STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP SIUP
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP ( SIUP, SIPI, SIKPI) Oleh: Direktur Perizinan dan Kenelayanan Jakarta, 29 Agustus 2017
1. DASAR HUKUM & FUNGSI PERIZINAN 2
Dasar Hukum Perizinan Usaha Perikanan Tangkap 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di WPP–NRI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 57/PERMEN-KP/2014
Lanjutan…. 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714 11. Peraturan Menteri KP Nomor 36/PERMEN-KP/2015 Tentang Kriteria dan Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, Skala Besar Dalam Pungutan Perikanan 12. Peraturan Menteri KP Nomor 38/PERMEN-KP/2015 Tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pungutan Perikanan
Lanjutan…. 13. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11/PERMEN-KP/2016 Tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup 15. Permendag Nomor 32/M-DAG/PER/5/2012 tentang Penetapan HPI untuk penghitungan PHP 16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/Kepmen-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 20. Kepmen KP Nomor 86/KEPMEN/2016 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan
Fungsi Perizinan Monitoring, Controlling, Surveilance KELESTARIAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN Seluruh Stakeholder BAKORKAMLA Sumber Daya Ikan HUBLA AL/ POLRI DJPSDKP PENGENDALIAN LAINNYA KEGIATAN PENANGKAPAN PERIZINAN: ent m ses As IUU Fishing DJPT & Pemda Pun ishm ent: (Pe • Adm ring i nis a pen tan; Pe trasi m cab utan beku izin an; ) Alokasi Fishing ground Pendaftaran Kapal Pelabuhan Pangkalan • SIUP, SIPI, SIKPI • • Pelaku Usaha (Perorangan, Badan Usaha)
Apa Itu Perizinan Perikanan. . ? ? PERIZINAN Usaha Perikanan Tangkap pada hakekatnya digunakan sebagai INSTRUMEN PENGENDALI, yang dilakukan untuk MENGENDALIKAN INTENSITAS PENANGKAPAN pada suatu perairan, agar TIDAK MELEBIHI DAYA DUKUNG SDI 1 Agar kelestarian SDI dapat terjaga dan usaha penangkapan dapat berkelanjutan, pengelolaannya harus dilakukan secara benar sesuai dengan UU No. 31 th 2004 jo UU No. 45 th 2009 tentang Perikanan & Kode etik perikanan yang bertanggung jawab (Code of Conduct for Responsible Fisheries/CCRF) 2 Pemberian alokasi bagi usaha penangkapan ikan berbasis pada ketersediaan SDI yang harus dikelola secara baik agar tidak terjadi konflik kepentingan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) - Negara Republik Indonesia sebagai wilayah potensial untuk usaha perikanan 3 Potensi SDI (stock) Yang Dapat Dimanfaatkan
2. JENIS PERIZINAN & MASA BERLAKU IZIN 8
JENIS-JENIS PERIZINAN SIKPI SIUP Surat Izin Usaha Perikanan 1. Perorangan 2. Perusahaan 3. Penanaman modal Surat Izin Penangkapan Ikan 1. Kapal Penangkap, dioperasikan secara tunggal 2. Kapal latih atau penelitian/eksplorasi perikanan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan 1. Kapal pengangkut ikan dari sentra nelayan 2. Kapal pengangkut ikan dari pelabuhan pangkalan ke pelabuhan muat 3. Kapal pengangkut ikan tujuan ekspor 4. Kapal pengangkut ikan hidup hasil tangkapan
