Pertemuan 2 sesi 1 HUKUM PAJAK Pemungutan Pajak

  • Slides: 23
Download presentation
Pertemuan 2 sesi 1 HUKUM PAJAK “Pemungutan Pajak” BAMBANG KESIT Program Studi Akuntansi FE-UII

Pertemuan 2 sesi 1 HUKUM PAJAK “Pemungutan Pajak” BAMBANG KESIT Program Studi Akuntansi FE-UII Jogjakarta 2009

POKOK BAHASAN • • AZAS PEMUNGUTAN PAJAK TEORI PEMUNGUTAN PAJAK DASAR PEMUNGUTAN PAJAK SISTEM

POKOK BAHASAN • • AZAS PEMUNGUTAN PAJAK TEORI PEMUNGUTAN PAJAK DASAR PEMUNGUTAN PAJAK SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

AZAS-AZAS PEMUNGUTAN PAJAK • Azas pemungutan pajak harus membuat adanya keadilan. • Mengusahakan agar

AZAS-AZAS PEMUNGUTAN PAJAK • Azas pemungutan pajak harus membuat adanya keadilan. • Mengusahakan agar pengaturan pajak diselenggarakan secara umum, merata. • Adam Smith (1723 -1790) dalam bukunya “An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation” dikenal Wealth of Nation. • Ajaran azas pemungutan pajak The Four Maxims

THE FOUR MAXIMS • • EQUALITY Kesamaan dalam beban pajak, sesuai kemampuan wajib pajak

THE FOUR MAXIMS • • EQUALITY Kesamaan dalam beban pajak, sesuai kemampuan wajib pajak CERTAINTY Dijalankan secara tegas, jelas dan pasti CONVENIENCE Tidak menekan wajib pajak , membayar pajak dengan senang dan rela EFFICIENCY/ECONOMY Biaya Pemungutannya tidak lebih besar dari penerimaan pajaknya

Azas Pemungutan Pajak • Azas Yuridis • Azas Ekomis • Azas Finansial

Azas Pemungutan Pajak • Azas Yuridis • Azas Ekomis • Azas Finansial

Azas Yuridis • Hukum Pajak harus memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan

Azas Yuridis • Hukum Pajak harus memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya. • Dasar Pengenaan Pajak UUD 1945, pasal 23 ayat 2

Azas Ekonomis • Alat untuk menentukan politik perekonomian bagi negara • Pemungutan pajak didasarkan

Azas Ekonomis • Alat untuk menentukan politik perekonomian bagi negara • Pemungutan pajak didasarkan : • Tidak menghambat lancarnya jalur produksi dan perdagangan • Tidak menghambat kesejahteraan rakyat dan merugikan kepentingan umum

Azas Finansial • Biaya untuk mengenakan dan memungut pajak harus sesuai dengan tingkat pendapatannya.

Azas Finansial • Biaya untuk mengenakan dan memungut pajak harus sesuai dengan tingkat pendapatannya. • Pemungutan diupayakan pada saat terbaik bagi wajib pajak. • Pemungutan diupayakan tepat dasar pengenaan pajak: penentuan atau peristiwa atau keadaan

TEORI-TEORI PEMUNGUTAN PAJAK 1. TEORI ASURANSI 2. TEORI KEPENTINGAN. 3. TEORI GAYA PIKUL 4.

TEORI-TEORI PEMUNGUTAN PAJAK 1. TEORI ASURANSI 2. TEORI KEPENTINGAN. 3. TEORI GAYA PIKUL 4. TEORI BAKTI 5. TEORI DAYA BELI

Teori Asuransi • Dalam teori ini menyatakan bahwa pembayaran suatu pajak dianggap sebagai premi

Teori Asuransi • Dalam teori ini menyatakan bahwa pembayaran suatu pajak dianggap sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap masyarakat pada waktu tertentu, • Negara bertugas untuk melindungi orang dan dalam segala kepentingannya • Contoh : keselamatan atau keamanan

Teori Kepentingan • Pajak harus dipungut dari masyarakat berdasar kepentingan masing-masing penduduk dalam tugas-tugas

Teori Kepentingan • Pajak harus dipungut dari masyarakat berdasar kepentingan masing-masing penduduk dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk juga perhitungan terhadap jiwa dan harta bendanya • Contoh: perlindungan atas jiwa orang tersebut serta harta bendanya

Teori Gaya Pikul • Pemungutan pajak terletak di dalam jasa yang diberikan oleh pemerintah

