SOSIALISASI APLIKASI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN ONLINE KEGIATAN USAHA

SOSIALISASI APLIKASI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN ONLINE KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS (IZIN PENGANGKUTAN MIGAS) perizinanmigas. esdm. go. id Bogor, 30 April 2019 Kementerian ESDM Republik Indonesia 1

DASAR HUKUM KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS 1. Undang – Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Kegiatan Minyak dan Gas Bumi 2. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas 3. Peraturan Presiden RI No. 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha 4. Peraturan Presiden RI No. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 KG 5. Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG 6. Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2017 Tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. 7. Peraturan Menteri ESDM No. 52 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 29 Tahun 2019 Tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. 8. Peraturan Menteri ESDM No. 40 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Migas Kepada Kepala BKPM Kementerian ESDM Republik Indonesia 2

LATAR BELAKANG ”Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan Izin Usaha Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi agar lebih efisien, efektif dan akuntabel dengan kemajuan teknologi informasi Kementerian ESDM Republik Indonesia memanfaatkan ” 3

TUJUAN PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN ONLINE KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS 1. Mempercepat proses penerbitan izin Usaha; 2. Proses penerbitan Izin Usaha lebih efisien, efektif dan akuntabel; 3. Mempermudah Koordinasi antar instansi terkait; 4. Mengurangi pengunaan kertas (Paperless); 5. Dokumentasi data secara digital; 6. Mempermudah stakeholder memonitoring permohonan Izin Usaha secara online dan realtime; 7. Meningkatkan produktivitas kerja; 8. Mengurangi pengunaan lahan untuk penyimpanan dokumen; Kementerian ESDM Republik Indonesia 4

IZIN USAHA KEGIATAN HILIR MIGAS PADA PERIZINAN ONLINE MIGAS Peraturan Menteri ESDM No 29 Tahun 2017 jo. No 52 Tahun 2018 Izin Usaha Pengolahan Migas 1. Kegiatan Pengolahan Minyak Bumi 2. Kegiatan Pengolahan Gas Bumi 3. Kegiatan Pengolahan Hasil Olahan 4. Kegiatan Pengolahan Baku Lainnya Izin Usaha Penyimpanan Migas 1. Kegiatan Penyimpanan Minyak Bumi 2. Kegiatan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak 3. Kegiatan Penyimpanan LPG, LNG, CNG atau BBG 4. Kegiatan Penyimpanan Hasil Olahan Izin Usaha Pengangkutan Migas 1. Kegiatan Pengangkutan Minyak Bumi 2. Kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak 3. Kegiatan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 4. Kegiatan Pengangkutan LPG, LNG, CNG atau BBG Izin Usaha Niaga Migas Kementerian ESDM Republik Indonesia 1. Kegiatan Niaga Minyak Bumi 2. Kegiatan Niaga Umum Bahan Bakar Minyak 3. Kegiatan Niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak 4. Kegiatan Niaga Terbatas Hasil Olahan 5. Kegiatan Gas Bumi Melalui Pipa 6. Kegiatan Gas Bumi Pipa Dedicated Hilir 7. Kegiatan Gas Bumi Melalui Pipa dgn Fasilitas Terminal Penerima dan Regasifikasi LNG 8. Izin Usaha Niaga LPG, LNG, CNG dan BBG 5

KONDISI PELAYANAN PERIZINAN KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS SEBELUM Kementerian ESDM Republik Indonesia SESUDAH 6

ALUR PELAYANAN PERIZINAN ONLINE KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS VALIDASI Registrasi BADAN USAHA Validasi LO BKPM Validasi Akun EVALUATOR [1] Kasie [2] Pengajuan Permohonan Izin Usaha APLIKASI SISTEM ONLINE PERIZINAN ONLINE KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS Kasubdit [3] Evaluasi dan Persetujuan Direktur SLA : 8 Hari Kerja [4] IZIN USAHA [5] SK Izin Usaha Yang Telah ditandatangan Draft SK Izin Usaha Yang Belum ditandatangan BKPM Penomoran dan Percetakan SLA : 2 Hari Kerja SLA = Service Level Agreement / Pemenuhan Tingkat Layanan Kunjungan lapangan/presentasi (5 hari) opsional 7 Kementerian ESDM Republik Indonesia 7

APLIKASI ONLINE HILIR MIGAS Paperless Tracking Online Kementerian ESDM Republik Indonesia No Charges Anytime & Anywhere 8

PENYESUAIAN IZIN USAHA ” Sesuai Pasal 21 ayat 1 huruf a pada Permen ESDM No 29 Tahun 2017 bahwa Pemegang Izin Usaha wajib melakukan penyesuaian Izin Usaha apabila terjadi perubahan dan/atau penambahan terhadap sarana dan fasilitas maupun lokasi kegiatan usaha ” ” Sesuai Pasal 21 ayat 2 pada Permen ESDM No 29 Tahun 2017 bahwa Pemegang Izin Usaha menyampaikan permohonan penyesuaian Izin Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Migas dengan melampirkan data teknis terkait perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian ESDM Republik Indonesia ” 9

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA ” Sesuai Pasal 34 ayat 2 pada Permen ESDM No 29 Tahun 2017 bahwa Pemegang Izin Usaha Pengolahan, Pengangkutan dan Niaga Migas wajib melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Migas mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan ” ” Sesuai Pasal 34 ayat 3 pada Permen ESDM No 29 Tahun 2017 bahwa Pemegang Izin Usaha Penyimpanan Migas wajib melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Migas mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali atau ” sewaktu-waktu apabila diperlukan Kementerian ESDM Republik Indonesia 10

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ” Sesuai Pasal 45 Permen ESDM No 29 Tahun 2017 bahwa Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Migas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pemegang Izin dan Pemegang Izin Usaha Kementerian ESDM Republik Indonesia ” 11

SANKSI ADMINISTRATIF Sesuai Pasal 46 ayat 1 pada Permen ESDM No 29 Tahun 2017 bahwa Menteri ESDM dapat memberikan sanksi administratif kepada Pemegang Izin Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 - 21, Pasal 28 - 41, Pasal 43 dan Pasal 44 Sesuai Pasal 46 ayat 2 pada Permen ESDM No 29 Tahun 2017 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Peringatan tertulis; b. Penghentian sementara kegiatan; atau c. Pencabutan izin Kementerian ESDM Republik Indonesia 12

KETENTUAN PIDANA Sesuai Pasal 53 pada UU No 22 Tahun 2001 bahwa Setiap orang yang melakukan : a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp 50. 000, 00 (lima puluh miliar rupiah); b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp 40. 000, 00 (empat puluh miliar rupiah); c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30. 000, 00 (tiga puluh miliar rupiah); d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30. 000, 00 (tiga puluh miliar rupiah). Kementerian ESDM Republik Indonesia 13

HELP DESK PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN MIGAS Call Center KESDM : 136 E-mail : dmoa. migas@esdm. go. id Kementerian ESDM Republik Indonesia Pengangkutan 14

15 Kementerian ESDM Republik Indonesia 15

TUTORIAL https: //perizinanmigas. esdm. go. id/video-tutorial/pengangkutan Kementerian ESDM Republik Indonesia 16