Pertemuan 1 sesi 2 HUKUM PAJAK BAMBANG KESIT

Pertemuan 1 sesi 2 HUKUM PAJAK BAMBANG KESIT Program Studi Akuntansi FE-UII Jogjakarta 2009

TOPIK BAHASAN 2 • Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung • Pajak Subjektif dan Pajak Objektif • Pajak Pribadi dan Pajak Kebendaan • Pajak Pusat dan Pajak Daerah • Hukum Pajak sebagai Hukum Publik • Hukum Pajak Materiil dan Formal • Hukum Pajak dan Administrasinya

PAJAK LANSUNG dan PAJAK TIDAK LANGSUNG • PENGERTIAN ADMINISTRATIF DAN • PENGERTIAN EKONOMIS

PAJAK LANGSUNG • Arti Administratif • Pajak yang pengenaannya berdasarkan Surat Ketetapan Pajak ( Pajak berkohir/ber-SKP) dan secara periodik setiap waktu tertentu dalam jangka waktu yang tetap setiap tahun takwim • Contoh : PPh

PAJAK LANGSUNG • Arti Ekonomis • Pajak yang pengenaannya dibebankan kepada wajib pajak sendiri langsung atau harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. • Contoh : PPh

PAJAK TIDAK LANGSUNG • Arti Administratif • Pajak yang pengenaannya tidak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak ( Pajak berkohir/ber. SKP) dan tidak secara periodik, tetapi dikenakan hanya apabila terjadi hal-hal atau perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya utang pajak • Contoh : PPN, P. Restoran, Cukai tembakau, Bea Meterai, Bea Balik Nama

PAJAK TIDAK LANGSUNG • Arti Ekonomis • Pajak yang pengenaannya atau pembebanannya dilimpahkan kepada orang lain. • Contoh : Cukai Tembakau, PPN, Bea Meterai, Bea Balik Nama, Pajak Restoran

PAJAK SUBJEKTIF • Pajak yang dasar pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi dari wajib pajak dan untuk menetapkan besarnya pajak didasarkan keadaan material objektif wajib pajak. • Contohnya : Subjek PPh – Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi – Badan

PAJAK OBJEKTIF • Pajak yang dasar pengenaannya memperhatikan objeknya (selain benda) dapat berupa keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban pajak dan tidak memandang keadaan subjek pajaknya. • Contohnya: Objek PPh

Contoh Pajak Objektif • Dipungut karena keadaan: PBB, PKB • Dipungut karena perbuatan: Bea Meterai, Bea Masuk, Cukai, PPh Undian

PAJAK PRIBADI • Pajak yang pengenaannya dititikberatkan pada diri wajib pajak. • Contoh : PPh, Pajak Kekayaan (dahulu)

PAJAK KEBENDAAN • Pajak yang dasar pengenaannya tidak melihat keadaan wajib pajak, tetapi hanya melihat kepada objeknya. • Contoh: PPN, PBB

PEMUNGUTAN PAJAK DAN ADMINISTRASINYA • Bertujuan membuat adanya rasa keadilan dalam pemungutan pajak baik dalam prinsip perundang-undangan maupun dalam praktek sehari-hari

SKEMA PUNGUTAN DI INDONESIA Pajak Negara Pajak Daerah PUNGUTAN Bea dan Cukai Bea Berasal dari Negara Asli Daerah Cukai Retribusi Lain-lain Sumbangan Lain-lain pungutan

PAJAK PUSAT • Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta hasilnya digunakan sebagai biaya atau belanja rumah tangga negara (APBN) • Contoh: PPh, PPN, PBB, dsb

PAJAK DAERAH • Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Propinsi, Kota Madya, Kabupaten) dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah/APBD. • Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, PKB,

BEA • Pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalulintas barang dan perbuatan lainnya berdasar suatu ketentuan undang-undang • Contoh : Bea Masuk Pabean, Bea Keluar Pabean, Bea Meterai, Bea Balik Nama

CUKAI • Pungutan yang dikenakan atas barang tertentu biasanya barang konsumsi berdasarkan suatu peraturan tertentu. • Contoh : Cukai tembakau, cukai rokok, gula, bensin, alkohol, minuman keras dsb.

RETRIBUSI • Iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan (secara ekonomis) dengan suatu jasa balik langsung yang dapat ditunjuk • Contoh : Retribusi Pasar, Retribusi Terminal, Retrbusi Sampah, Retribusi Parkir dsb.

RETRIBUSI dan PAJAK • Perbedaan Pokok antara Retribusi dengan Pajak adalah : § § Kontra prestasinya Sifat Pemungutannya Sifat Pelaksanaannya Badan Pemungutnya

SUMBANGAN • Iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan (secara yuridis dan ekonomis) yang ditujukan dimaksudkan untuk golongan tertentu • Contoh : SWP 3 D (Sumbangan Wajib Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Daerah)

Terima kasih