Teori Gaya Pikul • Pemungutan pajak terletak di dalam jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya • Pengenaan pajak berdasarkan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai kepuasan setinggi-tingginya setelah dikurangi kebutuhan primernya • Contoh: kenikmatan

Teori Bakti • Hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dan negara. • Negara menyelenggarakan

Teori Bakti • Hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dan negara. • Negara menyelenggarakan kepentingan umum untuk rakyatnya, karena ada hubungan maka negara memungut pajak terhadap rakyatnya • Rakyat membayar pajak karena merasa berbakti kepada negara

Teori Daya Beli • Fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa. • Mengambil daya beli

Teori Daya Beli • Fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa. • Mengambil daya beli rumah tangga individu untuk rumah tangga negara • Penyelenggaraan kepentingan masyarakat merupakan dasar keadilan dalam pemungutan pajaknya. • Bukan kepentingan individu maupun negara melainkan kepentingan masyarakat.

DASAR PEMUNGUTAN PAJAK merupakan bentuk operasional dari pengakuan dan pengukuran keadaan obyek pajak atau

DASAR PEMUNGUTAN PAJAK merupakan bentuk operasional dari pengakuan dan pengukuran keadaan obyek pajak atau stelsel, yaitu: v Stelsel Nyata (Riil Stelsel) v Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel) v Stelsel Campuran

STELSEL NYATA (RIIL STELSEL) • • • Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan obyek yang

STELSEL NYATA (RIIL STELSEL) • • • Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan obyek yang sesungguhnya (riil atau nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun setelah keadaan sesunguhnya obyek pajak diketahui. Keunggulan stelsel ini sebagai dasar pemungutan pajak lebih realistis. Kelemahan dari stelsel ini, pajak baru dapat dibayar atau dikenakan setelah akhir periode, yaitu ketika keadaan obyek pajak secara riil telah diketahui.

STELSEL ANGGAPAN (FICTIEVE STELSEL) • Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan yang diatur oleh ketentuan

STELSEL ANGGAPAN (FICTIEVE STELSEL) • Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan yang diatur oleh ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Keadaan yang diatur ini merupakan suatu asumsi atau anggapan yang ditetapkan oleh ketentu-an atau peraturan. Misalnya, keadaan obyek pajak tahun sekarang sama dengan keadaan obyek pajak tahun lalu, sehingga pajak tahun sekarang dapat dikenakan pada awal tahun. • Keunggulan stelsel ini, pajak dapat dibayar selama tahun sekarang, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. • Kelemahannya, pajak yang dikenakan atau dibayar tidak menggambarkan keadaan pajak yang sebenarnya.

STELSEL CAMPURAN • Di awal tahun, pajak yang dikenakan didasarkan pada keadaan obyek pajak

STELSEL CAMPURAN • Di awal tahun, pajak yang dikenakan didasarkan pada keadaan obyek pajak pada tahun lalu, dan di akhir tahun, pajak dikenakan berdasar keadaan sesungguhnya obyek pajak. • Jika pajak yang dibayar di awal tahun lebih besar dari pajak yang dihitung pada akhir tahun, maka terjadi kelebihan pajak. • Kelebihan pajak bayar ini dapat direstitusi (kelebihannya dapat diminta kembali). Sebaliknya, jika akhir tahun yang lebih besar, maka yang bersangkutan wajib melunasi kekurangannya.

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK • • • Official Assessment System Self Assessment System Withholding System

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK • • • Official Assessment System Self Assessment System Withholding System

Official Assessment System • Sistem pemungutan pajak yang mempercayakan kewenangan untuk me-nentukan besarnya pajak

Official Assessment System • Sistem pemungutan pajak yang mempercayakan kewenangan untuk me-nentukan besarnya pajak yang terutang pada fiskus (pemerintah). Sistem ini meletakkan wajib pajak pada posisi yang lemah dan pasif, utang pajak timbul setelah terbitnya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem ini hanya cocok diterapkan pada masyarakat yang berpendidikan rendah dan tingkat kejujuran aparat pajak tinggi. Jika tidak, bisa menimbulkan kesewenangan dari aparat pajak dan korupsi.

Self Assessment System • Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan kewenangan untuk

Self Assessment System • Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang atau harus dibayar kepada diri pribadi wajib pajak sendiri. Sistem ini hanya cocok diterapkan bagi masyarakat yang sudah maju dan iklim pajaknya sudah baik, tax mindednya tinggi, dan tingkat integritas masyarakatnya tinggi.

Withholding System • Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada pihak ketiga

Withholding System • Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk menghitung, memotong, atau memungut besarnya pajak yang ter-utang oleh wajib pajak.

Terima Kasih

Terima Kasih