Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan Materi Kuliah Kebijakan Pajak
Pemotongan & Pemungutan Pajak Penghasilan Materi Kuliah Kebijakan Pajak 1
PENGHASILAN OBYEK PAJAK TDK FINAL PEMOTONGAN BUKAN OBJEK PAJAK DIBAYAR SENDIRI Th Berjalan = Pelunasan Pajak PEMOTONGAN DIBAYAR SENDIRI Th Berjalan = Kredit Pajak Akhir Tahun = PPh Dihitung Kembali atas seluruh pengh setahun. 2
SELF ASSESSMENT SISTEM PEMBAYARAN PAJAK OFFICIAL ASSESSMENT WITHHOLDING SYSTEM 3
KEWAJIBAN PAJAK THN BERJALAN (CURRENT PAYMENT) ESTIMATED TAX WITHHOLDING TAX TUJUAN: -KELANCARAN KAS NEGARA -MERINGANKAN BEBAN WAJIB PAJAK 4
WITHHOLDING TAX PEMBERI PENGHASILAN PENERIMA PENGHASILAN OBYEK TARIF TATA CARA HAK DAN KEWAJIBAN JENIS PAJAK 5
ASPEK PPh PASAL 21/26, 22, 23/26 & 4 AYAT (2) PASAL 15 DALAM KEGIATAN SEHARI-HARI SUBJEK OBJEK DPP & TARIF SIAPA -SIAPA YANG BERPERAN APA-APA YANG DIKENAKAN PAJAK TARIF DAN PERHITUNGAN ADMINISTRASI KEWAJIBAN MENURUT PERATURAN STRATEGI BAGAIMANA CARA MENGHINDARI TIMBULNYA MASALAH 6
KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK q DAFTAR NPWP q MELAKSANAKAN PEMOTONGAN q MEMBUATKAN BUKTI POTONG q MENYETOR PAJAK q MELAPORKAN PEMOTONGAN PAJAK q MENYIMPAN DATA-DATA SELAMA 10 TAHUN 7
HAK PEMOTONG PAJAK 1. MEMINTA BUKTI POTONG 2. PERMOHONAN PEMBEBASAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK 3. PEMBETULAN SPT (PASAL 8 UU KUP) 4. MENGAJUKAN KEBERATAN DAN BANDING 5. MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN ATAU SSP 8
SANKSI-SANKSI 1. TIDAK ATAU TERLAMBAT MENYAMPAIKAN SPT 2. PEMBETULAN SPT A. SPT BELUM DIPERIKSA B. SPT SUDAH DILAKUKAN TINDAKAN PEMERIKSAAN C. JANGKA WAKTU 2 TAHUN SUDAH LEWAT 3. TERLAMBAT MEMBAYAR PAJAK 4. PENELITIAN SPT 5. SKPKB 6. SKPKBT 7. BUNGA PENAGIHAN 8. MENGANGSUR/MENUNDA PEMBAYARAN PAJAK 9. ALPA 10. SENGAJA 9
PROSES ADMINISTRASI PEMBUATAN BUKTI POTONG MAX. AKHIR BULAN SAAT TERHUTANG SETOR PPh 23/26, PPh FINAL MAX. HARI KE 10 LAPOR SPT MAX TANGGAL 20 SANKSI-SANKSI TELAT SETOR TIDAK SETOR TELAT LAPOR SPT 2 % X KURANG SETOR PER BULAN DAN 100 % X POKOK PAJAK Rp 50. 000, - 10
TARIF DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21/26 Peg Tetap = Trf Psl 17 x (Ph Bruto- B. Jab-Pensiun. PTKP) Peg. Tidak Tetap Penerima Honorarium/ Bukan Pegawai Tenaga Ahli Penerima Pesangon/ Pensiun Sekaligus = Trf Psl 17 x (Ph Bruto-PTKP) = Trf Psl 17 x Ph Bruto = 7, 5% x Ph Bruto = Tarif Khusus x Ph Bruto dan bersifat Final JIKA DITERIMA WPLN = 20% X Ph BRUTO 11
TERUTANGNYA PPh PASAL 23/26 Umum: • Akhir bulan pembayaran atau terutangnya penghasilan, mana yang lebih dulu. Khusus: • Saat jatuh tempo bunga dan sewa • Saat tersedia untuk dibayarkan dividen • Saat yang ditentukan dalam kontrak/ perjanjian atau faktur royalti, jasa JIKA PEMBEBANAN BIAYA MASIH BERSIFAT CADANGAN • BELUM TERUTANG PPh PASAL 23 • Di PPh BADAN BIAYA TSB DIKOREKSI (NDE) 12
PEMOTONGAN PPH 21 DAN PPH 26 PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN q PEKERJAAN ATAU JABATAN q JASA DAN KEGIATAN YG DILAKUKAN WP ORANG PRIBADI PENGHASILAN BERUPA: GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN WP DN WP LN PPh PASAL 21 PPh PASAL 26 13
PPh PASAL 22 (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. (2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, sifat dan besarnya pungutan, tata cara penyetoran, dan tata cara pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 14
- Slides: 14