Masa Berlaku Izin Jenis Izin Masa Berlaku Keterangan Berlaku selama melakukan kegiatan usaha di WPP-NRI SIUP di WPP-NRI dapat berlaku juga untuk laut lepas SIPI 1 Tahun SIPI perpanjangan berlaku selama 1 tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SIPI sebelumnya Apabila dalam jangka waktu 1 bulan sejak berakhirnya masa berlaku SIPI tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan SIPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIPI baru SIKPI 1 Tahun Sama dengan SIPI SIUP
3. PERSYARATAN & TATA CARA PENERBITAN IZIN 11
• • Rencana usaha NPWP KTP Ket. Domisili Akte pendirian perusahaan Pengesahan badan hukum Surat Pernyataan Foto Spesimen tanda tangan SIUP Grosse Akte Buku Kapal Spek API General Arrangement kapal • Data kapal • Target spesies • Surat Pernyataan • • • SIKPI • • • SIPI SIUP PERYARATAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP PERMEN KP NOMOR 26 TAHUN 2013 SIUP Grosse Akte Buku Kapal General Arrangement kapal • Data kapal • Surat Pernyataan • •
TATA CARA PENERBITAN SIUP Permohonan SIUP Penilaian kelayakan rencana usaha & persyaratan (<5 hari) diterima Terbit SPP-PPP (<3 hari) ditolak <3 hari Pemohon harus membayar PPP (<10 hari) Direktur Jenderal PT menerbitkan SIUP (<2 hari) Pengambilan pas foto dan specimen (<1 hari)
TATA CARA PENERBITAN SIPI/SIKPI Penilaian kelengkapan, persyaratan dengan memperhatikan SIUP (<2 hari) disetujui Permohonan SIPI/SIKPI Pemeriksaan fisik (<2 hari) ditolak sesuai Direktur Jenderal PT menerbitkan SIPI/SIKPI (<3 hari) (Perpanjangan) Pemohon harus membayar PHP (<10 hari) Tanpa Cek Fisik tidak sesuai Petugas menerbitkan Rekomendasi ke Dirjen PT (<10 hari) Terbit Draft SIPI & SPP-PHP/ PPP (<2 hari)
Flowchart S I U P
Flowchart S I P I
Flowchart S I K P I
PELAYANAN PERIZINAN LAINNYA A. SMS Center • Pelaku usaha dapat berkonsultasi dengan petugas perizinan melalui SMS Center 0821 8100 8888 B. E-Services / Portal Perizinan (www. perizinan. kkp. go. id) • Perpanjangan SIPI/SIKPI tanpa cek fisik (tahun kedua) dapat dilakukan melalui aplikasi E-services, yaitu dengan cara mengunggah dokumen persyaratan dalam bentuk file (hasil scan) ke tempat yang telah disediakan. Tidak perlu mengeluarkan biaya karena dapat dilakukan langsung dari rumah memakai akses internet. C. Gerai Perizinan (PERMEN KP NO. 11/PERMEN-KP/2016) • Penerbitan SIUP/SIPI bagi kapal penangkap ikan hasil pengukuran ulang di daerah E. PTSP KKP • Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melayani proses perizinan SIUP, Rekom Teknis, Cek Fisik, BKP, SIPI/SIKPI. Berlokasi di Gedung Mina Bahari IV Lt. 1, Kantor KKP Jakarta.
PENERAPAN SMM ISO 9001 : 2008 Penerapan SMM ISO 9001: 2008 pada Dit. PDK telah mulai dilakukan sejak tanggal 01 Oktober 2011, dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, agar dapat menghasilkan kinerja yang berkualitas dan sesuai visi, misi serta harapan pelanggan/stake holder.
SERTIFIKAT ISO 9001 : 2008 Sertifikat ISO 9001: 2008 dari Badan Sertifikasi Internasional SAI Global pertama kali diperoleh dengan Nomor : QEC 29611 tanggal 24 Februari 2012 an. Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan. Dan telah diperpanjang serta beberapa kali mengalami perubahan, terakhir menjadi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yg berlaku hingga 23 Februari 2018
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP 2013 Tahun 2014 2015 Indeks Kepuasan Masyarakat 68. 68 69. 87 62. 00 74. 30 Kategori Baik 2016 Baik
TERIMA KASIH Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap © 2017
- Slides: 22