

Pembiayaan SPM w Tanggungan daerah untuk membiayainya. w Kewajiban pusat untuk membiayai daerah yang kurang mampu. w Dijadikan dasar mengatur sistem subsidi atau dana perimbangan agar tercapai keseimbangan pelayanan publik di Ind. w Dijadikan dasar pusat untuk menarik otonominya. w Menggerakan sektor swasta untuk menyelenggarakan pelayanan publik. w Kewajiban pusat untuk penyediaan pelayanan dasar.

Pengawasan Pelaksanaan SPM w Sbg wkl pem pst, propinsi mengawasi pelaksanaan SPM. w Masyarakat dpt melakukan kontrol sosial, mk perlu disosialisasikan. w DPRD dpt memanfaatkan SPM untuk mengukur efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. w SPM dpt dijadikan alat ukur pengawasan internal tingkat kinerja birokrasi daerahnya.

Hambatan SPM w Terbatasnya anggaran pemda, apalagi 70 – 80 % habis untuk biaya aparatur. w Kerancuan antara standar teknis suatu pelayanan dengan SPM. w Belum ada kata sepakat antar tingkatan pemerintahan dalam membagi kewenangan atau urusan (tarik menarik yang ada urusan dg uang) w Kewenangan atau urusan sering belum berkorelasi dengan pelayanan. Kewenangan lebih untuk mencari kekuasaan (uang).