OTONOMI DAERAH OTODA Otonomi daerah merupakan aspek ketatanegaraan

OTONOMI DAERAH (OTODA)

Otonomi daerah merupakan aspek ketatanegaraan, berkenaan dengan bentuk negara kesatuan yang berkeinginan tetap menjaga dan tidak menghilangkan keaneka ragaman sebagai perwujudan negara pluralistik

DISTRIBUSI KEWENANGAN DAERAH Ps 18 SI A S NT E S DE IDENTITAS NK Ps 4 (1) UUD LI A R MENTERI Ps 17 WAPRES Ps 4 (2)

3 LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 Presiden/ Wakil Presiden BPK kpu bank sentral DPR Kementerian Negara dewan pertimbangan TNI/POLRI PERWAKILAN BPK PROVINSI PEMDA PROVINSI KDH DPRD MPR DPD MA MK KY badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman PUSAT Lingkungan Peradilan DAERAH Umum Agama PEMDA KAB/KOTA KDH DPRD Militer TUN

• Saat pembahasan UUD, Negara Kesatuan Ps 1 UUD 1945 tidak serta merta diterima sebelum disepakati Ps 18 tentang Pemerintahan Daerah Karena itu: • Memahami bentuk pemerintahan harus komprehensif Ps 1 dan 18 (tidak bisa dipisahkan)

PRINSIP-PRINSIP PASAL 18 UUD 1945 (sebelum Perubahan) Prinsip kedaerahan • Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan kecil • Daerah menunjukkan ikatan kesatuan masyarakat hukum

Prinsip Permusyawaratan • Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan permusyawaratan • Permusyawaratan merupakan proses pengambilan kebijakan • Dalam rangka permusyawaratan dilakukan pembentukan lembaga perwakilan di daerah

Prinsip Penghargaan thd asal-usul daerah • Pembentukan daerah dg menghormati hak asalusul bersifat istimewa • Penghargaan terhadap hak masyarakat daerah dlm penyelenggaraan pemerintahan daerah: Kewenangan pemerintahan, SDA, kelembagaan, hukum • Penghargaan terhadap pluralistik

Pemerintahan administrasi di daerah • Pemerintahan administrasi (dekonsentrasi) hanya tercantum dalam penjelasan Pasal 18 (daerah-daerah itu bersifat otonom atau administrasi belaka) • Dlm implementasi pemerintahan justru pemerintah administrasi yang lebih dominan.

• Akibat dari konstitusi yang hanya menganut prinsip-prinsip dasar saja, penyusunan UU mengenai otonomi daerah sangat tergantung kepada penafsir pembentuk UU • Arah otonomi daerah tidak pernah konsisten

Pengaturan Otonomi Daerah UU UU UU 1 Tahun 1945 22 Tahun 1948 1 Tahun 1957 18 Tahun 1965 19 Tahun 1965 5 Tahun 1974 5 Tahun 1979 22 Tahun 1999 32 Tahun 2004 1. Akibat perubahan setting politik makro 2. Konstitusi yang multi tafsir 3. Menggambarkan kepentingan pemegang kek

Perubahan ke II UUD Th 2000 terhadap Pasal 18 PRINSIP-PRINSIP • Menunjuk tegas pembentukan susunan pemerintahan daerah: NKRI dibagi atas daerah Propinsi, dan daerah propinsi dibagi atas daerah kota/kabupaten • Pemerintahan disusun secara hirarkhis, Propinsi, Kabupaten/Kota (dan Desa) namun masing-masing bersifat otonom

PRINSIP-PRINSIP • Di daerah dibentuk DPRD yg dipilih melalui Pemilu (tdk ada yg diangkat) • Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis. • Rumusan bersifat luwes: dalam praktek bisa dipilih secar langsung atau dipilih dalam lembaga perwakilan

PRINSIP-PRINSIP • Daerah menjalankan otonomi seluasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pusat • Mengandung prinsip Residual Power: Urusan sisa ada di daerah, sedangkan pusat dirinci limitatif. • Lazim dianut negara federalistik

PRINSIP-PRINSIP • Kewenangan pusat dan daerah memperhatikan keragaman daerah • Keadilan dan keselarasan dalam pengelolaan keuangan negara dan SDA/SDN dijabarkan dalam sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah.

PRINSIP-PRINSIP • Pengakuan dan penghormatan terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. • Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

PRINSIP SETELAH PERUBAHAN UUD

Kedaerahan Dan Hierarki • NKRI dibagi menjadi daerah provinsi • Provinsi di bagi menjadi kota/kab • Setiap tingkatan memiliki pemerintahan daerah sendiri

Demokrasi • Setiap daerah memiliki lembaga perwakilan • Anggotanya dipilih melalui pemilu • Sebagai lembaga eksekutif bersama kepada daerah • Memiliki fungsi legislasi

Otonomi Daerah • Mengurusan internal • Berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan • Memiliki kewenangan yg sangat luas kecuali urusan yg dinyatakan dalam UU sbg urusan pemerintah pusat

Peraturan Daerah • Pemerintah daerah berhak menyusun sebuah peraturan daerah untuk melaksanakan kebijakan dan pelayanan kepada masyakat • Mendekatkan pengambil kebijakan • Meningkatkan peran serta masyarakat

Pengakuan Keragaman Daerah • • Daerah khusus ibukota Daerah khusus NAD Daerah khusus Papua Kesatuan masy hokum adat (pasal 18 b ayat 2)

FILOSOFI OTONOMI DAERAH • Pemerintahan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara demokratis; • Setiap pemerintahan daerahmewujudkan demokrasidan kesejahteraan; • Kesejahteraan rakyat melalui pelayanan publik (layanan dasar);

Pembagian Urusan UU 32/2004 Residual theory Luar negeri pertahanan Keamanan Agama Peradilan Fiskal/moneter

Urusan Daerah Wajib (obigatory) Pilihan (optional) Bersama (concurrent/sharing bussines)

URUSAN WAJIB • • Perencanaan/pengendalian pembangunan RTRW Tibum Infrastruktur public Layanan kesehatan Pendidikan/pengembangan SDM Permasalahan sosial

• • • Fasilitasi UKM Pengendalian LH Dispenduk Capil Administrasi public investasi

Urusan Pilihan • Urusan nyata dan potensial utk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai kondisi daerah

TANI WISATA TAMBANG PILIHAN PERIKANAN HUTAN KEBUN

Kewajiban Pemda • • Melindungi/menjaga NKRI Mengembangkan masy demokratis Keadilan di depan hokum Meningkatkan pelayanan kesehatan Layanan public Jamsos Pengelolaan RTRW dll

Hak Pemda • • Mengelola urusan otonom Memilih Kada Mengelola pegawai/SDM Mengelola asset Menarik pajak/retribusi Memperoleh dana perimbangan dr SDA dll

Sekian dan Terima Kasih