KEKURANGAN OTONOMI DAERAH Dapat terjadi persaingan tidak sehat

KEKURANGAN OTONOMI DAERAH • Dapat terjadi persaingan tidak sehat antar daerah • Dapat terjadi miss komunikasi antara Pemda dengan Pempu • Daerah dapat memerdekakan diri dan memecah diri dari NKRI

DAERAH OTONOM Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI

OTONOMI DAERAH Kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dan pelaksanaannya sesuai dengan UU yang berlaku

TUJUAN ADANYA OTONOMI DAERAH Peningkatan pelayanan masyarakat Pengembangan Demokrasi Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Keadilan Pemerataan Pemeliharaan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah • Memberdayaskan masyarakat • Menumbuhkan Kreatifitas • • •

PERSYARATAN DAERAH OTONOM • Kemampuan ekonomi: Untuk menjadi daerah otonom, suatu daerah harus mempunyai kemampuan ekonomi yang memadai agar jalannya pemerintahan tidak tersendat-sendat dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik • Luas daerah: Untuk menjadikan daerah otonom diperlukan luas wilayah tertentu, sehingga keamaanan dan stabilitas serta pengawasan dari pemerintah daerah dapat dijalani dengan baik • Pertahanan dan keamanan nasional: Han. Kam suatu daerah merupakan modal penting utama bagi jalannya sebuah pemerintahan. • Syarat-syarat lain: Segala sesuatu yang memungkinkan daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan dan pembinaan kestabilan politik serta persatuan dan keutuhan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab

Syarat-syarat pembentukan Otonomi Daerah Menurut pasal 5: Administrasi: 1. Provinsi meliputi persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur 2. Kabupaten/ Kota meliputi persetujuan DPD kabupaten / kota dan Bupati/ Walikota Teknis, meliputi faktor: 1. Kemampuan ekonomi 2. Potensi Daerah 3. Sosial Budaya 4. Sosial Politik 5. Kependudukan 6. Luas Daerah 7. Pertahanan 8. Keamanan Fisik: 1. Paling sedikit 5 kabupaten/ kota untuk pembentukan provinsi 2. Paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan kabupaten 3. Paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan kota

Asas-asas • Desentralisasi: Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintah dalam sistem NKRI • Dekonsentrasi: Pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu • Tugas Pembantuan: Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas Pembantuan

Dasar Hukum • UUD 1945 Pasal 18 tentang pemerintahan daerah • UU RI No: 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah • UU RI No: 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. • Tap MPR No XV/MPR/1998 tentang penyelenggaran otonomi daerah • Tap MPR No IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam pelaksanaan otonomi

Kewenangan Daerah Otonom • Kewenangan Politik Adanya otonomi daerah, rakyat melalui DPRD memiliki kewenangan memilih kepala daerah sendiri • Kewenangan Administrasi Menyangkut keuangan pemerintah pusat dengan memberikan uang kepada daerah untuk mengelola karyawan dan organisasi